Pasal 1
(1)Mengesahkan International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999) dengan pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 serta pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 24 ayat (1).
(2)Salinan naskah asli International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999) dengan pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 serta pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 24 ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERM,

YUSRIL IHZA MAHENDRA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Ayat (1)
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggris.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

LAMPIRAN

DECLARATION TO ARTICLE 2, PARAGRAPH (2) SUBPARAGRAH A AND ARTICLE 7,
AND RESERVATION AND ARTICLE 24 PARAGRAH (1)
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999

Declaration:
A.in accordance with Article 2 paragraph 2 subparagraph (a) of the Convention for the Suppression of the Financing of Terorism, the Government of the Republic of Indonesia declares that the following treaties are to be deemed not to be included in the Annex reffered to in Article 2 paragraph 1 subparagraph (a) of the Convention:
1.Convention of the Prevention and Punishment of Crime Against Internationally Protected Persons, adopted by the United Nations on 14 December 1973.
2.International Convention Against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on17 December 1979.
3.Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppresion of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988.
4.Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988.
5.Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988.
B.The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of Article 7 of the Convention for the Suppression of the Financing Terorism will have to be Implemented in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.

Reservation:
The Republic of Indonesia, while signatory to The International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, does not consider itself bound by the provision of Article 24 and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which cannot be settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said Article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all the Parties to the dispute.


DEKLARASI TERHADAP PASAL 2 AYAT (2) HURUF (A) DAN PASAL 7
SERTA PENSYARATAN PASAL 24 AYAT (1)
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999
(KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)

Pernyataan:
A.Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf (a) Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa traktat-traktat di bawah ini dianggap tidak termasuk dalam Lampiran merujuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi:
1.Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk Agen Diplomatik, ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 14 Desember 1973.
2.Konvensi Internasional Menentang Penyanderaan, ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 17 Desember 1979.
3.Protokol Pemberantasan Tindakan-tindakan Kekrasan yang Melawan Hukum di Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional, pelengkap dari Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, Montreal, 24 Februari 1988.
4.Konvensi Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum Keselamatan Navigasi Pelayaran, Roma, 10 Maret 1988.
5.Protokol Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum terhadap Anjungan Lepas Pantai yang terletak di Landas Kontinen, Roma, 10 Maret 1988.

Pensyaratan:
Pemerintah Republik Indonesia, walaupun melakukan penandatanganan terhadap Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999, tidak berarti terikat pada Pasal 24, dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

[tulis] » komentar « [baca]