(1)Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
a.hak hidup;
b.hak mengembangkan diri;
c.hak atas kesejahteraan;
d.hak atas rasa aman; dan
e.hak atas perempuan.
(2)Penjabaran kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya ditetapkan tiap bulan Desember.

(1)Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menyampaikan data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan kepada Ketua Panitia RANHAM Provinsi.
(2)Panitia RANHAM Provinsi melakukan penilaian data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketua Panitia RANHAM Provinsi menyampaikan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Gubernur dan Sekretaris Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan.
(4)Panitia RANHAM Nasional menelaah laporan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Sekretaris Panitia RANHAM Nasional menyampaikan hasil telaahan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Ketua Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada awal bulan November tahun berjalan.

Pasal 7
(1)Ketua Panitia RANHAM Nasional menetapkan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada bulan Desember.
(2)Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

Pasal 8
(1)Pendanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(2)Pendanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN


A.KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA


Keterangan:
1.Jumlah kematian ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
2.Jumlah kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
3.Tutupan vegetasi adalah tutupan lahan yang berupa hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, kebun campuran, dan semak-belukar.
4.Persentase anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD adalah perbandingan antara anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD dengan seluruh anak usia 7-12 tahun.
5.Persentase anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP adalah perbandingan antara anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP dengan seluruh anak usia 13-15 tahun.
6.Persentase anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan adalah perbandingan antara anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan dengan seluruh anak yang berkebutuhan khusus Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk ke dalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, down syndrome, kemunduran mental.
7.Persentase penyandang buta aksara adalah perbandingan antara jumlah penyandang buta aksara dengan jumlah seluruh penduduk.
Penyandang buta aksara adalah orang-orang yang tidak memiliki ketidakmampuan untuk membaca dan menulis.
8.Keluarga berpenghasilan rendah adalah keluarga yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
Persentase keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah adalah perbandingan antara jumlah keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah dengan jumlah seluruh keluarga berpenghasilan rendah.
9.Persentase jumlah rumah tidak layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah seluruh rumah yang ada.
Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)Persyaratan keselamatan bangunan meliputi:
1)struktur bawah/pondasi;
2)struktur tengah/kolom dan balak (Beam);
3)struktur atas.
b)Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
c)Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang.
10.Persentase angka pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganguran dengan jumlah seluruh angkatan kerja.
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang dikategorikan tidak sedang mencari kerja mencakup: ibu rumah, siswa SMP, SMA, Mahasiswa Perguruan Tinggi dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.
11.Anak jalanan adalah anak yang terpaksa bekerja di jalanan dan diperempatan lampu merah, stasiun, pasar dan ruang publik lainnya.
12.Persentase balita kurang gizi adalah perbandingan antara jumlah balita berstatus kurang gizi dengan jumlah seluruh balita.
13.Persentase keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik adalah perbandingan antara jumlah keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik dengan jumlah seluruh keluarga.
14.Jumlah demonstrasi yang anarkis adalah jumlah demonstrasi yang menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana, korban meninggal maupun luka parah.
15.Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan dalam pemerintahan daerah adalah perbandingan antara jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam pemerintahan daerah.
16.Persentase kekerasan terhadap perempuan adalah perbandingan antara jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dengan jumlah seluruh perempuan.
Kekerasan terhadap perempuan mencakup: tindakan atau perbuatan terhadap perempuan yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, yang berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.

B.RUMUS PENILAIAN KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA



Keterangan:


[tulis] » komentar « [baca]