BAB 1.
KETENTUAN UMUM.

(1)Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang ini berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
(2)Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal penyertaan Negara dalam PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pemilikan Negara atas PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 11.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 4
Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang akan dialihkan ke dalam bentuk PERJAN dan PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat-ayat (1) dan (3) Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara yang bersangkutan dapat dilanjutkan kegunaannya langsung dalam perusahaan penggantinya itu.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1969
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1).
Cukup jelas.
Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3).
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1).
Cukup jelas.
Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3).
Walaupun modal penyertaan Negara dalam PERSEROAN berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, namun mengingat bahwa pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal PERSERO merupakan penanaman kekayaan Negara, di mana masalah penanaman kekayaan Negara ini sangatlah erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan Negara, maka dianggap perlu untuk mensentralisasikan penata-usahaan pemilikan Negara atas perusahaan-perusahaan tersebut; hal mana akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.
Dalam Peraturan-peraturan Pemerintah dimaksud akan dimuat hal-hal lainnya yang perlu diatur yakni mengenai tata-cara, penyertaan modal saham Negara dalam PERSERO, dan kedudukan perburuhan.

Pasal 4
Menurut ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, maka secara formil dengan pengalihan bentuk ini, Perusahaan Negara yang bersangkutan harus dilikwidir dan hasil likwidasinya harus disetor ke Kas Negara. Dengan ketentuan peralihan ini dimungkinkan penggunaan kekayaan Perusahaan yang lama oleh Perusahaan yang baru/penggantinya akan tetapi yang diberi bentuk hukum yang lain.
Untuk Perusahaan yang akan dialihkan bentuknya, tetap harus dibuat/disusun neraca likwidasinya. Neraca likwidasi ini harus diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara, dan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]