info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:
a.jasa audit atas informasi keuangan historis;
b.jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
c.jasa asurans lainnya.
(2)Jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.
(3)Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Pemberian Jasa

Pasal 4
(1)Pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu.
(2)Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

(1)Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
b.berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
c.berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
e.tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
f.tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g.menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
h.tidak berada dalam pengampuan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 7
(1)Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.
(2)Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara asalnya;
d.tidak pernah dipidana;
e.tidak berada dalam pengampuan;
f.mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia;
g.mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia;
h.berpengalaman praktik dalam bidang penugasan asurans yang dinyatakan dalam suatu hasil penilaian oleh asosiasi profesi akuntan publik;
i.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan
j.ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing.
(3)Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 8
(1)Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
(2)Untuk memperpanjang izin, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut:
a.berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;
c.tidak berada dalam pengampuan; dan
d.menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.
(3)Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berakhir.
(4)Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan perpanjangan izin hingga masa berlaku izin berakhir dengan dikenai sanksi administratif berupa denda.
(5)Menteri harus menerbitkan perpanjangan izin Akuntan Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah:
a.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap; atau
b.persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sanksi administratif berupa denda telah dibayar bagi Akuntan Publik yang terlambat mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dalam hal Menteri tidak menerbitkan perpanjangan izin Akuntan Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin Akuntan Publik dinyatakan telah diperpanjang.
(7)Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin setelah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin baru dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu,
Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin

(1)Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik.
(2)Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
(3)Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan atas pengunduran diri.
(4)Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11
(1)Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
a.Akuntan Publik meninggal dunia; atau
b.izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
(2)Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
a.mengajukan permohonan pengunduran diri;
b.dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin;
c.dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d.dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
e.berada dalam pengampuan; atau
f.menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.

BAB IV
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Bentuk Usaha

(1)KAP yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.
(2)KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik.
(3)KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili KAP.
(4)Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP, jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP.

Bagian Ketiga
Rekan non-Akuntan Publik

Pasal 14
(1)Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada KAP wajib mendaftar kepada Menteri.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan syarat sebagai berikut:
a.berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S-1) atau yang setara;
b.berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;
c.berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
e.telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan
f.tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1)Menteri membatalkan status terdaftar Rekan non- Akuntan Publik dalam hal Rekan non-Akuntan Publik:
a.tidak berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
c.menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;
d.merangkap sebagai:
1.pejabat negara;
2.pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintah, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
3.jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
e.dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
f.menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP.
(2)Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya dibatalkan Menteri tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali dalam hal:
a.dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
b.dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
c.menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

Bagian Keempat
Tenaga Kerja Profesional Asing

Pasal 17
(1)KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Izin Usaha

Pasal 18
(1)Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri.
(2)Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;
c.mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
d.memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
e.membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
1.alamat Akuntan Publik;
2.nama dan domisili kantor; dan
3.maksud dan tujuan pendirian kantor;
f.memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:
1.nama Rekan;
2.alamat Rekan;
3.bentuk usaha;
4.nama dan domisili usaha;
5.maksud dan tujuan pendirian kantor;
6.hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan
7.penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

(1)Izin pendirian cabang KAP diberikan oleh Menteri.
(2)Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan cabang KAP;
c.mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; dan
d.membuat kesepakatan tertulis dari seluruh Rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh notaris.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik

Pasal 21
(1)Izin usaha KAP dicabut dalam hal:
a.pemimpin KAP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha KAP;
b.KAP dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha KAP;
c.izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dicabut;
d.izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dicabut;
e.domisili KAP berubah; atau
f.terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha KAP.
(2)Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
a.izin Akuntan Publik pada KAP yang berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau
b.izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada KAP dinyatakan tidak berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pencabutan izin usaha KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan
Pencabutan dan Tidak Berlakunya
Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik dan KAP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak Akuntan Publik

Pasal 24
Akuntan Publik berhak untuk:
a.memperoleh imbalan jasa;
b.memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP; dan
c.memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

(1)KAP atau cabang KAP wajib:
a.mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
b.mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha;
c.memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan
d.memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.
(2)KAP yang mempunyai Rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma.
(3)KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri:
a.laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya; dan
b.laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri:
a.perubahan susunan Rekan;
b.perubahan pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP;
c.perubahan domisili pemimpin KAP dan/atau pemimpin cabang KAP;
d.perubahan alamat KAP;
e.berakhirnya kerja sama dengan KAPA atau OAA;
f.pencabutan izin KAPA yang melakukan kerja sama dengan KAP oleh otoritas negara asal KAPA; atau
g.pembubaran OAA yang melakukan kerja sama dengan KAP.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28
(1)Dalam memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.
(2)Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila:
a.Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
b.Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau
c.Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkonsultasi dengan Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 29
(1)Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri.
(3)Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 30
(1)Akuntan Publik dilarang:
a.memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP;
b.merangkap sebagai:
1.pejabat negara;
2.pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
3.jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan;
c.memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
d.memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin;
e.memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin;
f.memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP;
g.melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
h.menerima imbalan jasa bersyarat;
i.menerima atau memberikan komisi; atau
j.melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
(2)Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap sebagai pimpinan atau pegawai pada lembaga pendidikan bidang akuntansi dan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi di bidang akuntansi.

Pasal 31
(1)KAP dilarang:
a.melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain;
b.mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan;
c.memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri;
d.membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang; dan
e.membuat iklan yang menyesatkan.
(2)Akuntan Publik dan/atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

BAB VI
PENGGUNAAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pasal 32
(1)KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama dari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola KAP tersebut.
(2)KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP tersebut.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

BAB VII
KERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar-Kantor Akuntan Publik

Pasal 33
(1)KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAP lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang disebut OAI.
(2)Pembentukan OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:
a.tujuan OAI yang mencakup pengembangan metodologi jasa asurans dan sistem pengendalian mutu;
b.hak dan kewajiban KAP yang menjadi anggota OAI;
c.program pendidikan dan pelatihan bagi anggota OAI; dan
d.pendirian OAI bersifat berkelanjutan.
(3)OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Menteri dengan mengajukan permohonan tertulis dan melampirkan Akta Pendirian dengan mencantumkan nama KAP yang menjadi anggota.
(4)Menteri membatalkan status terdaftar OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila OAI bubar.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pembatalan status terdaftar OAI diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34
(1)KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mencantumkan nama OAI bersama-sama dengan nama KAP.
(2)KAP yang merupakan anggota OAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan jasa secara bersama-sama.
(3)KAP dilarang mencantumkan lebih dari 1 (satu) nama OAI.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama OAI diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Kerja Sama Kantor Akuntan Publik dengan
Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing

Pasal 35
(1)KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.
(2)KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri.
(3)Kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:
a.bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
b.penggunaan metodologi yang disepakati bersama antara KAPA atau OAA dengan KAP;
c.bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan
d.kerja sama bersifat berkelanjutan.
(4)Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan syarat:
a.KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan
b.KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAP lain.
(5)Pencantuman nama oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA.
(6)KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi oleh KAP lain.

Pasal 36
(1)Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA apabila:
a.kerja sama antara KAP dengan KAPA atau OAA berakhir;
b.status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau
c.status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.
(2)Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA dicabut karena status terdaftar KAPA atau OAA pada Menteri dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, KAP dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atau OAA, perjanjian kerja sama, persetujuan pencantuman nama, pengajuan permohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendaftaran, Pembekuan, dan Pembatalan Status Terdaftar
Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing

Pasal 38
(1)KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
a.mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA;
b.tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dari negara asal KAPA; dan
c.telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atau asosiasi profesi negara asal KAPA.
(2)OAA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
a.memiliki kompetensi dalam bidang asurans;
b.terdaftar di suatu negara;
c.mempunyai anggota KAPA;
d.mempunyai program pelatihan; dan
e.mempunyai standar reviu mutu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39
(1)Menteri membekukan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila:
a.izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA; atau
b.KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
(2)Menteri membekukan status terdaftar OAA apabila KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 40
(1)Menteri membatalkan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila:
a.kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
b.KAPA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;
c.izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA;
d.KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; atau
e.KAPA melakukan kerja sama dengan KAP lain.
(2)Menteri membatalkan status terdaftar OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal:
a.kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis;
b.OAA tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan;
c.OAA bubar;
d.KAP yang bekerja sama dengan OAA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin; atau
e.OAA melakukan kerja sama dengan KAP lain.
(3)KAPA atau OAA yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.

BAB VIII
BIAYA PERIZINAN

Pasal 41
(1)Biaya dikenakan untuk:
a.memperoleh izin Akuntan Publik;
b.memperpanjang izin Akuntan Publik;
c.memperoleh izin usaha KAP;
d.memperoleh izin pendirian cabang KAP;
e.memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan KAP; dan
f.memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42
Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB IX
ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 43
(1)Akuntan Publik berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
(2)Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(3)Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mempunyai anggota paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Akuntan Publik;
c.memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
d.mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
e.memiliki program mengenai pelatihan profesional berkelanjutan;
f.memiliki kode etik organisasi; dan
g.memiliki program reviu mutu bagi Akuntan Publik yang menjadi anggotanya.
(4)Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44
(1)Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berwenang:
a.menyusun dan menetapkan SPAP;
b.menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;
c.menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan; dan
d.melakukan reviu mutu bagi anggotanya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SPAP, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 45
(1)Menteri membentuk Komite Profesi Akuntan Publik.
(2)Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
a.Kementerian Keuangan;
b.Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
c.Asosiasi Profesi Akuntan;
d.Badan Pemeriksa Keuangan;
e.otoritas pasar modal;
f.otoritas perbankan;
g.akademisi akuntansi;
h.pengguna jasa akuntan publik;
i.Kementerian Pendidikan Nasional;
j.Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
k.Dewan Standar Akuntansi Syariah;
l.Dewan SPAP; dan
m.Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
(3)Anggota Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
(4)Keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolegial.

Pasal 46
(1)Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan dari unsur pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
(2)Komite Profesi Akuntan Publik bertugas memberikan pertimbangan terhadap:
a.kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
b.penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
c.hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.
(3)Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Profesi Akuntan Publik juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan KAP.
(4)Keputusan Komite Profesi Akuntan Publik atas banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
(5)Tata cara beracara banding ditetapkan oleh Komite Profesi Akuntan Publik.

Pasal 47
Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Komite Profesi Akuntan Publik dibantu oleh sekretariat.

Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan unsur-unsur, serta tata kerja Komite Profesi Akuntan Publik, dan sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49
Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 50
Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Menteri berwenang:
a.menetapkan peraturan atau keputusan yang berkaitan dengan pembinaan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP;
b.menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan;
c.melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:
1.SPAP;
2.penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik; dan
3.pendidikan profesional berkelanjutan, untuk melindungi kepentingan publik.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 51
(1)Dalam melakukan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP.
(2)Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteri untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang untuk:
a.meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada Pihak Terasosiasi; dan
b.meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada asosiasi profesi.
(4)Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.
(5)Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank.
(6)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP.
(7)Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 52
(1)Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi:
a.menolak memberikan keterangan dan/atau memberikan keterangan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);
b.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
c.dikenai pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
d.dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53
(1)Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif.
(2)Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran terhadap Pasal 4 Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 17 Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6), atau Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5).
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu;
b.peringatan tertulis;
c.pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu;
d.pembatasan pemberian jasa tertentu;
e.pembekuan izin;
f.pencabutan izin; dan/atau
g.denda.
(4)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54
Penerimaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf g dan ayat (4) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55
Akuntan Publik yang:
a.melakukan manipulasi (menurut MK (putusan No. 84/PUU-IX/2011) tgl 3 Jan 2013, "manipulasi" harus dimaknai "sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya ataupun pihak lain secara melawan hukum berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup"), membantu melakukan manipulasi (menurut MK (putusan No. 84/PUU-IX/2011) tgl 3 Jan 2013, "manipulasi" harus dimaknai "sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya ataupun pihak lain secara melawan hukum berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup"), dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau
b.dengan sengaja melakukan manipulasi (menurut MK (putusan No. 84/PUU-IX/2011) tgl 3 Jan 2013, "manipulasi" harus dimaknai "sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya ataupun pihak lain secara melawan hukum berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup"), memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 56
Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 57
(1)Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah.).
(2)Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4)Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

BAB XIV
KEDALUWARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN

Pasal 58
(1)Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.
(2)Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang telah memiliki izin Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku.
b.Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik yang masih berlaku harus memperbarui (registrasi ulang) izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan menyampaikan dokumen berupa surat keterangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
c.Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAP dan/atau izin pendirian cabang KAP yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
d.Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai ada ketentuan yang baru.
e.Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan pada suatu KAP dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus mendaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d.
f.KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP harus mendaftar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
g.KAP harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
h.Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteri ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
i.SPAP yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah diakui oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b.Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) yang mengatur jasa Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan belum ada peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini, dinyatakan masih berlaku.

Pasal 61
(1)Semua Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2)Semua Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 62
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]