BAB I
KETENTUAN UMUM

Pangan Olahan yang mencantumkan klaim kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf b dan/atau huruf c dikelompokkan sebagai pangan fungsional.

Pasal 4
Untuk Pangan Olahan yang menggunakan komponen selain yang diizinkan dalam Peraturan ini dan mencantumkan klaim selain klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

BAB III
KLAIM

Bagian Pertama
Umum

(1)Pangan Olahan yang mencantumkan klaim dalam label dan iklan harus memenuhi persyaratan asupan per saji tidak lebih dari:
a.13 g lemak total;
b.4 g lemak jenuh;
c.60 mg kolesterol; dan
d.480 mg natrium.
(2)Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk klaim yang ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7
Pangan olahan yang mencantumkan klaim harus memuat informasi sebagai berikut:
a.informasi nilai gizi;
b.peruntukan;
c.petunjuk cara penyiapan dan penggunaan, khusus untuk Pangan Olahan yang perlu petunjuk cara penyiapan dan penggunaan; dan
d.keterangan lain yang perlu dicantumkan, termasuk namun tidak terbatas pada peringatan tentang konsumsi maksimum atau kelompok orang yang perlu menghindari pangan tersebut.

Bagian Ketiga
Klaim Gizi

Pasal 8
Klaim gizi yang diizinkan terkait dengan energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta turunannya yang telah ditetapkan dalam ALG.

Paragraf 1
Klaim Kandungan Zat Gizi

(1)Klaim perbandingan zat gizi yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
(2)Klaim perbandingan zat gizi hanya dapat digunakan untuk Pangan Olahan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.Pangan Olahan yang dibandingkan adalah pangan sejenis, tetapi dengan varian yang berbeda dari produsen yang sama;
b.perbedaan kandungan dinyatakan dalam persentase, pecahan atau dalam angka mutlak terhadap pangan sejenis;
c.perbedaan relatif kandungan zat gizi yang dibandingkan sekurang-kurangnya 10% ALG (lebih tinggi atau lebih rendah) untuk zat gizi mikro, sedangkan untuk energi dan zat gizi lain sekurang-kurangnya 25% (lebih tinggi atau lebih rendah); dan
d.perbedaan mutlak sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan "rendah" atau "sumber" sebagaimana ditetapkan dalam klaim kandungan zat gizi.

Bagian Keempat
Klaim Kesehatan

Paragraf 1
Klaim Fungsi Zat Gizi

Pasal 11
(1)Klaim fungsi zat gizi yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
(2)Pangan Olahan yang mencantumkan klaim fungsi zat gizi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan "sumber".

Paragraf 2
Klaim Fungsi Lain

Klaim penurunan risiko penyakit yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pangan Fungsional

Pasal 14
Pangan fungsional harus memenuhi persyaratan berikut:
a.mengandung jenis komponen pangan dalam jumlah yang sesuai dengan batasan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini;
b.memiliki karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur atau konsistensi dan cita rasa yang dapat diterima konsumen; dan
c.disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman.

Bagian Keenam
Klaim Indeks Glikemik

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, jenis Pangan Olahan yang diizinkan mencantumkan klaim indeks glikemik harus mengandung karbohidrat tersedia sekurang-kurangnya 40 gram per saji, tidak termasuk serat pangan.

Pasal 17
(1)Nilai indeks glikemik harus dibuktikan dengan dokumen hasil analisis yang diterbitkan oleh institusi terakreditasi.
(2)Dokumen hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil uji klinis yang dilakukan terhadap pangan siap konsumsi.

Pasal 18
(1)Uji klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi:
a.konsumen umum, uji klinis dilakukan pada orang normal.
b.penyandang diabetes, uji klinis dilakukan pada penyandang diabetes melitus tipe 2 yang terkendali dengan diet, atau dengan diet dan penggunaan obat hipoglikemik oral.
(2)Uji klinis penentuan indeks glikemik dilakukan dengan menggunakan metoda penentuan indeks glikemik pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Komponen dan/atau klaim selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dapat diajukan kepada Kepala Badan untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 21
Komponen dan/atau klaim yang diajukan oleh pemohon harus:
a.sejalan dengan kebijakan gizi dan kesehatan nasional;
b.tidak dihubungkan dengan pengobatan dan pencegahan penyakit pada individu;
c.tidak mendorong kepada pola konsumsi yang salah;
d.berdasarkan diet total, khusus untuk klaim kesehatan; dan
e.benar dan tidak menyesatkan.

Bagian Pertama
Pengajuan Permohonan

(1)Penilai memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan pemohon dan pemeriksaan dokumen dilakukan secara langsung di hadapan pemohon.
(2)Jika dokumen tidak lengkap, surat permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
(3)Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan Formulir A dan Formulir B sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pengkajian

Pasal 24
(1)Pengkajian dokumen permohonan dilakukan oleh Penilai dan/atau Tim Mitra Bestari.
(2)Jika dipandang perlu, dalam proses pengkajian dapat melibatkan pihak lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang relevan.
(3)Kajian terhadap berbagai informasi harus memperhatikan termasuk namun tidak terbatas pada kompetensi pihak yang melakukan penelitian, kualitas penelitian dan publikasi ilmiah yang digunakan sebagai referensi, waktu penelitian serta publikasi lain yang mendukung.
(4)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Prosedur Pengkajian Komponen dan/atau Klaim sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pemberian Keputusan

Iklan Pangan Olahan dengan klaim harus sesuai dengan label yang disetujui dalam surat persetujuan pendaftaran pangan.

Pasal 28
Selain harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini, label dan iklan Pangan Olahan yang mencantumkan klaim wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 29
(1)Dilarang mencantumkan klaim untuk Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi bayi, kecuali diatur dalam peraturan lain.
(2)Dilarang mencantumkan klaim fungsi lain dan klaim penurunan risiko penyakit untuk Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi anak berusia 1-3 tahun, kecuali diatur dalam peraturan lain.
(3)Dilarang mencantumkan klaim yang:
a.memuat pernyataan bahwa konsumsi pangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi esensial;
b.memanfaatkan ketakutan konsumen;
c.menyebabkan konsumen mengkonsumsi suatu jenis Pangan Olahan secara tidak benar; dan/atau
d.menggambarkan bahwa suatu zat gizi atau komponen dapat mencegah, mengobati atau menyembuhkan penyakit.

BAB IX
TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 30
Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dapat dikenai tindakan administratif berupa:
a.peringatan secara tertulis;
b.larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik Pangan Olahan yang mencantumkan klaim gizi, kesehatan dan/atau indeks glikemik;
c.pemusnahan Pangan Olahan yang mencantumkan klaim gizi, kesehatan dan/atau indeks glikemik, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
d.penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
e.pencabutan surat persetujuan pendaftaran Pangan Olahan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Pangan Olahan yang mencantumkan klaim gizi, kesehatan dan/atau indeks glikemik yang telah beredar sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib menyesuaikan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.0685 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
KUSTANTINAH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]