BAB l
KETENTUAN UMUM

Untuk melakukan perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan KK dan PKP2B harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB II
PERUBAHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4
(1)Permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf (2) a, diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
a.dasar/alasan perubahan;
b.bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti/DHPB; dan
c.laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.
(3)Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
(4)Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam hal permohonan perubahan investasi dan sumber pembiayaan tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB III
PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PMA
MENJADI PMDN ATAU PMDN MENJADI PMA

(1)Permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 2 (2) huruf c, diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A Peraturan Menteri ini.
(2)Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
a.nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b.besarnya modal dasar;
c.besarnya modal ditempatkan disetor; dan/atau
d.status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka dan sebaliknya.
(3)Permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
a.hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
b.bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti/DHPB;
c.laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; dan
d.sumber dan penggunaan peningkatan modal dasar/modal ditempatkan/modal disetor untuk permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c.
(4)Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
(5)Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B Peraturan Menteri ini.
(6)Dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB V
PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Pasal 7
(1)Permohonan perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagalmana tercantum dalam Lampiran IV A Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
a.hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
b.bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti/DHPB; dan
c.laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.
(3)Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan Direksi dan Komisaris sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
(4)Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV B Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam hal permohonan perubahan Direksi dan Komisaris tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VI
PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 8
(1)Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diajukan oleh perusahaan KK atau PKP2B kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A Peraturan Menteri ini.
(2)Perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan saham yang dilakukan oleh perusahaan KK atau PKP2B.
(3)Permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
a.hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
b.bukti pelunasan pembayaran iuran tetap/Deadrent dan Royalti/DHPB;
c.laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
d.rancangan atau akte jual-beli saham;
e.akte pendirian pemegang saham baru dan profil perusahaan pemegang saham baru, apabila perubahan kepemilikan saham kepada perusahaan.
(4)Direktur Jenderal setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar memberikan keputusan persetujuan atau penolakan.
(5)Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan perubahan kepemilikan saham dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V B Peraturan Menteri ini.
(6)Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan saham tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1.ketentuan mengenai perubahan pemegang saham, rekomendasi perubahan akte pendirian perusahaan, rekomendasi perubahan investasi, dan rekomendasi konsolidasi biaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral Daya Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; dan
2.ketentuan mengenai perubahan kepemilikan saham perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi Sumber dan Daya Mineral Nomor 812 K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi Sumber dan Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Mineral Untuk Pemrosesan dan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, Perjanjian dan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2009
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]