BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:
a.legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
c.keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
d.nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan
e.akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KATEGORI DAN TAHAPAN PENINDAKAN

Pasal 4
Kategori penindakan tersangka tindak pidana terorisme, meliputi:
a.penindakan terencana (deliberate assault); dan
b.penindakan segera (emergency assault/raid).

Penindakan Tersangka secara terencana atau segera dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan:
a.Kegiatan Pra Penindakan (Pre Assault), merupakan tahapan awal yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan;
b.Kegiatan Aksi Penindakan (Assault in Action), merupakan tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manejer Penindakan; dan
c.Kegiatan Paska Penindakan (After Assault), merupakan tahapan saat penindakan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya penanganan TKP diserahkan kepada Manejer TKP.

Pasal 7
Penindakan tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan resiko keamanan/keselamatan manusia, serta harta benda di TKP, antara lain meliputi:
a.bom aktif dan bahan peledak (Handak);
b.bom yang bermuatan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR);
c.perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase; dan
d.perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka.

Pasal 8
(1)Pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara teknis dan taktis yang disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi.
(2)Medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
a.kawasan pemukiman yang padat;
b.gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko;
c.tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, acara/event tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat);
d.sarana transportasi;
e.kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat;
f.kawasan hutan; dan
g.luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak.

BAB III
KEGIATAN PRA-PENINDAKAN

(1)Kadensus 88 AT Polri menunjuk Manajer Penindakan sebagai pengendali komando lapangan.
(2)Manajer penindakan dapat ditunjuk personel dari Densus 88 AT Polri atau Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satuan Kewilayahan (Satwil).
(3)Dalam hal Manajer Penindakan ditunjuk dari personel Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satwil, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil).
(4)Manajer Penindakan bertugas:
a.menentukan posko di TKP;
b.menetapkan ring perimeter TKP (TKP yang ditutup sampai dengan titik aman);
c.mengkoordinir unsur-unsur pelaksana utama Pra Penindakan untuk dapat bekerja sama secara sinergis antara lain meliputi:
1.Intelijen Polri;
2.Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil;
3.Bidbanops Densus 88 AT Polri;
4.Tim penindak;
5.Tim evakuasi;
6.Tim pengamanan/penutupan TKP;
7.Tim negosiator; dan
8.Divhumas Polri atau Bidhumas Polda.
d.mengkoordinasi pelibatan unsur-unsur pendukung penindakan sesuai kebutuhan di lapangan;
e.berkoordinasi dengan Kasatwil kepolisian sebelum, sesaat ataupun sesudah penindakan dilaksanakan; dan
f.mempertimbangkan dan melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan serta mengupayakan negosiasi sebelum memerintahkan Katim penindak melakukan penindakan.

Pasal 11
Intelijen Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1, bertugas membuat analisis intelijen tentang situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya, dan menyajikan kepada Manajer Penindakan dan Pelaksana Utama Pra Penindakan.

Bidbanops Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 3, bertugas memberikan bantuan teknis dan berkoordinasi dengan unsur-unsur Pendukung Penindakan untuk memfasilitasi bentuk dukungan yang diperlukan.

Pasal 14
Tim Penindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 4, segera mengambil langkah-langkah persiapan penindakan sebagai berikut:
a.melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan;
b.mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan;
c.mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi:
1.penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan tentang:
a)misi yang akan dilaksanakan;
b)peta sasaran/blue print lokasi;
c)rute perjalanan ke sasaran dan jalur evakuasi;
d)situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya;
e)kondisi sandera yang akan dibebaskan (bila ada situasi penyanderaan);
2.memperhitungkan resiko;
3.penegasan kewajiban dan larangan dalam penindakan;
4.memberikan arahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, masyarakat dan meminimalisir korban/kerugian.
d.menentukan penggunaan peralatan yang efektif; dan
e.memberikan perintah sesuai sesuai jalur komando serta atensi-atensi khusus Manajer Penindakan.

(1)Tim Pengamanan/penutupan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 6 bertugas melakukan penutupan dan pengamanan area TKP.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penindak atau Satwil sesuai situasi dan kondisi.

Pasal 17
(1)Tim Negosiator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 7, bertugas:
a.menyiapkan rencana negosiasi dengan tersangka; dan
b.melakukan komunikasi dengan tersangka, dengan menggunakan telepon, pengeras suara, atau secara langsung.
(2)Negosiasi dilaksanakan dengan tujuan:
a.agar tersangka ke luar dan menyerahkan diri;
b.agar para sandera dikeluarkan/dibebaskan;
c.agar wanita, anak-anak, orang cacat maupun lanjut usia dikeluarkan dari lokasi pengepungan; dan
d.memberikan peringatan kepada para tersangka untuk menyerah secara sukarela sebelum tindakan upaya paksa dilakukan.
(3)Kegiatan negosiasi dikedepankan dan menjadi prioritas utama dalam hal penindakan menghadapi:
a.tersangka yang menggunakan sandera;
b.tersangka berada di lingkungan fasilitas umum dan objek vital; dan
c.tersangka sedang bersama-sama dengan orang lain yang diduga tidak terkait tindak pidana terorisme.
(4)Tim Negosiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Manajer Penindakan.
(5)Setelah dilakukan upaya negosiasi dan peringatan dengan pertimbangan waktu cukup tidak berhasil, maka Tim Negosiator berkoordinasi dengan Manajer Penindakan.
(6)Dalam situasi tertentu langkah negosiasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan masuknya Unit Penetrasi pada tahap aksi penindakan.

Pasal 18
Divhumas Polri/Bidhumas Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 8, bertugas mempersiapkan dokumentasi dan publikasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Manajer Penindakan.

BAB IV
PROSEDUR PENINDAKAN

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap tersangka:
a.tanpa menggunakan senjata api;
b.menggunakan senjata api;
c.menggunakan bom;
d.menggunakan bom manusia (bom bunuh diri);
e.menggunakan sandera; dan
f.menggunakan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran.

Pasal 21
(1)Kegiatan aksi penindakan dilaksanakan oleh pelaksana utama kegiatan aksi penindakan antara lain:
a.Tim Penindak;
b.Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri; dan
c.Tim KBR Gegana Korbrimob Polri.
(2)Kegiatan aksi penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Manajer Penindakan.

Tim Penindak terdiri dari:
a.Katim Penindak;
b.Kanit/Panit Penindak;
c.Perwira Administrasi;
d.Unit Penetrasi;
e.Penembak Tepat;
f.Pembantu Penembak Tepat;
g.Pendobrak (Master Breacher);
h.Asisten Pendobrak (Breacher); dan
i.Medis.

Pasal 24
(1)Katim Penindak bertugas memimpin dan mengendalikan Tim Penindak dalam pelaksanaan aksi penindakan.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya Katim Penindak bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

(1)Unit Penetrasi bertugas memasuki sasaran, melumpuhkan tersangka, dan membebaskan sandera (bila ada sandera).
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Penetrasi bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

Pasal 28
(1)Penembak Tepat (Sharp Shooter) bertugas:
a.sebagai Tim Aju untuk mendapatkan data yang akurat mengenai situasi dan kondisi sasaran;
b.memberikan tembakan perlindungan kepada tim penetrasi; dan
c.melakukan penembakan terhadap tersangka apabila diperlukan (sesuai perintah).
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat (Sharp Shooter) bertanggung jawab kepada Katim Penindak.
(3)Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat (Sharp Shooter) dibantu oleh Pembantu Penembak Tepat.
(4)Pembantu Penembak Tepat bertugas menganalisis sasaran, mengukur jarak tembak dan menentukan arah angin.

Pasal 29
(1)Pendobrak (Master Breacher) bertugas menentukan jenis pendobrakan yang akan digunakan dalam membuat akses berdasarkan hasil analisis terhadap material yang akan didobrak.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (Master Breacher) bertanggung jawab kepada Katim Penindak.
(3)Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (Master Breacher) dibantu oleh Pembantu Pendobrak (Breacher).
(4)Pembantu Pendobrak (Breacher) bertugas menyiapkan jenis pendobrakan yang akan digunakan.

Pasal 30
(1)Petugas Medis bertugas menangani tindakan awal medis pada saat aksi penindakan.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya Petugas Medis bertanggung jawab kepada Katim Penindak.

Pasal 31
(1)Unit Jibom bertugas melakukan penjinakan bom dan mengamankan bahan peledak yang ditemukan di TKP, serta melakukan pembersihan (sterilisasi) TKP dari ancaman bom aktif maupun kemungkinan bom sekunder.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Jibom bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

Pasal 32
(1)Unit KBR bertugas melakukan penanganan terhadap ancaman zat-zat kimia, biologi dan radioaktif yang berbahaya di TKP, berdasarkan informasi intelijen Polri.
(2)Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit KBR bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

BAB V
KEGIATAN PASKA PENINDAKAN

Pasal 33
Kegiatan paska penindakan merupakan tahap akhir penindakan di TKP antara lain meliputi:
a.pengamanan dan olah TKP;
b.pengumpulan dan penyitaan barang bukti;
c.evakuasi korban;
d.pemulihan situasi; dan
e.konsolidasi.

Pasal 34
(1)Setelah Manajer Penindak menyatakan penindakan selesai dan situasi aman, tanggung jawab komando dan pengendalian di lapangan diserahkan kepada Manajer TKP yang ditunjuk oleh Kadensus 88 AT Polri.
(2)Manajer TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pejabat dari Densus 88 AT Polri atau Satwil.
(3)Dalam hal Manajer TKP ditunjuk pejabat dari Satwil maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kasatwil.
(4)Manajer TKP bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan pengamanan dan olah TKP, serta mengoordinasi unit pelaksana utama Paska Penindakan sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
a.Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri atau Satwil;
b.Tim Status Quo TKP;
c.Puslabfor Bareskrim Polri;
d.Pusinafis Bareskrim Polri;
e.DVI Pusdokes Polri;
f.Tim Medis;
g.Cyber Forensic Bareskrim Polri; dan
h.Bidcegah Densus 88 AT Polri.
(5)Manajer TKP bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

Pasal 35
Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri atau Satwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a bertugas melakukan manajemen olah TKP secara umum, pencatatan dan pendokumentasian semua kegiatan di TKP.

Pasal 36
Tim Status Quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b bertugas melakukan penutupan, pengamanan, dan penjagaan TKP sesuai perimeter yang ditentukan.

Pasal 37
Puslabfor Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c bertugas melakukan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

Pasal 38
Pusinafis Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d bertugas membuat sketsa TKP dan mencari serta mengumpulkan bukti petunjuk untuk diidentifikasi di TKP.

Pasal 39
DVI Pusdokes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e bertugas mengumpulkan barang bukti biologis untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut.

Pasal 40
Tim Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf f bertugas melakukan pertolongan medis pertama kepada para korban di TKP.

Pasal 41
Cyber Forensic Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf g bertugas mencari dan mengumpulkan barang bukti terkait teknologi informasi.

Pasal 42
(1)Bidcegah Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf h bertugas melakukan kegiatan pemulihan situasi dan kondisi, rehabilitasi, dan pelayanan psikologi traumatis paska penindakan.
(2)Dalam hal penunjukan Tim Pemulihan/rehabilitasi melibatkan personel Satwil setempat, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kasatwil.

BAB VI
KEGIATAN DUKUNGAN PENINDAKAN

Pasal 43
Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penindakan tersangka tindak pidana terorisme, Densus 88 AT Polri dapat meminta dukungan dari:
a.internal Polri; dan
b.eksternal Polri.

Pasal 44
(1)Dukungan dari pihak internal Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a antara lain meliputi:
a.Baintelkam Polri;
b.Bareskrim Polri;
c.Baharkam Polri;
d.Korbrimob Polri;
e.Divhubinter Polri; dan
f.Satwil.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 45
(1)Dukungan dari pihak eksternal Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b antara lain meliputi:
a.Tentara Nasional Indonesia (TNI);
b.Kementerian Luar Negeri;
c.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
d.Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
e.Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN);
f.Badan SAR Nasional (Basarnas);
g.Pemerintah Daerah (Pemda);
h.Dinas Kesehatan;
i.Perusahaan Listrik Negara (PLN);
j.penyelenggara jasa telekomunikasi;
k.media;
l.tenaga ahli; dan
m.masyarakat.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, dalam bentuk personel dan peralatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3)Dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain dinas pemadam kebakaran, dinas pekerjaan umum, dan perusahaan daerah air minum.
(4)Dukungan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain teknologi informasi, akademisi, psikologi, medis, dan konstruksi bangunan.
(5)Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, RT/RW, dan Pam Swakarsa.
(6)Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i oleh Manajer Penindakan dan dilaporkan Kadensus 88 AT Polri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]