BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Suatu penemuan tidak dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten:
a.penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam satu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut; atau
b.penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Pasal 4
Suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Permintaan paten diajukan:
a.penemuan itu telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
b.penemuan itu telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut.

Bagian Kedua
Penemuan Yang Tidak Dapat Diberikan Paten
dan Yang Ditunda

Pasal 7
Paten tidak diberikan untuk:
a.penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan;
b.penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dn minuman, termasuk hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minuman guna dikonsumsi manusia dan atau hewan;
c.penemuan tentang jenis atau varietas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya;
d.penemuan tentang metoda pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaltan dengan metoda tersebut;
e.penemuan tentang teori dan metoda di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Pasal 8
(1)Dengan Keputusan Presiden dapat ditetapkan bahwa penemuan tertentu baik yang berupa proses maupun hasil produksi ditunda pemberian patennya dalam jangka waktu paling lama lima tahun, dengan ketentuan bahwa penetapan tersebut tidak berlaku terhadap:
a.penemuan yang pada saat itu telah memperoleh atau diberi paten;
b.penemuan yang pada saat dikeluarkannya Keputusan Presiden dapat dimintakan paten berdasarkan hak prioritas.
(2)Setelah berakhirnya jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Permintaan paten langsung diumumkan dan pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Paten

Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu selama lima tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana.

Bagian Keempat
Subyek Paten

Pasal 11
(1)Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu.
(2)Jika suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka yang menerima lebih lanjut hak mereka, secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut.

(1)Kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh paten atas suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang yang memberikan pekerjaan itu.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap penemuan yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan.
(3)Penemu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuan tersebut.
(4)Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dibayarkan:
a.dalam jumlah tertentu dan sekaligus; atau
b.prosentase; atau
c.gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus: atau d. gabungan antara prosentase dengan hadiah atau bonus;
yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
(5)Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak penemu untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian paten.

Pasal 14
(1)Seseorang yang melaksanakan suatu penemuan pada saat atas penemuan serupa dimintakan paten, tetap berhak melaksanakan penemuan tersebut sebagai penemu terdahulu, sekalipun terhadap penemuan yang serupa tersebut kemudian diberikan paten.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap Permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas.

(1)Seseorang yang melaksanakan suatu penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diakui sebagai penemu terdahulu apabila setelah diberikannya paten terhadap penemuan yang serupa ia mengajukan Permintaan untuk itu kepada Kantor Paten.
(2)Permintaan pengakuan sebagai penemu terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan penemuan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari penemuan yang dimintakan paten.
(3)Pengakuan sebagai penemu terdahulu diberikan oleh Kantor Paten dalam bentuk Surat Keterangan Penemu Terdahulu dengan membayar biaya untuk itu.
(4)Surat Keterangan Penemu Terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya paten atas penemuan yang serupa tersebut.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pasal 17
Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu:
a.membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
b.menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 18
Pemegang Paten waiib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten tidak merupakan pelaksanaan paten.

Pasal 21
Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten atau padanannya, yang dilakukan oleh orang selain Pemegang Paten tidak merupakan pelanggaran atas paten yang bersangkutan, keculai dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paten diberikan atas dasar Permintaan.

Pasal 24
Setiap Permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu penemuan.

(1)Permintaan paten dapat diajukan melalui Konsultan Paten di lndonesia selaku kuasa, kecuali dalam hal tertentu yang diatur lain dalam Undang-undang ini.
(2)Konsultan Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) adalah konsultan yang telah terdaftar dalam Daftar Konsultan Paten di Kantor Paten.
(3)Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa, Konsultan Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen Permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya Permintaan paten yang bersangkutan.
(4)Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat didaftar sebagai Konsultan Paten, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28
(1)Permintaan paten yang diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Konsultan Paten di Indonesia selaku kuasa.
(2)Penemu atau yang berhak atas penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan Permintaan paten tersebut.

Pasal 29
(1)Permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan paten yang diikuti oleh Negara Republik lndonesia, harus diajukan dalam waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal Permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut.
(2)Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat Permintaan paten, Permintaan paten dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) wajib dilengkapi dengan salinan surat Permintaan paten yang pertama kali yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal surat Permintaan tersebut, dengan ketentuan bahwa seluruhnya tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (l).
(3)Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permintaan paten tidak dapat diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Pasal 30
(1)Permintaan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Paten.
(2)Surat Permintaan paten harus memuat:
a.tanggal, bulan dan tahun surat Permintaan;
b.alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan termaksud huruf a;
c.nama lengkap dan kewarganegaraan penemu;
d.dalam hal Permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan;
e.surat kuasa khusus, dalam hal Permintaan diajukan oleh kuasa;
f.Permintaan untuk diberi paten;
g.judul penemuan;
h.klaim yang terkandung dalam penemuan;
i.deskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan;
j.gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas.
k.abstraksi mengenai penemuan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengajuan Permintaan paten diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua
Permintaan Paten Dengan Hak Prioritas

Pasal 31
(1)Selain salinan surat Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Kantor Paten dapat meminta agar Permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas tersebut dilengkapi pula dengan:
a.salinan yang sah surat-surat yang bertalian dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Permintaan paten yang pertama kali di luar negeri;
b.salinan yang sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan Permintaan yang pertama kali di luar negeri;
c.salinan yang sah keputusan mengenai penolakan atas Permintaan paten yang pertama kali di luar negeri bilamana Permintaan tersebut ditolak;
d.salinan yang sah keputusan pembatalan paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri, bilamana paten tersebut pernah dibatalkan;
e.lain-lain dokumen yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa penemuan yang dimintakan paten memang merupakan penemuan yang baru dan benar-benar mengandung langkah yang inventif.
(2)Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh orang yang mengajukan Permintaan paten.

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai Permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Waktu Penerimaan Permintaan Paten

Pasal 33
(1)Permintaan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat Permintaan paten oleh Kantor Paten, setelah diselesaikannya pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2)Tanggal penerimaan Permintaan paten adalah tanggal pada saat Kantor Paten menerima surat Permintaan paten yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan dalam hal permintaan paten berdasarkan hak prioritas telah pula memenuhi syarat-syarat.
(3)Tanggal penerimaan surat Permintaan paten dicatat secara khusus oleh Kantor Paten.

Pasal 34
(1)Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Paten meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pengiriman pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor Paten.
(2)Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor Paten, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas Permintaan orang yang mengajukan Permintaan paten.

Pasal 35
Dalam hal terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 34, tanggal penerimaan Permintaan paten adalah tanggal diterimanya pemenuhan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor Paten.

Pasal 36
Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kantor Paten memberitahukan secara tertulis kepada orang yang mengajukan Permintaan paten bahwa Permintaan paten dianggap ditarik kembali.

Pasal 37
Apabila selama pemeriksaan awal ditemukan adanya dua atau lebih Permintaan paten untuk penemuan yang sama dan salah satu diantaranya diajukan dengan hak prioritas oleh orang yang sama pula, Kantor Paten berhak menolak Permintaan tersebut atas dasar alasan bahwa untuk satu penemuan hanya dapat diajukan satu Permintaan paten.

Pasal 38
(1)Apabila untuk satu penemuan yang sama ternyata diajukan lebih dari satu Permintaan paten oleh orang yang berbeda hanya Permintaan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima.
(2)Apabila Permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan pada tanggal yang sama, maka Kantor Paten minta dengan surat kepada orang-orang yang mengajukan Permintaan tersebut untuk berunding guna memutuskan Permintaan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantor Paten selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut.
(3)Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara orang-orang yang mengajukan Permintaan paten atau tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Kantor Paten dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Permintaan paten tersebut ditolak dan Kantor Paten memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada orang-orang yang mengajukan Permintaan paten tersebut.

Bagian Keempat
Perubahan Permintaan Paten

Pasal 39
(1)Permintaan paten dapat diubah dengan cara ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam Permintaan semula.
(2)Perubahan Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Permintaan semula.

Pasal 40
(1)Perubahan Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diajukan secara terpisah dalam satu Permintaan atau lebih, tetapi dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimintakan dalam setiap Permintaan tersebut tidak melebihi lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam Permintaan semula.
(2)Dalam hal perubahan tersebut berupa pemecahan Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Permintaan tersebut dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan Permintaan semula.

Bagian Kelima
Penarikan Kembali Permintaan Paten

Pasal 41
(1)Surat Permintaan paten dapat ditarik kembali dengan mengajukan secara tertulis kepada Kantor Paten.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan kembali surat Permintaan paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Perpanjangan Jangka Waktu Paten

Pasal 42
Atas permintaan Pemegang Paten, jangka waktu paten dapat diperpanjang satu kali untuk selama dua tahun.

Pasal 43
(1)Permintaan perpanjangan jangka waktu paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.permintaan harus diajukan secara tertulis dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum jangka waktu paten berakhir;
b.pemegang paten harus menyampaikan bukti yang meyakinkan Kantor Paten, bahwa:
1.penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan paten belum dapat menutup seluruh biaya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan penemuan yang diberi paten tersebut;
2.paten tersebut telah secara terus menerus dilaksanakan secukupnya di Indonesia dan akan terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia ataupun untuk keperluan ekspor.
(2)Keputusan tentang persetujuan atau penolakan atas permintaan perpanjangan jangka waktu paten tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Paten.
(3)Dalam hal permintaan tersebut ditolak, maka alasan penolakan dijelaskan dalam surat pemberitahuan.

Pasal 44
Keputusan tentang persetujuan atau penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Bagian Ketujuh
Larangan Mengajukan Permintaan Paten dan
Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 45
Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Kantor Paten, pegawai Kantor Paten atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor Paten, dilarang mengajukan Permintaan paten, memperoleh paten atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan paten kecuali bila pemilikan paten itu diperoleh karena warisan.

Pasal 46
Terhitung sejak tanggal penerimaan surat Permintaan paten, seluruh aparat Kantor Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen Permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya paten yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERIKSAAN

Bagian Pertama
Pengumuman Permintaan Paten

Pasal 47
(1)Kantor Paten mengumumkan Permintaan paten yang telah memenuhi ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 serta Permintaan tidak ditarik kembali.
(2)Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya:
a.enam bulan setelah tanggal penerimaan Permintaan paten;
b.dua belas bulan setelah tanggal penerimaan Permintaan paten yang pertama kali dalam, hal ini Permintaan paten dengan hak prioritas.

Pasal 48
(1)Pengumuman berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan:
a.menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, dan b. menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Paten.
(2)Tanggal mulai diumumkannya Permintaan paten dicatat oleh Kantor Paten dalam daftar pengumuman.

Pasal 49
Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
a.nama dan alamat lengkap penemu atau yang berhak atas penemuan dan kuasa apabila pemintaan diajukan melalui kuasa;
b.jumlah permintaan paten;
c.judul penemuan;
d.tanggal pengajuan Permintaan paten atau dalam hal Permintaan paten dengan hak prioritas: tanggal, nomor dan negara di mana Permintaan paten yang pertama kali diajukan;
e.abstraksi.

Pasal 50
Kantor Paten menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk melihat dokumen Permintaan paten yang diumumkan.

Pasal 51
(1)Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang setelah melihat pengumuman Permintaan paten dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas Permintaan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.
(2)Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan sebagaimana dimaksud daiam ayat (l), Kantor Paten segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada orang yang mengajukan Permintaan paten.
(3)Orang yang mengajukan Permintaan paten berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor Paten.
(4)Kantor Paten menggunakan pandangan atau keberatan, sanggahan dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan atas Permintaan paten yang bersangkutan.

Pasal 52
(1)Dengan persetujuan Menteri, Kantor Paten dapat menetapkan untuk tidak mengumumkan sesuatu Permintaan paten, apabila menurut pertimbangannya penemuan tersebut dan pengumumannya diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.
(2)Ketetapan untuk tidak mengumumkan Permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada orang yang mengajukan Permintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan apabila Permintaan paten diajukan oleh kuasanya.
(3)Terhadap Permintaan paten yang tidak diumumkan, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.
(4)Konsultasi yang dilakukan Kantor Paten dengan instansi Pemerintah lainnya, termasuk penyampaian informasi mengenai penemuan yang dimintakan paten, yang kemudian berakhir dengan ketetapan tidak diumumkannya Permintaan paten, tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen Permintaan paten yang bersangkutan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mengurangi kewajiban instansi Pemerintah yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen Permintaan paten yang dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga manapun.

Pasal 53
(1)Terhadap Permintaan paten yang tidak diumumkan, dilakukan pemeriksaan mengenai dapat diberi atau tidak dapat diberikannya paten, apabila:
a.telah lewat waktu enam bulan terhitung mulai tanggal penetapan Kantor Paten mengenai tidak diumumkannya Permintaan paten yang bersangkutan;
b.Permintaan paten tersebut tidak ditarik kembali.
(2)Pemeriksaan terhadap Permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah tanpa membebani biaya pemeriksaan kepada orang yang mengajukan Permintaan paten.

Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengumuman diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 55
(1)Permintaan pemeriksaan atas Permintaan paten harus diajukan kepada Kantor Paten secara tertulis dan dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
(2)Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemeriksaan yang bersifat substantif.
(3)Bentuk dan syarat-syarat Permintaan pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 56
(1)Permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan substantif harus diajukan paling lambat dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan Permintaan paten, tetapi tidak lebih awal dari tanggal berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
(2)Apabila Permintaan pemeriksaan tidak dilakukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lewat, atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permintaan paten dianggap telah ditarik kembali.
(3)Kantor Paten memberitahukan secara tertulis anggapan mengenai ditariknya kembali Permintaan paten tersebut kepada orang yang mengajukanPermintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan apabila Permintaan paten diajukan oleh kuasanya.

Pasal 57
Dengan tidak mengurangi seluruh ketentuan terdahulu mengenai pemeriksaan, terhadap Permintaan paten yang tidak diumumkan tidak berlaku ketentuan Pasal 51.

Pasal 58
(1)Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Kantor Paten dapat meminta bantuan ahli dan atau menggunakan fasilitas yang diperlukan kepada instansi Pemerintah lainnya.
(2)Penggunaan bantuan ahli atau fasilitas atau Pemeriksa Paten pada Kantor Paten lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan yang dimintakan paten.

Pasal 59
(1)Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten pada Kantor Paten atau instansi Pemerintah lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai Pemeriksa Paten.
(2)Pemeriksa Paten pada Kantor Paten berkedudukan sebagai pejabat fungsional dan diangkat oleh Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu.
(3)Kepada Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan jenjang dan tunjangan fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 60
(1)Dalam hal Pemeriksa Paten melaporkan bahwa penemuan yang dimintakan paten ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Kantor Paten memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada orang yang mengajukan Permintaan paten.
(2)Pemberitahuan hasil pemeriksaan harus secara jelas dan rinci mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan atau referensi yang digunakan dalam pemeriksaan serta pendapat dan saran kepada orang yang mengajukan permintaan paten termasuk kemungkinan perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukannya, berikut jangka waktu pemenuhannya.
(3)Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang yang mengajukan Permintaan paten tidak memberikan penjelasan atau memenuhi kekurangan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap pemintaan yang telah diajukannya dalam waktu yang ditentukan, Kantor Paten menolak Permintaan paten tersebut.

Bagian Ketiga
Pemberian atau Penolakan Permintaan Paten

Pasal 61
Kantor Paten berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui Permintaan paten dan dengan demikian memberi paten, atau menolaknya, dalam waktu selambat-lambatnya dua puluh empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif.

Pasal 62
(1)Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten menunjukkan bahwa penemuan yang dimintakan paten tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Kantor Paten menolak Permintaan paten tersebut dan memberitahukannya secara tertulis kepada orang yang mengajukan Permintaan paten.
(2)Dalam hal Permintaan paten diajukan oleh kuasa, maka salinan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada penemu atau yang berhak atas penemuan tersebut.
(3)Surat Pemberitahuan yang berisikan penolakan Permintaan paten harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

Pasal 63
Di samping ketentuan pasal 62, permintaan paten juga ditolak apabila penemuan tersebut dan pelaksanaannya bertentang dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

Pasal 64
(1)Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas penemuan yang dimintakan paten yang dilakukan Pemeriksa Paten menyimpulkan bahwa penemuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini, Kantor Paten memberikan secara resmi Surat Paten untuk penemuan yang bersangkutan kepada orang yang mengajukan Permintaan paten atau dalam hal Permintaan paten diajukan oleh kuasa maka salinan Surat Paten tersebut diberikan pula kepada penemu atau yang berhak atas penemuan tersebut.
(2)Paten yang telah diberikan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
(3)Kantor Paten dapat memberikan salinan dokumen paten kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan membayar biaya salinan dokumen yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 65
(1)Surat Paten merupakan bukti pemberian paten oleh Kantor Paten dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Paten.
(2)Surat yang berisikan penolakan Permintaan paten, dicatat dalam Buku Resmi Paten yang mencatat Permintaan paten yang bersangkutan.
(3)Pemberian Surat Paten dan penolakan Permintaan paten diumumkan oleh Kantor Paten dengan cara yang sama seperti halnya pengumuman Permintaan paten.

Pasal 66
Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan Permintaan paten.

Pasal 67
(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Surat Paten, berikut bentuk dan isinya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2)Ketentuan lain mengenai pencatatan dan Permintaan salinan dokumen paten diatur oleh Menteri.

Bagian Keempat
Permintaan Banding

Pasal 68
(1)Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permintaan paten yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (l).
(2)Permintaan banding diajukan secara tertulis oleh orang yang mengajukan Permintaan paten atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten, dengan tembusan yang disampaikan kepada Kantor Paten.
(3)Komisi Banding Paten adalah badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada di lingkungan departemen yang dipimpin Menteri.
(4)Anggota Komisi Banding Paten berjum|ah ganjil sekurang-kurangnya tiga orang, terdiri dari beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan pemeriksa paten senior yang tidak melakukan pemeriksaan substan terhadap Permintaan paten yang bersangkutan.
(5)Ketua dan anggota Komisi Banding Paten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 69
(1)Permintaan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan terhadap penolakan Permintaan paten berikut alasannya.
(2)Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tidak merupakan alasan atau penjelasan atau bukti yang baru atau merupakan perbaikan atau penyempurnaan Permintaan paten yang ditolak.

Pasal 70
(1)Permintaan banding harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permintaan paten.
(2)Apabila jangka waktu Permintaan banding tersebut telah lewat tanpa adanya Permintaan banding, maka penolakan Permintaan paten dianggap diterima oleh orang yang mengajukan Permintaan paten.
(3)Dalam hal penolakan Permintaan paten telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Paten mencatatnya dalam Buku Resmi Paten.

Pasal 71
(1)Keputusan Komisi Banding Paten atas permintaan banding diberikan selambat-lambatnya dua belas bulan sejak tanggal penerimaan Permintaan banding.
(2)Keputusan Komisi Banding Paten bersifat final.
(3)Dalam hal Komisi Banding Paten menerima Permintaan banding, Kantor Paten memberikan Surat Paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(4)Apabila Komisi Banding Paten menolak Permintaan banding Kantor Paten segera memberitahukan penolakan tersebut.

Pasal 72
Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding Paten, tata cara Permintaan dan pemeriksaan banding serta penyelesaiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENGALIHAN PATEN

Bagian Pertama
Pengalihan Pemilikan

Pasal 73
(1)Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a.pewarisan;
b.hibah;
c.wasiat;
d.perjanjian, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris;
e.sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang.
(2)Pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c, harus disertai dengan dokumen paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu.
(3)Segala bentuk pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
(4)Pelaksanaan pengalihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini adalah tidak sah dan tidak berlaku.
(5)Syarat dan tata cara pendaftaran dan pencatatan pengalihan paten diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 74
(1)Kecuali dalam hal pewarisan dan dalam hal pemindahan atau pengalihan yang dilakukan bersamaan dengan sebagian atau seluruh usahanya, hak sebagai pencmu terdahulu tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain.
(2)Pemindahan atau pengalihan hak sebagai penemu terdahulu wajib didaftarkan pada Kantor Paten, yang selanjutnya mencatatnya dalam Daftar Umum Paten.
(3)Kantor Paten mengumumkan pemindahan atau pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 75
Peralihan pemilikan paten tidak menghapus hak penemu untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam paten yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Lisensi

Pasal 76
(1)Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 77
Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 78
(1)Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
(2)Pendaftaran dan Permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.

Pasal 79
(1)Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Menteri.
(2)Syarat dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Lisensi Wajib

Pasal 81
Lisensi Wajib adalah lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar Pemegang Paten yang bersangkutan.

Pasal 82
(1)Setiap orang setelah lewat Jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten, dapat mengajukan Permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan.
(2)Permintaan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang Paten padahal kesempatan untuk melaksanakannya secara komersial sepatutnya ditempuh.
(3)Dengan memperhatikan kemampuan dan perkembangan keadaan, Pemerintah dapat menetapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan Undang-undang ini Permintaan Lisensi Wajib diajukan kepada Pengadilan Negeri tertentu.

Pasal 83
(1)Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila:
a.orang yang mengajukan Permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
(1)mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh.
(2)mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya.
b.Pengadilan Negeri berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat.
(2)Pemeriksaan atas Permintaan Lisensi Waiib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pula pendapat ahli dari Kantor Paten dan Pemegang Paten yang bersangkutan.
(3)Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan paten yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84
Apabila berdasarkan bukti serta pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Pengadilan Negeri memperoleh keyakinan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 belum cukup bagi Pemegang Paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia, Pengadilan Negeri dapat menetapkan penundaan untuk sementara waktu proses persidangan tersebut atau menolaknya.

Pasal 85
(1)Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pemberian pembayaran royalti oleh Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten.
(2)Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya, ditetapkan Pengadilan Negeri yang memberikan Lisensi Wajib.
(3)Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau yang lainnya yang sejenis.

Pasal 86
Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian Lisensi Wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
a.alasan pemberian Lisensi Wajib;
b.bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib;
c.jangka waktu Lisensi Wajib;
d.besarnya royalti yang harus dibayarkan Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya;
e.syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
f.lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.

Pasal 87
(1)Pemegang Lisensi Wajib berkewajiban mendaftarkan Lisensi Wajib yang diterimanya pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten.
(2)Lisensi Wajib yang telah didaftarkan secepatnya diumumkan oleh Kantor Paten dalam Berita Resmi Paten.
(3)Atas pendaftaran Lisensi Wajib dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan Menteri.
(4)Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan dan dibayarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5)Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten.

Pasal 88
(1)Lisensi Wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan oleh Pemegang Paten atas dasar alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lainnya yang telah ada.
(2)Permintaan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan apabila paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung unsur pembaharuan teknologi yang nyata-nyata lebih maju daripada paten yang telah ada tersebut.
(3)Ketentuan mengenai pengajuan Permintaan kepada Pengadilan Negeri, pembayaran royalti, isi putusan pengadilan, pendaftaran dan pencatatan, serta jangka waktu atau pembatalan Lisensi Wajib yang diatur dalam Bagian Ketiga Bab ini berlaku pula dalam hal Permintaan Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kecuali ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan Permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1).

Pasal 89
(1)Atas Permintaan Pemegang Paten, Pengadilan Negeri dapat membatalkan Lisensi Wajib yang semula diberikannya apabila:
a.alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidak ada lagi;
b.Penerima Lisensi Waiib ternyata tidak melaksanakan Lisensi Wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya;
c.Penerima Lisensi Wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk kewajiban pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian Lisensi Wajib.
(2)Dalam hal Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan Lisensi Wajib, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Paten untuk dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
(3)Kantor Paten wajib memberitahukan pencatatan dan pengumuman putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Pemegang Paten, Pemegang Lisensi Wajib yang dibatalkan dan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembatalan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Kantor Paten menerima salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 90
(1)Lisensi Wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya, dibatalkan atau dalam hal Pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor Paten sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
(2)Kantor Paten mencatat Lisensi Wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum Paten, mengumumkan dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pemegang Paten serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.

Pasal 9l
Batal atau berakhirnya Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya dalam Daltar Umun Paten.

Pasal 92
(1)Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali karena pewarisan.
(2)Lisensi Wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberianya dan ketentuan lainnya terutama mengenai jangka waktu dan harus dilaporkan kepada Kantor Paten untuk dicatat dan dimuat dalam Daftar Umum Paten.

Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai Lisensi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMBATALAN PATEN

Bagian Pertama
Paten Yang Batal Demi Hukum

Pasal 94
(1)Paten dinyatakan batal demi hukum oleh Kantor Paten dalam hal:
a.tidak dilaksanakan dalam jangka waktu empat puluh delapan bulan sejak tanggal pemberian paten.
b.Tidak dipenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.
(2)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).

Pasal 95
(1)Batalnya paten demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada Pemegang Paten dan Pemegang Lisensi Paten yang bersangkutan serta mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
(2)Batalnya Paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Bagian Kedua
Pembatalan Paten Atas Permintaan Pemegang Paten

Pasal 96
(1)Paten dapat dibatalkan oleh Kantor Paten untuk seluruhnya atau sebagian atas Permintaan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Kantor Paten.
(2)Pembatalan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan, jika orang yang menurut catatan dalam Daftar Umum Paten memegang lisensi untuk melaksanakan paten yang bersangkutan tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada Permintaan pembatalan tersebut.
(3)Keputusan pembatalan paten diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada Pemegang Paten dan kepada orang yang menurut catatan dalam Daftar Umum Paten menjadi Pemegang Lisensi Paten yang bersangkutan.
(4)Keputusan pembatalan paten karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.
(5)Pembatalan paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Kantor Paten mengenai pembatalan tersebut.

Bagian Ketiga
Pembatalan Paten Karena Gugatan

Pasal 97
(1)Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan dalam hal:
a.menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7, paten tersebut seharusnya tidak diberikan;
b.paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama berdasarkan Undang-undang ini:
(2)Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(3)Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diajukan Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan.

Pasal 98
Jika gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, maka pembatalan diberikan hanya terhadap hal yang digugat pembatalannya.

Pasal 99
(1)Salinan gugatan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pembatalan paten harus segera disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Kantor Paten.
(2)Kantor Paten mencatat gugatan dan putusan tentang pembatalan paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Bagian Keempat
Akibat Pembatalan Paten

Pasal 100
Pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hak- hak lainnya yang berasal dari paten tersebut.

Pasal 101
Kecuali jika ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembatalan paten untuk seluruhnya atau sebagian berlaku sejak tanggal putusan pembatalan tersebut.

Pasal 102
(1)Pemegang Lisensi dari paten yang batal demi hukum, tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.
(2)Pemegang Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya.
(3)Dalam hal Pemegang Paten terlebih dahulu sudah menerima secara sekaligus royalti dari Pemegang Lisensi, Pemegang Paten tersebut tidak berkewajiban mengembalikan jumlah royalti yang sebanding dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi.

Pasal 103
(1)Lisensi dari paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b yang diperoleh dengan itikad baik sebelum diajukannya gugatan pembatalan atas paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lainnya.
(2)Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Pemegang Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang diperjanjikan sebelumnya dengan Pemegang Paten yang patennya dibatalkan.

BAB VII
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 104
(1)Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan.
(2)Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan keamanan Negara.

Pasal 105
(1)Ketentuan Pasal 104 berlaku pula bagi penemuan yang dimintakan paten tetapi tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
(2)Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaksanaan paten serupa itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.
(3)Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan paten tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 106
(1)Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan sendiri suatu paten yang penting artinya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, Pemerintah memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada Pemegang Paten dengan mencantumkan:
a.paten yang dimaksudkan dengan nama dan nomornya;
b.alasan;
c.jangka waktu pelaksanaan;
d.lain-lain yang dipandang penting.
(2)Pelaksanaan paten oleh Pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.

Pasal 107
(1)Keputusan Pemerintah bahwa suatu paten akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah bersifat final.
(2)Dalam hal Pemegang Paten tidak setuju terhadap besarnya imbalan yang ditetapkan Pemerintah, maka keberatan mengenai hal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(3)Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan sebagai gugatan perdata.
(4)Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh Pemerintah.

Pasal 108
Pelaksanaan lebih lanjut bagi ketentuan yang terdapat dalam Bab ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PATEN SEDERHANA

Pasal 109
Kecuali untuk hal-hal yang secara khusus diatur untuk Paten Sederhana, ketentuan lain mengenai paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula bagi Paten Sederhana.

Pasal 110
(1)Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu klaim.
(2)Terhadap Permintaan Paten Sederhana langsung dilakukan pemeriksaan yang bersifat substantif.

Pasal 111
(1)Untuk Paten Sederhana diberikan Surat Paten Sederhana oleh Kantor Paten.
(2)Paten Sederhana yang diberikan Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dicatat dalam Daftar Umum Paten Sederhana.
(3)Terhadap keputusan penolakan Permintaan Paten Sederhana tidak dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Paten.

Pasal 112
(1)Jangka waktu Paten Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat diperpanjang.
(2)Untuk Paten Sederhana tidak dapat dimintakan Lisensi Wajib.

Pasal 113
Ketentuan lebih lanjut mengenai Paten Sederhana, diatur oleh Menteri.

BAB IX
B I A Y A

Pasal 114
(1)Untuk setiap pengajuan Permintaan paten, Permintaan pemeriksaan, perpanjangan jangka waktu paten, Surat Keterangan Pemakai Terdahulu, petikan Daftar Umum Paten dan salinan Surat Paten, salinan Dokumen Paten, pencatatan pengalihan paten, pendaftaran Surat Perjanjian Lisensi, pendaftaran Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang ini, wajib membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu dan tata cara pembayaran biaya diatur oleh Menteri.

Pasal 115
Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan selambat-lambatnya setahun terhitung sejak tanggal pemberian paten atau pencatatan lisensi dan untuk pembayaran tiap- tiap tahun berikutnya selama paten atau lisensi itu berlaku harus dilakukan selambat- lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten atau pencatatan lisensi yang bersangkutan.

Pasal 116
(1)Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 115, maka paten dianggap berakhir terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.
(2)Apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedua belas dan selanjutnya maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang bersangkutan.
(3)Berakhirnya jangka waktu paten karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 117
(1)Kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3), pembayaran biaya tahunan yang terlambat dilakukan dari batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 115 dikenakan biaya tambahan sebesar dua puluh lima perseratus untuk tiap tahun.
(2)Keterlambatan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten dalam waktu tujuh hari setelah lewatnya batas waktu yang ditentukan kepada Pemegang Paten yang bersangkutan.
(3)Tidak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh yang bersangkutan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l).

BAB X
PENGELOLAAN PATEN

Pasal 118
(1)Penyelenggaraan administrasi atas paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilaksanakan oleh Kantor Paten.
(2)Penyelenggaraan administrasi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 119
Kantor Paten menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi paten yang dilaksanakan dengan membentuk suatu sistem dokumentasi dan jaringan informasi paten yang bersifat nasional, sehingga seluas mungkin mampu menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai teknologi yang diberi paten.

Pasal 120
Dalam melaksanakan pengelolaan paten, Kantor Paten memperoleh pembinaan dari dan bertanggungjawab kepada Menteri.

BAB XI
HAK MENGGUGAT

Pasal 121
(1)Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain daripada orang yang berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 berhak atas paten tersebut, maka orang yang berhak atas paten itu dapat menuntut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya paten yang bersangkutan berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut diserahkan kepadanya untuk seluruhnya atau untuk sebagian atau untuk dimiliki bersama.
(2)Salinan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera disampaikan kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkam dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 122
(1)Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri setempat, siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap haknya.
(2)Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b hanya dapat diterima apabila hasil produksi itu terbukti dibuat dengan menggunakan penemuan yang telah diberi paten tersebut.
(3)Putusan Pengadilan Negeri tentang gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 123
(1)Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, maka sewaktu masih dalam pemeriksaaan oleh Pengadilan Negeri, Hakim dapat memerintahkan pelanggar paten tersebut untuk menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17
(2)Jika dituntut penyerahan barang hasil pelanggaran paten atau nilai barang tersebut maka Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan baru dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar ganti rugi oleh orang yang menuntut kepada pemilik barang-barang yang beritikad baik.

Pasal 124
Hak untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam Bab ini tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten.

Pasal 125
(1)Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(2)Putusan banding dan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri harus segera disampaikan kepada Kantor Paten untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 126
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 127
Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 128
Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 46 dan Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 129
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 130
(1)Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan paten, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang paten.
(2)Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) berwenang:
a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
b.melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang paten;
c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang paten;
d.melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
e.melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten;
f.meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang paten.
(2)Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131
(1)Dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, mereka yang telah mengajukan pendaftaran Permintaan paten berdasarkan Pengumuman Pemerintah Tahun 1953 dalam 10 (sepuluh) tahun sebelum tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, dapat mengajukan Permintaan paten berdasarkan ketentuan Undang- undang ini.
(2)Apabila Permintaan paten yang telah terdaftar dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) tidak diajukan kembali dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Undang-undang ini, Permintaan paten tersebut dianggap berakhir.
(3)Pendatftaran Permintaan paten berdasarkan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) yang diajukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mulai tanggal berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan gugur.
(4)Terhadap Permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) berlaku ketentuan dalam Undang-undang ini dan dalam hal diberikan paten maka jangka waktu berlakunya diperhitungkan sejak tanggal diterimanya Permintaan paten berdasarkan Pengumuman tersebut.

BAB XV
KETENTUAN LAIN

Pasal 132
Pembentukan badan yang berfungsi memberikan pertimbangan tentang kebijaksanaan strategis dalam masalah paten, dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133
Semua peraturan yang telah ada mengenai paten sejak tanggal diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 134
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

M O E R D I O N O


[tulis] » komentar « [baca]