BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Operator Transmisi Sandi berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan transmisi sandi di lingkungan Dephan dan TNI.
(2)Operator Transmisi Sandi, termasuk jabatan fungsional tingkat keterampilan.
(3)Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dephan dan TNI.

Pasal 4
Tugas pokok Operator Transmisi Sandi melakukan kegiatan operasional transmisi sandi, pemeliharaan perangkat komunikasi dan pengelolaan sistem komunikasi.

BAB III
TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penilai

(1)Tugas Pokok Tim Penilai Instansi:
a.membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Operator Transmisi Sandi yang bekerja pada bidang persandian di lingkungan Dephan dan TNI; dan
b.melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Tata Kerja Tim Penilai Instansi meliputi:
a.menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas;
b.meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
c.melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
d.rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
e.menandatangani BAPAK; dan
f.mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Sekretariat Tim Penilai

Pasal 7
(1)Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang administrasi jabatan fungsional/kepegawaian yang paling rendah Eselon IV atau setara pada masing-masing satuan kerja koordinator pelaksana.
(2)Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing Unit Organisasi.
(3)Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing Unit Organisasi belum dibentuk, maka secara ex-officio tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8
Unsur dan sub unsur kegiatan Operator Transmisi Sandi yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari:
a.unsur utama, meliputi:
1.pendidikan:
a)pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan
b)pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transmisi sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
2.operasional transmisi sandi:
a)persiapan sarana komunikasi;
b)penyiapan pengiriman berita;
c)pengiriman, penerimaan dan penelitian berita;
d)konfirmasi berita;
e)pengarsipan berita;
f)tugas siaga;
g)memelihara peralatan komunikasi; dan
h)merawat jaringan komunikasi.
3.pengelolaan sistem komunikasi:
pembangunan jaringan komunikasi;
a)pembangunan jaringan Local Area Network (LAN);
b)penyiapan petunjuk teknis operasional; dan
c)pengembangan teknologi tepat guna.
4.pengembangan profesi:
a)pembuatan karya tulis ilmiah; dan
b)penerjemah/penyaduran buku dan/atau karya ilmiah.
b.unsur pendukung:
1.pengajaran/pelatihan;
2.keikutsertaan seminar/lokakarya/konferensi;
3.keanggotaan dalam organisasi profesi;
4.keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi;
5.keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi;
6.perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
7.perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan

(1)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(2)Penetapan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Rincian Kegiatan

Pasal 11
(1)Rincian kegiatan Operator Transmisi Sandi sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a.Operator Transmisi Sandi Pelaksana:
1.menentukan derajat kecepatan berita;
2.memproses/memformat berita;
3.menentukan spesifikasi program;
4.mengirim berita;
5.menerima berita;
6.meneliti keakuratan berita;
7.mendistribusikan berita;
8.mencocokan jumlah kirim/terima berita;
9.mengecek lalu lintas berita;
10.mempersiapkan sarana perangkat keras; dan
11.melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi.
b.Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan:
1.mengidentifikasi perangkat komunikasi;
2.melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan;
3.memeriksa kesiapan perangkat komunikasi;
4.melakukan penyimpanan berita;
5.melakukan pemusnahan berita;
6.melakukan tugas siaga di daerah normal;
7.melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/perang;
8.melakukan Instalasi jaringan komunikasi;
9.melakukan perbaikan peralatan komunikasi;
10.merawat/memperbaiki peralatan komunikasi;
11.melakukan pengamanan sistem jaringan komunikasi;
12.melakukan perawatan homepage;
13.melakukan perbaikan jaringan komunikasi;
14.melakukan instalasi dan setting jaringan komunikasi;
15.melakukan uji coba aplikasi jaringan komunikasi;
16.melakukan instalasi dan setting LAN;
17.melakukan penggantian password;
18.memodifikasi teknologi baru; dan
19.mempelajari program baru.
c.Operator Transmisi Sandi Penyelia:
1.melakukan seleksi berita;
2.melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
3.mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi;
4.melakukan tugas administrator jaringan;
5.melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi Jaringan LAN;
6.membuat petunjuk teknisi instalasi jaringan;
7.membuat petunjuk teknis penggunaan Web; dan
8.membuat petunjuk teknis homepage design.
(2)Rincian kegiatan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Penilaian angka kredit Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
a.Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b.Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua
Unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit

Pasal 14
(1)Unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari unsur kegiatan dan sub unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Operator Transmisi Sandi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur pendukung.
(3)Operator Transmisi Sandi yang memiliki angka kredit melebihi dari yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
(4)Operator Transmisi Sandi yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.
(5)Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki dengan ketentuan:
a.paling rendah telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan
b.setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(6)Operator Transmisi Sandi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.
(7)Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.
(8)Operator Transmisi Sandi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang transmisi sandi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
a.60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
b.40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
(9)Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Usul Penetapan Angka Kredit

(1)Setiap usulan penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi dinilai secara seksama oleh Tim Penilai.
(2)Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi berupa BAPAK yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi PAK.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 17
(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Dalam menjalankan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Penilai Instansi.

Pasal 18
(1)Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN PERTAMA

(1)Operator Transmisi Sandi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata, golongaan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(2)Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.
(3)Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Operator Transmisi Sandi juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
a.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c.ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi;
d.menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
e.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 21
(1)Operator Transmisi Sandi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.
(2)Pengangkatan kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang persandian yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Operator Transmisi Sandi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dari Jabatan

(1)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
(2)Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
(3)Bagi Operator Transmisi Sandi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Operator Transmisi Sandi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.
(4)Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Operator Transmisi Sandi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB X
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 24
(1)Seluruh pejabat fungsional Operator Transmisi Sandi diberikan tunjangan jabatan yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan dalam membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir IV.
(4)Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
(5)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan itu juga.
(6)Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir V.
(7)Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, sebagaimana tercantum dalam Formulir VI.
(8)Pejabat fungsional Operator Transmisi Sandi yang dibebaskan dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu 6 (bulan) atau lebih, tunjangan jabatan dihentikan terhitung bulan ketujuh, dan dibayarkan kembali setelah diangkat kembali dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir VII.
(9)Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan ketentuan.

BAB XI
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 25
(1)Anggaran penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi di lingkungan Dephan dan TNI dialokasikan melalui anggaran Departemen Pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Petunjuk Pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]