info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:
a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

Pasal 4
Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:
a.mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
b.memperkaya keberagaman budaya;
c.memperteguh jati diri bangsa;
d.memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
e.mencerdaskan kehidupan bangsa;
f.meningkatkan citra bangsa;
g.mewujudkan masyarakat madani;
h.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
i.melestarikan warisan budaya bangsa; dan
j.mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pemajuan Kebudayaan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 7
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8
Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:
a.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
b.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
c.Strategi Kebudayaan; dan
d.Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

(1)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
(2)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.
(3)Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
(4)Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11
(1)Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
(2)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a.identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
b.identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
c.identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
d.identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
e.analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
(3)Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

(1)Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2)Strategi Kebudayaan berisi:
a.abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
b.visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
c.isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
d.rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
(3)Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a.peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
b.peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
c.peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
d.identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
e.peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
f.analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
(4)Penyusunan Strategi Kebudayaan dilakukan dengan:
a.menggunakan pendekatan yang komprehensif;
b.menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan
c.memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar-Kebudayaan di Indonesia.
(5)Anggaran penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
(6)Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Presiden.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 14
(1)Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
(2)Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:
a.visi dan misi Pemajuan Kebudayaan;
b.tujuan dan sasaran;
c.perencanaan;
d.pembagian wewenang; dan
e.alat ukur capaian.
(3)Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:
a.pencatatan dan pendokumentasian;
b.penetapan; dan
c.pemutakhiran data.
(2)Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 17
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 18
(1)Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
(2)Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3)Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
(4)Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Pengamanan

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 24
(1)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2)Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3)Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
(4)Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
a.menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
b.menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
c.menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
d.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
e.mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 28
(1)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2)Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3)Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 30
(1)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2)Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3)Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
a.penyebarluasan;
b.pengkajian; dan
c.pengayaan keberagaman.

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 32
(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2)Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:
a.membangun karakter bangsa;
b.meningkatkan ketahanan budaya;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
d.meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Pasal 33
(1)Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
a.internalisasi nilai budaya;
b.inovasi;
c.peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
d.komunikasi lintasbudaya; dan
e.kolaborasi antarbudaya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
(1)Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
(2)Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35
(1)Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
a.diplomasi budaya; dan
b.peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.
(2)Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
(1)Untuk mendukung Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat secara aktif melakukan pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37
(1)Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
b.pembagian manfaat; dan
c.pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan.
(3)Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38
(1)Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2)Industri besar dan/atau pihak asing yang menyalahgunakan izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.denda administratif;
d.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
e.pencabutan izin.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 39
(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
(2)Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
(3)Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:
a.peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
b.standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
c.peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 41
Setiap Orang berhak untuk:
a.berekspresi;
b.mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
c.berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
d.mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
e.memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
f.memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 42
Setiap Orang berkewajiban untuk:
a.mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
b.memelihara kebinekaan;
c.mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
d.mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia; dan
e.memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 43
Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas:
a.menjamin kebebasan berekspresi;
b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
c.melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d.memelihara kebinekaan;
e.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
f.menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
g.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
i.menggunakan Kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional;
j.meningkatkan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan; dan
k.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 44
Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:
a.menjamin kebebasan berekspresi;
b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
c.melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d.memelihara kebinekaan;
e.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
f.menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
g.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
i.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
j.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 45
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Pusat berwenang:
a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
d.merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:
a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 47
Pendanaan Pemajuan Kebudayaan didasarkan atas pertimbangan investasi.

Pasal 48
(1)Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.masyarakat; dan/atau
d.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49
(1)Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan.
(2)Pembentukan dana perwalian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 50
(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
(2)Ketentuan mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51
(1)Selain Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, untuk memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.
(2)Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.
(3)Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52
(1)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.
(2)Ketentuan mengenai kriteria Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 53
Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 54
Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55
Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 56
Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 57
(1)Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
(2)Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a.pencabutan izin usaha;
b.perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
c.pencabutan status badan hukum;
d.pemecatan pengurus; dan/atau
e.pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 58
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 60
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 61
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah erta bes segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "berjenjang" adalah penyusunan serangkaian dokumen secara berurutan dari Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, sampai dengan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.
Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Pemangku kepentingan antara lain pemangku adat, tokoh masyarakat, dan komunitas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.
Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "abstrak" adalah rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat atau dengan kata lain penyajian atau gambaran ringkas yang benar, tepat, dan jelas mengenai isi dokumen.
Dokumen Kebudayaan lainnya seperti dokumen cagar budaya, dokumen kelautan, dan dokumen lingkungan hidup.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan antara lain cagar budaya, masyarakat adat, lingkungan hidup, dan data maritim di seluruh wilayah Indonesia.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
"Data lain terkait kebudayaan" seperti cagar budaya, museum, film, dan buku.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:
a.menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
b.mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
c.mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.
Huruf b
Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.
Huruf c
Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk, antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Kriteria industri besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan.
Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait, misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
"Bentuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat" antara lain bantuan/hibah dari negara lain, hibah dari lembaga internasional, hibah dari lembaga nasional, dan pendanaan dari masyarakat.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
"Fasilitas" meliputi, antara lain, biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa" adalah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa, misalnya maestro dan empu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Contoh "insentif" berupa pengurangan dan/atau pembebasan pajak, pengurangan dan/atau pembebasan pungutan lain, serta pembebasan bea impor/ekspor sementara.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]