BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

(1)Dalam setiap upaya penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi, perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak di lingkungan kesehatan Dephan, dan TNI yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
(2)Penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terkendali yang melibatkan seluruh potensi sumber daya kesehatan Dephan dan TNI sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi bencana yang diwujudkan dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitasi.
(3)Penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi merupakan salah satu fungsi kesehatan Dephan dan TNI yang bekerjasama dengan unsur kesehatan Pemerintah, swasta, masyarakat maupun bantuan negara asing dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia.
(4)Kebijakan penanggulangan dan penanganan korban bencana/pengungsi di lingkungan kesehatan Dephan dan TNI dirumuskan oleh Ditjen Kuathan dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
(5)Penggunaan satuan TNI dalam rangka penanggulangan bencana diatur oleh Panglima TNI.

Bagian Keempat
Asas dan Prinsip

Pasal 4
Bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan asas-asas, prinsip-prinsip dan tujuan sebagai berikut:
a.asas-asas:
1.adil dan merata adalah pemberian bantuan kesehatan da- lam penanggulangan bencana secara proporsional tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial secara adil dan merata;
2.kecepatan dan ketepatan adalah pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan untuk mencegah memburuknya keadaan korban;
3.prioritas medis adalah pemberian bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana harus berdasarkan prioritas dan diutamakan dengan mendahulukan keselamatan korban;
4.etika profesi adalah pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penangulangan bencana setiap personel kesehatan selalu berpedoman pada etika profesi kesehatan sesuai bidang tugasnya.
b.prinsip-prinsip:
1.cepat dan tepat;
2.prioritas;
3.koordinasi dan keterpaduan;
4.tepat guna dan berhasil guna;
5.transparansi dan akuntabilitas;
6.kemitraan;
7.pemberdayaan; dan
8.non diskriminatif.
c.tujuan:
1.memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat dari ancaman bencana secara cepat dan tepat;
2.menjamin terselenggaranya bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
3.membangun partisipasi kemitraan publik, lembaga sosial masyarakat dan negara asing secara berdaya guna dan berhasil guna;
4.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
5.menciptakan kesamaan derajat dalam memberikan bantuan dengan tanpa membedakan status atau golongan.

BAB II
PELAKSANAAN BANTUAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

(1)Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
b.menyusun pedoman bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI;
c.mengadakan sosialisasi pedoman bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
d.mengadakan pelatihan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
e.menyusun prosedur inventarisasi sumber daya kesehatan/peta geomedik;
f.membuat standar operasional bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
g.membuat standar operasional penerimaan bantuan dari dalam maupun luar negeri yang melalui Dephan dan TNI;
h.membuat standar operasional dan mekanisme penempatan militer asing dalam rangka pelaksanaan bantuan korban bencana;
i.membentuk tim reaksi cepat bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
j.membuat perencanaan kebutuhan anggaran kebutuhan hidup personel yang terlibat dan korban yang berada dalam perawatan serta menyusun sistem pelaporannya;
k.membuat standar operasional kebutuhan bekal awal dan bekal ulang kesehatan;
l.membuat standar operasional kebutuhan angkutan udara, angkutan laut dan angkutan darat menuju dan selama penanggulangan bencana alam;
m.membuat standar operasional pengamanan personel kesehatan bila bencana berada di wilayah konflik dengan berkordinasi dengan satgas pengamanan daerah konflik;
n.membangun sistem komunikasi dan informasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
o.koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai tingkat daerah; dan
p.mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam.
(2)Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi penanggulangan bencana alam;
b.melakukan inventarisasi sumber daya kesehatan/peta geomedik;
c.membuat rencana kontijensi;
d.menyusun prosedur tetap dan mensosialisasikan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
e.membentuk dan mengembangkan satgas reaksi cepat bantuan kesehatan penanggulangan bencana alam;
f.mengadakan pelatihan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana dengan supervisi tingkat pusat;
g.membentuk Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
h.membuat laporan perencanaan kebutuhan anggaran selama kegiatan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam;
i.mengembangkan sistem komunikasi dan informasi;
j.melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait korban bencana dalam hal pelaksanaan kegiatan;
k.melakukan koordinasi pergerakan tim kesehatan dengan tim keamanan;
l.mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana dengan pusat; dan
m.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Tanggap Darurat

Pasal 7
(1)Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.berkoordinasi dengan tingkat daerah untuk mempersiapkan bantuan bila diperlukan (tim penilai cepat/rapid team accesment);
b.mengkoordinasikan daerah darurat medik di lapangan dan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit serta mobilisasi sumber daya manusia kesehatan pada fase tanggap darurat (termasuk faskes, alkes dan manusia);
c.mengkoordinasikan bantuan perbekalan kesehatan dan makanan yang diperlukan serta pengawasan atas pendistribusian dan kualitasnya;
d.mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan medik pada penanggulangan bencana agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
e.mengkoordinasikan Pusdalops penanggulangan bencana;
f.mengkoordinasikan pergerakan surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit, logistik dan peralatan kesehatan lapangan dalam rangka pencegahan KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit menular di tempat penampungan pengungsi dan lokasi sekitarnya;
g.mendistribusikan logistik kesehatan kepada masing-masing satgaskes sesuai dengan kebutuhan;
h.mengadakan koordinasi lintas sektor untuk angkutan, personel, peralatan, bahan bantuan dan lain-lain;
i.mengkoordinasikan bantuan swasta dan sektor lain;
j.berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Nasional untuk mengidentifikasi korban meninggal massal; dan
k.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan saat terjadi bencana alam.
(2)Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.melaporkan kejadian bencana pada kesempatan pertama kepada tingkat pusat sebagai koordinator bantuan kesehatan di tingkat pusat;
b.mengaktifkan Pusdalops penanggulangan bencana tingkat daerah;
c.melakukan/mengadakan koordinasi langsung dengan tingkat pusat tentang kebutuhan bekal kesehatan;
d.mengerahkan tim penanggulangan bencana daerah yang telah dipersiapkan;
e.melaksanakan pemecahan satgaskes yang ada menjadi subsatgaskes sesuai kebutuhan daerah bencana;
f.melaksanakan kegiatan administrasi terhadap bekal kesehatan yang diterima dan menyusun laporan penggunaannya;
g.membuat laporan anggaran bencana yang diterima dari pusat;
h.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satgaskes bantuan kesehatan.

Paragraf 3
Pasca Bencana

Pasal 8
(1)Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.membantu Departemen Kesehatan dalam melakukan evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular dan penyakit lainnya;
b.membantu instansi terkait dalam pendataan sumber daya kesehatan yang rusak; dan
c.evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam.
(2)Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.mendukung upaya pelayanan kesehatan akibat/dampak bencana terutama KLB, pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan, penanganan masalah psikososial penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
b.melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara lintas program dan lintas sektoral;
c.membuat surat perintah pengembalian personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam;
d.evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam.

Bagian Ketiga
Bencana Non Alam

Paragraf 1
Pra Bencana

(1)Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan kesehatan penanggulangan bencana antara satgaskes, rumah sakit rujukan mobilisasi sumberdaya kesehatan dengan sektor lain pada fase tanggap darurat;
b.mengkoordinasikan pergerakan surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit, logistik dan peralatan kesehatan lapangan dalam rangka pencegahan KLB (Kejadian Luar Biasa) penyakit menular di tempat penampungan pengungsi dan lokasi sekitarnya;
c.mengkoordinasikan bantuan obat, bahan habis pakai dan perbekalan kesehatan yang diperlukan serta pengawasan atas kualitas obat dan makanan bantuan untuk korban;
d.mengkoordinasikan tugas dan fungsi teknis medis pada bantuan kesehatan penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien;
e.mengkoordinasikan Poskodalops penanggulangan bencana non alam;
f.mengadakan koordinasi lintas sektor untuk angkutan personel, peralatan, bahan bantuan dan lain-lain;
g.mengkoordinasikan bantuan kesehatan asing, swasta dan lembaga sosial;
h.berkoordinasi dengan tingkat daerah dalam mempersiapkan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam; dan
i.berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Nasional untuk mengidentifikasi korban massal.
(2)Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.menginformasikan kejadian bencana pada kesempatan pertama kepada koordinator bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana tingkat pusat;
b.menerjunkan tim reaksi cepat yang telah dipersiapkan ke lokasi bencana;
c.mengaktifkan Poskodalops bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana tingkat daerah;
d.melakukan tindakan penilaian cepat dengan memastikan adanya suatu kedaruratan, menetapkan sumber bencana, area karantina dan dekontaminasi;
e.mengakitifkan sistem tanggap darurat yang ada dengan melakukan penyelamatan korban dengan memberikan penanganan teknis medis, melakukan dekontaminasi, dan memberikan teknis medis khusus;
f.menggelar sistem komunikasi dan informasi;
g.bekerja sama dengan tim nubika dan pemadam kebakaran bila bencana beraspek nubika dan radiasi; dan
h.menyiapkan rumah sakit setempat sebagai rujukan dari lokasi bencana atau dari tempat penampungan pengungsi.

Paragraf 3
Pasca Bencana

Pasal 11
(1)Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.membantu Depkes dalam melakukan evaluasi dampak bencana guna menanggulangi kemungkinan timbulnya KLB penyakit menular dan penyakit lainnya; dan
b.evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana non alam.
(2)Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.mendukung upaya pelayanan kesehatan akibat dampak bencana; dan
b.evaluasi pelaksanaan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana alam.

Bagian Keempat
Bencana Sosial

Paragraf 1
Pra Bencana

(1)Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan kesehatan penanggulangan bencana antara Satgaskes, Rumkit rujukan, mobilisasi sumberdaya kesehatan dengan sektor lain pada fase tanggap darurat b.mengkoordinasikan bantuan obat, bahan habis pakai dan perbekalan kesehatan yang diperlukan serta pengawasan atas kualitas obat dan makanan bantuan untuk korban;
c.mengkoordinasikan tugas dan fungsi teknis medis pada bantuan kesehatan penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien;
d.mengkoordinasikan Pusdalops penanggulangan bencana sosial;
e.mengadakan koordinasi lintas sektoral untuk angkutan personel, peralatan, bahan bantuan dan lain-lain; dan
f.berkoordinasi dengan tingkat daerah dalam mempersiapkan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana sosial.
(2)Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.menginformasikan kejadian bencana pada kesempatan pertama kepada koordinator bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana tingkat pusat;
b.mengaktifkan Pusdalops bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana sosial tingkat daerah;
c.melakukan tindakan penilaian cepat dengan memastikan adanya suatu keadaan darurat, menetapkan sumber, lokasi, jenis, besarnya dan distribusi bencana, mengidentifikasi sumber/asal bencana, menetapkan penduduk yang berisiko dan dampak kesehatannya;
d.mengaktifkan sistem tanggap darurat yang ada dengan melakukan penyelamatan korban dengan memberikan penanganan teknis medis, melakukan dekontaminasi, memberikan teknis medis khusus;
e.menerjunkan tim reaksi cepat yang telah dipersiapkan dengan perlengkapan personel;
f.menggelar sistem komunikasi dan informasi antara satgaskes, kesehatan lapangan, rumah sakit rujukan;
g.dalam pelaksanaan berpegang teguh pada keselamatan diri, keselamatan orang lain;
h.berkoordinasi dengan Rumah Sakit TNI sebagai rujukan dan evakuasi korban untuk mempersiapkan menerima rujukan dari lokasi bencana atau dari tempat penampungan pengungsi; dan
i.berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan lokasi penempatan tim kesehatan tingkat pusat.

Paragraf 3
Pasca Bencana

Pasal 14
(1)Tingkat pusat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.evaluasi dampak bencana sosial guna menanggulangi kemungkinan timbulnya korban berikutnya;
b.upaya pemulihan kesehatan korban bencana;
c.melaksanakan upaya pendataan kembali sarana dan prasarana kesehatan yang rusak untuk diteruskan kepada instansi terkait; dan
d.evaluasi hasil kerja tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanggulangan bencana.
(2)Tingkat daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.mendukung upaya pelayanan kesehatan dasar perbaikan gizi di tempat penampungan maupun lokasi sekitarnya, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
b.melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang;
c.melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral;
d.mengembalikan personel yang terlibat dalam satuan tugas kesatuan awal; dan
e.evaluasi hasil kerja tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu penanggulangan bencana.

BAB IV
PERAN MILITER ASING DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

(1)Dalam rangka kegiatan bantuan kesehatan penanggulangan bencana, didukung dari anggaran Dephan.
(2)Logistik yang mendukung kegiatan bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana meliputi bekal kesehatan awal, bekal kesehatan ulang, kebutuhan sehari-hari personel dan korban yang mendapatkan perawatan Satgaskes, transportasi, bahan bakar.
(3)Senjata dan amunisi yang dipergunakan dalam rangka pengamanan personel berasal dari satuan awal personel yang terlibat.
(4)Untuk mengantisipasi kejadian bencana yang sulit diprediksi, diadakan logistik kesehatan cadangan ("Buffer Stock") yang disimpan di Puskes TNI.
(5)Penggunaan "Buffer Stock" oleh TNI pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(6)Sistem pelaporan menggunakan jalur komando dan jalur teknis secara berjenjang.
(7)Dana cadangan disiapkan oleh Sekjen Dephan untuk mengantisipasi kejadian bencana.

BAB VI
TATARAN KEWENANGAN

Pasal 17
(1)Menhan mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan bantuan kesehatan.
(2)Panglima TNI mempunyai kewenangan penggunaan kekuatan satuan TNI dalam rangka penanggulangan bencana.
(3)Kas Angkatan mempunyai wewenang dalam rangka pembinaan satuan dalam rangka penanggulangan bencana.
(4)Dirkes Ditjen Kuathan mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi.
(5)Kapuskes TNI mempunyai kewenangan dalam pembentukan dan penggunaan kekuatan kesehatan TNI.
(6)Dir/Kadis Angkatan mempunyai kewenangan dalam pembinaan satuan kesehatan.

BAB VII
PENGORGANISASIAN

Pasal 18
(1)Dibentuknya Organisasi bantuan kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Dephan dan TNI dalam rangka menghimpun semua kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI agar pelaksanaannya berjalan secara serasi, terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.
(2)Organisasi yang dibentuk merupakan organisasi satuan tugas yang dibentuk berdasarkan surat perintah dari pimpinan di bawah koordinasi Puskes TNI.

(1)Susunan personel tingkat pusat terdiri atas:
a.Ketua Kapuskes TNI;
b.Wakil Ketua Dirkes Ditjen Kuathan Dephan; dan
c.Anggota terdiri dari Dirkesad, Kadiskesal, Kadiskesau, dan Kapusrehab.
(2)Susunan Personel tingkat daerah terdiri atas:
a.Ketua Kakesdam atau Dandenkesyah untuk wilayah tingkat Korem.
b.Wakil Ketua Kepala Kesehatan dari angkatan lain; dan
c.Anggota terdiri dari Kepala Kesehatan atau Komandan Kesehatan TNI di wilayah di mana terjadi kejadian bencana.

Pasal 21
(1)Kedudukan:
a.organisasi penanganan bencana di lingkungan Dephan dan TNI merupakan organisasi ekstra struktural;
b.secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Panglima TNI; dan
c.secara teknis Medis bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.
(2)Tugas mengkoordinasikan semua unsur kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI, dalam penggunaan sumber daya, unsur kesehatan asing serta menerima dan menyalurkan bantuan dari negara asing melalui Dephan danTNI.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Satuan kesehatan TNI dapat melaksanakan bantuan kesehatan ke luar negeri dalam rangka penanggulangan bencana, yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan ini, akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat di lingkungan Dephan, TNI dan Angkatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2009
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]