BAB I
PEDOMAN POKOK

Bagian Pertama
Ketentuan Umum

(1)Menteri Keuangan mengatur penyediaan uang untuk membiayai anggaran Belanja Negara dalam batas batas pelaksanaan prinsip anggaran pendapatan dan belanja negara berimbang.
(2)anggaran belanja rutin dibiayai dari penerimaan sumber sumber anggaran rutin berupa penerimaan anggaran rutin dalam negeri dan penerimaan anggaran rutin luar negeri.
(3)anggaran belanja pembangunan dibiayai dari tabungan pemerintah dan penerimaan sumber sumber anggaran pembangunan berupa nilai lawan bantuan program dan bantuan proyek, bantuan teknis, serta bantuan luar negeri lainnya.

Pasal 4
(1)Lembaga tertinggi/tinggi negara, kantor menteri koordinator, dan kantor menteri negara, departemen, Kejaksaan agung, Sekretariat Negara, dan lembaga pemerintah non departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen/Lembaga, tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan beban atas anggaran belanja negara jika dana untuk membiayai tindakan itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran Belanja Negara.
(2)Departemen/Lembaga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran Belanja Negara.
(3)Pengeluaran atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran.
(4)Pengeluaran atas beban anggaran belanja negara dilakukan dengan penertiban surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen lain yang diberlakukan sebagai SKO.
(5)Penerimaan Departemen/Lembaga, baik dalam maupun luar negeri, adalah penerimaan anggaran dan karena itu tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, tetapi disetor sepenuhnya dan pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali penerimaan unit swadana dan badan/instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa termasuk tukar menukar, hibah, penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat dari penyimpangan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari kegiatan lainnya oleh dan/atau untuk negara adalah hak negara, dan apabila penerimaan tersebut berupa uang harus disetor ke rekening Kas Negara dan apabila berupa barang menjadi milik negara dan dicatat sebagai inventaris negara.
(7)Ketentuan yang ditetapkan oleh menteri, pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Jaksa agung, Panitera Mahkamah Agung dan pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, yang selanjutnya disebut Menteri/Ketua Lembaga, serta keputusan keputusan lainnya yang lebih rendah yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan ayat (5) dan Ayat (6) dinyatakan tidak berlaku.

(1)Departemen/Lembaga yang mempunyai sumber penerimaan anggaran selambat lambatnya pada akhir bulan April tahun anggaran bersangkutan, dengan surat keputusan menetapkan bendaharawan yang diwajibkan menagih, menerima, dan melakukan penyetoran penerimaan anggaran.
(2)Direktorat Jenderal anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan cukai, bendaharawan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), dan badan badan lain yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara dan/atau belanja daerah ditetapkan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Departemen/Lembaga wajib:
a.mengadakan intensifikasi penerimaan anggaran yang menjadi wewenang dan tanggung jawab, baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyetorannya;
b.mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
c.melakukan penuntutan/pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara;
d.mengintensifkan pemungutan sewa atas penggunaan barang barang milik negara oleh penyewa;
e.melakukan penuntutan/pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
f.menentukan sanksi terhadap kelalaian pembayaran atas piutang piutang negara tersebut di atas.
(4)Menteri/Ketua Lembaga menetapkan barang barang jenis tertentu milik negara yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran sewa, dan hasil pembayaran sewa tersebut merupakan penerimaan negara.
(5)Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan menetapkan tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(6)Departemen. lembaga, kantor, satuan kerja, proyek/bagian proyek yang tidak atau tidak sepenuhnya, lambat atau lalai dalam melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara atas penerimaan anggaran yang diterimanya dapat dikenakan tindakan berupa diperhitungkannya jumlah yang tidak disetor tersebut dengan jumlah dana yang tersedia dalam daftar isian kegiatan (DIK) atau daftar isian proyek (DIP) atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 7
(1)Departemen/Lembaga menetapkan kebijaksanaan untuk mengadakan pungutan dan/atau menentukan besarnya pungutan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(2)Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan/atau tambahan pungutan yang tidak tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3)Penghuni rumah dinas dan/atau rumah negeri dikenakan pembayaran sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
(4)Untuk penghunian rumah dinas ditertibkan surat keputusan penghunian oleh Departemen/Lembaga/kepala kantor/kepala satuan kerja yang tembusannya disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara guna penagihan/pemungutan uang sewanya.

Pasal 8
(1)Departemen, lembaga, kantor, satuan kerja, proyek/bagian proyek dan BUMN dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan anggaran pendapatan negara, menyampaikan bahan bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Departemen Keuangan untuk perhatian Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak menetapkan jenis bahan keterangan yang harus disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

(1)Bendaharawan penerima/penyetor berkala selambat lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Departemen/Lembaga masing-masing tentang penerimaan dan penyetoran penerimaan anggaran dalam bulan sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya, dan tembusannya kepada inspektorat jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga yang bersangkutan serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
(2)Berdasarkan pertanggungjawaban yang diterima dari para bendaharawan penerima/penyetor berkala dalam lingkungan departemen/lembaga masing-masing, selambat lambatnya pada akhir tiap bulan semua Departemen/Lembaga menyampaikan laporan bulanan kepada Departemen Keuangan untuk perhatian Direktorat Jenderal Anggaran mengenai penerimaan anggaran yang dilakukan bendaharawan penerima dilingkungannya dalam bulan sebelumnya sebagai hasil pelaksanaan anggaran pendapatan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11
(1)Departemen Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan atas penerimaan, pembukuan dan penyetoran penerimaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7), Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 10.
(2)Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga melakukan pemeriksaan atas penerimaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10.

(1)Barang bergerak milik negara hanya dapat dimusnahkan/dipindahtangankan, jika dinyatakan dihapuskan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi, dan penghapusan tersebut dilakukan dengan keputusan menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.
(2)Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Departemen/Lembaga, dapat dihapuskan dengan keputusan menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.
(3)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
(4)Barang tidak bergerak milik negara berupa tanah hanya dapat dihapuskan untuk dijual, dipindahtangankan, dipertukarkan, atau dihibahkan setelah mendapat persetujuan Presiden berdasarkan usul Menteri Keuangan.
(5)Barang bergerak dan tidak bergerak milik negara dapat dimanfaatkan dengan cara disewakan, dipergunakan dengan cara dibangun, dioperasikan, dan diserahterimakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
(6)Penjualan barang bergerak ataupun barang tidak bergerak milik negara harus dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali apabila Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan tertulis untuk melakukannya dengan cara lain.
(7)Hasil penjualan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dalam ayat (6) merupakan penerimaan negara dan harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara.
(8)Pinjam meminjam barang milik/kekayaan negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Anggaran

Pasal 14
Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip prinsip sebagai berikut:
a.hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
b.terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/Lembaga;
c.semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional.

(1)Menteri/Ketua Lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai wewenang otorisasi, dan pada setiap awal tahun anggaran Menteri/Ketua Lembaga tersebut menetapkan pejabat:
a.yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO;
b.sebagai atasan langsung bendaharawan;
c.sebagai bendaharawan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pada Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal/pimpinan kesekretariatan yang yang bersangkutan/Panitera Mahkamah agung.
(3)Dalam penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diperhatikan larangan perangkapan jabatan antara kepala kantor/pemimpin proyek/bagian proyek/kepala biro keuangan dengan bendaharawan proyek/bendaharawan bagian proyek.
(4)Dalam hal bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) belum ditunjuk, maka KPKN dilarang melakukan pembayaran kecuali untuk belanja pegawai.
(5)Kepala kantor/satuan kerja selambat lambatnya pada akhir bulan April tahun anggaran bersangkutan menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai pembuat daftar gaji, dengan ketentuan:
a.Penunjukan pembuat daftar gaji dilakukan dengan surat keputusan oleh kepala kantor yang bersangkutan atas nama Menteri/Ketua Lembaga, dan surat keputusan penunjukan tersebut dan contoh (specimen) tanda tangan pembuat daftar gaji disampaikan kepada KPKN;
b.Dalam hal tidak ada penggantian pembuat daftar gaji, maka penetapan kembali pejabat ini dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor;
c.Jabatan pembuat daftar gaji tidak boleh dirangkap oleh kepala kantor atau bendaharawan.

Pasal 17
(1)Pembayaran atas beban anggaran belanja negara dilakukan:
a.sebagai pembayaran langsung kepada yang berhak; atau
b.melalui penyediaan UYHD.
(2)Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, dilakukan:
a.untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), baik mengenai anggaran belanja rutin maupun anggaran belanja pembangunan;
b.untuk subsidi dan bantuan, subsidi/perimbangan keuangan, serta angsuran dan bunga hutang;
c.melalui bendaharawan untuk belanja pegawai dan uang pesangon perjalanan dinas.
(3)Pembayaran melalui penyediaan UYHD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dapat dilakukan untuk:
a.pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap jenis barang/tiap rekanan;
b.keperluan lain dari yang dimaksud dalam Ayat (2) huruf b dan huruf c;
c.biaya keperluan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(4)Perubahan batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a dan Ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18
(1)Untuk memperoleh pembayaran, bendaharawan rutin/bendaharawan proyek mengajukan surat permintaan pembayaran rutin (SPPR)/surat permintaan pembayaran pembangunan (SPPP) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
(2)Pengajuan SPPR/SPPP untuk pembayaran langsung (SPP LS) harus disertai dengan bukti yang sah dan diajukan selambat lambatnya dalam waktu tiga hari kerja setelah diterimanya tagihan yang memenuhi syarat dari pihak penagih.
(3)Bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) di atas adalah:
a.Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak pengadaan barang dan jasa;
b.kuitansi;
c.berita acara prestasi pekerjaan/penyerahan barang;
d.surat pernyataan dari kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek bahwa penetapan rekanan bersangkutan telah dilakukan (melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung) menurut ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan/pembelian barang di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(4)Dalam hal SPP LS tidak berkaitan dengan SPK dan/atau surat perjanjian/kontrak, maka bukti yang sah adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Huruf b dan c.
(5)SPPR/SPPP untuk penyediaan dana UYHD terdiri dari:
1.SPP Penyediaan DAna UYHD (SPP DU);
2.SPP Penggantian DAna UYHD (SPP GU);
3.SPP Tambahan DAna UYHD (SPP TU).
(6)Tata cara pengajuan SPP DU, SPP GU, dan SPP TU ke KPPN termasuk pengaturan batas tertinggi penyediaan dana UYHD ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(7)Pengajuan SPP GU harus disertai dengan bukti yang sah yang terdiri atas:
a.SPK/kontrak pengadaan barang dan jasa;
b.kuitansi;
c.berita acara prestasi pekerjaan/penyerahan barang;
d.Surat pernyataan dari kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek bahwa penetapan rekanan bersangkutan telah dilakukan (melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung) menurut ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan/pembelian barang di atas Rp000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(8)Dalam hal SPP GU tidak berkaitan dengan SPK dan/atau surat perjanjian/kontrak, maka bukti yang sah adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) Huruf b dan c.
(9)SPPR/SPPP dan tiap bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh:
a.kepala kantor/satuan kerja atau atasan langsung/pejabat yang ditunjuknya yang bukan bendaharawan;
b.pemimpin proyek atau pemimpin bagian proyek.

(1)Bendaharawan harus menyimpan UYHD pada bank pemerintah atau giro pos, dan setiap penarikan dan dari bank pemerintah atau pada giro pos harus ditandatangani oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek atau pejabat yang ditunjuk, bersama dengan bendaharawan yang bersangkutan.
(2)Untuk keperluan pembayaran tunai sehari hari, setiap bendaharawan rutin, bendaharawan proyek/bagian proyek, bendaharawan pemegang uang muka cabang (PUMC) diizinkan mempunyai persediaan uang tunai hingga setinggi tingginya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3)Perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(4)Apabila dalam SPPR/SPPP penggantian dana UYHD (SPP GU) terdapat jumlah pengeluaran yang tidak dapat disahkan oleh KPKN, maka jumlah tersebut merupakan saldo/tambahan saldo UYHD pada bendaharawan.
(5)Departemen/Lembaga yang bersangkutan wajib mengambil langkah langkah sepenuhnya untuk penyelesaian SPPR/SPPP penggantian UYHD yang tidak dapat disahkan oleh KPKN tersebut.
(6)Apabila pada bendaharawan terdapat UYHD/sisa UYHD yang tidak dipergunakan lagi untuk pelaksanaan kegiatan/proyek, maka dana/sisa tersebut paling lambat sepuluh hari kerja setelah kegiatan/proyek selesai harus sudah disetorkan ke rekening Kas Negara.

Pasal 21
(1)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui:
a.pelelangan umum;
b.pelelangan terbatas;
c.pemilihan langsung;
d.pengadaan langsung.
(2)Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
(3)Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang kurangnya lima rekanan yang tercantum dalam daftar rekanan terseleksi (DRT) yang dipilih di antara rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya, dengan pengumuman secara luas, melalui media massa, media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha dapat mengetahuinya.
(4)Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang kurangnya 3 (tiga) penawar dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam DRM sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup, atau kualifikasi kemampuannya.
(5)Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan di antara rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung.
(6)Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek wajib memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan barang/jasa, dan apabila terdapat perbedaan antara perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian dan harga yang akan dipilih, maka harus dilakukan analisis secara tertulis.
(8)Perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) dilakukan oleh Menteri Keuangan.
(9)Pelaksanaan pelelangan dilakukan secara terbuka sebagai berikut:
a.Untuk pelelangan umum, kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek:
i)menyampaikan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha dapat mengetahuinya;
ii)memberikan penjelasan kepada para rekanan yang berminat dan memenuhi kualifikasi.
b.Untuk pelelangan terbatas, kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek:
i)menyampaikan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha dapat mengetahuinya;
ii)memberikan penjelasan kepada para rekanan yang tercantum dalam DRT.
c.Kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan asosiasi profesi yang terkait diberikan penjelasan, baik pada pelelangan umum maupun pada pelelangan terbatas.
(10)Pengumuman penyelenggaraan pelelangan umum dan pelelangan terbatas dilakukan dalam jangka waktu yang memungkinkan para rekanan mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti pelelangan.
(11)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam (7) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan Presiden ini.
(12)Pada dokumen penawaran untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilampirkan rekaman (fotokopi) ketetapan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
(13)Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan/jumlah barang yang diserahkan.
(14)Pembayaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui SPK atau surat perjanjian/kontrak dilakukan atas dasar berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang/jasa atau prestasi pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan SPK atau surat perjanjian/kontrak bersangkutan.
(15)Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (14) disahkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, baik instansi tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan dilampirkan pada SPPR/SPPP yang diajukan kepada KPKN, dan berita acara tersebut diselesaikan selambat lambatnya dalam waktu enam hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan yang bersangkutan.

(1)Departemen/Lembaga dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional;
b.untuk yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh rekanan golongan ekonomi lemah setempat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (7) huruf a sampai dengan c dan Pasal 22 Ayat (1);
c.untuk yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan golongan ekonomi lemah setempat;
d.untuk yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan setempat dengan memberikan kelonggaran kepada rekanan golongan ekonomi lemah sebesar sepuluh persen di atas harga penawaran yang memenuhi syarat di antara peserta yang tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah;
e.untuk yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan setempat;
f.untuk yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan setempat;
g.untuk yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diadakan pelelangan di antara rekanan;
h.dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa bagian dengan maksud menghindari ketentuan pelelangan.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan Ayat (1), pemimpin proyek menggunakan DRM dan/atau daftar rekanan golongan ekonomi lemah.
(3)Rekanan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah konsultan perorangan, perusahaan atau cabangnya yang didirikan/mendapat izin usaha di kabupaten/kota madya tempat lokasi proyek dan yang pimpinan perusahaan serta karyawannya sebagian besar adalah penduduk daerah yang bersangkutan, dan bilamana di kabupaten/kota madya tersebut tidak terdapat perusahaan setempat yang memenuhi persyaratan, maka pengertian setempat secara berurutan sebagai berikut:
a.beberapa kabupaten/kota madya yang terdekat dalam satu propinsi; atau
b.beberapa kabupaten/kota madya lainnya dalam, satu propinsi; atau
c.beberapa kabupaten/kota madya dari kabupaten/kota madya propinsi terdekat; atau
d.beberapa kabupaten/kota madya dari propinsi lainnya.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan Pasal 30 serta lampiran I, II dan III dari Keputusan Presiden ini berlaku juga bagi pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II.
(5)a.Ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 serta lampiran lampiran dalam Keputusan Presiden ini berlaku juga bagi badan usaha milik negara yang dibentuk dengan undang-undang atau berdasarkan undang-undang, dan badan usaha milik daerah, dalam hal pengadaan barang/jasa sepanjang pelaksanaan keperluan investasi perusahaan.
b.Pimpinan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN.BUMD) yang melakukan pengadaan barang/jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
c.Pengadaan barang/jasa untuk keperluan operasional/eksploitasi perusahaan diatur oleh Direksi BUMN/BUMD yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden ini, yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna.
(6)Pimpinan Departemen/Lembaga, kantor, Satuan Kerja, Proyek, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/DAerah yang melakukan pengadaan barang dan jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 serta lampiran I, II dan III dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 24
(1)Departemen/Lembaga dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang telah dapat diproduksi dii dalam negeri, dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II.
(2)Dalam menggunakan hasil produksi dalam negeri, diperhatikan hal hal sebagai berikut:
a.dalam syarat pengadaan barang dan jasa dimuat secara jelas ketentuan penggunaan hasil produksi dalam negeri;
b.dalam menggunakan pengadaan barang dan jasa diteliti dengan sebaik baiknya agar benar benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang impor yang dijual di dalam negeri;
c.dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barang produksi dalam negeri berasal dari impor, diutamakan barang yang komponen impornya paling kecil;
d.dalam mempersiapkan pengadaan barang dan jasa, sejauh mungkin harus digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

(1)Pengadaan barang dan jasa dilakukan di antara rekanan yang tercatat dalam DRM, kecuali untuk hal hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) dan ayat (7) huruf a dan huruf b.
(2)Rekanan golongan ekonomi lemah yang tercatat dalam DRM harus juga tercatat dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun oleh bupati/walikota madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2).
(3)Di setiap daerah dibentuk panitia prakualifikasi yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bertugas menyelenggarakan prakualifikasi untuk menyusun DRM.
(4)DRM berlaku untuk seluruh departemen/lembaga/kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek, yang ada di daerah bersangkutan.
(5)Dalam melakukan proses prakualifikasi diikuti petunjuk yang ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.
(6)Terhadap DRM diadakan peninjauan kembali secara berkala.

Pasal 28
(1)Biaya pengadaan tanah untuk keperluan proyek sektoral yang dilaksanakan oleh departemen/lembaga disediakan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan.
(2)Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pembangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor dinas, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, dan lain lain dilaksanakan dengan mengikuti pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 29
(1)Pekerjaan perencanaan/perancangan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan harus dilakukan oleh rekanan yang kompeten, dan pelaksana pekerjaan dilarang merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongannya.
(2)Biaya perencanaan/perancangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut:
a.untuk bangunan yang ada standarnya harus diikuti ketentuan standar yang berlaku;
b.untuk bangunan yang menggunakan rancangan yang sama berulang seluruh atau sebagian (parsial) diberikan biaya perencanaan dengan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
c.untuk bangunan yang belum ada standarnya, diatur oleh Departemen Pekerjaan Umum dan/atau Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
(3)Ketentuan mengenai studi analisis dan pekerjaan konsultasi lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 30
Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan atas beban anggaran belanja negara yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran dilakukan atas persetujuan dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 31
(1)Selambat lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan:
a.kepala kantor/satuan kerja harus sudah menyampaikan laporan keadaan kredit anggaran rutin (LKKAR) dan laporan keadaan kas rutin (LKKR) pada akhir bulan yang baru lalu kepada:
i.sekretariat jenderal untuk perhatian kepala biro keuangan departemen/lembaga bersangkutan;
ii KPKN.
b.pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek harus sudah menyampaikan laporan keadaan kredit anggaran pembangunan (LKKAP) dan laporan keadaan kas pembangunan (LKKP) akhir bulan yang baru lalu kepada:
i.direktur jenderal atau pejabat setingkat pada departemen/lembaga bersangkutan;
ii inspektur jenderal/pemimpin unit pengawasan pada lembaga yang bersangkutan;
iii.kepala biro keuangan pada departemen/lembaga yang bersangkutan;
iv KPKN.
(2)Setiap LKKAR/LKKAP harus dilampirkan dengan LKKR dan LKKP yang dibuat oleh bendaharawan yang bersangkutan.
(3)Selambat lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan SPM lembar kedua yang dilampiri bukti pengeluaran asli kepada sekretariat jenderal departemen/lembaga yang bersangkutan.
(4)Apabila pada Bendaharawan terdapat UYHD/sisa UYHD yang tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan kegiatan/proyek, dana/sisa tersebut paling lambat dalam waktu sepuluh hari setelah kegiatan/proyek selesai harus sudah disetorkan ke rekening Kas Negara.

Pasal 32
(1)Apabila LKKAR/LKKAP belum diterima oleh KPKN pada tanggal 10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), paling lambat tanggal 15 KPKN mengirimkan surat permintaan perhatian, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Untuk anggaran rutin dikirimkan kepada kepala kantor/satuan kerja bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada sekretaris jenderal atau pejabat setingkat dan inspektur jenderal/pimpinan unit pengawasan pada lembaga bersangkutan.
b.Untuk anggaran pembangunan dikirimkan kepada pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek, yang tembusannya disampaikan kepada direktur jenderal atau pejabat setingkat dan inspektur jenderal atau pemimpin unit pengawasan pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
(2)Apabila LKKAR/LKKAP tersebut belum juga disampaikan pada tanggal 20 berikutnya, maka paling lambat tanggal 25 KPKN mengirimkan surat peringatan/teguran yang tembusannya disampaikan kepada direktur jenderal atau pejabat setingkat dan kepada Inspektur Jenderal departemen atau pimpinan unit pengawasan pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
(3)Untuk setiap triwulan KPKN membuat daftar ketertiban penerimaan LKKAR/LKKAP paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang lalu, dan menyampaikannya kepada atasan kepala kantor/satuan kerja/dan pemimpin proyek/bagian proyek bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada kepala kantor/satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek yang bersangkutan, inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada Lembaga yang bersangkutan.
(4)Direktur Jenderal atau pejabat setingkat pada departemen/lembaga mengambil langkah langkah penyelesaian keterlambatan penyampaian LKKAR/LKKAP tersebut.

Pasal 33
(1)Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan pengeluaran untuk keperluan:
a.perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun/hari jadi departemen lembaga dan sebagainya;
b.pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk pelbagai peristiwa;
c.iklan ucapan selamat dan sebagainya;
d.pesta untuk pelbagai peristiwa pada Departemen/Lembaga;
e.pekan olah raga pada pelbagai departemen/lembaga;
f.pengeluaran lain lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut di atas.
(2)Penyelenggaraan rapat kerja, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor proyek, dan penyambutan pejabat serba sejenisnya, dibatasi sampai pada hal hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
(3)Departemen/Lembaga membatasi pembentukan panitia dan tim sampai hal hal yang sangat perlu, dan pembentukan panitia atau tim yang dananya tidak tercantum dalam DIK/DIP dan dokumen lainnya yang disamakan memerlukan persetujuan tertulis Menteri Keuangan apabila akan membebani anggaran belanja negara.
(4)Departemen/Lembaga, kantor, satuan kerja, dan proyek/bagian proyek wajib mengadakan pengawasan terhadap penggunaan alat telekomunikasi, penggunaan air, pemakaian gas, pemakaian listrik, dan pemakaian alat elektronik lainnya.
(5)Kerja lembur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting atau mendesak, sehingga penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
(6)Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) bersama dengan Departemen Keuangan mengusahakan keseragaman honorarium dan tunjangan ikatan dinas.
(7)Ikatan dinas atas beban Anggaran Belanja Negara hanya diperkenankan apabila dana untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK/DIP atau dokumen yang dipersamakan, bagi:
a.pendidikan yang diperlukan untuk kepentingan negara dan sifatnya kurang menarik;
b.siswa/mahasiswa yang luar biasa kecakapannya akan tetapi tidak mampu melanjutkan pelajarannya atas biaya sendiri.
(8)Pemberian ikatan dinas ditetapkan dengan surat keputusan Menteri/Ketua lembaga yang bersangkutan untuk jangka waktu satu tahun, dan dapat diperpanjang.
(9)Pemberian tugas belajar dalam atau luar negeri bagi pegawai negeri ditetapkan oleh Menteri/Ketua lembaga yang bersangkutan sepanjang dananya telah tersedia dalam DIK/DIP atau dokumen yang dipersamakan.
(10)Pemberian darmasiswa (tugas belajar) dalam negeri bagi warga negara asing atas beban anggaran belanja negara memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri.
(11)Uang lembur, honorarium, dan tunjangan ikatan dinas, dibayarkan dalam batas anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

Pasal 34
(1)Kepala kantor, satuan kerja, pemimpin proyek/bendaharawan proyek, pemimpin bagian proyek/bendaharawan bagian proyek, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang negara wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2)Departemen/Lembaga menyelenggarakan tata buku anggaran mengenai bagian anggaran yang dikuasainya.
(3)Kepala kantor, satuan kerja, pemimpin proyek/bendaharawan proyek, pemimpin bagian proyek/bendaharawan bagian proyek, orang atau badan yang menerima atau menguasai barang/kekayaan milik negara wajib menyelenggarakan pembukuan.
(4)Departemen/Lembaga menyelenggarakan penatausahaan barang dan kekayaan/milik negara yang ada dalam pengurusannya.
(5)Departemen, lembaga, kantor, satuan kerja, proyek/bagian proyek, menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut keuangan negara/barang milik negara.
(6)Pelaksanaan dan penatausahaah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) mengikuti pedoman/petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 35
(1)Kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek menyampaikan bahan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada biro keuangan Departemen/Lembaga yang menguasai bagian anggaran yang bersangkutan, yang selanjutnya melakukan verifikasi atas bahan/laporan/dokumen tersebut.
(2)Jika dalam bahan/laporan tersebut dijumpai kekeliruan, biro keuangan Departemen/Lembaga yang bersangkutan segera memberitahukannya kepada kantor, satuan kerja, atau proyek yang mengirimkan bahan/laporan tersebut dan menyelenggarakan tata buku anggaran dan menyusun perhitungan anggaran.
(3)Kantor, satuan kerja, proyek, bagian proyek menyampaikan bahan keterangan/laporan mengenai barang milik negara (daftar inventaris) secara tertib dan teratur kepada Departemen/Lembaga yang membawahkan kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek yang bersangkutan.
(4)Menteri/Ketua lembaga yang menguasai suatu bagian anggaran menyampaikan bahan guna perhitungan anggaran dan penyusunan neraca kekayaan Negara secara tertib dan teratur kepada Menteri Keuangan.
(5)Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menyampaikan laporan bulanan mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang telah dilakukan kepada:
a.Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran;
b.Menteri/Ketua lembaga bersangkutan sepanjang menyangkut Departemen/Lembaga tersebut;
c.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran.
(6)Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara menetapkan jenis serta waktu penyampaian bahan keterangan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sampai dengan Ayat (4).
(7)Direksi Bank Indonesia menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran:
a.rekening koran uang muka kepada Pemerintah disertai nota debet/kredit yang bersangkutan setiap bulan;
b.rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) disertai nota debet/kredit yang bersangkutan setiap hari;
c.rekening koran Direktur Jenderal Anggaran setiap minggu disertai nota debet/kredit yang bersangkutan setiap hari;
d.tembusan rekening rekening koran lainnya milik Pemerintah setiap minggu;
e.laporan mingguan mengenai bantuan luar negeri dan rekening koran yang bersangkutan disertai nota debet/kreditnya, dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tanpa disertai rekening koran dan nota debet/kreditnya.
(8)Direksi Bank Indonesia dan bank pemerintah lainnya setiap bulan menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai saldo pada tiap akhir bulan dari rekening bendaharawan yang ada padanya.

Pasal 36
Menteri Keuangan mengatur:
a.pembukuan rekening pemerintah pada Bank Indonesia dan bank pemerintah lainnya;
b.jenis penerimaan dan pengeluaran yang harus dibukukan pada rekening tersebut;
c.penunjukan pejabat yang bertanggung jawab atas rekening rekening tersebut;
d.cara penatausahaan rekening tersebut.

Pasal 37
Departemen Keuangan mengadakan pengolahan menyeluruh bahan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan menuangkannya dalam perhitungan anggaran negara.

Pasal 38
(1)Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panitera Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut sekretaris jenderal Departemen/Lembaga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.
(2)Inspektur Jenderal Departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.
(3)Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan koordinasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39
(1)Kepala kantor, satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek, atasan langsung bendaharawan harus meneliti kebenaran dan sahnya sesuatu tagihan sebelum memerintahkan bendaharawan untuk melakukan pembayaran atau mengajukan SPPR/SPPP bersangkutan kepada KPKN, berdasarkan SKO atau DIK/DIP atau dokumen yang dipersamakan yang diterimanya.
(2)Barangsiapa menandatangani dan/atau mengesahkan sesuatu surat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak dan/atau pembayaran dari negara, bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnya surat bukti tersebut.
(3)Terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) yang karena kelalaian/kesalahannya menimbulkan kerugian bagi negara dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Terhadap orang atau badan yang menerima pembayaran dari negara tanpa hak dan/atau berdasarkan bukti bukti yang tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan kebenaran, dapat dituntut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin dilakukan sebagai berikut:
a.atasan dari kepala kantor/satuan kerja menyelenggarakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kepala kantor/satuan kerja dalam lingkungannya;
b.atasan langsung bendaharawan mengadakan pemeriksaan kas terhadap bendaharawan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;
c.direktur jenderal atau pejabat yang setingkat pada departemen/lembaga mengadadakan pengawasan terhadap pelaksanaan DIK oleh kantor/satuan kerja dalam lingkungan unit organisasinya;
d.biro keuangan departemen/lembaga mengadakan verifikasi terhadap SPM dan LKKAR mengenai kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan;
e.sekretaris jenderal departemen/lembaga mengadakan pengawasan terhadap dipatuhinya DIK yang telah ditandatanganinya dalam pelaksanaan anggaran oleh kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga yang bersangkutan;
f.inspektur jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga mengadakan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga yang bersangkutan, dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Menteri/Ketua lembaga yang membawahkan kantor/satuan kerja bersangkutan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
g.KPKN mengadakan pengujian serta penelitian terhadap SPPR mengenai tersedianya anggaran, ketepatan tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan mata anggaran serta kebenaran tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 41
Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan sebagai berikut:
a.pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan pemeriksaan kas terhadap bendaharawan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;
b.atasan langsung dari pemimpin proyek menyelenggarakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek/bagian proyek yang bersangkutan;
c.direktur jenderal/pejabat yang setingkat pada Departemen/Lembaga selaku atasan dari pemimpin proyek melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan proyek, terutama terhadap pelaksanaan petunjuk operasional (PO) dalam rangka pelaksanaan DIP atau dokumen lainnya yang disamakan.
d.biro keuangan Departemen/Lembaga mengadakan verifikasi terhadap SPM mengenai proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan;
e.inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga mengadakan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran oleh pemimpin proyek, dengan cara:
(i)mengadakan pengujian terhadap efektivitas, efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(ii)mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri.
f.Hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen/lembaga/pimpinan unit pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepada Menteri/Ketua lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
g.KPKN dalam mengadakan pengujian atas SPPP yang diajukan oleh bendaharawan, memperhatikan batas biaya tolok ukur dan batas biaya jenis pengeluaran dalam tiap tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lainnya yang disamakan, kelengkapan pembuktian dan kebenaran tagihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 69.

Pasal 42
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43
Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga ditingkat pusat, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan gubernur/kepala daerah tingkat I dan bupati/kepala daerah tingkat II menampung pengaduan dari masyarakat/dunia usaha mengenai masalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan mengambil langkah langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA RUTIN

Pasal 44
(1)Anggaran belanja rutin dibagi dalam sektor, subsektor, program, kegiatan, dan jenis pengeluaran serta dalam bagian anggaran (Departemen/Lembaga).
(2)Menteri/ketua lembaga bertanggung jawab atas program/kegiatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 45
(1)Untuk pelaksanaan anggaran belanja rutin, Departemen/Lembaga mengisi DIK sesuai dengan contoh dan petunjuk pengisian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)DIK lembaga tertinggi/tinggi negara ditandatangani oleh sekretaris jenderal lembaga/Panitera Mahkamah Agung sedangkan DIK departemen/lembaga ditandatangani oleh Menteri/Ketua lembaga atau oleh Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga atas nama Menteri.
(3)Penandatanganan DIK oleh direktur jenderal atau pejabat yang setingkat, memerlukan surat kuasa menteri/ketua lembaga dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
(4)DIK berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja rutin setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan atau pejabat yang dikuasakan.

Pasal 46
(1)Departemen Keuangan menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada:
a.departemen/lembaga;
b.Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
c.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(2)Departemen/Lembaga menyampaikan DIK kepada:
a.direktorat jenderal dan kantor/satuan kerja;
b.inspektorat jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga.

Pasal 47
(1)Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik terhadap segi keuangan maupun fisik serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang menurut DIK menjadi tugas kantor/satuan kerja bersangkutan.
(2)Kepala kantor/satuan kerja dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia bagi kantor/satuan kerjanya sebagaimana tercantum dalam DIK yang bersangkutan.

Pasal 48
(1)Batas pembiayaan triwulanan bagi setiap kantor/satuan kerja untuk jenis pengeluaran nonpegawai adalah sebesar dua puluh lima persen dari jumlah dana yang bersangkutan dalam DIK.
(2)Penyediaan biaya yang melebihi batas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 49
(1)Usul perubahan/pergeseran biaya dalam satu DIK beserta penjelasan dan bahan bahan yang lengkap, diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan penilaian atau keputusan, oleh:
a.kepala kantor/satuan kerja bersangkutan apabila meliputi satu kantor/satuan kerja;
b.kepala kantor wilayah departemen, kepala kantor wilayah direktorat jenderal bersangkutan apabila meliputi lebih dari satu kantor/satuan kerja.
(2)Usul perubahan/pergeseran biaya dalam satu DIK diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan keputusan, apabila menyangkut hal hal sebagai berikut:
a.antarmata anggaran pengeluaran (mak) belanja nonpegawai dalam satu kegiatan/antar kegiatan dalam suatu program pada satu kantor/satuan kerja atau lebih;
b.yang akan berakubat mengubah catatan dalam DIK yang bersangkutan;
c.perubahan karena adanya kesalahan teknis administratif, baik angka maupun huruf, serta perubahan KPKN dalam hal lokasi kantor/satuan kerja berada di dalam wilayah pembayarn KPKN lain dari pada yang ditentukan di dalam DIK.
(3)Setelah dilakukan perubahan/pergeseran:
a.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal anggaran melaporkannya kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran;
b.kepala kantor/satuan kerja/kantor wilayah departemen/kantor wilayah direktorat jenderal yang bersangkutan melaporkannya kepada menteri/ketua lembaga yang membawahkannya dengan tembusan kepada inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga yang bersangkutan.
(4)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran memberikan keputusan mengenai usul sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya usul tersebut.
(5)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran belum dapat memberikan keputusan, maka hal ini segera diberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor/satuan kerja dan kepala kantor wilayah departemen/kantor wilayah direktorat jenderal yang bersangkutan.
(6)Usul perubahan/pergeseran diajukan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan keputusan, apabila menyangkut hal hal sebagai berikut:
a.yang menyangkut kantor/satuan kerja tingkat pusat Departemen/Lembaga;
b.mengenai dana yang menurut catatan dalam DIK penggunaannya memerlukan persetujuan tersendiri dari menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk;
c.antar program dalam satu subsektor dan/atau antar DIK.
(7)Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran memberikan keputusan terhadap usul perubahan/pergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6), selambat lambatnya dalam waktu dua minggu setelah diterima usul yang bersangkutan yang beserta bahan bahannya secara lengkap.
(8)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) belum dapat diberikan keputusan, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.
(9)Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan:
a.dari biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam belanja pegawai;
b.dari belanja pegawai ke belanja nonpegawai;
c.dari dana yang disediakan untuk Perwakilan Republik Indonesia termasuk perwakilan Departemen/Lembaga di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/satuan kerja di dalam negeri.
(10)Peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam ayat (2) dan Ayat (6) ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 50
(1)Departemen/Lembaga pada tiap awal tahun anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) dalam dan luar negeri bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja dalam batas belanja pegawai dalam anggaran belanja masing-masing dan selambat lambatnya tanggal 30 April menyampaikannya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
(2)Formasi tersebut disahkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selambat lambatnya tanggal 31 Mei berikutnya, dan dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri didengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.
(3)Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada:
a.pegawai pelimpahan dari departemen/lembaga yang kelebihan pegawai;
b.siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya;
c.pegawai tidak tetap (PTT) yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik.
(4)Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkan menurut ketentuan Ayat (2) dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan dalam batas formasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dengan ketentuan kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).
(6)Selambat lambatnya pada tiap tanggal 30 April, menteri/ketua lembaga telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian.
(7)Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagaimana dimaksud Ayat (6) beserta contoh (spesimen) tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkan kepada BAKN dan KPKN, dan dalam hal tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.
(8)Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah otonom, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak/tidak sepenuhnya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjadi beban pemerintah daerah otonom/perusahaan/badan yang bersangkutan selama perbantuan tersebut.
(9)Perbantuan pegawai negeri untuk tugas tugas di luar pemerintahan dengan membebani Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut.
(10)Selama perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) dan Ayat (8), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali pada departemen/lembaga asalnya.
(11)KPKN hanya diperkenankan melakukan pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer, apabila untuk keperluan tersebut telah tersedia dananya dalam DIK/SKO yang bersangkutan.
(12)Penghasilan pegawai yang ditempatkan di luar negeri diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 51
(1)Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan kerja setempat atas nama Pejabat yang berwenang.
(2)Pemberian kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun.
(3)Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (6).
(4)Di bawah koordinasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.

Pasal 52
(1)Kepada Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya diberitahukan tunjangan beras dalam bentuk natura atau uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak diberikan rangkap.
(3)Pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura, dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) sesuai dengan surat keterangan yang diberikan oleh KPKN berdasarkan daftar gaji departemen, lembaga, kantor, atau satuan kerja yang bersangkutan.
(4)Menteri Dalam Negeri berdasarkan usul gubernur/kepala daerah tingkat I dan setelah memperhatikan pendapat Kepala BULOG, dapat menetapkan daerah daerah tempat tinggal pegawai negeri sipil yang diberi tunjangan beras dalam bentuk uang.
(5)Menteri Keuangan menetapkan harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang.
(6)Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (5).

Pasal 53
(1)Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak yang diberikan kepada pegawai negeri dibatasi hingga sebanyak banyaknya untuk dua orang anak.
(2)Dalam hal pegawai pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari dua orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut.
(3)Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua.

Pasal 54
(1)Tiap Departemen/Lembaga mengadakan tata usaha kepegawaian dan pensiun agar setiap saat dapat diketahui pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun yang akan dan telah diselesaikan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(2)Selambat lambatnya pada tanggal 30 April menteri/ketua lembaga telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani surat keputusan penetapan pensiun.
(3)Kepada penerima pensiun diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang dan tunjangan anak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53.

Pasal 55
(1)Untuk belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas serta subsidi dan bantuan diusahakan penghematan dengan memperhatikan pembatasan pembatasan sebagaimana tercantum dalam DIK yang bersangkutan serta ketentuan tentang penggunaan jenis pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam petunjuk pengisian DIK.
(2)Biaya untuk pakaian seragam/pakaian kerja hanya dapat dibebankan pada Anggaran Belanja Negara atas persetujuan Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 56
(1)Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya perjalanan.
(2)Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas sebelum perjalanan tersebut dimulai.
(3)Kepada pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan tetap.
(4)Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 57
(1)Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden, yang diartikan pula izin yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.
(2)Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan selambat lambatnya satu minggu sebelum keberangktan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan:
a.penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang berkaitan;
b.izin tertulis dari instansi bersangkutan apabila seorang pejabat diajukan instansi lain;
c.pernyataan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan dinas tersebut akan dibebankan.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), yaitu:
a.perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di luar negeri dan dipanggil kembali dari luar negeri;
b.perjalanan dinas pegawai antar tempat di luar negeri.
(4)Izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Huruf b adalah wewenang Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, dan diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK bersangkutan.
(5)Perjalanan dinas luar negeri hanya dilakukan untuk hal hal yang sangat penting, dan perjalanan dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi dan melaksanakan peninjauan, studi perbandingan serta inspeksi harus diteliti dan dibatasi dengan ketat.
(6)Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya.
(7)Dalam tiap surat keputusan mengenai perjalanan dinas luar negeri dinyatakan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan pejabat yang bersangkutan akan dibebankan.
(8)Biaya perjalanan dinas luar negeri termasuk biaya angkutan barang pindahan, dibayarkan dalam satu jumlah (lumpsum).
(9)Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 58
(1)Kepada pegawai yang dipindahkan dan di tempat baru tidak mendapat perumahan, diberikan uang pesangon pindah.
(2)Pembayaran uang pesangon pindah tersebut dilakukan atas dasar SKO atau DIK.
(3)Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel tidak termasuk makan untuk waktu selama lamanya tiga bulan.
(4)Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangon pindah.

Pasal 59
(1)Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden.
(2)Pembukaan perwakilan Departemen/Lembaga di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 60
(1)Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan Departemen/Lembaga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
(2)Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan/penyempurnaan organisasi departemen/lembaga dan/atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan Departemen/Lembaga yang mengakibatkan pergeseran anggaran/revisi dari Departemen/Lembaga tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 61
(1)Subsidi/perimbangan keuangan kepada daerah otonom yang untuk selanjutnya disebut subsidi daerah otonom (SDO) diberikan setiap tahun kepada daerah otonom sebagai bantuan pembiayaan rutin, atas beban Bagian Anggaran 16 Pembiayaan dan Perhitungan.
(2)Dalam batas anggaran yang telah disediakan melalui SDO serta pendapatan asli daerah (PAD), setiap daerah otonom wajib mengusahakan agar segala pengeluaran dapat dibiayai sendiri.
(3)Gubernur kepala daerah tingkat I/bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II mengusahakan intensifikasi PAD.
(4)Gubernur kepala daerah tingkat I dan bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II setiap triwulan menyampaikan laporan penggunaan SDO kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, dan tembusannya disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
(5)Gubernur kepala daerah tingkat I dan bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II menyampaikan informasi yang diperlukan mengenai keuangan daerah kepada Departemen Keuangan.

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN

Pasal 62
(1)Anggaran belanja pembangunan dibagi dalam sektor, subsektor, program, proyek dan dalam bagian anggaran (Departemen/Lembaga).
(2)Penyusunan anggaran belanja pembangunan sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas bersama Menteri Keuangan.
(3)Menteri/ketua lembaga bertanggung jawab atas program yang ada dalam lingkungan Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
(4)Pejabat eselon I (sekretaris jenderal, direktur jenderal, deputi, dan pejabat lain yang setingkat) merupakan penanggung jawab dan pembina program/proyek pembangunan dalam lingkungan organisasi instansi yang dipimpinnya.
(5)Pejabat eselon II (direktur, sekretaris ditjen, kepala biro, kepala pusat, inspektur, kepala kantor wilayah, sekretaris wilayah daerah dan pejabat lainnya yang setingkat) merupakan penanggung jawab dan pembina sehari hari kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan dalam lingkungan organisasi yang dipimpinnya.

Pasal 63
(1)Untuk program yang bersifat lintas sektoral dan/atau bersifat lintas lembaga serta merupakan satu kesatuan program yang tahapan pekerjaannya dilaksanakan secara berurutan atau bersamaan, ditunjuk seorang penanggung jawab program ditingkat pusat oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Penanggung jawab program yang dimaksud Ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi/proyek terkait dalam menyusun rencana kegiatan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaannya, serta bertanggung jawab atas keberhasilan program.

Pasal 64
(1)Pemimpin dan bendaharawan proyek ditetapkan oleh menteri/ketua lembaga yang bersangkutan dengan mencantumkan namanya dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi pegawai negeri.
(2)Pejabat eselon I dan eselon II serta kepala kantor tidak diperkenankan ditunjuk sebagai pemimpin proyek dan/atau bendaharawan proyek.
(3)Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dapat dibantu oleh pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek serta bendaharawan pemegang uang muka cabang (BPUMC) yang ditetapkan oleh menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.
(4)Perubahan pemimpin proyek/bagian proyek bendaharawan proyek/bagian proyek yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan ditetapkan oleh menteri/ketua lembaga dengan surat keputusan yang disampaikan kepada KPKN yang bersangkutan dengan tembusan kepada inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga bersangkutan.
(5)Pemimpin dan bendaharawan proyek berkedudukan di lokasi proyek atau di ibukota kabupaten/kotamadya yang terdekat.

Pasal 65
(1)Untuk pelaksanaan anggaran belanja pembangunan, Departemen/Lembaga yang bersangkutan mengisi DIP atau dokumen lain yang disamakan beserta petunjuk operasional (PO) untuk setiap proyek sesuai dengan contoh dan petunjuk pengisian yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NAsional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Anggaran belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) termasuk anggaran belanja pembangunan yang terdapat dalam Bagian Anggaran 16 Pembiayaan dan Perhitungan.
(3)DIP atau dokumen lainnya yang disamakan ditandatangani oleh menteri/ketua lembaga atau atas namanya oleh sekretaris jenderal/Panitera Mahkamah Agung, atau oleh direktur jenderal atau pejabat lain yang setingkat berdasarkan surat kuasa menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.
(4)DIP atau dokumen lain yang disamakan berlaku sebagai dasar pelaksanaan proyek sesudah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NAsional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(5)Menteri Keuangan menyampaikan DIP atau dokumen lain yang disamakan yang telah disahkan kepada:
a.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Menteri/ketua lembaga yang bersangkutan;
c.Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
d.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
e.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
f.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
g.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
h.Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.
(6)Menteri/ketua lembaga menyampaikan DIP atau dokumen lain yang disamakan yang telah disahkan kepada:
a.Direktur jenderal atau pejabat setingkat pada Departemen/Lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan;
b.Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga.

Pasal 66
(1)Berdasarkan DIP atau dokumen lain yang disamakan yang telah disahkan, direktur jenderal atau pejabat setingkat pada Departemen/Lembaga yang membawahkan proyek menyusun petunjuk operasional (PO) bagi setiap proyek yang memuat:
a.uraian dan rincian lebih lanjut dari DIP atau dokumen lain yang disamakan yang bersangkutan;
b.petunjuk khusus dari pimpinan departemen/lembaga yang perlu diperhatikan oleh pemimpin proyek dalam pelaksanaan proyek yang bersangkutan.
(2)PO merupakan petunjuk pelaksanaan operasional dari pimpinan Departemen/Lembaga, dan ditandatangani oleh direktur jenderal atau pejabat setingkat pada Departemen/Lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan.
(3)Departemen/Lembaga menyampaikan PO kepada:
a.Pemimpin Proyek;
b.Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada Lembaga;
c.Sekretariat Jenderal Departemen/Lembaga;
d.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
e.Direktorat Jenderal Anggaran;
f.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
g.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
h.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 67
(1)Pemimpin proyek bertanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya sesuai dengan DIP atau dokumen lain yang disamakan dan PO untuk Proyek tersebut.
(2)Pemimpin proyek dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan.
(3)Pemimpin proyek bertanggung jawab atas penyampaian laporan laporan yang ditentukan dalam Keputusan Presiden ini pada waktunya kepada pejabat pejabat yang bersangkutan.
(4)Pemimpin proyek bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya.

Pasal 68
(1)Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Pembangunan disalurkan melalui:
a.Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
b.Perbankan.
(2)Penentuan KPKN yang membiayai proyek didasarkan atas efisiensi pembiayaan dengan memperhatikan lokasi proyek dalam hubungannya dengan wilayah pembayaran dari suatu KPKN.
(3)Pemindahan pembiayaan sesuatu proyek dari satu KPKN ke KPKN lain dilaksanakan dengan persetujuan Departemen Keuangan.

Pasal 69
(1)Dalam hal pembiayaan yang disalurkan melalui KPKN, maka Bendaharawan Proyek atas perintah Pemimpin Proyek mengajukan SPPP kepada KPKN sesuai dengan contoh (formulir) yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan memperhatikan Pasal 17, Pasal 18 serta Ayat (2) sampai dengan ayat (7) Pasal ini, sedangkan mengenai pembiayaan yang disalurkan melalui bank diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan.
(2)Pada SPPP untuk pembayaran penyediaan dana UYHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf b dilampirkan:
a.surat pernyataan dari Pemimpin Proyek bahwa uang yang dimintakan adalah untuk keperluan 1 (satu) bulan dan tidak untuk keperluan pembayaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dengan pembayaran langsung;
b.daftar rincian rencana pengeluaran dan keterangan yang jelas.
(3)SPPP untuk pembayaran langsung yang berkaitan dengan surat perintah kerja (SPK) dan/atau surat perjanjian/kontrak disertai dengan bukti yang sah dan memenuhi syarat, sebagai berikut:
a.surat perintah kerja (SPK)/kontrak pengadaan barang dan jasa;
b.kuitansi;
c.berita acara prestasi pekerjaan/penyerahan barang;
d.faktur pajak pertambahan nilai;
e.surat pernyataan dari pemimpin proyek/bagian proyek bahwa penetapan rekanan bersangkutan telah dilakukan (melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung) menurut ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan/pembelian barang di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(4)SPPP untuk pembayaran langsung tidak berkaitan dengan surat perintah kerja (SPK) dan/atau surat perjanjian/kontrak, maka tanda bukti yang sah adalah ssebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Huruf b, c, dan d.
(5)SPPP untuk UYHD harus disertai dokumen dokumen yang sah dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) dan (5).
(6)Dokumen dokumen pembuktian lainnya seperti risalah lelang, dan sebagainya tidak perlu disertakan dan tetap berada pada proyek.
(7)Setelah SPPP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) sampai dengan Ayat (5) dibayar oleh KPKN, pemimpin proyek segera menyampaikan rekaman SPM kepada direktur jenderal atau pejabat setingkat.

Pasal 70
(1)KPKN melakukan pembayaran dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
(2)KPKN hanya melakukan pembayaran apabila pembiayaan yang diminta masih berada dalam batas anggaran yang tersedia untuk jenis pengeluaran dalam tolok ukur yang bersangkutan.

Pasal 71
(1)Sisa SPK dan/atau surat perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran dibiayai dengan anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran berikutnya dalam batas anggaran dari proyek yang bersangkutan.
(2)Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari bantuan luar negeri, sisa SPK dan/atau surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) masih tetap dapat dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 72
(1)Pemimpin proyek/bagian proyek dan bendaharawan proyek/bagian proyek wajib menyelenggerakan pembukuan/pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui:
a.bahwa ikatan (komitmen) yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam tolok ukur dan/atau jenis pengeluaran;
b.jumlah uang/dana anggaran yang masih tersedia;
c.keadaan/perkembangan proyek baik fisik maupun keuangan;
d.perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;
e.penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa produksi dalam dan luar negeri.
(2)Dalam pekerjaan pemborongan, pemimpin proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan buku harian secara tertib dan teratur.

Pasal 73
(1)Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan menyampaikan laporan realisasi anggaran belanja pembangunan kepada menteri/ketua lembaga setiap bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan NAsional.
(2)Pemimpin proyek menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan proyek kepada:
a.Menteri/ketua lembaga yang bersangkutan;
b.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
c.Menteri Sekretaris Negara untuk perhatian Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan;
d.Gubernur kepala daerah tingkat I yang bersangkutan untuk perhatian ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I dan bupati/walikotamadya dati II untuk perhatian badan perencanaan pembangunan daerah tingkat II;
e.kantor wilayah Departemen/Lembaga yang bersangkutan;
selambat lambatnya dua minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(3)Departemen/Lembaga berkewajiban melakukan pemantauan secara tertib dan teratur, membuat laporan konsolidasi pelaksanaan proyek yang memuat realisasi kemajuan pelaksanaan fisik, dan penyebab hambatan/ketidaklancaran pelaksanaan proyek berdasarkan laporan pemimpin proyek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dan disampaikan selambat lambatnya tiga minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(4)Ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I menyampaikan laporan triwulan mengenai konsolidasi seluruh proyek yang ada di daerahnya kepada gubernur kepala daerah tingkat I bersangkutan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selambat lambatnya tiga minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(5)Gubernur kepala daerah tingkat I mengikuti dan mengawasi perkembangan seluruh proyek yang ada di daerahnya baik berdasarkan laporan dari pemimpin proyek dan ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I maupun dengan melakukan penelitian serta dengan mengadakan pertemuan berkala dengan para pemimpin proyek/bendaharawan proyek dalam wilayahnya, dan selanjutnya melaporkan secara berkala ataupun insidental mengenai keadaan suatu proyek atau proyek proyek yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(6)atas dasar laporan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sampai dengan (4), Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberitahukan kepada Menteri/Ketua Lembaga yang membawahkan proyek proyek bersangkutan mengenai proyek proyek yang realisasinya mengalami kelambatan/ketidaklancaran, dengan tembusan kepada pemimpin proyek, kanwil departemen/lembaga yang bersangkutan dan gubernur kepala daerah tingkat I untuk perhatian Ketua Badan Perencanaan Pembangunan DAerah Tingkat I, untuk pelaksanaan tindak lanjut yang diperlukan.
(7)Ketentuan mengenai sistem pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(8)Perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 74
(1)Perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan yang mempunyai pagu sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diputuskan oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran, kepala kantor wilayah departemen/kepala kantor wilayah direktorat jenderal yang bersangkutan dan ketua badan perencanaan pembangunan daerah tingkat I, sepanjang tidak akan berakibat:
a.pergantian target;
b.adanya keperluan tambahan dana untuk DIP atau dokumen lain yang disamakan;
c.adanya tambahan biaya untuk gaji/upah, honorarium, dan perjalanan dinas;
d.pencairan dana yang menurut catatan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan penggunaannya memerlukan persetujuan dari menteri atau pejabat yang ditetapkan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan;
e.kenaikan standar/norma/tarif menurut peraturan yang berlaku.
(2)Perubahan/pergeseran biaya dalam batas yang disediakan dalam satu DIP atau dokumen lain yang disamakan untuk proyek proyek yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dapat diputuskan oleh:
a.pemimpin proyek, untuk:
(i)perubahan berupa penurunan volume tolok ukur yang terjadi karena adanya perubahan harga standar, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu;
(ii)pengadaan tanah yang lebih luas daripada yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu dan sesuai dengan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan proyek;
(iii)perubahan sampai setinggi tingginya (dua puluh persen) di atas atau di bawah volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu.
b.pemimpin proyek dengan persetujuan kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran setempat, untuk:
(i)perubahan sampai setinggi tingginya tiga puluh persen di atas atau di bawah volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu;
(ii)perubahan sampai setinggi tingginya (tiga puluh persen) di atas atau di bawah biaya untuk tolok ukur sepanjang tidak melampaui volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan;
(iii)perubahan karena adanya kesalahan teknis administratif, baik angka maupun huruf;
(iv)perubahan KPKN jika lokasi proyek nyata nyata berada dalam suatu wilayah pembayaran KPKN lain dari yang ditentukan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan.
c.menteri/ketua lembaga yang bersangkutan, untuk:
(i)perubahan berupa kenaikan volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu;
(ii)perubahan sampai setinggi tingginya lima puluh persen di bawah volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu;
(iii)perubahan sampai setinggi tingginya lima puluh persen di atas atau di bawah biaya untuk tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sepanjang tidak melampaui batas volume tolok ukur yang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan;
(iv)perubahan lokasi kegiatan bagian proyek di dalam satu propinsi.
(3)Dalam perubahan/pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilarang mengadakan perubahan/pergeseran:
a.yang akan berakibat menurunkan kualitas, volume atau harga yang telah ditetapkan dalam standar yang bersangkutan;
b.yang akan berakubat menambah dana yang disediakan untuk gaji dan honorarium;
c.yang akan berakibat pengurangan dana yang disediakan untuk keperluan bea masuk dan pajak;
d.dalam hal perkiraan sasaran tahunan tidak jelas diuraikan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan karena antara lain tidak dapat diukur/dihitung;
e.yang mengakibatkan penggunaan dana yang menurut catatan dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan penggunaannya memerlukan persetujuan tersendiri dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
f.yang akan menimbulkan bagian proyek/tolok ukur baru yang semula tidak tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan;
g.yang akan berakibat mengubah fungsi sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.
(4)Perubahan/pergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a baru dapat dilaksanakan setelah pemimpin proyek memberitahukan hal tersebut kepada KPKN dan kantor wilayah direktorat jenderal anggaran.
(5)Perubahan/pergeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c disertai dengan penjelasan dan bahan yang lengkap diusulkan oleh pemimpin proyek kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan, dan usul tersebut diputuskan selambat lambatnya dalam waktu dua minggu setelah diterima usul yang bersangkutan.
(6)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran dan menteri/ketua lembaga yang bersangkutan belum memberikan keputusan, pejabat tersebut segera memberitahukan hal itu kepada pemimpin proyek.
(7)Segera setelah perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan diselesaikan menurut ketentuan ketentuan dalam:
a.Ayat (1), maka:
(i)kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran melaporkan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perhatian Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Bappenas;
(ii)kepala kantor wilayah departemen/kepala kantor wilayah direktorat jenderal melaporkan kepada menteri/direktur jenderal yang bersangkutan;
(iii)ketua badan perencanaan pembangunan daerah melaporkan kepada gubernur kepala daerah tingkat I yang bersangkutan.
b.ayat (2) huruf a, maka:
pemimpin proyek melaporkan perubahan DIP atau dokumen lain yang disamakan dan kepada direktur jenderal atau pejabat setingkat pada departemen/lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan, inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga, kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran, Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perhatian Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Bappenas.
c.Ayat (2) huruf b, maka:
(i)kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran melaporkan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perhatian Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Bappenas;
(ii)pemimpin proyek melaporkan kepada direktur jenderal atau pejabat setingkat pada departemen/lembaga yang membawahkan proyek tersebut serta menyampaikan tembusan laporannya kepada inspektur jenderal pada departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga.
d.Ayat (2) huruf c, maka:
(i)menteri/ketua lembaga memberitahukan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan;
(ii)tembusan pemberitahukan tersebut disampaikan kepada inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga, kepala kantor wilayah direktorat jenderal anggaran dan KPKN dan kantor wilayah departemen yang bersangkutan.
(8)Berdasarkan perubahan/pergeseran yang telah diselesaikan menurut ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b, pemimpin proyek telah dapat melaksanakan proyek yang bersangkutan sesuai dengan perubahan/pergeseran tersebut.

Pasal 75
(1)Perubahan/pergeseran biaya/pergantian target di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diputuskan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
(2)Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan selambat lambatnya dalam waktu dua minggu setelah diterimanya usul tersebut.
(3)Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Ayat (2) belum dapat diberikan keputusan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera memberitahukan hal tersebut kepada menteri/ketua lembaga yang bersangkutan.

Pasal 76
(1)Penyesuaian PO proyek berdasarkan perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b, dilakukan oleh kepala kantor wilayah departemen/kepala kantor wilayah direktorat jenderal/kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
(2)Penyesuaian PO proyek berdasarkan perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (2) huruf c dan Pasal 75 ayat 1, dilakukan oleh eselon I yang bersangkutan.

Pasal 77
(1)Proyek proyek bantuan untuk pembangunan daerah serta proyek proyek tertentu dapat ditetapkan dengan Instruksi Presiden.
(2)Program bantuan untuk pembangunan daerah pada tiap tahun ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan NAsional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari Menteri Keuangan.
(3)Penyaluran dana dan tata cara pencarian dana untuk program/proyek proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.
(4)Sisa uang pada proyek proyek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang tidak diperlukan lagi atau yang terdapat pada akhir masa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disetorkan kembali ke rekening Kas Negara, kecuali sisa uang proyek bantuan pembangunan desa, bantuan desa tertinggal, bantuan pembangunan daerah tingkat II, dan bantuan pembangunan daerah tingkat I.

Pasal 78
(1)Dana anggaran pembangunan yang digunakan melalui sektor pengembangan dunia usaha ataupun sektor lainnya disalurkan melalui Bank Indonesia.
(2)Dana tersebut dipergunakan atas dasar rencana tahunan yang disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain untuk:
a.bagian pemerintah dalam penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan badan badan lainnya;
b.pemberian kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada proyek/usaha pembangunan yang telah dan/atau akan menjadi badan usaha milik negara.
(3)Dalam usaha pengembangan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya, pimpinan badan usaha yang bersangkutan agar mengusahakan semaksimal mungkin melaksanakan kegiatannya atas kekuatan sendiri, baik untuk belanja eksploitasi maupun untuk belanja investasi serta belanja perluasannya.
(4)Permohonan untuk memperoleh penyertaan modal Pemerintah diajukan oleh pimpinan BUMN kepada Menteri Keuangan dan selanjutnya dibicarakan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendapat penilaian dan keputusan.
(5)Pengelolaan dana tersebut sepanjang mengenai Ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau bank milik Pemerintah yang lain yang ditunjuknya dan penunjukan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.
(6)Bank Indonesia setiap bulan menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan NAsional dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tentang penggunaan dana anggaran pembangunan sektor pengembangan dunia usaha yang memberikan gambaran yang jelas mengenai:
a.besarnya jumlah dari dana anggaran tersebut yang menjadi bagian penyertaan modal pemerintah yang telah disalurkan;
b.perkembangan perkreditan sebagai pelaksanaan penyertaan pemerintah, bagian Bank Indonesia dan bagian bank milik pemerintah dalam rangka perkreditan tersebut.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan, penyaluran, pengurusan, dan pertanggungjawaban dana tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 79
(1)Segala ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berikut lampiran lampirannya berlaku juga untuk proyek yang mendapat bantuan proyek, bantuan teknik, dan/atau bantuan luar negeri lainnya, kecuali ditetapkan lain dalam dokumen/naskah pinjaman luar negeri.
(2)Biaya rupiah untuk proyek yang mendapat bantuan proyek, bantuan teknik, dan/atau bantuan/pinjaman luar negeri lainnya yang disediakan atas beban anggaran pembangunan, dicantumkan dalam DIP atau dokumen yang disamakan yang bersangkutan.
(3)Biaya yang diperlukan untuk pembayaran uang muka bagi pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan dana kredit ekspor termasuk dalam beban anggaran pembangunan.
(4)Prosedur dan penatausahaan untuk pelaksanaan bantuan proyek, bantuan teknis, dan/atau bantuan/pinjaman luar negeri lainnya, demikian pula pengaturan penyediaan pembiayaan rupiah diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 80
(1)Kepada petugas pelaksana proyek pembangunan diberikan honorarium dengan jumlah yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan uang lembur diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pegawai negeri yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium dari satu proyek.
(3)Untuk perjalanan dinas di dalam negeri dan ke luar negeri oleh pegawai negeri dan petugas yang bekerja pada proyek pembangunan diberlakukan ketentuan tentang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57.
(4)Uang lembur, honorarium panitia atau tim dan tunjangan ikatan dinas dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam batas batas anggaran yang tersedia dalam DIP atau dokumen lain yang disamakan untuk masing-masing proyek yang bersangkutan.

Pasal 81
(1)Apabila suatu proyek seluruhnya atau sebagian telah selesai, pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan yang telah selesai tersebut berikut seluruh kekayaan kepada departemen/lembaga dengan berita acara penyerahan.
(2)Tembusan berita acara penyerahan tersebut disampaikan kepada inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga yang bersangkutan, Direktorat Jenderal Anggaran dan KPKN.
(3)Menteri/ketua lembaga menentukan status sementara proyek atau hasil pekerjaan yang telah selesai berikut kekayaannya, dan penentuan status selanjutnya diatur oleh Menteri Keuangan.
(4)Dalam triwulan pertama setiap tahun anggaran menteri/ketua lembaga memberitahukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai proyek proyek atau hasil pekerjaan yang dalam tahun anggaran yang baru lalu telah selesai.
(5)Departemen/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan badan badan lain yang ditetapkan sebagai pengelola dari proyek proyek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (4) wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui:
(i)Anggaran pendapatan dan belanja negara untuk proyek proyek yang menjadi tanggung jawab Departemen/Lembaga;
(ii)Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk proyek proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
(iii)Anggaran unit swadana dan badan/instansi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku masing-masing untuk proyek proyek yang menjadi tanggung jawabnya;
(iv)Anggaran pendapatan dan belanja badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah untuk proyek proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 82
(1)Gubernur kepala daerah tingkat I dan bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II mengumumkan kepada masyarakat luas proyek proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing, baik proyek proyek sektoral maupun proyek proyek bantuan yang ditetapkan Presiden.
(2)Gubernur kepala daerah tingkat I dan bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II dibantu oleh masing-masing pemimpin proyek memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proyek proyek pembangunan tersebut pada Ayat (1) kepada dunia usaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di setiap daerah.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

Pasal 83
(1)Menteri Pertahanan Keamanan bertanggung jawab, baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek/kegiatan dalam lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan.
(2)Penyaluran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara bagi Departemen Pertahanan Keamanan dilakukan melalui rekening Departemen Pertahanan Keamanan pada Bank Indonesia.
(3)Menteri Keuangan membuka rekening Departemen Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dan atas usul Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan pejabat Departemen Pertahanan Keamanan yang berwenang untuk melakukan disposisi/penarikan atas rekening tersebut.
(4)Penyediaan dana untuk rekening Departemen Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur secara berkala oleh Menteri Keuangan dan pengisian dananya dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening bendahara umum negara.
(5)Penggunaan dana rekening Departemen Pertahanan Keamanan dilaksanakan sesuai dengan DIK/DIP atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 84
(1)Kepada anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan, diberikan tunjangan beras dalam bentuk natura sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemberian tunjangan beras dalam bentuk natura dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Induk (DO Induk) yang ditetapkan bersama oleh Departemen Pertahanan Keamanan dan Badan Urusan Logistik dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut.
(3)Surat Perintah Penyerahan Induk (DO Induk) dibagi untuk empat triwulan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan Departemen Pertahanan Keamanan dalam triwulan yang bersangkutan.
(4)Pembayaran harga beras tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan DIK/SKO/SPP Departemen Pertahanan Keamanan dan Surat Perintah Penyerahan Induk (DO Induk) dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut, dengan pemindahbukuan ke rekening hasil penjualan beras Badan Urusan Logistik pada Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
(5)Badan Urusan Logistik setiap akhir triwulan segera menyampaikan kepada Departemen Pertahanan Keamanan tanda bukti penyerahan beras oleh Badan Urusan Logistik kepada anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan selama triwulan yang bersangkutan untuk diadakan perhitungan seperlunya.

Pasal 85
(1)Untuk penyaluran minyak (bahan bakar dan pelumas) kepada Departemen Pertahanan Keamanan, dibuat Surat Perintah Penyerahan Induk (DO Induk) yang ditetapkan bersama oleh Departemen Pertahanan Keamanan dan Pertamina dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut.
(2)Surat Perintah Penyerahan Induk dibagi untuk empat triwulan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan Departemen Pertahanan Keamanan dalam triwulan yang bersangkutan.
(3)Pembayaran harga minyak (bahan bakar dan pelumas) yang disalurkan oleh Pertamina kepada Departemen Pertahanan Keamanan dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan DIK/SKO/SPP yang bersangkutan dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut, dan dilakukan pada tiap triwulan yang besarnya sesuai dengan harga minyak (bahan bakar dan pelumas) untuk triwulan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Pertamina setiap akhir triwulan segera menyampaikan kepada Departemen Pertahanan Keamanan dan Direktorat Jenderal Anggaran tanda bukti penyerahan minyak (bahan bakar dan pelumas) selama triwulan bersangkutan untuk diadakan perhitungan seperlunya.
(5)Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut:
a.pembayaran dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan sekaligus dilakukan pemotongan sebagai bagian dari penerimaan pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam yang harus disetorkan oleh Pertamina;
b.Pertamina memperhitungkan pembayaran tersebut dari pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam yang harus disetorkannya.

Pasal 86
(1)Pembayaran langganan listrik, telepon, gas, dan air dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan DIK/SKO/SPP yang bersangkutan dan tanda bukti pemakaian yang disetujui oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan.
(2)Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening:
a.Perum Listrik Negara (PLN) dan perusahaan listrik bukan PLN setempat sepanjang mengenai langganan listrik;
b.PT Telekomunikasi Indonesia sepanjang mengenai langganan telepon;
c.perusahaan gas negara sepanjang mengenai langganan gas;
d.Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat sepanjang mengenai langganan air bersih;
dalam batas anggaran yang tersedia untuk keperluan tersebut.

Pasal 87
Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini beserta lampirannya berlaku mutatis mutandis bagi Departemen Pertahanan Keamanan dengan memperhatikan organisasi yang berlaku di dalamnya.

Pasal 88
Departemen Pertahanan Keamanan tiap bulan menyampaikan laporan bulanan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran yang telah dilakukannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dikenakan tindakan administratif atau tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90
Hal hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, menteri/ketua lembaga yang bersangkutan yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.

Pasal 91
Selama petunjuk petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini belum ditetapkan, maka petunjuk petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini masih tetap berlaku.

Pasal 92
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO


[tulis] » komentar « [baca]