BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan bagi Narapidana yang sisa masa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun.
(2)Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a.pada awal masa pidana; dan
b.sebelum pelaksanaan asimilasi atau reintegrasi sosial.

Pasal 4
(1)Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Klien dilakukan setiap 1 (satu) tahun berdasarkan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang dilakukan sebelumnya.
(2)Dalam hal terdapat informasi baru yang dapat berpengaruh terhadap risiko pengulangan tindak pidana, Assessor melakukan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB III
PETUGAS PELAKSANA
ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT KEBUTUHAN

Pasal 7
(1)Untuk melaksanakan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berwenang untuk mengangkat:
a.Assessor; dan
b.Supervisor.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
a.telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan dan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
b.telah melaksanakan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan di bawah pengawasan langsung oleh Assessor paling sedikit 2 (dua) kali;
c.telah melaksanakan praktek Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Narapidana atau Klien secara mandiri paling sedikit 4 (empat) kali; dan
d.menguasai praktek wawancara, pencatatan kasus, dan teknik-teknik penilaian Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan.
(3)Untuk dapat diangkat menjadi Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Assessor harus memenuhi persyaratan:
a.telah melakukan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan paling sedikit 6 (enam) kali;
b.telah melakukan supervisi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang dilakukan oleh Assessor paling sedikit 6 (enam) kali; dan
c.memiliki kemampuan manajemen kasus dan intervensi;

Pasal 8
Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a.melakukan pengumpulan data Narapidana dan Klien;
b.melakukan penggalian informasi melalui wawancara terhadap Narapidana dan Klien;
c.mencatat setiap informasi sejak penerimaan Narapidana dan Klien hingga pengakhiran pembinaan atau pembimbingan dalam catatan kasus;
d.melakukan verifikasi dan analisis terhadap data dan informasi Narapidana dan Klien;
e.memberikan penilaian terhadap tingkat risiko dan kebutuhan;
f.membuat perencanaan pembinaan/pembimbingan bagi Narapidana dan Klien berdasarkan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
g.membuat laporan hasil Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; dan
h.menyampaikan laporan hasil Penilaian Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Supervisor.

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan:
a.penyusunan instrumen Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
b.penyusunan pedoman umum pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan;
c.bimbingan teknis kepada petugas Lapas atau Bapas;
d.bimbingan teknis bagi Assessor, tenaga pengajar, dan Supervisor;
e.persiapan perangkat Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan; dan
f.penyusunan kurikulum dan modul pelatihan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan.

Pasal 11
(1)Dalam melaksanakan pelatihan bagi calon Assessor, Direktur Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Pelaksanaan pelatihan bagi calon Assessor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga pengajar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

(1)Kepala Lapas atau Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan.
(2)Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Petugas yang telah mengikuti bimbingan teknis Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat melaksanakan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan kepada Narapidana atau Klien.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]