BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Asisten melaksanakan tugas-tugas di bidang penyelesaian laporan, pencegahan, pengawasan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENENTUAN, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1)Asisten ditempatkan dalam jenjang tertentu sesuai dengan pengalaman, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki.
(2)Penjenjangan jabatan Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Asisten Pratama;
b.Asisten Muda;
c.Asisten Madya; dan
d.Asisten Utama.

Bagian Kedua
Asisten Pratama

Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a.Tes potensi akademik;
b.Pengukuran kompetensi dan cek referensi; dan
c.Wawancara dan penelusuran integritas.

Pasal 7
(1)Bagi calon asisten yang telah lulus mengikuti masa percobaan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka calon asisten tersebut dapat diangkat dalam jenjang jabatan Asisten Pratama.
(2)Asisten Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun sejak diangkat untuk pertama kali.
(3)Setelah menjalani masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun, Asisten Pratama dapat menduduki jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi menjadi Asisten Muda.
(4)Sebelum diangkat menjadi Asisten Muda, Asisten Pratama wajib:
a.Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;
b.Mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
c.Memenuhi penilaian kinerja yang dipersyaratkan;
d.Memenuhi angka minimal yang dipersyaratkan mengenai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
e.Lulus ujian penjenjangan; dan
f.Persyaratan khusus lainnya sesuai dengan peraturan undang-undangan.

Pasal 8
Penetapan Asisten Pratama menjadi Asisten Muda ditentukan oleh Ketua Ombudsman setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Anggota Ombudsman.

Bagian Ketiga
Asisten Muda

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Asisten Muda wajib memiliki kemampuan sekurang-kurangnya:
a.Berkomunikasi;
b.Analisis terhadap laporan/pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik dan kaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia;
c.Memecahkan masalah; dan
d.Bekerjasama.

Pasal 11
(1)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Asisten Muda wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan laporan, dan/atau pencegahan, dan/atau pengawasan yang dilaksanakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi Asisten Muda untuk diangkat pada jenjang yang lebih tinggi.

(1)Yang dapat diangkat menjadi Asisten Madya dari Asisten Muda adalah asisten yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2)Asisten Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun sejak diangkat untuk pertama kali.

Pasal 14
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Asisten Madya wajib memiliki kemampuan sekurang-kurangnya:
a.Kemampuan koordinasi dan supervisi;
b.Kemampuan kepemimpinan;
c.Kemampuan berfikir analitis; dan
d.Fasilitasi.

Pengangkatan Asisten Madya menjadi Asisten Utama ditetapkan oleh Ketua Ombudsman setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Anggota Ombudsman.

Bagian Kelima
Asisten Utama

Pasal 17
(1)Yang dapat diangkat menjadi Asisten Utama dari Asisten Madya adalah asisten yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2)Asisten Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun sejak diangkat untuk pertama kali.

Pasal 18
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Asisten Utama wajib memiliki kemampuan sekurang-kurangnya:
a.Merumuskan kebijakan;
b.Mengambil keputusan;
c.Mediasi; dan
d.Negosiasi.

Asisten Utama dapat diangkat oleh Ketua Ombudsman setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Anggota Ombudsman menjadi pimpinan bidang yang fungsi dan tugasnya melakukan koordinasi substansi.

BAB IV
ASISTEN DI PERWAKILAN DAN ASISTEN NONKARIER

Bagian Pertama
Asisten Di Perwakilan

Pasal 21
(1)Jenjang jabatan Asisten di Perwakilan paling tinggi adalah jenjang Asisten Muda.
(2)Dalam hal Asisten Muda di Perwakilan yang memenuhi syarat untuk diangkat ke jenjang Asisten Madya, maka asisten yang bersangkutan harus dipindahtugaskan ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Asisten Nonkarier

(1)Pengangkatan Asisten nonkarier dilakukan melalui penawaran terbuka (open bidding) kepada masyarakat.
(2)Penawaran terbuka dilakukan dengan tetap mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten nonkarier wajib memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman.

Pasal 24
(1)Kepala Perwakilan yang sudah menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) periode dapat diangkat menjadi Asisten Madya oleh Ketua Ombudsman setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pleno Anggota Ombudsman.
(2)Asisten Madya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia.

BAB V
PEMBINAAN KARIER

(1)Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Asisten untuk dapat diangkat dalam jabatan dengan nilai:
a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
(2)Jumlah angka kredit 80% (delapan puluh persen) sebagai unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari unsur kegiatan pengawasan pelayanan publik dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 3 Peraturan ini.
(3)Jumlah angka kredit selain dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal kenaikan jenjang asisten, juga dilakukan penilaian terhadap unsur pendidikan dengan nilai:
a.Asisten dengan pendidikan Sarjana (Sl) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
b.Asisten dengan pendidikan Pascasarjana (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
c.Asisten dengan pendidikan Pascasarjana (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28
(1)Asisten yang memiliki angka kredit memenuhi kebutuhan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi berhak mendapatkan kenaikan jenjang dengan masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun pada masing-masing jenjang.
(2)Asisten yang memiliki angka kredit melebihi kebutuhan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jenjang berikutnya dengan tetap memperhatikan unsur utama dan penunjang.

Pasal 29
(1)Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Asisten yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan atau uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2)Kenaikan jenjang dari Pratama ke jenjang Muda, dari jenjang Muda ke jenjang Madya dan dari jenjang Madya ke jenjang Utama, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
(3)Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Ombudsman tersendiri.

Pasal 30
(1)Dalam rangka penghitungan angka kredit pada unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Asisten dapat membuat karya tulis ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan/atau yang terkait dengan tugas-tugas Ombudsman baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.
(2)Asisten yang membuat karya tulis ilmiah secara mandiri maka yang bersangkutan memperoleh 100% (seratus persen) angka kredit.
(3)Asisten yang membuat karya tulis ilmiah secara bersama-sama, memperoleh angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a.apabila penulis terdiri dari 2 (dua) orang Asisten maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
b.apabila penulis terdiri dari 3 (tiga) orang Asisten maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
c.apabila penulis terdiri dari 4 (empat) orang Asisten maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 31
(1)Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Asisten wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada pejabat penilai.
(2)Setiap Asisten mengusulkan DUPAK menurut hierarki setiap 2 (dua) tahun.
(3)Asisten yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat yang bersangkutan.
(4)Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB IX
TIM PENILAI

Pasal 32
(1)Ketua Ombudsman membentuk Tim Penilai yang bertugas melakukan penilaian dan menetapkan angka kredit.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 5 (lima) orang anggota dan dibantu 1 (satu) sekretariat yang secara ex officio ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang sedang dinilai, maka yang bersangkutan tidak ikut di dalam Tim Penilai.
(4)Angka kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai, digunakan sebagai dasar kenaikan jenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Keputusan Tim Penilai tidak dapat diajukan keberatan oleh Asisten yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
(1)Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku, Asisten yang sudah ditetapkan pada jenjang jabatan sebelum peraturan ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya menurut Peraturan Ombudsman ini.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih di jenjang jabatannya, maka kepada yang bersangkutan diberlakukan inpassing/penyesuaian berupa kenaikan satu tingkat pada jenjang jabatan yang lebih tinggi.
(3)Asisten yang telah dinaikkan satu tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada yang bersangkutan diberlakukan ketentuan berdasarkan Peraturan Ombudsman ini.
(4)Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan hasil rapat pleno Anggota Ombudsman.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 364) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012
KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA,

DANANG GIRINDRAWARDANA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal28 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]