BAB I
KETENTUAN UMUM

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a.Laporan Pertanggungjawaban DPP;
b.Laporan Pertanggungjawaban DPD; dan
c.Laporan Pertanggungjawaban DPC.

Pasal 4
(1)Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol.
(3)Rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.

(1)Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 7
(1)Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8
(1)Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:
a.Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Parpol dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
b.Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.
(2)Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (Representation Letter) yang ditandatangani Ketua DPP/DPD/DPC.
(3)Jenis serta format Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
(4)Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BPK

(1)Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan di kantor BPK, kantor Kemendagri, kantor Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau kantor Parpol yang bersangkutan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar dokumen yang diterima BPK dari Parpol.
(3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, BPK dapat meminta Parpol untuk melengkapi dokumen.
(4)Dalam hal diperlukan, BPK dapat melakukan konfirmasi atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan oleh BPK.

Pasal 11
(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK.
(2)BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kemendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPP/DPD/DPC Parpol yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PARPOL

(1)BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.
(2)Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.
(3)Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 14
Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diserahkan pula kepada DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan dalam Peraturan BPK ini berlaku pula bagi Parpol Lokal, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi Parpol Lokal.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dengan Keputusan BPK.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mulai berlaku pada tahun 2017.

Pasal 19
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HARRY AZHAR AZIS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(REPRESENTATION LETTER)

[Kop Partai Politik]

..........., ............., 20..

Nomor : .....
Lampiran : ....
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth.
[Ketua BPK/Kepala Perwakilan
Prov ............]
Badan Pemeriksa Keuangan RI

jl......................................

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggung­jawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPP/DPD/DPC*) Partai ........................... Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) ..................... Tahun 20xx yang bersumber dan APBN/APBD*), yang terdiri atas:
a.Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partal Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
b.Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakal habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dad dana Bantuan Keuangan Parpol.
Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK-RI selama pemeriksaan:
1.Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cam Penyampatan Laporan Pertanggungjawabari Penggunaan Bantuan Keuangan Partal Politik.
2.Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
3.Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dan APBN/APBD+) telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
4.DPP/DPD/DPC*) Partai .................. Provinsi/Kabupaten/Kota*) .............. memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partal politik.
5.Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPP/DPD/DPC*) Partai .................. Provinsi/Kabupaten/Kota*) .............. dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
6.Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
7.Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8.Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
a.Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
b.Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9.Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dan APBN/APBD*).


DPP/DPD/DPC*) Partai ..............
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .........

Ketua,
..................................

*) coret yang tidak perlu



© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]