BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.

BAB II
PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4
(1)Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat di gunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.
(2)Layanan administrasi perkara secara elektronik oleh perorangan akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(3)Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah:
  1. KTP;
  2. Kartu keanggotaan advokat; dan
  3. bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.
(4)Calon Pengguna Terdaftar melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

(1)Mahkamah Agung berwenang melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status pengguna terdaftar.
(2)Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi.
(3)Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:
  1. teguran;
  2. penghentian hak akses sementara; dan
  3. penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III
ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 7
Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara dan pedoman yang berlaku, pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan.

Pasal 8
Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan setelah dianggap lengkap melalui proses verifikasi.

BAB IV
ADMINISTRASI PANGGILAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11
Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik.

(1)Atas dasar perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
(2)Panggilan persidangan yang dikirim secara elektronik ditujukan kepada domisili elektronik para pihak.

Pasal 14
(1)Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
(2)Pengadilan yang menerima tembusan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam daftar yang disiapkan untuk itu.
(3)Panggilan dan/atau pemberitahuan terhadap pihak secara elektronik berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia diatur lebih lanjut oleh Panitera Mahkamah Agung sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata.

Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik.

Pasal 17
(1)Salinan putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak putusan/penetapan diucapan.
(2)Khusus dalam perkara kepailitan/PKPU salinan putusan/penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan/penetapan diucapkan.

BAB VI
TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA

Pasal 18
Panitera pengadilan merupakan pejabat berwenang untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.

Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan:
  1. tidak perlu lagi mencatat informasi dan register perkara secara manual;
  2. Ketua/Kepala Pengadilan wajib menyampaikan laporan keadaan perkara secara elektronik; dan
  3. Ketua/Kepala Pengadilan wajib melakukan audit perkara secara periodik.

Pasal 21
(1)Kepaniteraan pengadilan mengelola informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu.
(2)Terhadap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu.

Administrasi perkara berbasis teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan standar layanan dan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara pengadilan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara tiap-tiap peradilan.

Pasal 26
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

[tulis] » komentar « [baca]