http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home

BACA KOMENTAR


121. tgl: *02-11-2016, 2:04 am
dari: yuli
di: jati padang
isi: terima kasih atas informasinya, bahkan di web kemenpan rb skalipun sy sulit
menemukan kepmen ini, skali lagi terima kasih

122. tgl: *07-12-2016, 7:01 am
dari: Victor Joseph
di: DISHUT Kab. Mamberamo Raya
isi: Mengapa pemerintah pusat menggunakan TAHURA sebagai acuan dalam peleburan
dinas kehutanan seperti yang terjadi di republik ini sedangkan dari data TAHURA
berjumlah 22 dan semuanya berada di wilayah Indonesia Bagian Barat dan Tengah
serta tidak adanya nilai-nilai keberhasilan yang dapat dijadikan tolok ukur
dalam pengembangan Kehutanan, TAHURA bukan jalan keluar yang harus diikuti
mengingat dalam pelaksanaan dilapangan BKSDA,BPDAS,BPPHP tidak sanggup
menjalankan fungsinya sampai ke daerah-daerah di Papua dan Papua Barat yang ada
hanya berorientasi pada hasil eksploitasi dan mengkaver semua dana NGO untuk
pengembangan porgram di Ibukota Provinsi sedangkan kami di daerah-daerah terus
menghadapi pembalakan liar pada hutan konservasi,eskploitasi besar-besaran
terhadap flora dan fauna serta HHBK yang tak dapat di awasi oleh para Badan
perpanjangan Kementrian yang kantornya di jayapura yang tidak punya hutan aneh
tapi nyata. sampai kapan hasil kami ditata dengan manajemen yang baik???? 0tsus
Ibarat seekor buaya pemerintah pusat enggan melepas.Asumsi OTSUS lepas kepala
Tapi TAHAN EKORNYA.kenapa Dinas-dinas yang tidak diberdayakan ??? mengapa selalu
beralasan kurang tenaga untuk ditempatkan di daerah-daerah penghasil SDA???
Tolong dijawab

123. tgl: *15-12-2016, 3:43 am
dari: Mastriza
di:
isi: Pak, UU Paten No. 14 Tahun 2001 sudah diganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
red: trims. akan segera diupload.

124. tgl: *16-01-2017, 4:06 am
dari: mr. mumu
di: depok
isi: baik sekali

125. tgl: *14-02-2017, 8:18 am
dari: admin
di:
isi: Tgl 15 Feb 2017 - Pilkada DKI.
A: "Kamu pilih paslon yang mana?"
B: "Saya pilih paslon yang terbaik"
A: "Terus, menurut kamu paslon mana yang terbaik?"
B: "Paslon terbaik adalah paslon yang saya pilih!".
A: (bingung...)

126. tgl: *08-04-2017, 11:54 am
dari: Julius Barus
di: Jakarta Selatan
isi: Mengapa di dalam TABEL BN tidak ada produk Mahkamah Agung RI, misalnya
Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Terima kasih.
red: Ada, tapi hanya Perma saja.

127. tgl: *10-04-2017, 1:25 am
dari: Muhamad Slamet N
di: mslametnugroho@gmail.com
isi: Min tanya, kalau mau analisis fisika tanah pF bisa pakai ring sampel dari
paralon ukuran 2,5 inchi dengan tinggi 5cm? Soalnya mau analisis pF tanah
sekitar 30 sampel. Mohon infonya segera. Kontak saya 085875180619
red: maaf, kurang begitu paham

128. tgl: *28-04-2017, 8:02 pm
dari: andi
di:
isi: cukup baik dan informatif. thanks.

129. tgl: *09-05-2017, 9:52 pm
dari: adina
di: undana kupng
isi: bagus sekali

130. tgl: *07-06-2017, 5:22 am
dari: Erni
di: pekalongan erniern7@gmail.com
isi: Pak apakah peraturan no9 tahun 2012 tentang SIM masih berlaku sampai
sekarang?terimakasih infonya..
red: masih berlaku.


[tulis] » komentar « [baca]
NB: Komentar yang tidak
relevan tidak ditampilkan.