info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
≡ http://ngada.org
home
 database peraturan
 support   •  e-mail

.
homeUU ke MKProlegnasLNBNTabel LNTabel BN

mengubah: Stb 1946 No. 143



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1958
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II
DALAM WILAYAH DAERAH-DAERAH TINGKAT I
BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGGARA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a.Bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia seiak tanggal 18 Januari 1957, perlu segera dilaksanakan pembentukan daerah-daerah atas dasar, Undang-undang tersebut;
b.Bahwa setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat "Panitia Negara untuk peninjauan pembagian wilayah Negara dalam daerah-daerah swatantra" termaksud dalam Keputusan Presiden No. 202 tahun 1956, serta memperhatikan suara-suara rakyat di daerah yang bersngkutan Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk --sesuai dengan pasal 73 ayat 4 Undang-undang tersebut sub a di atas-- melaksanakan pembentukan Daerah-daerah tingkat II dimaksud dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

Mengingat:a.Pasal-pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b.Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

I.Membubarkan:
1."Daerah Bali"
2."Daerah Lombok"
3."Daerah Sumbawa"
4."Daerah Flores"
5."Daerah Sumba"
6."Daerah Timor dan Kepulauannya."
termaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 6, 7. 8, 9, 10 dan 11 dari Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946 No. 143).

II Menetapkan Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1.Daerah tingkat II Buleleng terdiri dari 26 orang anggota;
2.Daerah tingkat II Jembrana terdiri dari 15 orang anggota;
3.Daerah tingkat II Badung terdiri dari 26 orang anggota;
4.Daerah tingkat II Tabanan terdiri dari 24 orang anggota;
5.Daerah tingkat II Gianyar terdiri dari 21 orang anggota;
6.Daerah tingkat II Gungkung terdiri dari 15 orang anggota;
7.Daerah tingkat II Bangli terdiri dari 15 orang anggota;
8.Daerah tingkat II Karangasem terdiri dari 23 orang anggota;
9.Daerah tingkat II Lombok Barat terdiri dari 34 orang anggota;
10.Daerah tingkat II Lombok Tengah terdiri dari 32 orang anggota;
11.Daerah tingkat II Lombok Timur terdiri dari 35 orang anggota;
12.Daerah tingkat II Bima terdiri dari 21 orang anggota;
13.Daerah tingkat II Dompu terdiri dari 15 orang anggota;
14.Daerah tingkat II Sumbawa terdiri dari 16 orang anggota;
15.Daerah tingkat II SUmba Barat terdiri dari 15 orang anggota;
16.Daerah tingkat II Sumba Timur terdiri dari 15 orang anggota;
17.Daerah tingkat II Sikka terdiri dari 18 orang anggota;
18.Daerah tingkat II Manggarai terdiri dari 21 orang anggota;
19.Daerah tingkat II Ngada terdiri dari 15 orang anggota;
20.Daerah tingkat II Ende terdiri dari 15 orang anggota;
21.Daerah tingkat II Flores Timur terdiri dari 20 orang anggota;
22.Daerah tingkat II Kupang terdiri dari 23 orang anggota;
23.Daerah tingkat II Timor Tengah Selatan terdiri dari 17 orang anggota;
24.Daerah tingkat II Timor Tengah Utara terdiri dari 15 orang;
25.Daerah tingkat II Belu terdiri dari 15 orang anggota;
26.Daerah tingkat II Alor terdiri dari 15 orang anggota;
(2)Apabila penetapan jumlah anggota termaksud dalam ayat 1 pasal ini kemudian ternyata tidak seimbang lagi dengan banyaknya penduduk dalam daerah yang bersangkutan, maka jumlah itu dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat ditambah/diubah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 yo. ayat b Undang-undang No. 1 tahun 1957 yo. Undang-undang No. 73 tahun 1957.
(3)Pemerintah Daerah dari daerah-daerah tersebut dalam pasal 1 ayat 1 masing-masing terdiri atas sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota, tidak terhitung Kepala Daerahnya.

BAB II
TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA
DAN KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 4
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1957 urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah meliputi semua urusan yang kini dimiliki oleh bekas "Daerah" yang bersangkutan sebelum berlakunya Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang sewajarnya terletak dalam bidang urusan rumah-tangga daerah tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat.
(2)Apabila daerah yang dibentuk menurut pasal 1 adalah suatu Daerah Swapraja, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam ayat 1, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain, segala urusan rumah-tangga Daerah Swapraja yang bersangkutan itu menurut peraturan-peraturan yang ada tidak merupakan urusan Pemerintah Pusat, menjadi urusan daerah tingkat II yang bersangkutan;
(3)Apabila daerah yang dibentuk menurut pasal 1 meliputi beberapa Daerah Swapraja, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam ayat 1, Daerah-daerah Swapraja tersebut menyerahkan kepada daerah yang bersangkutan itu semua urusan-urusan yang menurut ketentuan Undang-undang ini termasuk urusan rumah-tangga daerah dan yang sampai saat berlakunya Undang-undang tersebut masih dijalankan oleh Daerah-daerah Swapraja itu.
(4)Urusan yang dimaksud dalam ayat 1 untuk jelasnya dapat dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN
PENYERAHAN KEKUASAAN, CAMPUR TANGAN DAN
PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH

Pasal 5
Tentang pegawai-pegawai daerah.
(1)Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah termaksud dalam pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termaksud urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari daerah yang berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
a.Diserahkan pegawai negara untuk diangkat menjadi pegawai daerah;
b.Diperbantukan pegawai negara untuk dipekedakan kepada daerah;
(2)Dengan mengingat peraturan-peraturan yang ada mengenai pegawai-pegawai negara, maka dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai negara yang diserahkan atau diperbantukan kepada daerah;
(3)Pemindahan pegawai negara yang diperbantukan kepada daerah ke daerah swatantra yang lain, diatur oleh Menteri yang bersangkutan sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(4)Penempatan dan pemindahan pegawai negara yang diperbantukan kepada daerah di dalam wilayah daerahnya, diatur oleh Dewan Pemerimtah Daerah dan diberitahukan kepaaa Menteri yang bersangkutan.
(5)Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ketentuan dalam ayat 1 sub b di atas diselenggarakan oleh kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah.
(6)Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai negara yang diperbantukan kepada daerah diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai negara dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Pasal 6
Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
(1)Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang dibutuhkan oleh daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, diserahkan kepada daerah dalam hak milik atau disrahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
(2)Barang-barang inpentaris dan barang-barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urugan rumah-tangga dan kewajiban daerah, diserahkan kepada daerah dalam hak milik.
(3)Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan daerah, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
(4)Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban daerah, kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada daerah, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari bekas:
1.Daerah Bali,
2.Daerah Lombok,
3.Daerah Sumbawa,
4.Daerah Sumba,
5.Daerah Flores dan
6.Daerah Timor.
yang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, pada saat mulai, berlakunya Undang-undang ini dinyatakan bubar.
(2)Badan Perwakilan Swapraja-swapraja tersebut dalam pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 yang dibentuk menjadi daerah tingkat II beserta Badan Pemerintah Hariannya, yang ada pada waktu mulai berlaku Undang-undang ini, untuk sementara waktu berjalan terus sebagai Pemerintah Daerah dari daerah yang bersangkutan dan dibubarkan pada waktu pelantikan dewan-dewan baru yang dibentuk me- nurut Undang-undang No. 19 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 44) atau Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 30);
(3)Apabila bagi daerah-daerah dimaksud dalam ayat 2 yang tidak mempunyai Badan Perwakilan Daerah pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, begitu pula bagi daerah-daerah lainnya tersebut dalam pasal 1 yang sama sekali masih belum mempunyai Pemerintah Daerahnya sendiri, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam pasal 3, berhubung dengan keadaan dalam daerah yang bersangkutan, belum dapat dilaksanakan menurut Undang-undang No. 19 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 44), maka untuk dapat mengatasi kekosongan pemerintahan daerah dalam jangka waktu yang pendek, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dapat dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 30).

Pasal 8
(1)Menjelang terbentuknya Pemerintah Daerah, maka segala tugas kewajiban daerah dijalankan oleh seorang petugas yang diangkat atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
(2)Dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun terhitung mulai dari berlakunya Undang-undang ini, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-undang No. 19 tahun 1956 sebagai pengganti Dewan yang dapat dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 harus sudah selesai.
(3)Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud dalam ayat 2 telah terbentuk menurut cara-cara yang ditentukan dalam ayat tersebut akan tetapi Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan belum dapat terpilih menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang hal pemilihan Kepala Daerah, maka petugas Kepala Daerah dimaksud dalam ayat 1 terus menjalankan tugas kewajibannya sebagai Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan sampai pada saat jabatan Kepala Daerah itu dapat diserahkannya kepada Kepala Daerah yang telah terpilih menurut peraturan pemilihan Kepala Daerah yang berlaku.

(1)Penyelesaian tentang penyerahan barang-barang milik bekas Daerah-daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor baik yang berupa benda-benda tak bergerak maupun benda-benda bergerak, termasuk barang-barang inpentaris, diatur oleh Menteri Dalam Negeri,
(2)Barang-barang milik dari Daerah-darah Swapraja yang dibentuk menjadi daerah tingkat II, baik yang berupa benda-benda tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk barang-barang inpentaris, yang dipergunakan untuk keperluan Pemerintahan Daerah-daerah Swapraja sebelum mulai berlakunya Undang-undang ini, pada saat mulai beriakunya Undang-undang ini menjadi milik dari daerah yang bersangkutan.
(3)Barang-barang milik dari Daerah-daerah Swapraja yang terlingkung dalam wilayah daerah tingkat II dimaksud Undang-undang ini, baik yang berupa benda-benda tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk barang-barang inpentaris, yang diperlukan untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini termasuk urusan rumah-tangga daerah tingkat II yang bersangkutan, mulai saat berlakunya Undang-undang ini diserahkan oleh Daerah-daerah Swapraja yang bersangkutan kepada daerah tingkat II yang bersangkutan.
(4)Segala hutang-piutang dari bekas Daerah-daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores dan Timor diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri atau petugas yang ditunjuk olehnya.
(5)Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 pasal ini serta pasal 9 ayat 2 diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang masih, berlaku hingga pada saat imulai berlakunya Undang-undang ini, baik yang dahulu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah-daerah yang dibubarkan dengan Undang-undang ini, maupun oleh penguasa-penguasa lain di daerah yang berwenang, termasuk peraturan-peraturan polisi (reglementen en keuren) dan peraturan-peraturan dari Daerah Swapraja, sepanjang peraturan-peraturan itu mengatur hal-hal yang menurut Undang-undang ini termasuk urusan rumah-tangga daerah yang bersangkutan, sesudah mulai berlaku terus dalam daerah hukumnya masing-masing sebagai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah tersebut.

(1)Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan tentang pembentukan bekas "Daerah-daerah" Bali, Lombok, Sumbawa, Flores Sumba dan Timor tidak berlaku lagi.
(2)Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka kontrak-kontrak politik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Daerah-daerah tingkat II Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Bima, Dompu, Sumbawa, Manggarai, Sikka dan Belu.

Pasal 14
Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur".

Pasal 15
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO
Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1958
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

Menteri Dalam Negeri.

SANOESI HARDJADINATA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
UNDANG-UNDANG NO. 69 TAHUN 1958.
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT II
DALAM WILAYAH DAERAH-DAERAH TINGKAT I
BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR.

A.PENJELASAN UMUM.

Pada waktu pemerintahan Negara Indonesia Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba serta Timor dan kepulauannya, masing-masing telah merupakan daerah, yaitu: Daerah Bali yang meliputi Swapraja-swapraja Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.
Daerah Lombok yang meliputi wilayah afdeling Lombok dahulu;
Daerah Sumbawa yang meliputi Swapraja-swapraja Bima, Dompu dan Sumbawa.
Daerah Flores yang meliputi Swapraja-swapraja Ende, Lio, Laratuka, Adonara, Sikka, Ngada, Riung, Nage-keo dan Manggarai;
Daerah Sumba yang meliputi Swapraja-swapraja Kanatang, Lewa-Kembera, Tabundung, Melolo, Rendi-Mangili, Waijelu, Masukarera, Laura, Waijewa, Kodi, Lauli, Memboro, Umbu Ratu Nggay, Anakalang, Wanukala dan Lamboja;
Daerah Timor dan kepulauannya yang meliputi Swapraja-swapraja Kupang, Amrasi, Fatuleo, Amfoan, Rotti, Sawu, Mollo, Amanuban, Amanatun, Miomaffo, Biboki, Insana, Belu, Alor, Barnusa, Pantar Matahari Naek, Kolana, Batulolong dan Pureman.
Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 59) dibentuklah Propinsi administratip Sunda Kecil yang meliputi daerah-daerah tersebut di atas, Nama Sunda Kecil ini kemudian dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1954 (telah ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Parlemen pada sidangnya tanggal 6 Pebruari 1958), diubah menjadi "Nusa Tenggara".
Dalam lingkungan Propinsi administratip Nusa Tenggara ini daerah-daerah tersebut tetap berjalan terus sebagai daerah yang berhak mengatur rumah-tangganya sendiri berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku baginya yaitu "Daerah-Statuut" yo. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.
Keadaan yang demikian itu akan berubah sama sekali pada saat berlakunya Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Nusa Tenggara ini, di mana keenam daerah tersebut di atas dibubarkan.
Perlu dikemukakan di sini bahwa pada umumnya menurut Undang-undang No. 1 tahun 1957 Daerah Swapraja menurut pentingnya dan perkembangan masyarakat dewasa ini, dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa atau daerah biasa. Maka di wilayah Nusa Tenggara di mana terdapat Swapraja-swapraja, dengan Undang-undang itu Swapraja-swapraja tersebut yang wilayahnya serta penduduknya cukup besar, dibentuk menjadi daerah tingkat. Swapraja-swapraja yang kecil-kecil dalam Undang-undang ini tidak disinggung-singgung mengenai statusnya, hanya dinyatakan bahwa dibentuk Daerah Swatantra biasa tingkat II yang wilayahnya meliputi beberapa Swapraja yang kecil-kecil itu.
Adapun mengenai Swapraja-swapraja yang masing-masing dibentuk menjadi Daerah Swatantra biasa, hal ini didasarkan atas pernyataan atau kehendak dari Kepala Swapraja itu sendiri atas oleh karena dalam Swapraja itu tidak ada seorang keturunan dan Kepala Swapraja yang bersangkutan, yang dapat menjalankan tugas Kepala Daerah ataupun pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan kepentingan umum.

B.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.
Cukup jelas.


Pasal 3
Menurut ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut, bagi daerah-daerah tingkat II, tiap-tiap 10.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 15 dan maximum 35 orang di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penetapan banyaknya anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pasal ini berdasarkan perhitungan penduduk dalam daerah itu pada tahun 1956 oleh Panitia Pemilihan Indonesia atau oleh Gubernur Nusa Tenggara. Menurut perhitungan tersebut maka jumlah penduduk adalah sebagai berikut:


Pasal 4
Pemerintah bermaksud membentuk Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas terutama pengawasan dan koordinasi, serta diberi tugas-tugas yang sewajarnya dijalankan oleh daerah tingkat I, misalnya mengenai pelayaran antar pulau.
Kepada daerah-daerah tingkat II diberikan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang sebanyak mungkin. Semua urusan yang mulai berlakunya Undang-undang ini telah dijalankan oleh daerah, akan dilanjutkan oleh daerah-daerah tingkat I, malahan sedapat mungkin akan ditambah dengan urusan-urusan lain.

Pasal 5 s/d pasal 15.
Cukup jelas

Termasuk Lembaran Negara No. 122 tahun 1958.
Diketahui:
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.


[tulis] » komentar « [baca]