http://ngada.org
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home

BACA KOMENTAR


151. tgl: *16-12-2018, 2:24 pm
dari: agus sukarna
di: kp putatnutug rt004/02 kec ciseeng kab bogor
isi: Benarkah paslon presiden dan wapres wajib mundur dr jabbatan ketika mjadi paslon .?
red: menurut PP 32/2018, hanya wajib menjalankan cuti.

152. tgl: *17-12-2018, 9:19 pm
dari: nasution
di: sutanmahmud68nasution@gmail.com
isi: UU tanah bumn tentang persoalan tanah garapan

153. tgl: *21-02-2019, 5:22 pm
dari: Muh rais sulaeman
di: Jeneponto,siswa tadika puri cab makassar,aaris6106@gmail.com
isi: Sebutkan perpasal peraturan penyelenggaraan uu no.1 tahun 2009 tentang penerbangan yang ada sensi pidana penjara atau denda??

154. tgl: *12-03-2019, 8:21 am
dari: Riski Septiawan
di: Surabaya
isi: Ngada.org menjadi referensi utama untuk melacak perundang-undangan beserta perubahannya bahkan terintegrasi dengan keputusan MK. Terima kasih banyak. Namun ada satu yang kurang integral, untuk pasal tertentu yang diubah oleh UU perubahan agar ditambahi stabilo atau dalam kurung seperti halnya ketika ditambahi/dibatalkan/dll oleh MK. Terima kasih, semoga terus bermanfaat

155. tgl: *05-05-2019, 10:20 pm
dari: suko
di: suko.harsono92@gmail.com
isi: saya hanya ingin mengucapkan terimakasih kepada admin, karena website ini sangat bermanfaat. Semoga bisa terus di update websitenya. teruslah berkarya dimanapun berada untuk bangsa dan negara. Salam Suko

156. tgl: *10-05-2019, 12:28 am
dari: Edon Pasaribu
di: Polres PakPak Bharat
isi: Penting utk dipedomani

157. tgl: *08-06-2019, 10:41 am
dari: agustinus
di: Asyeraditya2013@gmail.com
isi: Sangat membantu sekali ulasan yg di berikan tp sayangnya ndak bisa di donlot

158. tgl: *14-07-2019, 6:39 pm
dari: Muhamamd Ridho
di: Yogyakarta
isi: Terima kasih banyak mas, soalnya sekarang susah banget kadang buat download, nyari di web resmi juga gitu... Gratis lagi, karena semua orang berhak mengetahui segala undang-undang dan sudah dijamin konstitusi. Site ini bisa menjadi alternatif, semangat dan lanjutkan mas :)

159. tgl: *14-09-2019, 10:04 pm
dari: rimuf
di: rikimuhammad.f0414@gmail.com
isi: 1) Apa saja yang dimaksud dengan Lembaga negara dalam Putusan tersebut?
2) Apa saja perbedaan jenis Lembaga negara yang dimaksud dalam Putusan tersebut?
3) Menurut sodara apakah klarifikasi Lembaga negara dalam putusan MK tersebut tepat? Jelas alasannya.

160. tgl: *15-09-2019, 1:20 pm
dari: Amalludin
di: Kantor Desa Pengalihan Kec.Enok, Jl.Pendidikan. No.01 kab.inhil. riau
isi: Apakah perangkat desa yg telah genap usianya 60.THN, masih dpt melanjutkan
Tupoksinya sebagai Perangkat Desa, dengan catatan bahwa ianya masih mempunyai
kemampuan yg mumpuni dan sangat di butuhkan sekali oleh masyarakat Desa tsb.
Mohon penjelasan yg detail. Dum



[tulis] » komentar « [baca]
NB: Komentar yang tidak
relevan tidak ditampilkan.