info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
(1)Surat Hutang Landreform dilunaskan apari setiap tahun, untuk pertama kali dalam tahun 1965 jika perlu dengan cara undian, paling lama dalam 12 (dua belas) tahun pada waktu-waktu dan menurut cara-cara yang akan ditetapkan oleh Menteri, dengan ketentuan bahwa pelunasan itu dapat dipercepat,
(2)Untuk setiap kali pelunasan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini pada azasnya disediakan seperdua belas dari jumlah seluruh Surat Hutang Landreform, yang akan terdiri dari barang-barang modal dari Pemerintah guna pembangunan industri dan/atau uang tunai.
(3)Hak untuk menagih Surat Hutang Landreform yang telah disediakan untuk dilunaskan menjadi hilang setelah lewat 5 (lima) tahun sesudah tanggal pelunasan Surat Hutang Landreform tersebut.
(4)Jika kelambatan di dalam mengambil pelunasan Surat Hutang Landreform sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini disebabkan karena hal-hal di luar kemampuan yang berhak menerimanya, maka Menteri dapat memerintahkan diberikannya pelunasan yang bersangkutan, biarpun tenggang waktu 5 tahun itu sudah lampau.
(5)Surat Hutang Landreform tidak akan berbunga lagi setelah terundi untuk dilunaskan.

Pasal 4
(1)Kesempatan untuk menukar Surat Hutang Landreform yang telah terundi dengan barang-barang modal sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) diberikan pertama-tama kepada bekas pemilik tanah dan jika ia telah meninggal kepada ahli warisnya yang memegang Surat Hutang Landreform yang bersangkutan, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dalam jumlah nominal yang sesuai, menurut cara yang akan ditetapkan oleh Menteri.
(2)Jika bekas pemilik tanah atau ahli warisnya itu tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menukar Surat Hutang Landreform dengan barang-barang modal sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, maka kepada pemegang Surat Hutang Landreform lainnya diberikan kesempatan pula untuk melakukan penukaran itu jika ternyata bahwa barang-barang modal tersebut masih ada sisanya.
(3)Oleh Menteri ditetapkan jenis dan harga barang-barang modal yang dalam tahun yang bersangkutan disediakan untuk ditukar dengan Surat hutang Landreform.

(1)Surat Hutang Landreform tidak dikenakan wajib simpan pada salah satu Bank Penyimpanan Efek, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7, "Peraturan Devisen 1940" (Staatsblad tahun 1940 No. 291).
(2)Surat Hutang Landreform tidak diperkenankan dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank-bank atau lembaga-lembaga perkreditan lainnya, kecuali dengan izin Menteri, tetapi hanya untuk keperluan melanjutkan suatu perusahaan yang sudah mulai dibangun oleh yang mempunyai Surat Hutang Landreform itu dan mengalami kekurangan modal yang tidak dapat dipenuhi dengan jalan lain.

Pasal 7
Dalam melaksanakan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad tahun 1925 No. 319) dan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad tahun 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 13 Prp tahun 1959 dan Undang-undang No. 16 Prp tahun 1959 maka:
a.Surat Hutang Landreform bagi pemegang pertama dianggap tetap mempunyai nilai pari;
b.berhubung dengan ketentuan pada huruf a, kerugian yang oleh pemegang pertama diderita karena penjualan atau pengoperan Surat Hutang Landreform yang dipunyainya tidak diperhatikan.

Pasal 8
(1)Surat Hutang Landreform ditanda-tangani oleh Menteri, selaku Ketua Dewan Pengawas Yayasan Dana Landreform dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan tersebut serta didaftarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau menurut cara lain yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum dikeluarkan. Dari pendaftaran tersebut diberikan bukti pendaftaran.
(2)Tentang Surat Hutang Landreform yang dikeluarkan, dibuat perhitungannya yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah diperiksa dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)Surat Hutang Landreform yang sudah diterima kembali karena pelunasan dan kupon yang sudah dibayar setelah dibuat tidak berlaku dikirimkan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran.

Segala surat pendaftaran kwitansi-kwitansi, pemastian-pemastian perjanjian dan lain-lain yang dibuat untuk menjalankan Undang-undang ini bebas dari materai.

Pasal 11
Untuk Surat Hutang Landreform dan kupon bunga yang hilang atau musnah dapat dibeli gantinya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Juni 1964
Pd.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr.J. LEIMENA.
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Juni 1964
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO S.H.
Brig.Jend. T.N.I.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
a.pelaksanaan Landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.
Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang Landreform tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu.
b.Pada azasnya Surat Hutang Landrefom itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri, dengan maksud agar kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa surat-surat Hutang Landreform itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform "atas nama" akan lebih mempermudah penyelenggaraan pengawasan itu. Tetapi di dalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
Berhubung dengan itu maka surat-surat Landreform dikeluarkan "atas unjuk" ("aan toonder") dengan disertai ketentuan, bahwa hanya para bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat Hutang Landreformnya dengan barang-barang modal tersebut.
Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat hutang Landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia landreform setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang Landreform itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.
Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.
Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan di atas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform ke tangan orang lain secara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi.
c.Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang Landreform tersebutkan dilakukan dalam waktu 12 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang Landreform itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya diredistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu Surat-surat Hutang Landreform tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang Landreform oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.
Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-Surat Hutang Landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya datang dapat menjual Surat Hutang Landreform kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.
Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang Landreform berhak atas bunga sebesar 5% setahun.
Bagi mereka yang menerima Surat Hutang Landerform pada tanggal 24 September 1963, bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 34 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak.
d.Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3 ayat 4 ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat Hutang Landreform yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang, padahal tenggang waktu untuk mengambilnya sudah lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.
Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang Landreform sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknyalah pelunasan Surat-surat Hutang Landreform dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan Landreform dapat dipercepat pula.

Pasal 2
a.pelaksanaan Landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.
Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang Landreform tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu.
b.Pada azasnya Surat Hutang Landrefom itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri, dengan maksud agar kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa surat-surat Hutang Landreform itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform "atas nama" akan lebih mempermudah penyelenggaraan pengawasan itu. Tetapi di dalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
Berhubung dengan itu maka surat-surat Landreform dikeluarkan "atas unjuk"("aan toonder") dengan disertai ketentuan, bahwa hanya para bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat Hutang Landreformnya dengan barang-barang modal tersebut.
Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat hutang Landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia landreform setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang Landreform itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.
Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.
Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan di atas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform ke tangan orang lain secara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi.
c.Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang Landreform tersebutkan dilakukan dalam waktu 12 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang Landreform itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya diredistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu Surat-surat Hutang Landreform tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang Landreform oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.
Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-Surat Hutang Landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya, datang, dapat menjual Surat Hutang Landreform kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.
Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang Landreform berhak atas bunga sebesar 5% setahun.
Bagi mereka yang menerima Surat Hutang Landerform pada tanggal 24 September 1963, bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 34 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak.
d.Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3 ayat 4 ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat Hutang Landreform yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang padahal tenggang waktu untuk mengambilnya sudah lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.
Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang Landreform sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknyalah pelunasan Surat-surat Hutang Landreform dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan Landreform dapat dipercepat pula.

Pasal 3
a.pelaksanaan Landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.
Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakanketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang Landreform tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu.
b.Pada azasnya Surat Hutang Landrefom itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri, dengan maksud agar kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa surat-surat Hutang Landreform itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform"atas nama" akan lebih mempermudah penyelenggaraan pengawasan itu. Tetapi di dalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
Berhubung dengan itu maka surat-surat Landreform dikeluarkan "atas unjuk"("aan toonder") dengan disertai ketentuan, bahwa hanya para bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat Hutang Landreformnya dengan barang-barang modal tersebut.
Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat hutang Landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia landreform setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang Landreform itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.
Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.
Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan di atas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform ke tangan orang lain secara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi.
c.Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang Landreform tersebutkan dilakukan dalam waktu 12 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang Landreform itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya diredistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu Surat-surat Hutang Landreform tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang Landreform oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.
Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-Surat Hutang Landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya, datang, dapat menjual Surat Hutang Landreform kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.
Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang Landreform berhak atas bunga sebesar 5% setahun.
Bagi mereka yang menerima Surat Hutang Landerform pada tanggal 24 September 1963; bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 34 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak.
d.Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3 ayat (4) ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat Hutang Landreform yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang, padahal tenggang waktu untuk mengambilnya sudah lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.
Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang Landreform sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknyalah pelunasan Surat-surat Hutang Landreform dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan Landreform dapat dipercepat pula.

Pasal 4
a.pelaksanaan Landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.
Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah yang diberi kuasa menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Sesuai dengan maksudnya sebagai cara memberikan ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka Surat-surat Hutang Landreform tersebut hanya akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu.
b.Pada azasnya Surat Hutang Landrefom itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik yang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri dengan maksud agar kerugian usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian ke bidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa surat-surat Hutang Landreform itu dijadikan barang dagangan (objek Spekulasi). Oleh karena itu pemindahannya ke tangan lain harus dibatasi, untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran Surat-surat Hutang Landreform "atas nama" akan lebih mempermudah penyelenggaraan pengawasan itu. Tetapi di dalam hal yang demikian akan diperlukan administrasi yang luas sekali, yang akan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
Berhubung dengan itu maka surat-surat Landreform dikeluarkan "atas unjuk" ("aan toonder") dengan disertai ketentuan, bahwa hanya para bekas pemilik tanahlah yang pertama-tama berhak untuk menukarkan Surat Hutang Landreformnya dengan barang-barang modal tersebut.
Kalau masih ada sisanya baru para pemegang Surat Hutang lainnya diberi kesempatan. Sungguhpun Surat hutang Landreform itu atas unjuk, tetapi oleh karena pada panitia landreform setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang Surat Hutang Landreform itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.
Jika persediaan barang-barang modal tidak mencukupi, maka pelunasannya akan dilakukan dengan pemberian uang tunai itu dapat diberikan juga untuk menyelesaikan usaha-usaha industri yang sedang dibangun.
Dengan ketentuan sebagai yang diuraikan di atas itu maka kiranya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform ke tangan orang lain secara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi.
c.Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan Surat Hutang Landreform tersebutkan dilakukan dalam waktu 12 tahun, terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Karena Surat Hutang Landreform itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnya diredistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannya yang pertama, maka sebenarnya jangka waktu pembayaran ganti kerugiannya kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu Surat-surat Hutang Landreform tiap-tiap tahun para dalam waktu 12 waktu akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga jangka waktu antara saat dilakukannya redistribusi tanah dan diterimanya Surat Hutang Landreform oleh bekas pemilik dalam prakteknya akan kurang dari satu tahun.
Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria Surat-Surat Hutang Landreform yang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan cara undian. Para bekas pemilik yang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannya, datang, dapat menjual Surat Hutang Landreform kepunyaannya kepada orang lain. Pembeli inilah yang pada waktunya berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas maka hendaknya pemindahan Surat-surat Hutang Landreform kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri di daerah yang bersangkutan, yang tidak dapat dicukupi dengan jalan lain.
Sementara belum dilunasi pemegang Surat Hutang Landreform berhak atas bunga sebesar 5% setahun.
Bagi mereka yang menerima Surat Hutang Landerform pada tanggal 24 September 1963; bunga itu untuk pertama kalinya akan diberikan pada tanggal 34 September 1964. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan tetapi mengingat besarnya bunga yang umum diminta atau diberikan dewasa ini. kiranya 5% merupakan bunga yang lebih layak.
d.Contoh dari pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat dan pada pasal 3 ayat 4 ialah seorang anak yang sewaktu orang tuanya meninggal dunia masih kecil dan baru jauh kemudian mengetahui bahwa orang tuanya itu mempunyai Surat Hutang Landreform yang memberikan kepadanya hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang padahal tenggang waktu untuk mengambilnya sudah lampau. Di dalam hal yang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannya pembayaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.
Kemungkinan untuk mempercepat pelunasan Surat Hutang Landreform sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 1 harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani yang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnya sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian maka sebaiknyalah pelunasan Surat-surat Hutang Landreform dipercepat, hingga penyelesaian pelaksanaan Landreform dapat dipercepat pula.

Pasal 5
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6
Mengingat sifat Surat Hutang Landreform itu sebagai suatu tanda pemberian ganti kerugian, maka sesuailah kiranya dengan keinginan orang-orang yang bersangkutan, jika mereka itu diperbolehkan untuk memegang dan menyimpannya sendiri menurut cara yang dikehendakinya.
Memperkenankan Surat-surat Hutang Landerform itu dijadikan jaminan untuk mendapat kredit dari bank, akan berarti tidak sedikit menambah besarnya Volume uang yang beredar, hal mana justru akan dicegah dengan cara pemberian ganti kerugian berupa Surat Hutang Landreform yang pelunasannya dilakukan dalam waktu 12 tahun itu.
Di dalam memberikan izin sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini Menteri Pertanian dan Agraria perlu mendengar pendapat menteri Perindustrian Rakyat.

Pasal 7
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 8
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 11
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 13
Tidak memerlukan penjelasan.


[tulis] » komentar « [baca]