BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam rangka penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.prinsip-prinsip penilaian:
1.obyektif, bahwa hasil penilaian kompetensi menggambarkan potensi dan kompetensi sesungguhnya yang dimiliki Pegawai Kemhan;
2.transparan, bahwa hasil penilaian kompetensi yang menggambarkan potensi dan kompetensi yang dimiliki Pegawai Kemhan dapat diketahui oleh Pegawai Kemhan yang dinilai dan/atau pejabat yang berwenang;
3.valid, bahwa alat ukur yang digunakan harus menjamin keakuratan dan dapat mengungkap kompetensi yang akan dinilai;
4.reliabel, bahwa alat ukur yang digunakan harus mencerminkan konsistensi tingkat kompetensi yang dimiliki Pegawai Kemhan dalam kurun waktu tertentu;
5.manfaat, bahwa hasil penilaian kompetensi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dimanfaatkan untuk pengangkatan Pegawai Kemhan dalam jabatan struktural.
b.metode penilaian:
1.wawancara kompetensi yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun berdasarkan kompetensi jabatan yang akan diduduki.
2.kuesioner kompetensi yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan kompetensi jabatan yang akan diduduki.
3.psikometri yaitu metode yang dilakukan oleh psikolog untuk mengetahui kecendrungan potensi yang dimiliki Pegawai Kemhan yang dapat dijadikan salah satu prediksi keberhasilan Pegawai Kemhan dalam suatu pekerjaan.
4.analisis kasus yaitu metode yang dilakukan untuk mengukur kemampuan menangani atau menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik.
5.presentasi yaitu metode yang dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi atau permasalahan dan penyelesaian permasalahan di hadapan orang lain secara sistematis.
6.diskusi kelompok yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa persoalan yang harus diselesaikan secara bersama oleh para assesse.
7.Assessment Center yaitu metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan Pegawai Kemhan dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa assessor.
c.penggunaan metode penilaian:
1.penilaian kompetensi dengan metode Assessment Center digunakan untuk menilai kompetensi Pegawai Kemhan yang akan diangkat dalam jabatan struktural khususnya Eselon I dan II.
2.untuk pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dan IV diatur sebagai berikut:
a)penilaian kompetensi Pegawai Kemhan yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon III, apabila tidak menggunakan metode Assessment Center, menggunakan paling sedikit 3 (tiga) metode berupa psikometri, wawancara kompetensi, dan analisis kasus atau presentasi.
b)penilaian kompetensi Pegawai Kemhan yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon IV, apabila tidak menggunakan metode Assessment Center, menggunakan paling kurang dua metode berupa psikometri dan wawancara kompetensi.
c)penilaian kompetensi sebagaimana tersebut pada angka 1 dan huruf a) dan huruf b), apabila perlu dapat ditambahkan dengan menggunakan metode lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
TAHAPAN PENILAIAN KOMPETENSI INDIVIDU

Pasal 4
Tahapan penilaian kompetensi individu meliputi seleksi administrasi, tes substansi jabatan dan pelaksanaan penilaian kompetensi:
a.seleksi administrasi dan tes substansi jabatan, diatur sebagai berikut:
1.pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian mengajukan nama-nama pegawai Kemhan kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan untuk ditetapkan mengikuti penilaian kompetensi;
2.seleksi administrasi dan tes substansi jabatan dilaksanakan oleh pejabat Pembina kepegawaian Kemhan;
3.penilaian Kompetensi dilakukan bagi pegawai Kemhan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi administrasi dan tes substansi jabatan; dan
4.berdasarkan penetapan pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian menyerahkan pelaksanaan penilaian kompetensi kepada UPKPK atau TPKPK;
b.pelaksanaan penilaian kompetensi
1.persiapan:
a)PKPK atau TPKPK menentukan metode yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan menyiapkan dokumen-dokumen;
b)berupa standar kompetensi jabatan, biodata dan lain-lain yang berkaitan dengan penilaian kompetensi; dan
c)UPKPK atau TPKPK dalam melaksanakan penilaian kompetensi atas permintaan dan perencanaan pejabat pembina kepegawaian Kemhan.
2.pelaksanaan:
a)penilaian kompetensi dilaksanakan di lingkungan Kemhan;
b)waktu penilaian kompetensi dengan menggunakan metode Assessment Center dilaksanakan paling singkat 2 (dua) hari; dan
c)waktu penilaian kompetensi dengan menggunakan metode selain Assessment Center dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
3.penetapan:
a)UPKPK atau TPKPK wajib membuat laporan hasil penilaian kompeten dan disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian;
b)hasil penilaian kompetensi memuat gambaran tentang potensi dan kompetensi Pegawai Kemhan yang bersangkutan; dan
c)penetapan hasil penilaian kompetensi bersifat konfidensial dan digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) bidang Jabatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI INDIVIDU DENGAN
MENGGUNAKAN METODE ASSESSMENT CENTER

UPKPK sebagai penyelenggara penilaian kompetensi dengan menggunakan metode Assessment Center memerlukan personel yang kompeten dengan jumlah memadai, yang dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Assessment Center diperlukan 1 (satu) orang Administrator dan 6 (enam) orang Assessor.

Pasal 7
Personel dalam UPKPK harus memiliki integritas, profesional dan mandiri:
a.Assessor.
1.Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai assessor sebagai berikut:
a)pendidikan minimal Strata Satu (S-1);
b)mengikuti pelatihan assessor dan mengikuti proses pemagangan di UPK penyelenggara Assessment Center; dan
c)mengikuti kegiatan penyegaran dalam bidang Assessment Center secara berkala.
2.tugas yang harus dilakukan oleh assessor sebagai berikut:
a)mengkaji ulang profil kompetensi jabatan;
b)menyusun simulasi;
c)melakukan wawancara, observasi dan mencatat perilaku assessee;
d)melakukan analis dan membuat penilaian;
e)mengikuti Assessor Meeting;
f)menyusun laporan hasil penilaian; dan
g)memberikan umpan balik (feed back) kepada assessee.
b.Administrator
1.persyaratan:
a)memenuhi persyaratan sebagai assessor;
b)mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai Assessment Center; dan
c)mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, rasa tanggung jawab, kemampuan memimpin dan bekerja dalam kelompok.
2.tugas:
a)menetapkan kompetensi yang akan diukur;
b)menetapkan simulasi yang akan digunakan;
c)menentukan penugasan assessor;
d)memberikan pengarahan kepada assessor dan assessee;
e)memantau pelaksanaan Assessment Center;
f)memimpin Assessor Meeting;
g)menyelaraskan hasil Assessment Center sebagai bahan laporan;
h)mempresentasikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada pengguna;dan
i)memberikan umpan balik (feed back) kepada pengguna.
c.Tenaga pendukung:
1.persyaratan telah memiliki keterampilan sesuai tugas dalam pelaksanaan Assessment Center; dan
2.bertugas untuk mendukung pelaksanaan Assessment Center sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Administrator.

Pasal 8
Penyediaan fasilitas UPKPK berupa gedung/ruang-ruang yang memenuhi persyaratan paling rendah yaitu:
a.ruang Assessee dan ruang Assessor harus terpisah;
b.ruang Assessee harus kedap suara dan dilengkapi dengan kamera pemantau (Closed Circuit Television/CCTV), yang terdiri dari: ruang individu; ruang kelas dan ruang diskusi;dan
c.ruang Assessor paling rendah memiliki:
1.ruang Pengamatan, dengan dilengkapi kaca tembus pandang satu arah (oneway mirror), yang digunakan untuk mengamati assessee yang sedang melakukan simulasi;
2.ruang Rekam Data, digunakan untuk merekam seluruh kegiatan Assessment kompetensi individu, dilengkapi dengan peralatan audio visual dan komputer;
3.ruang Assessor Meeting, digunakan oleh Assessor untuk integrasi data hasil Assessment kompetensi individu;
4.ruang Kerja Assessor, digunakan sebagai tempat kerja bagi assessor; dan
5.ruang Pendukung, digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Penilaian kompetensi individu, seperti ruang makan, istirahat, tempat ibadah, perpustakaan, dan lain-lain.

(1)TPKPK dapat melaksanakan penilaian kompetensi Pegawai Kemhan dengan menggunakan metode selain Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6.
(2)Personel TPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki integritas, profesional dan mandiri.

Pasal 11
Penentuan metode penilaian yang akan digunakan dalam kegiatan Penilaian Kompetensi dilakukan oleh TPKPK, meliputi:
a.metode Psikometri yaitu metode dengan menggunakan berbagai alat tes psikologi yang sudah terstandard untuk melihat kecenderungan potensi kecerdasan serta preferensi assessee;
b.wawancara kompetensi dilakukan secara individual oleh paling sedikit 3 (tiga) assessor yang diantaranya Psikolog, dengan menggunakan Panduan Wawancara Terstruktur dan dapat ditambah Kuesioner Kompetensi yang telah diisi oleh assessee sebagai bahan pendalaman;
c.analisis kasus dikerjakan secara individual oleh assessee dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan presentasi dan diskusi kelompok;
d.presentasi dilakukan setelah assessee terlebih dahulu membuat bahan presentasi berdasarkan analisis kasus yang telah dibuat atau topik lain yang ditentukan oleh TPKPK; dan
e.diskusi kelompok dilakukan oleh paling sedikit 5 (lima) assessee dan paling banyak 7 (tujuh) assessee dengan menggunakan materi hasil analisis kasus masing-masing assessee atau dapat diberikan topik lain.

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]