Berita Negara Tahun 2011

home	database peraturan home • support • e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan

Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home •

BERITA NEGARA
TAHUN 2011

KEUANGAN

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021

Instansi Thn 2011: [Semua] • [Pilih]

Instansi Tahun 2011
Hukum Dan HAM Agama Kepolisian Pertahanan Perindustrian Kehutanan LAN Perumahan BKPM Keuangan ESDM BSSN Pertanian	Naker PP-PA LPSK Perdagangan PPATK LHK Dalam Negeri ORI BNN Dikbud Ristekdikti SKB Sosial	BMKG KPU BPOM BATAN Kominfo Kesehatan Bawaslu PUPR KUKM BSN KP BNPP Luar Negeri	Perhubungan LKPP PPN-Bappenas Komnas HAM Setneg LPS Bapeten

nomor / judul : dicabut, diganti, dibatalkan, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.
nomor : perubahan oleh MA
info: daftar ini hanya memuat peraturan yang diterbitkan dalam LN atau BN. File data lainnya, jika ada, hanya ditampilkan melalui pencarian.
nb. file data yg belum ada akan diisi secara bertahap.

cData: 241

Hlm:	01 02 03 04 05 06 07

#	Instansi	Judul	BN	Diundangkan	#
01.	Keuangan No: 01/PMK.010/2011	Perubahan Permenkeu No 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor	1	04-01-2011
02.	Keuangan No: 02/PMK.05/2011	Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	2	04-01-2011
03.	Keuangan No: 03/PMK.06/2011	Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi	3	05-01-2011
04.	Keuangan No: 04/PMK.07/2011	Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	9	10-01-2011
05.	Keuangan No: 05/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi TA 2008 Yang Dialokasikan Dalam APBN TA 2011	10	10-01-2011
06.	Keuangan No: 06/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2007, TA 2008, Dan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN Thn Anggaran 2011	11	10-01-2011
07.	Keuangan No: 07/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2007, TA 2008, Dan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN Tahun Anggaran 2011	12	10-01-2011
08.	Keuangan No: 08/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 2006, TA 2007, Dan TA 2008 Yang Dialokasikan Dalam APBN Tahun Anggaran 2011	13	10-01-2011	-
09.	Keuangan No: 09/PMK.07/2011	Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2009 Yang Dialokasikan Dalam APBN TA 2011	14	10-01-2011	-
10.	Keuangan No: 10/PMK.05/2011	Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri TA 2010 Sebagai Anggaran Belanja TA 2011	15	10-01-2011
11.	Keuangan No: 11/PMK.010/2011	Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah	17	12-01-2011
12.	Keuangan No: 12/PMK.03/2011	Perubahan Permenkeu No. 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga	25	19-01-2011
13.	Keuangan No: 13/PMK.011/2011	Perubahan Kelima Permenkeu No. 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor	32	24-01-2011
14.	Keuangan No: 14/PMK.03/2011	Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap	33	24-01-2011
15.	Keuangan No: 15/PMK.011/2011	Perubahan Ketiga Kepmenkeu No. 580/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya	34	24-01-2011
16.	Keuangan No: 16/PMK.03/2011	Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	35	24-01-2011
17.	Keuangan No: 17/PMK.03/2011	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	36	24-01-2011
18.	Keuangan No: 18/PMK.03/2011	Perubahan Permenkeu No. 76/PMK-03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri	37	24-01-2011
19.	Keuangan No: 19/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2011	57	04-02-2011
20.	Keuangan No: 20/PMK.05/2011	Perubahan Permenkeu No. 153/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dan Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah	58	04-02-2011
21.	Keuangan No: 21/PMK.010/2011	Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan	61	07-02-2011
22.	Keuangan No: 22/PMK.011/2011	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk TA 2011	62	07-02-2011	-
23.	Keuangan No: 23/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea Dan Malaysia	63	07-02-2011
24.	Keuangan No: 24/PMK.04/2011	Tata cara Penagihan Di Bidang Cukai	64	07-02-2011
25.	Keuangan No: 25/PMK.07/2011	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah TA 2011	70	11-02-2011
26.	Keuangan No: 26/PMK.011/2011	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011	72	14-02-2011
27.	Keuangan No: 27/PMK.011/2011	Perubahan Kelima Atas Kepmenkeu No. 144/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Umum, Amal, Sosial, Dan Kebudayaan	94	24-02-2011
28.	Keuangan No: 28/PMK.011/2011	Perubahan Permenkeu No. 163/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum	95	24-02-2011
29.	Keuangan No: 29/PMK.011/2011	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Dalam Negeri Untuk TA 2011	108	28-02-2011	-
30.	Keuangan No: 30/PMK.03/2011	Perubahan Permenkeu No. 70/PMK.03/2010 Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	109	28-02-2011	-
31.	Keuangan No: 31/PMK.03/2011	Perubahan Kedua Permenkeu No. 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	110	28-02-2011
32.	Keuangan No: 32/PMK.011/2011	Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea	111	28-02-2011	-
33.	Keuangan No: 33/PMK.07/2011	Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011	112	28-02-2011
34.	Keuangan No: 34/PMK.08/2011	Perubahan Ketiga Permenkeu No. 217/PMK.08/2008 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional	113	28-02-2011	-
35.	Keuangan No: 35/PMK.02/2011	Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggung Jawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT ASKES (Persero)	114	28-02-2011	-
36.	Keuangan No: 36/PMK.02/2011	Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu	115	28-02-2011
37.	Keuangan No: 37/PMK.02/2011	Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung	116	28-02-2011
38.	Keuangan No: 38/PMK.02/2011	Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 Pada TA 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada TA 2011 Yang Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010	121	02-03-2011	-
39.	Keuangan No: 39/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi TA 2011	122	02-03-2011	-
40.	Keuangan No: 40/PMK.07/2011	Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2011	123	02-03-2011	-

Hlm:	01 02 03 04 05 06 07

[tulis] » komentar « [baca]