BAB I
KETENTUAN UMUM

Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Meureudu;
b.Kecamatan Ulim;
c.Kecamatan Jangka Buya;
d.Kecamatan Bandar Dua;
e.Kecamatan Meurah Dua;
f.Kecamatan Bandar Baru;
d.Kecamatan Panteraja; dan
e.Kecamatan Trienggadeng.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Pidie dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Pidie Jaya berkedudukan di Meureudu.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
(1)Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pidie Jaya mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan urusan yang berskala kabupaten meliputi:
a.perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
b.perencanaan dan pengendalaian bangunan;
c.penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.penyediaan sarana dan prasarana umum;
e.penanganan bidang kesehatan;
f.penyelenggaraan pendidikan;
g.penanggulangan masalah sosial;
h.pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
i.fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j.pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
k.pelayanan pertanahan;
l.pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m.pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
n.pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
(3)Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
a.penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
b.penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
c.penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; dan
d.Peran ulama dalam menetapkan kebijakan kota Subulussalam.
(4)Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahtreraan masyarakat seuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

(1)Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie.
(4)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau nama lain yang berlaku di Kabupaten Pidie Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
(5)Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Pidie Jaya.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 11
(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya.
(2)Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk melantik Penjabat Bupati Pidie Jaya.
(4)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

(1)Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Pidie bersama Penjabat Bupati Pidie Jaya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pidie Jaya.
(5)Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Pidie Jaya.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
a.barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pidie yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pidie Jaya;
c.utang piutang, Kabupaten Pidie yang kegunaannya untuk Kabupaten Pidie Jaya menjadi tanggungjawab Kabupaten Pidie Jaya; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pidie Jaya.
(8)Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Pidie, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH DAN BANTUAN DANA

(1)Pemerintah Kabupaten Pidie wajib memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp5.000.000.000, - (Lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2)Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp5. 000.000.000, - (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3)Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Pidie Jaya.
(4)Apabila Kabupaten Pidie tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Pidie untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
(5)Apabila Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
(6)Penjabat Bupati Pidie Jaya menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Pidie.
(7)Penjabat Bupati Pidie Jaya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 17
Penjabat Bupati Pidie Jaya berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pidie Jaya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

(1)Sebelum Kabupaten Pidie Jaya menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pidie tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
(2)Semua Peraturan Daerah Kabupaten Pidie, Peraturan dan Keputusan Bupati Pidie yang selama ini berlaku di Kabupaten Pidie Jaya harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pidie Jaya disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA

YUSRIL IHZA MAHENDRA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pidie Jaya khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Meureudu sebagai ibu kota Kabupaten Pidie Jaya berada di Kecamatan Meureudu.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Nama lain adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penjabat Bupati Pidie Jaya diusulkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan pertimbangan Bupati Pidie.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya kepada APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan APBD Kabupaten Pidie dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Pidie dalam wilayah calon Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Demikian pula BUMD Kabupaten Pidie yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bolaan Pidie Jaya, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Pidie Jaya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Pidie No. 423 Tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan DPRD No. 6/DPRD/2006 tanggal 3 Oktober 2006.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Pidie yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]