BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
a.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera);
b.Kredit Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya Sejahtera (KPRS Sejahtera);
c.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera (KK Rumah Sejahtera);
d.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah (KK Rumah Sejahtera Murah).
(2)KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.KPR Sejahtera Tapak;
b.KPR Sejahtera Syariah Tapak;
c.KPR Sejahtera Susun;
d.KPR Sejahtera Syariah Susun;
e.KPR Sejahtera Murah Tapak;
f.KPR Sejahtera Murah Syariah Tapak;
(3)Dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digabungkan (blended) dengan dana Bank Pelaksana dengan proporsi tertentu untuk menerbitkan KPR Sejahtera dengan suku bunga kredit/marjin pembiayaan yang terjangkau dan tetap sepanjang masa kredit/pembiayaan.
(4)Proporsi dana program FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin Satker BLU-Kemenpera berdasarkan tarif KPR Sejahtera dengan mempertimbangkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Bank Pelaksana.
(5)Ketentuan mengenai KPRS Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KK Rumah Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KK Rumah Sejahtera Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, KPR Sejahtera Murah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan KPR Sejahtera Murah Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
KELOMPOK SASARAN KPR SEJAHTERA

Pasal 4
(1)Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
(2)Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masyarakat berpenghasilan tetap adalah gaji/upah pokok pemohon per bulan dan untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap adalah hasil usaha rata-rata per bulan dalam setahun yang dimiliki pemohon.
(4)Analisa atas kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera diserahkan kepada Bank Pelaksana.
(5)Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.belum pernah memiliki rumah baik yang perolehannya melalui kredit/pembiayaan perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW setempat/Instansi tempat bekerja atau surat keterangan sewa/kuitansi sewa rumah;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c.Menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini;
(6)Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bekerja sebagai PNS dan TNI/Polri yang karena keperluan dinas dipindahkan ke kota lain, dikecualikan dari ketentuan belum memiliki rumah yang perolehannya melalui kredit/pembiayaan perumahan bersubsidi atau tidak bersubsidi.

BAB V
PERSYARATAN BANK PELAKSANA KPR SEJAHTERA

(1)Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
(2)Rumah Sejahtera Tapak yang dapat difasilitasi KPR Sejahtera Tapak mempunyai luas lantai paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.
(3)Uang muka KPR Sejahtera Tapak paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari harga jual Rumah Sejahtera Tapak.
(4)KPR Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.nilai KPR paling banyak Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 7,25% per tahun;
b.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan;
c.pengembalian pokok pinjaman KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU-Kemenpera; dan
d.jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran.

BAB VII
KPR SEJAHTERA SYARIAH TAPAK

Pasal 7
(1)Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
(2)Rumah Sejahtera Tapak yang dapat difasilitasi KPR Sejahtera Syariah Tapak mempunyai luas lantai paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi;
(3)Uang muka KPR Sejahtera Syariah Tapak paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari harga jual Rumah Sejahtera Tapak.
(4)KPR Sejahtera Syariah Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.nilai pembiayaan paling banyak Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) diberlakukan marjin/sewa paling tinggi setara 7,25% per tahun;
b.tingkat marjin/sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity);
c.pengembalian pokok pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU-Kemenpera; dan
d.jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran.

BAB VIII
KPR SEJAHTERA SUSUN

Pasal 8
(1)Batasan harga Rumah Sejahtera Susun paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sejahtera Susun adalah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
(2)Uang muka KPR Sejahtera Susun paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga jual Rumah Sejahtera Susun.
(3)KPR Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.nilai KPR paling banyak Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 7,25% per tahun;
b.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan;
c.pengembalian pokok pinjaman KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU-Kemenpera; dan
d.jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran.

BAB IX
KPR SEJAHTERA SYARIAH SUSUN

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengadaan perumahan melalui KPR Sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan diatur dengan Peraturan Menteri .

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 11
Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Satker BLU-Kemenpera.

(1)Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan dan Satker BLU-Kemenpera.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Perumahan Rakyat atas perintah Menteri.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program FLPP yang dilakukan oleh Satker BLU-Kemenpera dan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2012
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DJAN FARIDZ
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]