BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:
a.Naskah Dinas yang bersifat mengatur, yaitu:
1.Peraturan BPK;
2.Peraturan Sekretaris Jenderal;
3.Instruksi Sekretaris Jenderal;
4.Instruksi Kepala Perwakilan;
5.Surat Edaran Sekretaris Jenderal; dan
6.Surat Edaran Kepala Perwakilan;
b.Naskah Dinas yang bersifat menetapkan, yaitu:
1.Keputusan BPK;
2.Keputusan Ketua;
3.Keputusan Wakil Ketua;
4.Keputusan Sekretaris Jenderal; dan
5.Keputusan Kepala Perwakilan;
c.Naskah Dinas Khusus, yaitu:
1.Pengumuman Sekretaris Jenderal; dan
2.Pengumuman Kepala Perwakilan;
d.lain-lain Naskah Dinas.

BAB II
MATERI MUATAN

Pasal 4
Materi Muatan Peraturan BPK berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau melaksanakan kewenangan BPK.

Materi Muatan Instruksi Sekretaris Jenderal/Kepala Perwakilan berisi materi yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan untuk melaksanakan Peraturan BPK, Peraturan Sekretaris Jenderal, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Materi Muatan Surat Edaran Sekretaris Jenderal berisi pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak untuk melaksanakan Peraturan BPK, Peraturan Sekretaris Jenderal, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Materi Muatan Surat Edaran Kepala Perwakilan berisi pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak pada lingkup BPK Perwakilan untuk melaksanakan Peraturan BPK, Peraturan Sekretaris Jenderal, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Muatan Keputusan Ketua/Wakil Ketua berisi penetapan yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang Ketua/Wakil Ketua, sebagai pelaksanaan dari Peraturan BPK, Keputusan BPK, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Materi Muatan Keputusan Sekretaris Jenderal/Kepala Perwakilan berisi penetapan yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai sebagai pelaksanaan dari Peraturan BPK, Peraturan Sekretaris Jenderal, Keputusan BPK, Keputusan Ketua, Keputusan Wakil Ketua, Keputusan Sekretaris Jenderal, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi Muatan lain-lain Naskah Dinas berisi materi yang tidak termasuk dalam Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB III
WEWENANG PENETAPAN DAN PENANDA TANGAN

Pasal 14
Wewenang penetapan dan penanda tangan Peraturan, Instruksi, dan Surat Edaran:
a.pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan BPK yaitu Ketua BPK, dengan persetujuan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK;
b.pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan Sekretaris Jenderal yaitu Sekretaris Jenderal;
c.pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi Sekretaris Jenderal yaitu Sekretaris Jenderal;
d.pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi Kepala Perwakilan yaitu Kepala Perwakilan;
e.pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Edaran Sekretaris Jenderal yaitu Sekretaris Jenderal; dan
f.pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Edaran Kepala Perwakilan yaitu Kepala Perwakilan.

Wewenang penetapan dan penanda tangan Pengumuman:
a.pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Pengumuman Sekretaris Jenderal yaitu Sekretaris Jenderal; dan
b.pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Pengumuman Kepala Perwakilan yaitu Kepala Perwakilan.

BAB IV
PROGRAM LEGISLASI BPK

Pasal 17
(1)Perencanaan penyusunan Peraturan BPK dilakukan berdasarkan Program Legislasi BPK.
(2)Program Legislasi BPK disusun 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan skala prioritas dalam rangka pemenuhan pembentukan Peraturan BPK yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan BPK.
(3)Prioritas dalam Program Legislasi BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah dalam hal diperlukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan organisasi.

BAB V
PROSES PENYUSUNAN PERATURAN, INSTRUKSI,
DAN SURAT EDARAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan BPK

Pasal 18
(1)Rancangan Peraturan BPK disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Dalam menyusun rancangan Peraturan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Pengusul terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam Peraturan BPK.
(3)Pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul menyampaikan rancangan Peraturan BPK dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan kepada Ketua BPK melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Wakil Ketua BPK.
(4)Konsepsi pengaturan rancangan Peraturan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.sasaran yang ingin diwujudkan;
c.pokok pikiran atau objek yang akan diatur; dan
d.jangkauan pengaturan.

(1)Rancangan Peraturan BPK yang telah disetujui oleh Ketua BPK, disampaikan oleh pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Ditama Binbangkum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(2)Rancangan Peraturan BPK yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Ketua BPK, dengan persetujuan Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK.
(3)Ditama Binbangkum menyampaikan Peraturan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan proses Pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal

Pasal 21
(1)Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Dalam menyusun rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Pengusul terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.
(3)Pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul menyampaikan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan.
(4)Konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.urgensi dan tujuan penyusunan;
b.sasaran yang ingin diwujudkan;
c.pokok pikiran atau objek yang akan diatur; dan
d.jangkauan pengaturan.

(1)Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Ditama Binbangkum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat
Penyusunan Instruksi Kepala Perwakilan

Pasal 24
(1)Rancangan Instruksi Kepala Perwakilan disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Instruksi Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Sekretariat Perwakilan untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Instruksi Kepala Perwakilan yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Kepala Perwakilan.

Bagian Kelima
Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Jenderal

(1)Rancangan Keputusan BPK disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Ditama Binbangkum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Keputusan BPK yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK, dengan persetujuan para Anggota BPK.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Ketua

Pasal 28
(1)Rancangan Keputusan Ketua disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Ditama Binbangkum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Keputusan Ketua yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Ketua BPK dengan persetujuan Wakil Ketua BPK.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Wakil Ketua

Pasal 29
(1)Rancangan Keputusan Wakil Ketua disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Keputusan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Ditama Binbangkum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Keputusan Wakil Ketua yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Wakil Ketua BPK.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal

Pasal 30
(1)Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Ditama Binbangkum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Kepala Perwakilan

Pasal 31
(1)Rancangan Keputusan Kepala Perwakilan disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Keputusan Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Sekretariat Perwakilan untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Keputusan Kepala Perwakilan yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Kepala Perwakilan.

BAB VII
PROSES PENYUSUNAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Pengumuman Sekretaris Jenderal

Pasal 32
(1)Rancangan Pengumuman Sekretaris Jenderal disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Pengumuman Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tertinggi Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Ditama Binbangkum untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Pengumuman Sekretaris Jenderal yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua
Penyusunan Pengumuman Kepala Perwakilan

Pasal 33
(1)Penyusunan rancangan Pengumuman Kepala Perwakilan disusun oleh Unit Kerja Pengusul.
(2)Rancangan Pengumuman Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Pengusul kepada Kepala Sekretariat Perwakilan untuk dilakukan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
(3)Rancangan Pengumuman Kepala Perwakilan yang telah melalui proses penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan penetapan dan penandatanganan kepada Kepala Perwakilan.

BAB VIII
TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 34
Penyusunan Peraturan, Keputusan, Instruksi, Surat Edaran, dan Pengumuman mengacu pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan format Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, rancangan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman yang sedang dalam proses penandatanganan pejabat yang berwenang menetapkan, diproses sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 37
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman, yang sudah dikeluarkan dalam lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang berpedoman pada Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I- VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur dengan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal yang bersifat mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Badan ini berlaku, harus dimaknai sebagai Peraturan Sekretaris Jenderal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 39
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 40
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

[tulis] » komentar « [baca]