BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengaturan Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa bertujuan:
a.meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
b.meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur Gas Bumi;
c.menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
d.meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan Gas Bumi dalam negeri;
e.memberikan kesempatan yang sama bagi semua Badan Usaha untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga dan/atau Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
f.memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para pelaku usaha; dan
g.menjamin dipenuhinya hak-hak Konsumen Gas Bumi.

BAB II
RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMlSl DAN DlSTRlBUSl
GAS BUM1 NASIONAL

Pasal 4
(1)Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, Direktur Jenderal menyiapkan Rencana lnduk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
(2)Penyiapan Rencana lnduk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi yang dilakukan berdasarkan kajian teknis dan ekonomis yang meliputi ketersediaan sumber Gas Bumi, potensi kebutuhan Gas Bumi, dan jaringan Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi yang tersedia.
(3)Ruas Transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan lokasi sumber Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi, lokasi pusat distribusi Gas Bumi dan/atau lokasi Konsumen Gas Bumi.
(4)Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan batas-batasnya berdasarkan titik-titik koordinat geografis.
(5)Rencana lnduk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha serta memperhatikan pengembangan pasar domestik.
(6)Berdasarkan Rencana lnduk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur menetapkan Ruas Transmisi tertentu dan Wilayah Jaringan Distribusi untuk tertentu dilelang.

(1)Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
(2)Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Wilayah Niaga Tertentu.
(3)Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai batas koordinat geografis yang sama dengan Wilayah Jaringan Distribusi.

Pasal 7
(1)Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada lebih dari satu Wilayah Niaga Tertentu.
(2)Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa pada lebih dari satu Wilayah Niaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat penyesuaian lzin Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa.

Pasal 8
Pada Wilayah Niaga Tertentu dapat dilaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa oleh lebih dari (satu) 1 Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.

(1)Dalam hal dari aspek teknis dan ekonomis Pipa Transmisi dan/atau Pipa Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat dimanfaatkan bersama atau belum tersedia, maka Badan Usaha dapat membangun Pipa Dedicated Hilir.
(2)Dalam membangun Pipa Dedicated Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir.

Pasal 11
(1)Untuk mendapatkan lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur dengan melampirkan:
a.kesepakatan awal dengan produsen/pemasok Gas Bumi yang ditunjukkan dengan adanya Head of Agreement (HoA) atau Memorandum of Understanding (MoU);
b.kesepakatan awal dengan calon Konsumen Gas Bumi yang ditunjukkan dengan adanya Head of Agreement (HoA) atau Memorandum of Understanding (MoU);
c.hasil kajian teknis dan ekonomis meliputi yang antara lain jalur, panjang, kapasitas dan pembangunan rencana pipa serta jumlah Konsumen Gas Bumi dan volume penjualan Gas Bumi;
d.pernyataan tertulis di atas materai bahwa Pipa Dedicated Hilir yang dibangun hanya digunakan untuk menyalurkan Gas Bumi milik sendiri;
e.persyaratan administrasi dan teknis ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dalam jangka waktu lama 3 paling (tiga) bulan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat pada (1).
(3)Berdasarkan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Badan Usaha.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir.
(5)Badan Usaha yang telah mendapatkan lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir wajib mendapatkan Hak Khusus dari Badan Pengatur.
(6)Terhadap Pipa Dedicated Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan Gas Bumi dalam negeri, Direktur Jenderal dapat mewajibkan Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir untuk pemanfaatan bersama fasilitas yang dimilikinya oleh pihak lain.
(2)Pemanfaatan bersama oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengatur.
(3)Dalam hal Badan Usaha melaksanakan pemanfaatan bersama fasilitas Pipa Dedicated Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Usaha wajib memiliki lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 14
Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 wajib:
a.memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa/Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir;
b.memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian jual-beli gas;
c.menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan dan keakuratan sistem alat ukur yang digunakan;
d.menjamin penerapan kaidah keteknikan yang standar baik, dan mutu Gas Bumi yang diniagakan;
e.menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari keselamatan pekerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
f.memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

(1)Badan Usaha pemegang lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada lebih dari satu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi.
(2)Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada lebih dari satu Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat penyesuaian lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 17
(1)Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang telah mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi Tertentu.
(2)Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi tertentu hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa rang telah mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Jaringan Distribusi Tertentu.

Pasal 18
Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi.

Badan Usaha pemegang lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:
a.memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada lzin Usahanya;
b.memenuhi ketentuan-ketentuan telah yang disepakati di dalam perjanjian pengangkutan Gas Bumi;
c.menerapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;
d.memberikan kesempatan yang sama bagi Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa atau pihak lain untuk pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan Gas Bumi yang dimiliki dan/atau dikuasainya;
e.menyediakan fasilitas Pipa Distribusi pada Wilayah Jaringan Distribusinya;
f.menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan dan keakuratan sistem atat ukur yang digunakan;
g.menjamin penerapan kaidah keteknikan yang baik dalam pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
h.menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari keselamatan pekerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
i.memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HARGA JUAL GAS BUM1 DAN
TARIF PENGANGKUTAN GAS BUM1 MELALUI PlPA

Pasal 21
(1)Harga jual Gas Bumi melalui pipa terdiri atas:
a.harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna rumah tangga dan pelanggan kecil;
b.harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna tertentu; dan
c.harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna umum.
(2)Harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna rumah tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur.
(3)Harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan b oleh Menteri.
(4)Harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman pada:
a.kemampuan daya beli Konsumen Gas Bumi dalam negeri;
b.kesinambungan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi;
c.tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
(5)Penetapan harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Menteri.

(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.pemberian lzin Usaha;
b.prioritas (alokasi) pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri;
c.kelangsungan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui pipa;
d.harga jual Gas Bumi melalui pipa, kecuali untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
e.standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi yang diniagakan;
f.kaidah keteknikan yang baik;
g.keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari keselamatan pekerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
h.pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; dan
i.pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.

Pasal 24
Badan Pengatur melakukan pengaturan, penetapan, dan pengawasan atas:
a.tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
b.harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
c.Hak Khusus;
d.pemanfaatan bersama fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Badan Usaha;
e.volume Gas Bumi yang diangkut dan diniagakan melalui pipa.

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
(1)Dalam hal diperlukan penyediaan Gas Bumi untuk pengguna rumah tangga, pelanggan kecil dan/atau pengguna tertentu yang memerlukan pengembangan infrastruktur Gas Bumi, Pemerintah atau berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dapat menyediakan infrastruktur Gas Bumi.
(2)Penyediaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memenuhi ketentuan keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang meliputi keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi.

Pasal 29
(1)lnfrastruktur Gas Bumi yang disediakan oleh Pemerintah atau berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dioperasikan Badan Usaha yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Terhadap Badan Usaha yang mengoperasikan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bertanggung jawab atas pengoperasian infrastruktur Gas Bumi.

Pasal 30
(1)Dalam hal tertentu dengan mempertimbangkan sumber pasokan Gas Bumi, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan kepada Konsumen Gas Bumi untuk membangun dan mengoperasikan pipa Gas Bumi untuk kepentingan sendiri.
(2)Untuk mendapat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Konsumen Gas Bumi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rencana pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi untuk kepentingan sendiri.
(3)Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan penelitian terhadap permohonan yang disampaikan Konsumen Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Konsumen Gas Bumi mengenai rencana pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi untuk kepentingan sendiri.
(5)Dalam melaksanakan pembangunan dan pengoperasian Pipa Gas Bumi untuk kepentingan sendiri, Konsumen Gas Bumi wajib memenuhi ketentuan keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang meliputi keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi.
(6)Terhadap pengangkutan dan pengoperasian pipa Gas Bumi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Hak Khusus.
(7)Pipa Gas Bumi untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Pada saat Peraturan Menteri mulai ini berlaku:
a.Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang telah melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Wilayah Niaga Tertentu tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
b.dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang memiliki fasilitas dan telah melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa untuk mengangkut Gas Bumi miliknya sendiri (Dedicated Hilir), wajib menyesuaikan lzin Usahanya menjadi Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir.
c.dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Badan Usaha yang telah melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, wajib membentuk Badan Usaha terpisah dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
d.dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Konsumen Gas Bumi yang telah membangun pipa Gas Bumi untuk kepentingan sendiri wajib memiliki Persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
e.dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Badan Usaha pemegang lzin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang memiliki fasilitas serta telah memiliki Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi wajib menyesuaikan Hak Khususnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 32
Terhadap Badan Usaha yang telah mengajukan permohonan lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang memiliki fasilitas jaringan distribusi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diproses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini diberikan lzin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Dedicated Hilir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]