BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dana FLPP bertujuan untuk mendukung program bantuan fasilitas likuiditas perumahan bagi MBM termasuk MBR untuk KPR Sejahtera.
(2)Tingkat suku bunga/marjin KPR Sejahtera diatur sesuai dengan nilai KPR paling banyak, semakin besar nilai KPR maka komposisi/proporsi dana FLPP yang diberikan akan semakin kecil, sehingga suku bunga/marjin KPR Sejahtera akan lebih besar.

BAB IV
KELOMPOK SASARAN

Pasal 4
(1)KPR Sejahtera diterbitkan oleh Bank Pelaksana untuk pemilikan Rumah Sejahtera Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang lolos verifikasi.
(2)Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah MBR.
(3)Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun adalah MBM dan MBR.
(4)Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang mengajukan KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipersyaratkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
(5)Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpenghasilan lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajak, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4).

BAB V
KPR SEJAHTERA TAPAK

KPR Sejahtera Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Nilai pembiayaan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 8,15% anuitas per tahun;
b.Nilai pembiayaan paling banyak Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 8,25% anuitas per tahun;
c.Nilai pembiayaan paling banyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 8,35% anuitas per tahun;
d.Nilai pembiayaan paling banyak Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 8,50% anuitas per tahun;
e.Pengembalian pokok pembiayaan dan pembayaran marjin sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan perhitungan pada Bank Pelaksana;
f.Uang muka KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d paling sedikit 10%;
g.Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disepakati oleh Bank Pelaksana dan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok sasaran.

BAB VII
KPR SEJAHTERA SUSUN

Pasal 7
KPR Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Nilai KPR paling banyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,25% per tahun;
b.Nilai KPR paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,35% per tahun;
c.Nilai KPR paling banyak Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,50% per tahun;
d.Nilai KPR paling banyak Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,65% per tahun;
e.Nilai KPR paling banyak Rp130.000.000, - (seratus tiga puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,80% per tahun;
f.Nilai KPR paling banyak Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,95% per tahun;
g.Suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga anuitas atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga anuitas;
h.Uang muka KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f paling sedikit 12,5%;
i.Pengembalian pokok pinjaman KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diamortisasi secara penuh sesuai dengan ketentuan perhitungan amortisasi Bank Pelaksana;
j.Jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disepakati oleh Bank Pelaksana dan debitur yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok sasaran.

BAB VIII
KPR SEJAHTERA SYARIAH SUSUN

Pasal 8
KPR Sejahtera Syariah Susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Nilai pembiayaan paling banyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,25% anuitas per tahun;
b.Nilai pembiayaan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,35% anuitas per tahun;
c.Nilai pembiayaan paling banyak Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,50% anuitas per tahun;
d.Nilai pembiayaan paling banyak Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,65% anuitas per tahun;
e.Nilai KPR paling banyak Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,80% anuitas per tahun;
f.Nilai KPR paling banyak Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,95% anuitas per tahun;
i.Pengembalian pokok pembiayaan dan pembayaran marjin sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sesuai dengan ketentuan perhitungan pada Bank Pelaksana;
g.Uang muka KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f paling sedikit 12,5%;
h.Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disepakati oleh Bank Pelaksana dan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok sasaran.

BAB IX
BANK PELAKSANA KPR SEJAHTERA

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan Kepemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11
Pelaksanaan operasionalisasi program FLPP dan KPR Sejahtera dilakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik sebagai berikut:
a.Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program FLPP dan KPR Sejahtera dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, audit, dan tindak turun tangan.
b.Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sewaktu-waktu atau berkala terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Perumahan dan Bank Pelaksana, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
c.Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi bersama antara Deputi Bidang Pembiayaan, Pusat Pembiayaan Perumahan dan Bank Pelaksana serta pemangku kepentingan lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
d.Kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam Pasal 9 ayat (7) dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan, baik sendiri maupun bekerja sama antara Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau Badan Pemeriksa Keuangan.
e.Tindak lanjut kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi atau tindak turun tangan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas kinerja pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.
f.Rekomendasi tindakan koreksi atau tindak turun tangan sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk pengendalian program yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana dapat berupa:
1.Peringatan atau Teguran tertulis;
2.Pencabutan alokasi dana FLPP;
3.Pengembalian dana FLPP oleh Bank Pelaksana;
4.Penghentian kerjasama operasional; dan/atau
5.Proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Skim subsidi selisih bunga untuk akad kredit yang telah diterbitkan oleh Bank Pelaksana KPRSH Bersubsidi setelah dan sebelum berlakunya FLPP dapat dikonversikan ke dalam skim fasilitas likuiditas yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri yang mengatur tentang subsidi selisih bunga dan subsidi uang muka yang meliputi:
1.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 03/PERMEN/M/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR;
2.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 04/PERMEN/M/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Syariah;
3.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 05/PERMEN/M/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro;
4.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 06/PERMEN/M/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah;
5.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 07/PERMEN/M/2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusun;
6.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 12/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusun Syariah;
masih tetap berlaku untuk penerbitan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan pembayaran subsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2010
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

SUHARSO MONOARFA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]