BAB I
SUSUNAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LAN.
(3)Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur.
(4)Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.
(5)Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara.
(6)Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara.
(7)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional.

Bagian Kedua
Arsip Nasional Republik Indonesia

Pasal 4
ANRI terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
d.Deputi Bidang Konservasi Arsip;
e.Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

BKN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian;
e.Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
f.Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun;
g.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
h.Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian.

Pasal 7
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BKN.
(3)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BKN.
(4)Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepegawaian.
(5)Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
(6)Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan pensiun.
(7)Deputi Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, dan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian.
(8)Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kepegawaian.

Bagian Keempat
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pasal 8
PERPUSNAS terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi;
d.Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

BAPPENAS terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Ekonomi Makro;
d.Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana;
e.Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Pranata Pemerintahan;
f.Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
g.Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri;
h.Inspektorat Utama.

Pasal 11
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BAPPENAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPPENAS;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPPENAS yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPPENAS.
(3)Deputi Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksana-kan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi makro.
(4)Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang produksi, perdagangan, dan prasarana.
(5)Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Pranata Pemerin-tahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan pranata pemerintahan.
(6)Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang regional dan sumber daya alam.
(7)Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan dan kerjasama luar negeri.
(8)Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BAPPENAS.

Bagian Keenam
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BAPEDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAPEDAL;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAPEDAL yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAPEDAL.
(3)Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Mitra Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan mitra lingkungan.
(4)Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
(5)Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan.
(6)Deputi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan hukum lingkungan.


Bagian Ketujuh
Badan Pusat Statistik

Pasal 14
BPS terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
d.Deputi Bidang Statistik Sosial;
e.Deputi Bidang Statistik Ekonomi;
f.Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik.

BSN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi;
d.Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi;
e.Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi.

Pasal 17
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BSN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BSN.
(3)Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
(4)Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan kerja sama standardisasi.
(5)Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan pemasyarakatan standardisasi.

Bagian Kesembilan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Pasal 18
BAPETEN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi;
d.Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir.

BATAN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan;
d.Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir;
e.Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa;
f.Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.

Pasal 21
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BATAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BATAN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BATAN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BATAN.
(3)Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dasar dan terapan.
(4)Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir.
(5)Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.
(6)Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Bagian Kesebelas
Badan Intelijen Negara

(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BIN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BIN.
(3)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BIN.
(4)Deputi Bidang Penyelidikan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi penyelidikan yang beraspek luar negeri.
(5)Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi penyelidikan yang beraspek dalam negeri.
(6)Deputi Bidang Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi intelijen.
(7)Deputi Bidang Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya intelijen strategis untuk mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
(8)Deputi Bidang Penggalangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya intelijen strategis untuk menyukseskan pelaksanakan kebijakan pemerintah.
(9)Staf Ahli Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik dalam negeri.
(10)Staf Ahli Bidang Politik Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik luar negeri.
(11)Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.
(12)Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
(13)Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pertahanan dan keamanan.


Bagian Keduabelas
Lembaga Sandi Negara

Pasal 24
LEMSANEG terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian;
d.Deputi Bidang Pengamanan Persandian;
e.Deputi Bidang Pengkajian Persandian.

(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BULOG;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BULOG yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BULOG.
(3)Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerjasama logistik.
(4)Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan peru-musan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi logistik.
(5)Deputi Bidang Usaha Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha logistik.
(6)Deputi Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan sumber daya manusia.
(7)Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawas-an fungsional di lingkungan BULOG.

Bagian Keempatbelas
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pasal 28
BKKBN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program;
d.Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
e.Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
f.Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan;
g.Inspektorat Utama.

Pasal 29
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKKBN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BKKBN.
(3)Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi keluarga dan pemaduan kebijakan program.
(4)Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(5)Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
(6)Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan pengembangan.
(7)Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawas-an fungsional di lingkungan BKKBN.


Bagian Kelimabelas
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional

Pasal 30
LAPAN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
d.Deputi Bidang Sains, Pengkajian, dan Informasi Ke-dirgantaraan;
e.Deputi Bidang Teknologi Dirgantara.

Pasal 31
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin LAPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAPAN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAPAN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LAPAN.
(3)Deputi Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penginderaan jauh.
(4)Deputi Bidang Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgan-taraan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan.
(5)Deputi Bidang Teknologi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dirgantara.

Bagian Keenambelas
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

Pasal 32
BAKOSURTANAL terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam;
d.Deputi Bidang Pemetaan Dasar;
e.Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial.

Pasal 33
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BAKOSURTANAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BAKOSURTANAL;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BAKOSURTANAL yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BAKOSURTANAL.
(3)Deputi Bidang Survei Dasar dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dasar dan sumber daya alam.
(4)Deputi Bidang Pemetaan Dasar mempunyai tugas melaksana-kan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dasar.
(5)Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur data spasial.


Bagian Ketujuhbelas
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 34
BPKP terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;
d.Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
e.Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas;
f.Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
g.Deputi Bidang Akuntan Negara;
h.Deputi Bidang Investigasi.

Pasal 35
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPKP;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPKP yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPKP.
(3)Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian.
(4)Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan.
(5)Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang akuntabilitas.
(6)Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan bidang keuangan daerah.
(7)Deputi Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntan negara.
(8)Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang investigasi.

Bagian Kedelapanbelas
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pasal 36
LIPI terdiri dari:
a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
e.Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
f.Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
g.Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;
h.Deputi Bidang Jasa Ilmiah.

Pasal 37
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIPI;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIPI yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LIPI.
(3)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LIPI.
(4)Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumian.
(5)Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati.
(6)Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik.
(7)Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.
(8)Deputi Bidang Jasa Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa ilmiah.

Bagian Kesembilanbelas
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pasal 38
BPPT terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi;
d.Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam;
e.Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi;
f.Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material;
g.Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.

Pasal 39
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPPT;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPPT yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPPT.
(3)Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan teknologi.
(4)Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi pengembangan sumber daya alam.
(5)Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi.
(6)Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi, energi, dan material.
(7)Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa.

Bagian Keduapuluh
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pasal 40
BKPM terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
d.Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
e.Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
f.Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
g.Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 41
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BKPM;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKPM yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BKPM.
(3)Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.
(4)Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.
(5)Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal.
(6)Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.
(7)Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.


Bagian Keduapuluhsatu
Badan Pertanahan Nasional

Pasal 42
BPN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan;
d.Deputi Bidang Informasi Pertanahan;
e.Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan;
f.Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
g.Inspektorat Utama.

Pasal 43
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPN.
(3)Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan hukum pertanahan.
(4)Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pertanahan.
(5)Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana pertanahan.
(6)Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.
(7)Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawas-an fungsional di lingkungan BPN.


Bagian Keduapuluhdua
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 44
BPOM terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
d.Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen;
e.Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Pasal 45
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BPOM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPOM;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPOM yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM.
(3)Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
(4)Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan produk komplimen.
(5)Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Bagian Keduapuluhtiga
Lembaga Informasi Nasional

Pasal 46
LIN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi;
d.Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga;
e.Deputi Bidang Pengelolaan Informasi.

Pasal 47
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin LIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIN;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIN yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LIN.
(3)Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(4)Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(5)Deputi Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi layanan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Bagian Keduapuluhempat
Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 48
LEMHANNAS terdiri dari:
a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pengkajian;
e.Deputi Bidang Pendidikan;
f.Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Pasal 49
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin LEMHANNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LEMHANNAS;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LEMHANNAS yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LEMHANNAS.
(3)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LEMHANNAS.
(4)Deputi Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian masalah-masalah strategik mengenai segala aspek kehidupan bangsa baik yang bersifat nasional maupun internasional.
(5)Deputi Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan strategik dan pelaksanaan pemantapan kader-kader pemimpin tingkat nasional.
(6)Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional.


Bagian Keduapuluhlima
Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 50
BP-BUDPAR terdiri dari:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
d.Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata;
e.Inspektorat Utama.

Pasal 51
(1)Kepala mempunyai tugas:
a.memimpin BP-BUDPAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BP-BUDPAR;
c.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BP-BUDPAR yang menjadi tanggung jawabnya;
d.membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
(2)Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BP-BUDPAR.
(3)Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian budaya dan pengembangan budaya.
(4)Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya dan promosi wisata.
(5)Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawas-an fungsional di lingkungan BP-BUDPAR.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52
Kepala LEMHANNAS sehari-hari disebut Gubernur.

Pasal 53
Perubahan unit organisasi dan/atau tugas eselon I sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden, berdasarkan usul Kepala LPND yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


[tulis] » komentar « [baca]