BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dalam rangka pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menjual mineral atau batubara yang diproduksinya kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara.
(2)Kewajiban menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara yang ditetapkan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian jual beli mineral atau batubara antara Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara.

Pasal 4
(1)Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
a.Pemakai Mineral yang digunakan sebagai bahan baku;
b.Pemakai Mineral yang digunakan secara langsung;
c.Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan baku;
d.Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar.
(2)Pemakai Mineral yang digunakan sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas usaha:
a.peleburan logam;
b.pemurnian logam;
c.pengolahan mineral bukan logam; dan
d.pengolahan batuan.
(3)Pemakai Mineral yang digunakan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.sektor industri pengolahan; dan
b.sektor konstruksi.
(4)Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas usaha:
a.pembuatan briket batubara;
b.pengolahan logam;
c.pencairan batubara (coal liquefaction);
d.penggasan batubara (coal gasifaction); dan
e.peningkatan mutu batubara (coal upgrading).
(5)Pemakai Batubara yang digunakan sebagai bahan bakar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a.sektor pembangkit listrik;
b.sektor industri;
c.sektor usaha kecil; dan
d.sektor rumah tangga.

(1)Menteri merencanakan dan menyiapkan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri untuk masa 1 (satu) tahun ke depan.
(2)Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(3)Perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perkiraan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara dibagi dengan perkiraan produksi mineral atau batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
(4)Perkiraan produksi mineral atau batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
(5)Dalam rangka perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara menyampaikan rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri berikut volume dan spesifikasinya untuk tahun berikutnya paling lama pada bulan Maret pada tahun berjalan.

Pasal 7
(1)Berdasarkan perencanaan dan penyiapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal menghitung dan menyiapkan rencana pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.
(2)Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri mengenai rencana penetapan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri untuk masa 1 (satu) tahun ke depan paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan yang terdiri atas:
a.Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara oleh Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
b.perkiraan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh Pemakai Mineral dan Pemakai Batubara yang dilampiri dengan daftar Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara serta volume dan spesifikasi kebutuhannya.
(3)Menteri menetapkan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri berdasarkan usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8
Apabila terjadi perubahan atas pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) maka Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara dapat diubah pada bulan Desember pada tahun berjalan.

BAB III
HARGA MINERAL DAN BATUBARA

(1)Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat bulan November pada tahun berjalan.
(2)Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri dalam bentuk Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Apabila Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tidak memuat Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan wajib memuat Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara dengan merivisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dimaksud.

Pasal 11
Menteri c.q. Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota menjamin kerahasiaan data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya bagi Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berstatus sebagai perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menjual mineral atau batubara untuk memenuhi pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Jika Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat memenuhi pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara.
(3)Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Pasal 14
(1)Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak dapat memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara dalam 3 (tiga) bulan pertama, maka Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut harus tetap memenuhi kekurangan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara.
(2)Kekurangan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan periode kedua.
(3)Apabila penambahan pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi maka ditambah pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan periode ketiga.
(4)Apabila penambahan pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi maka ditambah pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara di dalam 3 (tiga) bulan periode keempat.

(1)Pemakai Mineral dan Pemakai Batubara yang telah membeli mineral atau batubara dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka melaksanakan pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri dilarang mengekspor mineral atau batubara yang dibeli.
(2)Apabila Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUTAMAAN
PEMASOKAN KEBUTUHAN MINERAL DAN BATUBARA
UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Pasal 17
(1)Pemenuhan kewajiban Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara dalam rangka pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri dalam pelaksanaannya dapat berasal dari:
a.penjualan mineral dan batubara dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sendiri;
b.penjualan mineral dan batubara dari Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lain; atau
c.penjualan mineral dan batubara dari Badan Usaha Niaga Mineral atau Badan Usaha Niaga Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)Dalam hal Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara melebihi Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara, maka kelebihan penjualan mineral atau batubara tersebut dapat dialihkan kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lain yang tidak dapat memenuhi Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3)Kelebihan penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dengan harga mineral atau batubara paling tinggi sebesar Harga Patokan Mineral atau Harga Patokan Batubara pada bulan yang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(4)Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan harga penjualan mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(5)Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.

Pasal 18
(1)Dalam hal Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara tidak dapat memenuhi kewajiban membeli mineral atau batubara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (1), Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat menjual mineral atau batubara tersebut kepada pihak lain.
(2)Pengalihan penjualan mineral atau batubara kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri c.q. Direktur Jenderal.
(3)Jumlah mineral atau batubara yang dialihkan penjualannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung sebagai pemenuhan kewajiban bagi Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaaan Persentase Minimal Penjualan Mineral atau Persentase Minimal Penjualan Batubara.
(4)Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam menjual mineral atau batubara kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri c.q. Direktur Jenderal, maka jumlah mineral atau batubara yang dialihkan tidak dihitung sebagai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
PENGAWASAN

(1)Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), atau Pasal 14.
(2)Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(3)Sanksi administratif kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan; dan
b.pemotongan produksi mineral atau batubara paling banyak 50% (lima puluh persen) dari produksinya pada tahun berikutnya.
(4)Sanksi administratif kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a.peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan; dan
b.pengurangan alokasi pemasokan mineral atau batubara paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kebutuhannya pada tahun berikutnya.
(5)Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka kepada Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan pemotongan produksi mineral atau batubara paling banyak 50% (lima puluh persen) dari produksinya pada tahun berikutnya.
(6)Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, maka kepada Pemakai Mineral atau Pemakai Batubara dilakukan pengurangan alokasi pemasokan mineral atau batubara paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kebutuhannya pada tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Persentase Minimal Penjualan Batubara yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara dan Pemakai Batubara dan telah termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Badan Usaha Pertambangan Batubara Tahun 2010 tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

DARWIN ZAHEDY SALEH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal31 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]