http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home

BACA KOMENTAR


101. tgl: *19-03-2014, 7:52 am
dari: Adhyt
di: Distrik Assue Kab.Mappi Prov.Papua
isi: Apa yang ditandatangani oleh para saksi caleg/partai di TPS setelah pencoblosan N perhitungan surat suara??? Terima kasih....

102. tgl: *27-03-2014, 9:00 pm
dari: singo
di: mesuji lampung
isi: akun yg ada cukup lengkap ,memudahkan untuk mengakses.trims

103. tgl: *15-04-2014, 1:41 am
dari: ryeska
di: Bogor
isi: Mohon agar file Keputusan Menteri PAN Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya (http://ngada.org/menpan41-2000.htm) dicek kembali dan di-GANTI dengan yang sesuai ASLI nya
(http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/kepmenpan-rb%3Fdownload%3D3167:kepmenpan2000-no-041%26start%3D10&sa=U&ei=isRMU_iIN8OXrgfY1oDgAg&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNGQRSVvOqPcFhbaxq_dLRXBhBpNZw) karena ada perbedaan yang vital.
Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. Semoga ngada.org dapat terus menyediakan referensi yang baik.
red: trims atas infonya. akan dicek lagi.

104. tgl: *16-04-2014, 2:08 pm
dari: julius barus
di: jakarta selatan
isi: Perpres 18/2014 ttg PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL. Sebelum Pasal 6 seharusnya ada: Bagian Kedua Penyediaan Layanan
red: trims atas info. sdh diperbaiki.

105. tgl: *17-04-2014, 9:30 am
dari: ABDULLAH
di: MUNDU
isi: YG SAYA TAYAKAN ADALH BATAS AMABANG 3,5 % UNTUK PARTAI BISA LOLOS DLM PEMBAGIAN KURSI DIBERLAKUKAN TIDAK DI DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA,
KLU TIDK DIBERLAKUKAN, BERARTI PARTAI YG TIDAK LOLOS APAKAH TETAP DIHITUNG DLM PEMBAGIAN KURSI DI DPRD KAB/KOTA

106. tgl: *04-05-2014, 3:26 pm
dari: mastriza
di: Jakarta
isi: Sudah beberapa hari saya tidak bisa mengakses konten peraturan perundang-undangannya. Ada apa dengan website ini? Padahal website ini sangat berguna untuk belajar tentang hukum...
red: mungkin ada gangguan koneksi internet ??

107. tgl: *05-05-2014, 6:28 pm
dari: mastriza
di: Jakarta
isi: Saya kira bukan karena ada gangguan koneksi internet. Saya sudah minta tolong ke teman-teman saya untuk buka link -> http://ngada.org/ps54-2010.htm dan kata mereka memang tidak ada respon ketika link dibuka. Tadinya saya kira cuma saya yang mengalami ini, tapi ternyata dibuka dari tempat lain masih tidak respon juga.
Ketika membuka halaman muka http://ngada.org memang tidak ada masalah, namun masalahnya muncul ketika saya masuk ke halaman konten peraturan perundang2an, seperti http://ngada.org/ps54-2010.htm.
Sekiran laporan dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan membalas kontribusi anda untuk perkembangan hukum di Indonesia. Salam.
red: anda benar, sepertinya ada error. akan dicek lagi. trims atas infonya.

108. tgl: *13-05-2014, 9:05 am
dari: Ahad
di: Jakarta
isi: Terima kasih. SItus ini sangat bermanfaat bagi saya yg sedang membutuhkan info ttg lalu lintas devisa.
Semoga makin keren situsnya :)

109. tgl: *22-06-2014, 11:47 am
dari: wiwin
di: Tangerang
isi: Alahamdulillah sangat bermanfaat

110. tgl: *20-08-2014, 2:17 pm
dari: mastriza
di: jakarta
isi: UU 25/2007 sudah dijudicial review oleh MK pada Pasal 22, dengan menghilangkan frasa "di muka sekaligus" pada Pasal 22 ayat (1) & ayat (2), serta menghilangkan frasa "sekaligus di muka" pada Pasal 22 ayat (4).
Link putusan MK:
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Perkara%2021-22.puu-2007,%2025%20maret%202008%20_Putusan_.pdf
red: trims atas infonya.


[tulis] » komentar « [baca]
NB: Komentar yang tidak
relevan tidak ditampilkan.