BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Menteri menetapkan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Direktur Jenderal menyiapkan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan.
(3)Gubernur, bupati/walikota atau Badan Usaha dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah tertentu untuk dilakukan Penugasan Survei Pendahuluan.
(4)Dalam hal gubernur, bupati/walikota atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bermaksud mengusulkan suatu wilayah tertentu untuk dilakukan Penugasan Survei Pendahuluan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(5)Direktur Jenderal mengusulkan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk ditetapkan menjadi Wilayah Survei Pendahuluan oleh Menteri setelah melakukan koordinasi dengan Badan Geologi.

Pasal 4
(1)Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri dapat menugaskan Badan Usaha untuk melakukan Survei Pendahuluan.
(2)Badan Usaha yang dapat melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta.

(1)Badan Usaha yang berminat melakukan Survei Pendahuluan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan.
(2)Badan Usaha yang telah mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja wajib mengajukan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Geologi, gubernur dan bupati/walikota.
(3)Badan Usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan, persyaratan administratif, teknis, dan keuangan.
(4)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.identitas pemohon/akte pendirian perusahaan;
b.profil perusahaan; dan
c.Nomor Pokok Wajib Pajak.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.rencana teknis kegiatan selama Survei Pendahuluan;
b.kemampuan teknis operasional dengan menunjukkan pengalaman di bidang Panas Bumi; dan/atau
c.mempunyai tenaga ahli di bidang Panas Bumi.
(6)Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.rencana kerja dan anggaran biaya;
b.bukti kepemilikan dana yang akan digunakan untuk Survei Pendahuluan selama jangka waktu Penugasan Survei Pendahuluan dalam bentuk garansi bank (bank guarantee), deposito atau dana hutang siap pakai (standby loan).
(7)Setiap Badan Usaha hanya dapat melakukan Penugasan Survei Pendahuluan di 1 (satu) Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan.

Pasal 7
(1)Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar dalam pemrosesan penerbitan Penugasan Survei Pendahuluan.
(2)Pemrosesan permohonan Penugasan Survei Pendahuluan menerapkan sistem permohonan pertama yang telah mendapatkan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan keuangan mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan (first come first served).

BAB IV
PETA WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN

Pasal 8
(1)Pelaksanaan permohonan Pencetakan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan di unit kerja pengelola SIWK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Badan Usaha harus mengisi formulir isian untuk Pencetakan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan mengikuti tata cara pencetakan peta yang berlaku di unit kerja pengelola SIWK.
(3)Biaya pelayanan pencetakan Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan, Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak mengajukan permohonan kepada Menteri atau mengajukan permohonan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), wilayah tersebut dinyatakan sebagai Wilayah Terbuka dan ditawarkan kepada Badan Usaha pemohon berikutnya yang memenuhi persyaratan.
(2)Direktur Jenderal memberikan penilaian atas permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
(3)Sebelum Direktur Jenderal melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib melakukan presentasi Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sesuai persyaratan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6).
(4)Apabila hasil penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha termasuk peta wilayah penugasan survei pendahuluan.
(5)Apabila hasil penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan penolakan Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha.
(6)Direktur Jenderal wajib menyelesaikan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Badan Usaha mengajukan permohonan penugasan Survei Pendahuluan.

Pasal 11
Bagan Alir Permohonan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PELAKSANAAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN

(1)Badan Usaha yang telah mendapat Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melaksanakan kegiatan survei sesuai Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Dalam hal Badan Usaha penerima Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengubah Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Penugasan Survei Pendahuluan wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
(3)Dalam hal Badan Usaha penerima Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengubah Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
(4)Direktur Jenderal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Badan Geologi.

Pasal 14
(1)Badan Usaha yang melakukan Penugasan Survei Pendahuluan wajib:
a.menyimpan dan mengamankan data hasil Penugasan Survei Pendahuluan sampai dengan berakhirnya penugasan; dan
b.merahasiakan data yang diperoleh dan menyerahkan seluruh data kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal setelah berakhirnya penugasan.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dievaluasi oleh Direktorat Jenderal.

Direktur Jenderal menyerahkan hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam bentuk data fisik dan digital kepada Badan Geologi dan Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 17
(1)Dalam hal ada 2 (dua) atau lebih Penugasan Survei Pendahuluan oleh Badan Usaha yang berbeda dan ternyata merupakan 1 (satu) sistem panas bumi, kedua Badan Usaha tersebut agar menyelesaikan secara mufakat sesuai dengan etika bisnis dan difasilitasi oleh Direktur Jenderal.
(2)Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan keputusan untuk penyelesaian masalah tersebut dan keputusan tersebut bersifat final.

Pasal 18
Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Sebelum Menteri melakukan pencabutan Penugasan Survei Pendahuluan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis terlebih dahulu kepada Badan Usaha yang melanggar ketentuan atau tidak menaati petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a atau huruf b.

Pasal 21
Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dicabutnya Penugasan Survei Pendahuluan, menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.terhadap Penugasan Survei Pendahuluan yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Penugasan Survei Pendahuluan dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
b.terhadap permohonan Penugasan Survei Pendahuluan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dan telah memenuhi persyaratan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi.
(2)Setiap Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengusahakan lebih dari 1 (satu) Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan wajib membentuk Badan Usaha baru untuk mengikuti lelang Wilayah Kerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2005
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ANDI MATALATTA

Lampiran I-III

[tulis] » komentar « [baca]