BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Urusan pemerintah lingkup Kementerian meliputi:
a.perumusan kebijakan nasional di bidang perumahan rakyat;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
c.pengelolaan barang/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Kementerian; dan
f.operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 4
(1)Urusan pemerintah lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagian urusan dapat dilimpahkan melalui Dekonsentrasi.
(2)Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.pendataan dan monitoring pembangunan perumahan;
b.sosialisasi kebijakan bidang perumahan.
(3)Menteri bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 diatur dengan Peraturan Menteri .

(1)Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan pembangunan perumahan.
(2)Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
Penyelenggaraan Dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2010.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA

Pasal 8
(1)Menteri melimpahkan pengelolaan dana Dekonsentrasi kepada Gubernur.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan dana Dekonsentrasi dan menetapkan perangkat pengelola keuangan.
(3)Perangkat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
b.Pejabat Pembuat Komitmen;
c.Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
d.Bendahara Pengeluaran.

(1)Pendanaan Dekonsentrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian.
(2)Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara di daerah.
(3)Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
(4)Ketentuan mengenai penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
(1)Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan barang milik negara.
(2)Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Kementerian.
(3)Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.
(4)Barang milik negara yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
(5)Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik daerah.
(6)Ketentuan mengenai barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penatausahaan, pengendalian, dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

(1)Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi bertanggungjawab atas pelaporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi.
(2)Pelaporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14
(1)Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
(2)Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.
(3)Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan desentralisasi.
(4)Penatausahaan serta pelaporan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

(1)Kepala SKPD Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi bertanggungjawab atas pelaporan teknis Dekonsentrasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
(1)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur.
(2)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
(5)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
(6)Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 18
Pemeriksaan pelaksanaan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2010
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]