info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kabupaten Kolaka Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Tirawuta;
b.Kecamatan Loea;
c.Kecamatan Ladongi;
d.Kecamatan Poli Polia;
e.Kecamatan Lambandia;
f.Kecamatan Lalolae;
g.Kecamatan Mowewe;
h.Kecamatan Uluiwoi; dan
i.Kecamatan Tinondo.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kolaka dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu Kota Kabupaten Kolaka Timur berkedudukan di Kecamatan Tirawuta.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka Timur mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Kolaka Timur.
(2)Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Kolaka Timur.
(5)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Kolaka Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Kolaka bersama Penjabat Bupati Kolaka Timur mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dan Bupati Kolaka.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Kolaka Timur.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Kolaka Timur.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Kolaka Timur.
(5)Gubernur Sulawesi Tenggara mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Kolaka Timur.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a.barang milik Kabupaten Kolaka yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur;
b.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kolaka Timur;
c.utang piutang Kabupaten Kolaka yang kegunaannya untuk Kabupaten Kolaka Timur menjadi tanggung jawab Kabupaten Kolaka Timur; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Kolaka Timur.
(8)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Kolaka, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

(1)Pemerintah Kabupaten Kolaka sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kolaka Timur pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2)Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kolaka Timur pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Kolaka Timur.
(4)Apabila Kabupaten Kolaka tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Kolaka untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
(5)Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
(6)Penjabat Bupati Kolaka Timur menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Kolaka.
(7)Penjabat Bupati Kolaka Timur menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 17
Penjabat Bupati Kolaka Timur berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Kolaka Timur dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum Bupati Kolaka Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Kolaka Timur menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kolaka sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Kolaka Timur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Kolaka Timur harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tirawuta adalah Kelurahan Rate Rate, Desa Simbune, Desa Tumbudadio, Desa Tawainalu, Desa Tirawuta, Desa Poni Poniki, Desa Tasahea, Desa Lalingato, Desa Orawa, Desa Lara, Desa Woiha, Desa Roko Roko, dan Desa Loka.
Huruf b
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Loea adalah Kelurahan Simbalai, Kelurahan Loea, Desa Lamoare, Desa Iwoikondo, Desa Peatoa, Desa Lalowura, Desa Mataiwoi, dan Desa Teposua.
Huruf c
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Ladongi adalah Kelurahan Atula, Kelurahan Ladongi, Kelurahan Welala, Kelurahan Raraa, Desa Putemata, Desa Gunung Jaya, Desa Wunggoloka, Desa Dangia, Desa Lembah Subur, Desa Wande, Desa Lalowusula, Desa Anggoloosi, dan Desa Pombetoha.
Huruf d
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Poli Polia adalah Desa Poli Polia, Desa Andowengga, Desa Wia Wia, Desa Pangi Pangi, Desa Tokai, Desa Toasu, Desa Polenga Jaya, dan Desa Polemaju Jaya.
Huruf e
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lambandia adalah Kelurahan Penanggo Jaya, Desa Wanuambuteo, Desa Aere, Desa Mokupa, Desa Aladadio, Desa Lowa, Desa Pananggoosi, Desa Atulano, Desa Toare, Desa Pekorea, Desa Lalorera, Desa Inotu, Desa Pomburea, Desa Awiu, Desa Lere Jaya, Desa Bou, Desa Lambandia, Desa Wonuambuteo, Desa Tinete, dan Desa Iwoimenggura.
Huruf f
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lalolae adalah Desa Wesalo, Desa Keiso, Desa Lalosingi, Desa Talado, dan Kelurahan Lalolae.
Huruf g
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mowewe adalah Desa Puosu, Desa Watupute, Desa Nelombu, Desa Ulumowewe, Desa Lapangisi, Kelurahan Horodopi, Kelurahan Inebenggi, dan Kelurahan Woitombo.
Huruf h
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Uluiwoi adalah Desa Perabua, Desa Likuwalanapo, Desa Tawanga, Desa Tondowatu, Desa Uete, Desa Pehanggo, Desa Undolo, Desa Ueesi, Desa Lalombai, Desa Wesinggote, Desa Ahilulu, Desa Alaaha, dan Kelurahan Sanggona.
Huruf i
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tinondo adalah Desa Tinondo, Desa Lamunde, Desa Tawarombadaka, Desa Ambapa, Desa Ameroro, Desa Solewatu, Desa Talata, dan Desa Weamo.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud "wilayah Kabupaten Kolaka setelah terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur" adalah mencakup wilayah Kecamatan Wundulako, Kecamatan Kolaka, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Watubangga, Kecamatan Wolo, Kecamatan Baula, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Toari, dan Kecamatan Polinggona.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.
Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Kolaka, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, Bupati Konawe, Bupati Kolaka Utara, Bupati Konawe Selatan, dan Bupati Bombana yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kolaka Timur khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penjabat Bupati Kolaka Timur diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Kolaka.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kolaka Timur untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kolaka yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kolaka Timur diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Kolaka Timur diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Kolaka Nomor 355 Tahun 2007 tanggal 29 November 2007 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 23/DPRD/2007 tanggal 21 Mei 2007, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 324 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 08/DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 357 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 357 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.
Ayat (5)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas