BAB I
KETENTUAN UMUM

Izin Belajar diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagai berikut:
a.Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan kewenangannya untuk pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma IV atau Sarjana (S1);
b.Pimpinan Unit Utama untuk pendidikan Pasca Sarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3).

Bagian Ketiga
Prosedur Permohonan Izin Belajar

Pasal 4
(1)Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan surat permohonan Izin Belajar kepada Pimpinan Unit Eselon II tempatnya bekerja sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A Peraturan Menteri ini.
(2)Terhadap permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian mengenai kesesuaian program pendidikan yang diusulkan dengan tugas dan fungsi kerja Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Izin Belajar tersebut oleh:
a.Pimpinan Unit Eselon III, untuk pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma IV atau Sarjana (S1);
b.Pimpinan Unit Eselon II, untuk pendidikan Pasca Sarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3).
(3)Apabila program pendidikan yang diajukan dianggap telah sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, Pimpinan Unit Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengusulkan pemberian Izin Belajar untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I B Peraturan Menteri ini.
(4)Apabila program pendidikan yang diajukan dianggap telah sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, Pimpinan Unit Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengusulkan pemberian Izin belajar untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Pimpinan Unit Utama sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I C Peraturan Menteri ini.

(1)Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan untuk 1 (satu) tingkat di atas pendidikan terakhir yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Izin Belajar.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan selesai mengikuti program pendidikan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat apabila tidak tersedia formasi.

Bagian Keempat
Laporan Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 7
(1)Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Izin Belajar wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikannya setiap tahun dan laporan penyelesaian pendidikannya, masing-masing kepada:
a.Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi secara hierarki bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma IV atau Sarjana (S1).
b.Pimpinan Unit Utama secara hierarki dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3).
(2)Laporan tahunan mengenai perkembangan pendidikan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I F Peraturan Menteri ini.
(3)Laporan mengenai penyelesaian pendidikan disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I G Peraturan Menteri ini.

BAB III
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
(1)Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada bulan Agustus setiap tahun berjalan.
(2)Usulan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Unit Utama kepada Sekretaris Jenderal.
(3)Penyampaian usulan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat pada bulan April setiap tahun berjalan.

Bagian Kedua
Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah

(1)Untuk melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibentuk Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
(2)Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri atas:
a.Tim Seleksi Administrasi yang terdiri atas pejabat struktural/fungsional di Biro Kepegawaian dan Organisasi;
b.Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
(3)Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri atas para pejabat struktural/fungsional di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ketentuan:
a.serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon III atau Pejabat Fungsional jenjang Madya untuk menilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma IV atau Sarjana (S1);
b.serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon III atau Pejabat Fungsional jenjang Madya dan bergelar Magister/Master/Doktor untuk menilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pasca Sarjana Program Master/Magister (S2);
c.serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon II atau Pejabat Fungsional jenjang Madya dan bergelar Doktor untuk menilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pasca Sarjana Program Doktor (S3).
(4)Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus ganjil dan berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
a.seorang Ketua merangkap anggota;
b.seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c.sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 11
(1)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri atas:
a.ujian tertulis, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III;
b.penyusunan karya tulis untuk dipresentasikan bagi yang memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) sampai dengan Ijazah Doktor (D3).
(2)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh Tim Seleksi Administrasi.
(3)Pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Mei tahun berjalan, yang meliputi:
a.Izin Belajar;
b.keabsahan Ijazah terhadap Sekolah/Perguruan Tinggi yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d.surat usulan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dari Pimpinan Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
e.surat keterangan tidak dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Kepala Bagian yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A Peraturan Menteri ini, dan
f.surat keterangan tentang kesesuaian pendidikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dikeluarkan dari unit pengusul berupa uraian tugas lama dan baru sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan Menteri ini.
(4)Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan telah memenuhi kelengkapan administrasi diberitahukan secara tertulis untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melalui Sekretaris Unit Utama yang bersangkutan.
(5)Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kesempatan untuk melengkapi sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Tim Seleksi Administrasi.

(1)Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Diploma IV atau Ijazah Sarjana (S1) sampai dengan Ijazah Doktor (S3) dan telah memenuhi kelengkapan administrasi serta menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mempersiapkan karya tulis untuk dipresentasikan di depan Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
(2)Karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun sesuai kriteria sebagai berikut:
a.judul meliputi jurusan/kualifikasi pendidikan dan hubungannya dengan jabatan/bidang tugas pada unit kerja yang bersangkutan dan/atau unit kerja yang membutuhkan;
b.karya tulis yang diajukan merupakan hasil pemikiran baru, dan bukan merupakan saduran dan/atau belum pernah diajukan untuk keperluan lain;
c.karya tulis berisi paling sedikit 30 (tiga puluh) lembar, tidak termasuk judul, kata pengantar dan daftar isi;
d.karya tulis diketik di atas kertas ukuran A4, dengan ketikan 2 (dua) spasi dengan huruf Arial ukuran 12, dibuat rangkap 3 (tiga) dan diberi sampul warna biru muda;
e.sistematika dan isi karya tulis disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 14
Penilaian ujian tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan pembobotan untuk pengetahuan umum dan pengetahuan teknis sebagai berikut:
a.pengetahuan umum: 40% (empat puluh persen); dan
b.pengetahuan teknis: 60% (enam puluh persen), Total jumlah nilai: 100% (seratus persen).

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dinyatakan lulus apabila mencapai Nilai Batas Lulus yang ditetapkan.
(2)Nilai Batas Lulus untuk nilai Ujian tertulis bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III adalah 65 (enam puluh lima) NT, dengan ketentuan:
a.NPR untuk materi ujian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh);
b.NPR untuk materi ujian pengetahuan umum lainnya serendah-rendahnya 40 (empat puluh);
c.NPR untuk materi ujian pengetahuan teknis serendah-rendahnya 65 (enam puluh lima).
(3)Nilai batas lulus untuk nilai karya tulis bagi Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Diploma IV atau Ijazah Sarjana (S1) sampai dengan Doktor (S3) adalah 70 (tujuh puluh) NT.

Pasal 17
(1)Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dituangkan dalam berita acara penilaian dan oleh Ketua Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah disampaikan kepada Sekretaris Unit Utama melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
(2)Terhadap hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tidak dapat diajukan keberatan.
(3)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan belum mencapai Nilai Batas Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan kesempatan mengulang ujian sebanyak 1 (satu) kali.
(4)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kesempatan mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tidak lulus maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada tahun berikutnya.
(5)Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah membuat berita acara dan melaporkan pelaksanaan serta hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB IV
PENGAKUAN IJAZAH/PENCANTUMAN GELAR

Pasal 18
(1)Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan dan telah mencapai pangkat puncak, untuk mendapat pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian tidak perlu mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
(2)Ketentuan pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a.program pendidikan diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
c.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Permohonan usul pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Unit Utama yang bersangkutan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 582 K/70/MEM/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
b.Ketentuan Pasal 39, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1161 K/70/MEM/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]