info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kabupaten Pulau Taliabu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri atas cakupan wilayah:
a.Kecamatan Taliabu Barat;
b.Kecamatan Taliabu Barat Laut;
c.Kecamatan Lede;
d.Kecamatan Taliabu Utara;
e.Kecamatan Taliabu Timur;
f.Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
g.Kecamatan Taliabu Selatan; dan
h.Kecamatan Tabona.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kepulauan Sula dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu Kota Kabupaten Pulau Taliabu berkedudukan di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pulau Taliabu mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

(1)Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Pulau Taliabu.
(2)Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Maluku Utara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Maluku Utara untuk melantik Penjabat Bupati Pulau Taliabu.
(5)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Gubernur Maluku Utara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Pulau Taliabu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1)Bupati Kepulauan Sula bersama Penjabat Bupati Pulau Taliabu mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Bupati Kepulauan Sula.
(2)Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Pulau Taliabu.
(3)Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pulau Taliabu.
(4)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pulau Taliabu.
(5)Gubernur Maluku Utara mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Pulau Taliabu.
(6)Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a.barang milik Kabupaten Kepulauan Sula yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang berada dalam wilayah Kabupaten Pulau Taliabu;
b.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pulau Taliabu;
c.utang piutang Kabupaten Kepulauan Sula yang kegunaannya untuk Kabupaten Pulau Taliabu menjadi tanggung jawab Kabupaten Pulau Taliabu; dan
d.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pulau Taliabu.
(8)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Sula, Gubernur Maluku Utara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
(9)Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Maluku Utara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN

(1)Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pulau Taliabu pertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pulau Taliabu pertama kali sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Pulau Taliabu.
(4)Apabila Kabupaten Kepulauan Sula tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Kepulauan Sula untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
(5)Apabila Provinsi Maluku Utara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Maluku Utara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
(6)Penjabat Bupati Pulau Taliabu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Kepulauan Sula.
(7)Penjabat Bupati Pulau Taliabu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Maluku Utara.

Pasal 17
Penjabat Bupati Pulau Taliabu berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1)Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pulau Taliabu dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2)Pemerintah bersama Gubernur Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Maluku Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum Bupati Pulau Taliabu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pulau Taliabu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Sula sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pulau Taliabu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pulau Taliabu harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Taliabu Barat adalah Desa Bobong, Desa Talo, Desa Kawalo, Desa Limbo, Desa Maranti Jaya, Desa Karamat, Desa Holbota, Desa Pancoran, Desa Wayo, Desa Kilong, Desa Ratahaya, Desa Loho Bubba, dan Desa Woyo.
Huruf b
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Taliabu Barat Laut adalah Desa Nggele, Desa Salati, Desa Beringin Jaya, Desa Kasango, dan Desa Oneway.
Huruf c
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lede adalah Desa Lede, Desa Todoli, Desa Tolong, Desa Langganu, dan Desa Balahong.
Huruf d
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Taliabu Utara adalah Desa Mananga, Desa Tanjung Una, Desa Jorjoga, Desa Gela, Desa Minton, Desa Nunca, Desa Sahu, Desa Mbono, Desa Hai, Desa Tikong, Desa Dege, Desa Air Bulan, Desa Air Kalimat, Desa Ufung, Desa Padang, Desa Natang Kuning, Desa Nunu, Desa London, dan Desa Wahe.
Huruf e
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Taliabu Timur adalah Desa Penu, Desa Parigi, Desa Samuya, dan Desa Tubang.
Huruf f
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Taliabu Timur Selatan adalah Desa Waikadai, Desa Losseng, Desa Kawadang, Desa Sofan, Desa Mantarara, Desa Belo, Desa Kamaya, Desa Waikoka, dan Desa Waikadai Sula.
Huruf g
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Taliabu Selatan adalah Desa Bahu, Desa Bapenu, Desa Kilo, Desa Pancado, Desa Maluli, Desa Nggaki, Desa Sumbong, Desa Galebo, dan Desa Nggoli.
Huruf h
Desa/Kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tabona adalah Desa Tabona, Desa Kabunu, Desa Peleng, Desa Fayaunana, Desa Habunuha, Desa Kataga, dan Desa Wolio.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud "wilayah Kabupaten Kepulauan Sula setelah terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu" adalah mencakup wilayah Kecamatan Mangoli Timur, Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Timur, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kecamatan Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Mangoli Utara, dan Kecamatan Sanana Utara.

Pasal 5
Ayat (1)
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.
Yang dimaksud dengan "persetujuan pihak-pihak terkait" adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Kepulauan Sula, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Gubernur Maluku Utara, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pulau Taliabu khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Pulau Taliabu dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Pulau Taliabu diusulkan oleh Gubernur Maluku Utara dengan pertimbangan Bupati Kepulauan Sula.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pulau Taliabu untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dalam wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kepulauan Sula yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pulau Taliabu diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Pulau Taliabu diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 200.1/KPTS.11/KS/2012 tanggal 16 November 2012 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 172.3/06/DPRD-KS/2012 tanggal 19 November 2012.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 95.1/KPTS/MU/2010 tanggal 10 Juni 2010 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 171.1/KPTS/DPRD/MU/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.
Ayat (5)
Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas