info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengaturan Arsitek bertujuan untuk:
a.memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek;
b.memberikan pelindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek;
c.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Arsitek yang berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas;
d.mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
e.meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta menjaga dan mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.

BAB III
LAYANAN PRAKTIK ARSITEK

Pasal 4
(1)Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Arsitek.
(2)Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.penyusunan studi awal Arsitektur;
b.perancangan bangunan gedung dan lingkungannya;
c.pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya;
d.perancangan tata bangunan dan lingkungannya;
e.penyusunan dokumen perencanaan teknis; dan/atau
f.pengawasan aspek Arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya.
(3)Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan Praktik Arsitek dapat dilakukan secara bersama dengan profesi lain.
(4)Layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.perencanaan kota dan tata guna lahan;
b.manajemen proyek dan manajemen konstruksi;
c.pendampingan masyarakat; dan/atau
d.konstruksi lain.

(1)Untuk menjadi Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk seseorang yang merancang bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat.

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 7
(1)Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus:
a.mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan
b.mempunyai sertifikat kompetensi.
(2)Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.
(3)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1)Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan Praktik Arsitek.
(2)Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2)Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang dengan persyaratan mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pasal 11
Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku karena:
a.berakhir masa berlakunya dan tidak diregistrasi ulang;
b.atas permintaan pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek;
c.pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek meninggal dunia; atau
d.pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek berganti kewarganegaraan.

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Lisensi

Pasal 14
(1)Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.
(2)Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.
(3)Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemerintah provinsi.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Arsitek yang memiliki lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan penugasan dalam perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 17
(1)Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan oleh Organisasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a.meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Arsitek; dan
b.mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat.

BAB V
ARSITEK ASING

Pasal 18
(1)Arsitek Asing harus memenuhi persyaratan kompetensi dan persyaratan perizinan.
(2)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi menurut hukum negaranya dan diregistrasi di Indonesia.
(3)Pemenuhan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan.

(1)Arsitek Asing harus bermitra dengan Arsitek.
(2)Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penanggung jawab Praktik Arsitek.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Arsitek

Pasal 21
Arsitek berhak:
a.memperoleh jaminan pelindungan hukum selama melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan kode etik profesi Arsitek dan standar kinerja Arsitek di Indonesia;
b.memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Jasa Arsitek sesuai dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya;
d.menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
e.mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberlakukan sama terhadap Arsitek Asing.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Arsitek

Pasal 24
Pengguna Jasa Arsitek berhak:
a.mendapatkan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
b.mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
c.memperoleh pelindungan hukum atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
d.menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek;
e.menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
f.melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Organisasi Profesi bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional.
(2)Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan kepengurusan.

Pasal 28
Organisasi Profesi bertugas:
a.melakukan pembinaan anggota;
b.menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;
c.menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
d.melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
e.memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
f.memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
g.mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan
h.melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Pasal 29
Organisasi Profesi berwenang:
a.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek;
b.memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
c.memberikan penghargaan kepada anggotanya;
d.mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek; dan
e.menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Pasal 30
(1)Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan Praktik Arsitek, ditetapkan kode etik profesi Arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku.
(2)Kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi.

Pasal 31
(1)Untuk menegakkan kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik.
(2)Struktur, fungsi, tugas, dan wewenang majelis kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 32
(1)Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari:
a.iuran anggota; dan
b.sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Ketentuan mengenai susunan kepengurusan, tugas, wewenang, tata kerja, dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 serta pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 34
(1)Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen.
(2)Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
(3)Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:
a.anggota Organisasi Profesi;
b.Pengguna Jasa Arsitek; dan
c.perguruan tinggi.
(4)Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri.

BAB VIII
PEMBINAAN ARSITEK

Pasal 35
(1)Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

Pasal 36
Pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan:
a.menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek;
b.melakukan pemberdayaan Arsitek; dan
c.melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 37
Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38
Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara Praktik Arsitek;
c.pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau
d.pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Pasal 39
Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Pasal 40
Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Pasal 41
Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau
c.pembekuan surat registrasi.

Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.setiap orang yang telah tersertifikasi sebagai Arsitek dan melakukan Praktik Arsitek sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui sampai masa berlaku sertifikat berakhir; dan
b.permohonan sertifikat keahlian Arsitek yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan prosedur sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dan sertifikat keahlian Arsitek dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 45
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam menjalankan profesinya, setiap Arsitek harus mempunyai keahlian dan keilmuan sesuai dengan sistem dan standar yang berlaku.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas integritas" adalah dalam menjalankan profesinya, setiap Arsitek menjunjung tinggi kode etik profesi dan kewajiban moral dalam melaksanakan Praktik Arsitek.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas etika" adalah dalam menjalankan profesinya, setiap Arsitek harus berdasarkan norma dan kaidah profesi Arsitek.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah prinsip pelaksanaan Praktik Arsitek yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban serta tidak diskriminatif bagi Arsitek dan Pengguna Jasa Arsitek.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah Praktik Arsitek harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara serta sesuai dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Praktik Arsitek dapat menjamin terwujudnya nilai tambah dan daya guna yang optimal bagi pemangku kepentingan dan bagi kepentingan nasional.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah terpenuhinya tertib Praktik Arsitek dengan memperhatikan persyaratan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah Praktik Arsitek memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan cagar budaya.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Praktik Arsitek berlangsung secara berkesinambungan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "dokumen perencanaan teknis" adalah dokumen gambar perancangan, dokumen rencana kerja dan syarat-syarat, dan dokumen rencana anggaran biaya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pengawasan aspek Arsitektur" adalah kegiatan pemeriksaan dan pengecekan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan rancangan Arsitektur atau rancangan bangunan yang meliputi pengawasan berkala dan pengawasan terpadu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Konstruksi lain, antara lain, berupa perencanaan konstruksi monumen, patung, dan jembatan.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen gambar perancangan" adalah gambar perancangan Arsitektur yang dibuat sesuai dengan tahap pekerjaan perancangan, antara lain, konsep rancangan, prarancangan, pengembangan rancangan, dan gambar kerja.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "dokumen rencana kerja dan syarat-syarat" adalah dokumen tertulis tentang spesifikasi teknis yang menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan secara detail dan menyeluruh.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan" adalah dokumen tertulis yang berisikan daftar pokok pekerjaan yang harus dilakukan pada masa konstruksi bangunan berikut perhitungan volume pekerjaan pada setiap pokok pekerjaan tersebut.
Dokumen tertulis tentang perhitungan volume pekerjaan dibuat dengan menguraikan gambar perancangan, membuat daftar pekerjaan yang perlu dilakukan, dan menghitung volume pekerjaannya. Dokumen ini menjadi dasar bagi perhitungan biaya pekerjaan secara keseluruhan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bangunan gedung sederhana" adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang bangunan gedung.
Yang dimaksud dengan "bangunan gedung adat" adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai dengan budayanya, misalnya bangunan rumah panjang dan rumah gadang.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "disetarakan" adalah penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
Yang dimaksud dengan "rekognisi pembelajaran lampau" adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, atau informal; dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jenis pelanggaran berat kode etik profesi Arsitek diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial Arsitek" adalah tanggung jawab Arsitek untuk berperan serta dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan jasa Arsitek, antara lain, merancang bangunan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Registrasi atas sertifikat kompetensi Arsitek Asing dibuktikan dengan surat registrasi.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan" adalah lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Menjunjung tinggi nilai budaya Indonesia, termasuk melestarikan Arsitektur tradisional nusantara.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "sumber daya" adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Standar keprofesionalan Arsitek, antara lain, menghasilkan dokumen teknis yang terdiri atas dokumen gambar, dokumen spesifikasi teknis, dan dokumen perhitungan volume pekerjaan.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Melestarikan nilai budaya Indonesia termasuk melestarikan Arsitektur tradisional nusantara.
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Penamaan dewan diserahkan sepenuhnya kepada Organisasi Profesi yang membentuknya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]