info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Talang Ubi;
b.Kecamatan Penukal Utara;
c.Kecamatan Penukal;
d.Kecamatan Abab; dan
e.Kecamatan Tanah Abang.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Muara Enim dikurangi dengan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu Kota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkedudukan di Kecamatan Talang Ubi.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
(2)Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sumatera Selatan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Selatan untuk melantik Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
(5)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur Sumatera Selatan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Muara Enim bersama Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
(5)Gubernur Sumatera Selatan mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a.barang milik Kabupaten Muara Enim yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berada dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
b.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Muara Enim yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
c.utang piutang Kabupaten Muara Enim yang kegunaannya untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi tanggung jawab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
(8)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Muara Enim, Gubernur Sumatera Selatan selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

(1)Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pertama kali sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
(4)Apabila Kabupaten Muara Enim tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Muara Enim untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
(5)Apabila Provinsi Sumatera Selatan tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sumatera Selatan untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
(6)Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Muara Enim.
(7)Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 17
Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Pemerintah bersama Gubernur Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum Bupati Penukal Abab Lematang Ilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Talang Ubi adalah Kelurahan Talang Ubi Utara, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kelurahan Handayani Mulya, Desa Talang Akar, Desa Semangus, Desa Sungai Baung, Desa Talang Bulang, Desa Panta Dewa, Desa Karta Dewa, Desa Benuang, Desa Sungai Ibul, Desa Sinar Dewa, Desa Benakat Minyak, Desa Sukamaju, Desa Suka Damai, Desa Beruge Darat, dan Desa Simpang Tais.
Huruf b
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Penukal Utara adalah Desa Lubuk Tampui, Desa Prabu Menang, Desa Tempirai, Desa Tempirai Selatan, Desa Karang Tanding, Desa Tanding Marga, Desa Tanjung Baru, Desa Sukarami, Desa Kota Baru, Desa Tambak, Desa Tempurai Utara, Desa Tempurai Timur, dan Desa Muara Ikan.
Huruf c
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Penukal adalah Desa Babat, Desa Air Itam, Desa Air Itam Timur, Desa Gunung Menang, Desa Gunung Raja, Desa Purun, Desa Mangkunegara, Desa Raja Jaya, Desa Spantan Jaya, Desa Sungai Langan, Desa Suka Raja, Desa Purun Timur, dan Desa Mangkunegara Timur.
Huruf d
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Abab adalah Desa Betung, Desa Betung Barat, Desa Prambatan, Desa Pengabuan, Desa Karang Agung, Desa Tanjung Kurung, Desa Betung Selatan, dan Desa Pengabuhan Timur.
Huruf e
Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tanah Abang adalah Desa Tanah Abang Utara, Desa Tanah Abang Selatan, Desa Muara Sungai, Desa Harapan Jaya, Desa Sukaraja, Desa Raja, Desa Bumi Ayu, Desa Curup, Desa Sedupi, Desa Pandan, Desa Modong, Desa Tanjung Dalam, Desa Lunas Jaya, Desa Tanah Abang Jaya, Desa Muara Dua, Desa Sukamanis, dan Desa Raja Barat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud "wilayah Kabupaten Muara Enim setelah terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir" adalah mencakup wilayah Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semenda Darat Laut, Kecamatan Semenda Darat Tengah, Kecamatan Semenda Darat Ulu, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Benakat, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Belida Darat.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.
Yang dimaksud dengan "persetujuan pihak-pihak terkait" adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Muara Enim, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, Bupati Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin, Walikota Prabumulih, dan Bupati Musi Rawas yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir diusulkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan pertimbangan Bupati Muara Enim.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Muara Enim yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 668/KPTS/III/2007 tanggal 30 Juni 2007 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 546/KPTS/I/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 441/KPTS/I/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009, serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 441/KPTS/I/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.
Ayat (5)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas