BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN.

Wabah dalam Undang-undang ini meliputi:
(1)Penyakit-penyakit karantina berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.
(2)a.Tifus perut (Typhus abdominalis),
b.Para-tifus A, B dan C,
c.Disentri (mejan) basili (Dycenteria bacillaris),
d.Radang hati menular (Hepatitis infectiosa),
e.Para-cholera El Tor,
f.Diphtheria,
g.Kejang tengkuk (Meningitis cerebrospinalis epidemica),
h.Lumpuh kanak-kanak (Poliomyelitis anterior acuta).
(3)Penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB III.

PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN
DAERAH WABAH.

Pasal 4
(1)Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut penetapan suatu daerah sebagai daerah wabah setelah ada pemeriksaan yang teliti.
(2)Penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada penguasa yang dimaksud dalam pasal 8, kecuali mengenai wabah penyakit Karantina.
(3)Cara penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan pasal 5 dari Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.

BAB IV
USAHA-USAHA.

(1)Usaha-usaha untuk mencapai maksud yang tersebut dalam pasal 1 ialah:
a.Pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium dan konsultasi, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita;
b.pengebalan (immunisasi);
c.menghapus hamakan, menghapus seranggakan benda-benda di mana perlu;
d.menghapus tikuskan bangunan, ruangan, alat-alat pengangkutan dan lain-lain di mana perlu;
e.pemusnahan benda-benda dan bangunan-bangunan di mana perlu;
f.penetapan peraturan pengangkutan penderita dan jenazah;
g.penetapan peraturan mengenai uruan perawatan dan pemakaman jenazah;
h.penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang masalah wabah.
(2)Biaya untuk usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengganti kerugian ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 7
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.

BAB V
TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.

Pasal 8
(1)Jika disuatu daerah berjangkit atau tersangka berjangkit wabah yang dimaksud dalam pasal 3, penguasa yang tertinggi di daerah tingkat I mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi wabah tersebut termasuk penutupan daerah wabah.
(2)Dalam keadaan darurat, penguasa tertinggi daerah tingkat II atau bawahan dapat mengambil tindakan-tindakan sementara dengan ketentuan, sesudah mendengar para tenaga kesehatan setempat.
(3)Tindakan-tindakan yang mengenai bidang kesehatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 7.

(1)Barangsiapa dengan sengaja tidak melakukan atau menghalang-halangi terlaksananya usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp10.000, - (sepuluh ribu rupiah).
(2)Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp5.000, - (lima ribu rupiah):
a.petugas, yang berdasarkan Undang-undang ini melalaikan kewajibannya tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1);
b.petugas kesehatan yang karena kesalahannya menyebabkan tidak terlaksananya usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1).
(3)Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Undang-undang ini dapat memuat ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuannya, yaitu: pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
(4)Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) adalah kejahatan.
Tindak pidana tersebut dalam ayat (2) dan (3) adalah pelanggaran.

Pasal 11
Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang Wabah".

Pasal 12
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1962
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1962
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Perumusan wabah dalam pasal ini diambil antara lain dari International Sanitary Regulation tahun 1961 mengenai Epidemie.
Sekalipun dalam perumusan ini tidak ditegaskan, namun dalam istilah ini terkandung adanya kemungkinan bencana bagi masyarakat.

Pasal 3
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ayat ini perlu sebab ada kemungkinan bahwa sesuatu penyakit yang sebelumnya tidak banyak meminta korban, dapat berobah menjadi mengganas dan memakan banyak korban jiwa.

Pasal 4
Ayat (1)
Penetapan sesuatu daerah wabah adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi peri kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pelaksanaan tindakan-tindakan berhubung dengan penetapan tersebut dapat mengakibatkan pembatasan-pembatasan hak-hak azasi warga negara.
Ayat (2)
Agar tindakan-tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan segera di daerah-daerah terpencil, perlu diadakan kemungkinan delegasi kepada penguasa setempat.
Ayat (3)
Penetapan suatu daerah wabah memperhatikan batas-batas terperinci. Pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan jangka waktu yang sesuai dengan masa tunas tiap-tiap penyakit, sebagaimana ditetapkan juga dalam pasal 5 Undang-undang Karantina Laut dan pasal 5 Undang-undang Karantina Udara.

Pasal 5
(1)Soal wajib lapor adalah sangat penting guna mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta memberantas wabah.
Kelambatan atau kelalaian dalam soal ini dapat menyebabkan suatu bencana bagi masyarakat. Tiap-tiap laporan harus mendapat perhatian sebaik-baiknya dari pihak yang berwajib, yang perlu segera mengadakan pemeriksaan yang teliti.
(2)Dengan tenaga kesehatan tertentu dimaksud para dokter, perawat, bidan, penilik kesehatan dan lain-lain tenaga kesehatan, yang berhubung dengan pendidikannya dapat dianggap mempunyai pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan wabah.

Pasal 6
(1)Dalam ayat ini ditetapkan suatu rangkaian usaha-usaha medis untuk mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta memberantas wabah. Dalam keadaan bencana wabah berjangkit, di mana keselamatan dan jiwa ratusan, ribuan orang terancam, mudah dapat mengerti, bahwa segala tindakan yang disebut dalam a sampai dengan h perlu, dijalankan demi keselamatan umum; tentu dengan mengindahkan sebanyak mungkin kepentingan umum, norma-norma kesusilaan, keagamaan dan kemerdekaan bergerak perseorangan.
Dalam melakukan pemeriksaan oleh petugas-petugas, perlu setiap orang memberi bantuannya agar supaya segala sesuatu dapat berjalan lancar.
Untuk mencegah penjalaran, maka penderita harus diisolasi dan diberi perawatan dan pengobatan yang effektif. Orang-orang di sekitar penderita terutama yang erat hubungannya dengan.
sisakit harus diawasi, bilamana perlu diisolasi dan diberi pengobatan seperlunya.
Benda-benda dan bangunan-bangunan, di mana perlu dihapus hamakan, dihapus seranggakan dan dihapus tikuskan dan adakalanya dimusnahkan.
Dalam hal pemusnahan perlu diperhatikan pengganti-kerugian yang wajar.
Berhubung dengan bahayanya jenazah dalam menularkan wabah, maka jenazah-jenazah yang bersangkutan perlu diatur pengangkutannya, dan lain-lain.
Untuk melindungi masyarakat sebaik-baiknya terhadap wabah, perlu diberikan penerangan-penerangan dan pendidikan kepada masyarakat oleh petugas-petugas kesehatan dan petugas-petugas pendidikan.
(2)Berhubung dengan pentingnya masalah wabah ini, maka segala pengeluaran biaya yang perlu harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat yang wajib membiayai, terutama terhadap wabah-wabah yang luas, dengan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah atau usaha swasta di dalam hal ini.

Pasal 7
Dengan Peraturan Pemerintah dapat diberi wewenang kepada Pemerintah Daerah Otonom untuk mengeluarkan peraturan-peraturan khusus/tersendiri.

Pasal 8
(1)Agar dapat diambil tindakan-tindakan dengan segera, maka penguasa tertinggi dalam daerah tingkat I, tanpa menunggu perintah dari Pusat, dapat melakukan usaha-usaha seperlunya untuk mengatasi wabah.
Dengan sendirinya tindakan-tindakan ini dilakukan setelah ada cukup pemeriksaan oleh ahli-ahli kesehatan di daerah, termasuk pemeriksaan laboratorium.
Di dalam rangka tindakan-tindakan ini, kemampuan yang ada di daerah dapat dikerahkan, termasuk tenaga kesehatan swasta.
Jika perlu segera diadakan penutupan suatu daerah yang tertentu batasnya, demikian pula di mana perlu bangunan-bangunan yang ditempati oleh penderita diberi tanda-tanda tertentu.
(2)Daerah tingkat II atau bawahannya harus selekas mungkin melaporkan tindakan-tindakan sementara yang dikerjakan itu kepada atasannya.

Pasal 9
Mengingat akan kemungkinan terancamnya kepentingan penduduk di daerah wabah, maka penguasa yang tertinggi yang dimaksud dalam pasal 8 perlu mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah, seperti termaksud dalam pasal 5 Undang-undang ini.
Dalam pada itu dapat dibentuk panitya-panitya, yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah, ahli-ahli dan wakil-wakil dari organisasi rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 10
(1)Untuk menjamin dapat dilaksanakan tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah, perlu dihukum siapapun juga yang menghalang-halangi pekerjaan petugas-petugas yang menyelenggarakan usaha-usaha tersebut dalam pasal 5 dan 6.
Dalam pada itu dibedakan siapa yang "dengan sengaja" dari pada orang yang hanya karena kelalaiannya (kesalahan) melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud di atas.
Mengingat akan kepentingan orang banyak yang terancam oleh bahaya wabah itu, maka siapa yang dengan sengaja berbuat hal-hal yang dapat mengakibatkan berlangsungnya atau menjalarnya wabah dihukum berat. Perbuatan yang asosial itu bukan suatu "pelanggaran" tetapi suatu "kejahatan" menurut hukum pidana.
(2)Adapun mereka, yang karena kelalaiannya tak dapat dilaksanakannya usaha-usaha tersebut dalam pasal 5 dan 6, dihukum tidak sekian berat seperti orang yang dengan sengaja berbuat hal-hal yang bersifat merintangi tindakan-tindakan untuk mengatasi wabah.
Perbuatan mereka adalah suatu "pelanggaran" "percobaan" untuk menjalankan kelalaian itu, dan siapa yang "turut-membantu" perbuatan ke arah kelalaian tersebut, tidak dihukum, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
(3)Dalam Peraturan Pemerintah, yang melaksanakan Undang-undang ini, dapat dipidana perbuatan-perbuatan yang tidak disebut dalam pasal 5 dan 6 tetapi yang juga mengakibatkan berlangsungnya atau menjalarnya wabah.
(4)Cukup jelas.

Pasal 11 dan 12
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]