BAB I
KETENTUAN UMUM

Tujuan Program untuk:
a.mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya anggota Koperasi, Koperasi, dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
b.memberikan Bantuan dalam rangka pengembangan usaha anggota Koperasi, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;dan
c.memacu penumbuhan usaha anggota Koperasi, Koperasi, serta pelaku Usaha Mikro dan Kecil, guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4
Sasaran Program untuk:
a.tersalurnya Bantuan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil termasuk Wirausaha Pemula;
b.terpenuhi dukungan kebutuhan modal yang layak;dan
c.terwujudnya peningkatan usaha.

Bagian Ketiga
Peserta Program dan Penerima Bantuan

Bantuan yang diberikan kepada Penerima Bantuan digunakan untuk:
a.pengembangan usaha produktif;
b.pengembangan permodalan; dan/atau
c.pengembangan sarana dan prasarana usaha.

Pasal 7
Program meliputi kegiatan:
a.pengembangan sektor riil, dalam upaya peningkatan kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, budi daya produktif, dan perdagangan;
b.pengembangan usaha di sektor keuangan, khususnya kegiatan usaha simpan pinjam c. pengembangan wirausaha pemula;
d.pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan/atau daerah yang terkena bencana;
e.pengembangan sarana dan prasarana seperti tempat praktek keterampilan usaha, revitalisasi pasar tradisional, pemasaran dan produksi; dan
f.rintisan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

BAB IV
SUMBER DAN STATUS BANTUAN

Bagian Kesatu
Sumber

Pasal 8
Sumber Bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah berupa Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua
Status

(1)Realisasi Bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Deputi.

BAB VI
PERSYARATAN, SELEKSI, PENETAPAN, DAN KEWAJIBAN
PESERTA PROGRAM DAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Peserta Program

Pasal 11
(1)Persyaratan Umum Peserta Program:
a.Anggota Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi Primer yang bukan Koperasi Karyawan dan Koperasi Fungsional;
b.memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota bagi Koperasi Primer;
c.mempunyai rencana dan/atau kegiatan usaha produktif;
d.diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan Bantuan;
e.memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas; dan
f.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif.
(2)Persyaratan lebih lanjut bagi Peserta Program untuk masing-masing Program yang meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur melalui Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi.

Bagian Kedua
Seleksi Peserta Program

(1)Calon Peserta Program ditetapkan sebagai Peserta Program dengan Keputusan Deputi atas nama Menteri.
(2)Berdasarkan Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Peserta Program sebagai Penerima Bantuan.
(3)PPK memproses pencairan dana kepada Penerima Bantuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang Penetapan Peserta Program dan Penerima Bantuan diatur dalam Peraturan Deputi.

Bagian Keempat
Kewajiban
Peserta Program Sebagai Penerima Bantuan

Pasal 14
Peserta Program yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan wajib:
a.melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 untuk diajukan sebagai Peserta Program;
b.membuka rekening tabungan baru sebagai penampungan dana Program;
c.mengajukan permohonan pencairan Bantuan kepada PPK;
d.mengadministrasikan pengelolaan Bantuan dengan baik;
e.bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan;
f.siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan Bantuan; dan
g.membuat Berita Acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil selaku Penerima Bantuan dalam mengelola bantuan.

BAB VII
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM SERTA
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Koordinasi Pelaksana Program

(1)Deputi melakukan koordinasi dengan Deputi lain yang terkait, SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota dalam hal monitoring, evaluasi, dan pembinaan lanjutan terhadap Penerima Bantuan di tingkat Provinsi/DI, Kabupaten/Kota, dan/atau Nasional.
(2)Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut:
a.Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan Program kepada SKPD Kabupaten/Kota;
b.SKPD Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program kepada SKPD Provinsi/DI dengan tembusan kepada Deputi;
c.SKPD Provinsi/DI melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada Deputi.
(3)Deputi melaporkan penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

BAB VIII
PENGALIHAN PESERTA PROGRAM

Pasal 17
Deputi dapat membatalkan Peserta Program sebelum ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dan menetapkan pengalihannya kepada calon Peserta Program yang baru untuk ditetapkan sebagai Peserta Program atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis dari SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 18
Pembatalan Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan apabila diketahui Peserta Program mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya dan/atau tindakan yang melanggar hukum.

(1)Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program di Kabupaten/Kota, Provinsi/DI, maka SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI menyelesaikan dan melaporkan kepada Deputi.
(2)Dalam hal SKPD Kabupaten/Kota tidak dapat menyelesaikan maka SKPD Provinsi membantu penyelesaiannya.
(3)Dalam hal SKPD Provinsi tidak dapat menyelesaikan, maka Deputi membantu penyelesaiannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
(1)Terhadap penerima program Bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap mempedomani Peraturan yang lama.
(2)Terhadap calon peserta program yang masih dalam proses usulan berlaku peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2012
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]