BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pranata Komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.
(2)Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

Pasal 4
Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

BAB III
TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Penilai

(1)Tugas Pokok Tim Penilai Instansi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI adalah:
a.membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit bagi Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya serta memeriksa angka kredit Pranata Komputer Utama sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat;
b.membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan TNI; dan
c.melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Tata Kerja Tim Penilai Instansi meliputi:
a.menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas;
b.meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
c.melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
d.membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam BAPAK;
e.menandatangani BAPAK; dan
f.mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh pejabat yang berwenang;

Bagian Ketiga
Sekretariat Tim Penilai

Pasal 7
(1)Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian yang serendah-rendahnya Eselon IV.
(2)Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi.
(3)Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit organisasi belum dibentuk, maka secara ex-officio tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian.

Bagian keempat
Tim Penilai Teknis

Pasal 8
(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengesahkan Tim Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
(2)Keanggotaan Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Personel TNI yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
(3)Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(4)Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai; dan
(5)Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai Teknis pada masing-masing unit organisasi serta ketentuan lainnya yang terkait ditentukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

(1)Jenjang jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
a.Pranata Komputer Pertama;
b.Pranata Komputer Muda;
c.Pranata Komputer Madya; dan
d.Pranata Komputer Utama.
(2)Jenjang pangkat Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.Pranata Komputer Pertama, terdiri dari:
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.Pranata Komputer Muda, terdiri dari:
1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.Pranata Komputer Madya, terdiri dari:
1.Pembina, golongan ruang IV/a;
2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d.Pranata Komputer Utama, terdiri dari:
1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3)Jenjang jabatan Pranata Komputer Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
a.Pranata Komputer Pelaksana Pemula;
b.Pranata Komputer Pelaksana;
c.Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan; dan
d.Pranata Komputer Penyelia.
(4)Jenjang pangkat Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
b.Pranata Komputer Pelaksana, terdiri dari:
1.Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2.Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3.Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
c.Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b d. Pranata Komputer Penyelia, terdiri dari:
1.Penata, golongan ruang III/c; dan
2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat

Pasal 11
(1)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pranata Komputer adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Formulir 1.
(2)Penetapan jenjang jabatan Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM
MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Rincian Kegiatan

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Komputer yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2), maka Pranata Komputer yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 14
Penilaian angka kredit ditetapkan sebagai berikut:
a.Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan
b.Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

Bagian Kedua
Unsur Yang Dinilai Dalam Memberikan Angka Kredit

(1)Usul penetapan angka kredit Pranata Komputer disampaikan setelah menurut perhitungan Pranata Komputer yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
(2)Setiap usul penetapan angka kredit Pranata Komputer Utama dan Pranata Komputer Madya harus dilampiri dengan:
a.surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan Pranata Komputer, dan bukti fisiknya;
b.surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat Pranata Komputer dan bukti fisiknya;
c.surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya;
d.surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pranata Komputer dan bukti fisiknya;
e.fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan atau keterangan penghargaan yang pernah diterima.
(3)Penilaian terhadap usulan angka kredit Pranata Komputer dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
(4)Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
a.untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b.untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 17
(1)Setiap usul penetapan angka kredit Pranata Komputer harus dinilai secara saksama oleh Tim Penilai.
(2)Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi adalah berupa BAPAK yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi PAK.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a.asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
b.tembusan disampaikan kepada:
1.Pranata Komputer yang bersangkutan;
2.Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
3.Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4.Menteri Pertahanan;
5.Karopeg Setjen Dephan; dan
6.Aspers yang bersangkutan bagi PNS di Mabes TNI atau Angkatan.
(4)Apabila pejabat yang berwenang untuk penetapan angka kredit berhalangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), maka penetapan angka kredit dapat didelegasikan kepada pejabat Eselon II atau yang setara yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Komputer atau di bidang Sistem Informasi.
(5)Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
(6)Untuk kelancaran pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pranata Komputer diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 18
(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi PNS Dephan untuk jabatan fungsional Pranata Komputer jenjang:
a.utama adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS);
b.madya adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan
c.pertama sampai muda adalah Kapusdatin Dephan selaku Satuan Kerja Koordinator Pelaksana.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Dalam hal Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada Mabes TNI atau Angkatan belum ditetapkan, maka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana unit organisasi Dephan.

(1)Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Komputer yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penilaian

Pasal 21
(1)Bagi Pranata Komputer:
a.mengumpulkan dan memfotokopi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan;
b.mencatat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasannya; dan
c.mengajukan usul penetapan angka kredit kepada pimpinan satuan kerja masing-masing.
(2)Bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk:
a.menerima usul penetapan angka kredit dari pejabat fungsional di lingkungannya;
b.meneliti bahwa usul penetapan angka kredit bagi Pranata komputer disampaikan setelah menurut perhitungan, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a berikut:
1.untuk Pranata Komputer Terampil dapat dilihat dalam DUPAK Pranata Komputer Terampil, dan
2.untuk Pranata Komputer Ahli dapat dilihat dalam DUPAK Pranata Komputer Ahli.
c.setiap usul penetapan angka kredit Pranata Komputer Terampil dan Pranata Komputer Ahli harus dilampiri dengan:
1.surat pernyataan melakukan kegiatan operasi teknologi informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan operasi teknologi informasi;
2.surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi teknologi informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi teknologi informasi;
3.surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi sistem informasi;
4.surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan perancangan sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan perancangan sistem informasi;
5.surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan kebijaksanaan sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan kebijaksanaan sistem informasi;
6.surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; dan
7.surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pranata komputer dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pranata komputer;
8.fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dan atau keterangan penghargaan yang pernah diterima; dan
9.pengiriman DUPAK kepada Sekretariat dari pimpinan satuan kerja dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan penilaian atau pada awal Oktober untuk periode kenaikan pangkat 1 April tahun berikutnya dan awal Juni untuk periode kenaikan pangkat 1 Oktober tahun yang bersangkutan.
(3)Bagi Sekretariat:
a.membantu Tim Penilai dalam verifikasi DUPAK;
b.menerima DUPAK yang diajukan oleh Satker dengan cara menandatangani tanda terima berkas DUPAK yang diterima;
c.memeriksa kelengkapan DUPAK dan masing-masing Pranata Komputer yang dikirim oleh Satker;
d.sekretariat berkewajiban mempersiapkan persidangan tim penilai termasuk ruang rapat, ATK, konsumsi; dan
e.sekretariat berkewajiban untuk mengisi DUPAK dalam lajur 8 sesuai dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasilnya pada lajur 9 diakhir halaman DUPAK.
(4)Bagi Tim Penilai:
a.meneliti persyaratan penetapan angka kredit dan bukti yang dilampirkan;
b.melakukan sidang penilaian angka kredit terhadap Pranata Komputer yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;
c.memutuskan hasil sidang penilaian angka kredit dan menandatangani BAPAK; dan
d.menyampaikan BAPAK kepada pejabat yang berwenang menetapkan dan mengesahkannya menjadi PAK yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN PERTAMA

(1)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pranata Komputer dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(4)Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
(5)Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dinyatakan batal apabila setelah pengangkatan, persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipenuhi dan umur yang bersangkutan telah melampaui umur 50 tahun.

BAB IX
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 24
(1)Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Komputer Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
(2)Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya sepuluh angka kredit dari kegiatan unsur utama.
(3)Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya dua puluh lima angka kredit dari kegiatan unsur utama.
(4)Di samping pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pranata Komputer juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a.dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c.ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pranata Komputer;
d.menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
e.menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

(1)Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pranata Komputer atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Keputusan MENPAN Nomor: 66/KEP/M.PAN/7/2003.
(2)Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah dinilai oleh Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Bagi Pranata Komputer yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Pranata Komputer yang diperolehnya, dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB X
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 28
(1)Tunjangan jabatan Pranata Komputer dibayarkan terhitung mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut Contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
(2)Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, tunjangan Pranata Komputer dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
(3)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan Pranata Komputer dibayarkan mulai bulan itu juga.
(4)Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat surat pernyataan telah menduduki jabatan harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
(5)Untuk kelancaran pembayaran tunjangan Pranata Komputer, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
(6)Untuk kelancaran pembayaran tunjangan Pranata Komputer pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan, atau surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5).
(7)Asli surat pernyataan melaksanakan tugas/surat pernyataan telah menduduki jabatan/surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada:
a.Menteri Pertahanan u.p. Sekretaris Jenderal Dephan;
b.Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
c.Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
d.Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
e.Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan; dan
f.Pejabat lain yang terkait.

BAB XI
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 29
(1)Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Dephan dan TNI dialokasikan melalui anggaran Departemen Pertahanan (DIPA) sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2009
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]