info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksanaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 4
(1)Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
(2)Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.
(3)Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten atau di kotamadya atau di kota administratif dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya dan atau kota administratif.

BAB II
SUSUNAN KEJAKSAAN

Bagian Pertama
Umum

(1)Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2)Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7
(1)Dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.
(2)Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negera.

Bagian Kedua
Jaksa

Pasal 8
(1)Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
(2)Dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
(3)Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(1)Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi:
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian."
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedabedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jaksa yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
(2)Jaksa mengucapkan sumpah atau janjinya dihadapan Jaksa Agung.

Pasal 11
(1)Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, jaksa tidak boleh merangkap:
a.menjadi pengusaha; atau
b.menjadi penasihat hukum; atau
c.melakukan pekerjaan lain yang dapat mempengaruhi martabat jabatannya.
(2)Jabatan/pekerjaan yang tidak boleh dirangkap oleh jaksa selain jabatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1)Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
a.dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
b.terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya; atau
c.melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 11; atau
d.melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
e.melakukan perbuatan tercela.
(2)Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
(3)Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa serta tatacara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 14
(1)Jaksa yang diberhentikan dari jabatan fungsional jaksa, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.
(2)Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
(3)Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela dari.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17
Tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa
Agung Muda

Pasal 18
(1)JaksaAgungadalahpimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.
(2)Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
(3)Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan kesatuan unsur pimpinan.
(4)Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

(1)Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
(2)Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
(3)Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda.

Pasal 21
(1)Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
(2)Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang berpengalaman sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang dipersamakan dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi.
(3)Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.
(4)Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a.permintaan sendiri; atau
b.sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
c.telah berumur 60 (enam puluh) tahun; atau
d.ternyata tidak cakap menjalankan tugas; atau
c.meninggal dunia.

(1)Kepala Kejaksaan Tinggi adalah pimpinan Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
(2)Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan dan beberapa orang unsur pembantu pimpinan.

Pasal 24
(1)Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
(2)Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
(3)Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri yang membawahkannya.
(4)Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pelaksana.

(1)Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
b.melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan,
c.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusanlepas bersyarat;
d.melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
(2)Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
(3)Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
a.peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b.pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c.pengamanan peredaran barang cetakan;
d.pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e.pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f.penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 28
Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 29
Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 31
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Bagian Kedua
Khusus

Pasal 32
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
a.menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
b.mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
c.menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
d.mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
e.mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
f.menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
g.mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.

Pasal 33
(1)Jaksa Agung memberikan izin kepada seorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
(3)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai kejaksaan dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

[tulis] » komentar « [baca]