BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Atasan Langsung.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti atau menganalisa laporan dan data pendukung yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 4
Dalam hal hasil penelitian atau analisa Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diduga pelanggaran disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung melakukan pemeriksaan.

(1)Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pemeriksaan.
(2)Dalam hal pemeriksaan memerlukan tambahan waktu, Tim Pemeriksa dapat meminta perpanjangan waktu pemeriksaan kepada Menteri disertai dengan alasan dan pertimbangan.
(3)Perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7
(1)Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a.Atasan Langsung;
b.Unsur Pengawasan;
c.Unsur Kepegawaian; dan/atau
d.Pejabat Lain yang Ditunjuk.
(2)Dalam hal Atasan Langsung dari Pegawai yang bersangkutan diduga terlibat dalam pelanggaran yang sama, anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
(3)Pangkat dan/atau jabatan Pegawai yang menjadi anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan Pegawai yang diperiksa.
(4)Ketentuan mengenai pangkat dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pejabat fungsional Inspektorat Jenderal.
(5)Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(6)Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8
(1)Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(2)Atasan Langsung mengeluarkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin tingkat ringan yang penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, Atasan Langsung melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum disertai dengan berita acara pemeriksaan.
(4)Pejabat yang Berwenang Menghukum, menerbitkan keputusan hukuman disiplin tingkat ringan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1)Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pegawai yang diperiksa untuk memberikan kesempatan menyanggah dan/atau mengoreksi berita acara pemeriksaan.
(2)Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat sanggahan dan/atau koreksi, Pegawai yang diperiksa memberikan paraf pada setiap halaman.
(3)Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Pegawai, Atasan Langsung, dan/atau Tim Pemeriksa.
(4)Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui Atasan dari Atasan Langsung Pegawai yang diperiksa.

Pasal 11
(1)Berita acara hasil pemeriksaan, data pendukung lainnya, serta usul penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
(2)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin atau pembebasan dari dugaan melakukan pelanggaran disiplin bagi Pegawai yang diperiksa.
(3)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran disiplin, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan:
a.untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menerbitkan surat keputusan hukuman disiplin bagi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pemeriksaan; atau
b.laporan hasil pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat disampaikan secara berjenjang kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pemeriksaan.

(1)Berita acara hasil pemeriksaan dan data pendukung lainnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
(2)Laporan hasil pemeriksaan memuat usul penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai yang diperiksa dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
(3)Pejabat yang berwenang memberikan usul penjatuhan hukuman disiplin kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.
(4)Inspektur Jenderal memberikan saran, pendapat, dan/atau keputusan atas usul penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 14
(1)Hasil rapat Baperhukdis dituangkan dalam berita acara persetujuan yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
(2)Hasil rapat Baperhukdis bersifat final dan hanya dapat diubah oleh Menteri.

Surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin hasil rapat Baperhukdis diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikannya putusan rapat Baperhukdis oleh Inspektur Jenderal kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB IV
PENINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 17
(1)Penindakan administratif dijatuhkan kepada:
a.Pegawai; atau
b.CPNS.
(2)Penindakan administratif yang dijatuhkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a.pemberhentian sementara;
b.diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
c.diberhentikan tidak dengan hormat.
(3)Penindakan administratif yang dijatuhkan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
(1)Pegawai dikenakan pemberhentian sementara sejak:
a.dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan oleh pihak berwajib mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
b.adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara dan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
(2)Dalam hal Pegawai yang telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai Pegawai, pemberhentian sementara dicabut.

BAB V
PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN

(1)Pegawai atau CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin atau penindakan administratif dipanggil untuk menerima surat keputusan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau Pejabat Lain yang Ditunjuk.
(2)Penyampaian surat keputusan hukuman disiplin atau penindakan administratif dilakukan dalam ruangan tertutup di kantor tempat Pegawai atau CPNS bekerja atau kantor di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3)Penyampaian surat keputusan hukuman disiplin atau penindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh pejabat kepegawaian atau pejabat lain yang dianggap perlu oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(4)Dalam hal Pegawai atau CPNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak hadir dalam penyampaian surat keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai atau CPNS yang bersangkutan dianggap telah menerima surat keputusan hukuman disiplin.
(5)Hukuman disiplin/penindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan hukuman disiplin.

BAB VI
KEBERATAN SETELAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 21
(1)Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan hukuman disiplin, dengan tembusan kepada:
a.Pejabat yang Berwenang Menghukum;
b.pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
c.Inspektur Jenderal.
(3)Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib membuat tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan dan sudah harus diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(4)Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
a.berita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan; dan
b.salinan keputusan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari Pegawai yang bersangkutan.
(5)Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum harus menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal dengan surat yang memuat saran dan pendapat dan harus sudah diterima dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan.
(6)Sejak menerima surat dari Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Inspektur Jenderal memberikan pendapat atas perubahan, penguatan, atau pembatalan terhadap surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan keberatan, dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari kerja sudah harus diterima oleh Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(7)Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak disampaikannya surat saran dan pendapat, Inspektur Jenderal belum memberikan pendapat atas perubahan, penguatan, atau pembatalan terhadap surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan keberatan, atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sudah menerbitkan keputusan hukuman disiplin.
(8)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
a.keputusan penguatan hukuman disiplin;
b.keputusan perubahan hukuman disiplin; atau
c.keputusan pembatalan hukuman disiplin.

(1)Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dapat diajukan Banding Administratif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
(2)Pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bapek dengan tembusan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
(1)Dalam hal seorang Pegawai yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
(3)Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
(4)Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan kembali pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin sebagai pemberatan.
(5)Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
(6)Pegawai yang sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya serta tidak dapat diusulkan untuk mutasi, mengikuti diklat, dan promosi jabatan.
(7)Dalam hal berdasarkan pertimbangan tertentu, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti diklat dalam rangka pembinaan.
(8)Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat diangkat sebagai Pegawai.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat yang sudah diterbitkan surat pemberitahuannya, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin; dan
b.penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat yang belum diterbitkan surat pemberitahuannya, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]