BAB I
KETENTUAN UMUM

Jenjang Pendidikan Kedokteran di Indonesia terdiri atas:
a.pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi;
b.pendidikan profesi dokter dan profesi dokter gigi;
c.pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis.

Pasal 4
(1)Kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana kedokteran gigi adalah jenjang 6.
(2)Kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan profesi dokter dan pendidikan profesi dokter gigi setara dengan S2 adalah jenjang 8.
(3)Kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis setara dengan S3 adalah jenjang 9.

(1)Beban studi pendidikan sarjana kedokteran dan pendidikan sarjana kedokteran gigi berjumlah paling sedikit 144 sistem kredit semester dan paling banyak 160 sistem kredit semester yang diakhiri dengan karya ilmiah berbentuk skripsi.
(2)Beban studi pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan profesi kedokteran gigi berjumlah paling sedikit 36 sistem kredit semeter dan paling banyak 50 sistem kredit semester yang diakhiri dengan karya ilmiah setara tesis.
(3)Beban studi pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis dan pendidikan profesi dokter gigi spesialis/subspesialis berjumlah paling sedikit setara 50 sistem kredit semester dengan tugas akhir berupa karya ilmiah setara disertasi.

Pasal 7
(1)Penyelenggara pendidikan profesi dokter/dokter gigi sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia yang disahkan oleh KKI.
(2)Penyelenggara pendidikan dokter spesialis/subspesialis dan dokter gigi spesialis/subspesialis sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter/Dokter Gigi spesialis/subspesialis yang disahkan oleh KKI.

BAB IV
PENJAMINAN MUTU

Pasal 8
(1)Untuk menjamin mutu proses dan lulusan, setiap penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus melakukan program penjaminan mutu pendidikan.
(2)Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.penjaminan mutu internal dilakukan dengan membentuk badan jaminan mutu internal;
b.penjaminan mutu eksternal dapat mengundang lembaga penjaminan mutu independen.
(3)Untuk dapat melanjutkan pendidikan profesi ke jenjang lebih tinggi, dari dokter/dokter gigi ke pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, calon peserta harus memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang profesinya termasuk internsip.
(4)Untuk dapat melanjutkan pendidikan profesi ke jenjang lebih tinggi dari dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai dengan Peraturan KKI tentang program pendidikan dokter subspesialis.

BAB V
IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA UNTUK PENDIDIKAN KEDOKTERAN



DESKRIPSI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PENDIDIKAN KEDOKTERAN







[tulis] » komentar « [baca]