BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah mengajukan Surat Pernyataan Minat (Format A) menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditujukan kepada Menteri cq. Deputi Bidang Pembiayaan dengan tembusan kepada Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dengan melampirkan:
a.surat keterangan kesehatan bank dengan nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit Tiga (PK-3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum atau Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
b.data penerbitan KPR dalam bentuk daftar akad kredit yang telah diterbitkan;
c.jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
d.rencana penerbitan KPR Sejahtera tahunan (Format B).
(2)Deputi Bidang Pembiayaan menugaskan pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan untuk melakukan pengecekan dokumen pernyataan minat yang diajukan oleh Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pejabat/pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengecekan dokumen wajib menyusun dan menyampaikan hasil laporan pengecekan dokumen pernyataan minat (Format C) kepada Deputi Bidang Pembiayaan.
(4)Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang memenuhi persyaratan melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan Direktur Utama atau Direktur Utama bersama Direktur lainnya yang berwenang mewakili Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

BAB IV
PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 4
(1)Berdasarkan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional tentang penyaluran dana FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui KPR Sejahtera.
(2)Perjanjian Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dan Direksi atau Pejabat yang berwenang mewakili Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.
(3)Perjanjian Kerjasama Operasional Penyaluran Dana FLPP sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.para pihak;
b.dasar perjanjian;
c.definisi;
d.maksud dan tujuan;
e.ruang lingkup;
f.jangka waktu dan pengakhiran perjanjian;
g.hak dan kewajiban para pihak;
h.pelaksanaan program;
i.pemantauan;
j.sanksi;
k.pemberitahuan;
l.force majeure;
m.penyelesaian perselisihan;
n.ketentuan lain-lain; dan
o.ketentuan penutup.

(1)Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dapat membuka rekening di bank pelaksana dalam bentuk:
a.Rekening Dana Kelolaan Satker BLU-Kemenpera;
b.Rekening Giro Operasional Satker BLU-Kemenpera.
(2)Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dapat membuka Rekening Pengelolaan KasSatker BLU-Kemenpera di Bank Pelaksana.
(3)Ketentuan dan tata cara pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin Satker BLU-Kemenpera yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

BAB VI
PENGAJUAN KPR SEJAHTERA

Pasal 7
(1)Kelompok sasaran mengajukan KPR Sejahtera ke Bank Pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon di atas materai secukupnya dan diketahui oleh:
1)pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap (Format E1); atau
2)kepala desa/lurah untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap (Format E2).
d.surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gaji untuk masyarakat berpenghasilan tetap;
e.surat keterangan belum memiliki rumah dari RT/RW setempat/Instansi tempat bekerja (Format F) atau Surat Keterangan Sewa/kuitansi sewa rumah;
f.surat pernyataan yang ditandatangani pemohon di atas materai secukupnya (Format G) yang mencakup:
1)berpenghasilan tidak melebihi ketentuan kelompok sasaran KPR Sejahtera;
2)belum pernah memiliki rumah;
3)menggunakan sendiri Rumah Sejahtera Tapak sebagai tempat tinggal;
4)tidak akan memindahtangankan Rumah Sejahtera Tapak sebelum 5 (lima) tahun; dan
5)belum pernah menerima subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
g.Sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
h.Dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud pada huruf g belum dapat dipenuhi, maka dapat diganti dengan dokumen pendahuluan kepemilikan tanah yang dapat berupa:
1)Akta Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) (Format H), apabila perolehan tanahnya berasal dari jual beli;
2)Akta/Surat Keterangan Hibah, apabila perolehan tanahnya berasal dari hibah; atau
3)Akta/Surat Keterangan Waris, apabila perolehan tanahnya berasal dari pewarisan.
(2)Kelompok sasaran bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.

BAB VII
VERIFIKASI KELOMPOK SASARAN KPR SEJAHTERA

Pasal 8
(1)Bank Pelaksana wajib melakukan verifikasi dan bertanggungjawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a.pengecekan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
b.analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera;
c.pengecekan fisik bangunan rumah serta prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum (PSU).
(3)Fisik bangunan rumah dan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
a.atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan;
b.jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air tanah yang layak dibuktikan dengan adanya surat keterangan kelayakan dari instansi yang berwenang;
c.utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
d.jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan
e.saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e belum terpenuhi, maka Bank Pelaksana dapat menyetujui pengajuan KPR Sejahtera dari Kelompok Sasaran setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.orang perseorangan dan/atau Badan Hukum menyerahkan keterangan kesediaan PLN untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN;
b.badan jalan sekurang-kurangnya telah terbentuk dan dilakukan pengerasan;
c.badan saluran/drainase lingkungan sekurang-kurangnya telah tergali;
d.ada jaminan berupa dana yang ditahan atau bentuk lainnya dari orang perseorangan dan/atau Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana; dan
e.surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi rumah yang sementara belum dilengkapi dengan sarana listrik, prasarana jalan dan saluran lingkungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Bank Pelaksana membuat Daftar Rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi (Format I) dan menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi (Format J).
(6)Bank Pelaksana yang melakukan konversi KPR menjadi KPR Sejahtera wajib memverifikasi ulang dokumen persyaratan KPR Sejahtera dan membuat Surat Pernyataan Verifikasi baru (Format J).

BAB VIII
PENERBITAN KPR SEJAHTERA

(1)Permohonan pencairan dana FLPP oleh Bank Pelaksana Kepada Satker BLU-Kemenpera disampaikan secara tertulis dan wajib dilengkapi dengan:
a.surat permohonan pencairan dana FLPP yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelaksana yang berwenang (Format K);
b.surat pernyataan verifikasi (Format J);
c.daftar rekap debitur/nasabah KPR Sejahtera (Format I);
d.surat tanda terima uang (Format L) dan Jadwal angsuran (Format M) dari Bank Pelaksana terhadap pencairan dana FLPP periode sebelumnya.
(2)Satker BLU-Kemenpera melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil Pengujian (Format N).
(3)Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satker BLU-Kemenpera melakukan pencairan dana FLPP ke rekening program FLPP KPR Sejahtera selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
(4)Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dihitung setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen digital (softcopy) disampaikan oleh Bank Pelaksana dan telah diterima lengkap oleh Satker BLU-Kemenpera yang dibuktikan dengan konfirmasi dari Satker BLU-Kemenpera.
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) wajib disampaikan Bank Pelaksana paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen digital (softcopy) diterima lengkap oleh Satker BLU-Kemenpera.

BAB X
REKONSILIASI DANA FLPP

Pasal 11
Satker BLU-Kemenpera dan Bank Pelaksana melakukan rekonsiliasi dana FLPP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB XI
AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN

(1)Bank Pelaksana wajib mengembalikan pokok dana FLPP tanpa syarat kepada Satker BLU-Kemenpera yang dilakukan secara bulanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan amortisasi yang berlaku di Bank Pelaksana.
(2)Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai porsi dana FLPP terhadap nilai pokok KPR Sejahtera diatur dalam PKO sesuai dengan sistem amortisasi yang berlaku di Bank Pelaksana.
(3)Apabila terdapat nasabah yang sudah melakukan cicilan lebih dari 1 (satu) kali kepada bank pelaksana, namun belum diperhitungkan dalam angsuran pokok maka pengembalian atas angsuran pokok (akumulasi) dilakukan sekaligus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan.
(4)Bank Pelaksana menyetorkan pengembalian pokok dana FLPP ke Rekening Dana Kelolaan Satker BLU-Kemenpera di Bank Pelaksana sesuai jadwal angsuran (Format M).

BAB XIII
PEMBAYARAN TARIF KPR SEJAHTERA

Pasal 14
(1)Bank Pelaksana melakukan pembayaran Tarif KPR Sejahtera berupa bunga/imbal hasil atas dana program FLPP yang ada pada rekening Program FLPP KPR Sejahtera ke rekening Dana Operasional Satker BLU-Kemenpera FLPP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2)Dalam hal tanggal 10 bertepatan dengan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka pembayaran bunga/imbal hasil dilakukan hari kerja berikutnya.
(3)Besarnya Tarif KPR Sejahtera yang dibayarkan oleh Bank Pelaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XIV
PELUNASAN DIPERCEPAT

Pelaksanaan konversi KPR menjadi KPR Sejahtera diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Operasional antara Satker BLU-Kemenpera dengan Bank Pelaksana.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilakukan oleh Bank Pelaksana dilakukan sebagai berikut:
a.Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Satker BLU-Kemenpera.
b.kegiatan pemantauan dilakukan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilaksanakan oleh Satker BLU-Kemenpera.
c.kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui penilaian atas kemajuan pelaksanaan kegiatan penyaluran dana FLPP dan/atau kunjungan lapangan terhadap obyek pembiayaan KPR Sejahtera.
d.kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan menggunakan metode sampling.
e.pengaturan mengenai kegiatan pemantauan dimaksud pada huruf b dan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin Satker BLU-Kemenpera.

Pasal 18
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program FLPP melalui KPR Sejahtera dilakukan sebagai berikut:
a.pengawasan terhadap kinerja pengelolaan dana FLPP melalui KPR Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
b.kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program FLPP melalui dana FLPP melalui KPR Sejahtera dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan.
c.petugas/pelaksana pemantauan dilengkapi dengan surat tugas dari Deputi Bidang Pembiayaan.
d.dalam melaksanakan kegiatan pemantauan lapangan, Kementerian Perumahan Rakyat dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
e.Satker BLU-Kemenpera dan/atau Bank Pelaksana menyediakan data yang diperlukan serta mendampingi dalam pelaksanaan pemantauan lapangan.
f.kegiatan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera oleh Satker BLU-Kemenpera meliputi pencapaian target penerbitan KPR Sejahtera dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
g.kegiatan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera dilakukan melalui rapat koordinasi antara Deputi Bidang Pembiayaan dengan Satker BLU-Kemenpera dan/atau Bank Pelaksana serta pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
h.tindak lanjut kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa rekomendasi tindak koreksi atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilaksanakan oleh Satker BLU-Kemenpera.
i.rekomendasi tindak koreksi atau tindak turun tangan untuk pengendalian pelaksanaan program FLPP yang dilaksanakan melalui KPR Sejahtera dapat berupa:
1)penyempurnaan sistem dan prosedur;
2)pemberian Surat Peringatan;
3)proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan penyaluran FLPP dalam rangka memberikan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau kepada kelompok sasaran.
(2)Segala sesuatu yang belum/tidak diatur atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan akan diatur kemudian dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2012
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]