info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I.
Istilah-istilah.

Telekomunikasi untuk umum diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah.

Pasal 4
Setiap orang dapat mempergunakan segala fasilitas telekomunikasi yang terbuka bagi umum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Negara atau pemegang izin tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi seperti termaksud dalam pasal 4 Undang-undang ini kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 7
(1)Dengan tidak mengurangi hak penggunaan fasilitas telekomunikasi tersebut dalam pasal 4 undang-undang ini setiap berita atau percakapan yang isinya membahayakan keselamatan negara, mengganggu ketertiban umum atau berlawanan dengan tata susila, dapat ditolak atau dihentikan pengirimannya atau dihentikan kelanjutan percakapannya.
(2)Alasan penolakan atau penghentian termaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada yang bersangkutan dan yang berwajib.

Pasal 8
(1)Apabila timbul perang atau ada bahaya perang, ada huru-hara di dalam negeri atau terjadi perang antara negara-negara asing yang menyangkut kepentingan Indonesia, Menteri/Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat meminta penjelasan tentang atau salinan/ulangan dari setiap berita tertulis atau terekam.
(2)Dalam rangka penyelesaian tindak pidana, Menteri/Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memerintahkan kepada setiap orang untuk menyerahkan berita-berita tertulis atau terekam yang sekiranya dapat dijadikan alat pembuktian.

(1)Untuk keperluan-keperluan khusus, instansi-instansi Pemerintah tertentu dapat menyelenggarakan telekomunikasi.
(2)Penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi oleh instansi-instansi Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V.
Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh
bukan Pemerintah.

Pasal 11
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 9, 10, 12, 13 dan 14 Undang-undang ini setiap penguasaan, pemasangan serta penggunaan pesawat pemancar radio dan pengusahaan perangkat telekomunikasi dilarang tanpa mendapat izin lebih dahulu dari Presidium Kabinet Kerja.
(2)Izin tersebut pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya sepuluh tahun dengan kemungkinan diperbaharui apabila jangka waktu tersebut berakhir.
(3)Izin termaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut oleh instansi yang diberi wewenang untuk memberi izin apabila ternyata syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini atau yang tersebut dalam surat izin tidak dipatuhi.
(4)Syarat dan cara memperoleh izin termaksud pada ayat (1) baik izin tetap, izin sementara maupun izin kadang-kala diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)Untuk penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat telekomunikasi oleh kapal udara asing, yang berada di wilayah Indonesia tidak diwajibkan meminta izin seperti termaksud dalam pasal 11 Undang-undang ini.
(2)Kapal udara sipil nasional atau kapal udara asing selama berada di wilayah udara atau perairan Indonesia dilarang mempergunakan pemancar radio selain untuk navigasi, pengamanan lalu lintas udara dan operasi udara secara effisien dan ekonomis.

Pasal 14
(1)Izin kepada perwakilan diplomatik negara asing di Indonesia untuk menyelenggarakan telekomunikasi sendiri dapat diberikan oleh Presidium Kabinet Kerja atas usul Menteri yang diserahi urusan Luar Negeri berdasarkan permintaan yang bersangkutan dengan memperhatikan azas timbal-balik yang berlaku antar negara.
(2)Cara untuk memperoleh izin tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI.
Hubungan Internasional.

Penyelenggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan lalu lintas telekomunikasi dalam negeri dan pembelian fasilitas-fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional seperti termaksud dalam pasal 15 Undang-undang ini.

Pasal 17
(1)Segala perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap telekomunikasi dilarang.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah diatur cara-cara mencegah atau menghilangkan gangguan-gangguan terhadap telekomunikasi.

BAB VIII.
Pemasangan, pemindahan dan ganti rugi.

Pasal 18
(1)Jika untuk pemasangan alat-alat telekomunikasi untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Negara dianggap perlu melakukan penggalian, pengukuran atau pemasangan tanda-tanda di tanah milik seseorang atau pemindahan bangunan-bangunan maka pemilik, penghuni atau pemegang persil wajib memperkenankan, setelah diberitahukan sekurang-kurangnya dua kali dua puluh empat jam sebelumnya dengan ketentuan bahwa dalam hal pemindahan bangunan-bangunan jangka waktu pemberitahuan ditetapkan dua kali tujuh hari.
(2)Jika diperlukan pemindahan bangunan-bangunan yang berakibat pencabutan hak-hak tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, berlakulah ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 288).
(3)Pemilik, penghuni, atau pemegang persil yang persilnya dilintasi alat-alat telekomunikasi wajib memperkenankan pemasangan alat-alat telekomunikasi dan alat-alat lain yang diperlukan, baik di atas maupun di dalam tanah.
(4)Alat-alat telekomunikasi yang melalui atau berada di tanah milik seseorang, tetap menjadi milik negara atau badan swasta yang mendapat izin untuk melaksanakan pemasangan dan pengusahaan.
(5)Ketentuan seperti termaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi yang dipasang sebelum Undang-undang ini berlaku.
(6)Petugas-petugas telekomunikasi yang diselenggarakan oleh/untuk Negara, setelah memberitahukan kepada yang berkepentingan, dapat ke luar masuk persil-persil untuk melakukan penggalian dan melakukan pemotongan tumbuh-tumbuhan di tanah seseorang untuk kepentingan pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau pembaharuan alat-alat telekomunikasi yang sudah ada.

(1)Untuk kepentingan umum Presidium Kabinet Kerja dapat memerintahkan pemindahan alat-alat atau perangkat telekomunikasi yang telah ada.
(2)Semua biaya pemindahan seperti termaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang menginginkan pemindahan alat-alat atau perangkat telekomunikasi tersebut.

Pasal 21
(1)Pemilik tanah, pemegang persil, pemilik rumah/bangunan atau penghuninya diberi ganti rugi yang layak sebagai akibat pemasangan atau pemindahan alat-alat telekomunikasi serta pembongkaran atau penyingkiran segala sesuatu demi kelancaran telekomunikasi.
(2)Pemberian dan besarnya ganti rugi termaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX.
Rahasia Berita.

(1)Untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendidikan, research dan perkembangan industri dan kerjasama internasional di bidang telekomunikasi dengan keputusan Presiden dibentuk suatu Dewan Telekomunikasi.
(2)Tugas Dewan Telekomunikasi ialah memberikan pertimbangan kepada Presidium Kabinet Kerja.
(3)Susunan dari Dewan Telekomunikasi terdiri dari:
a.pejabat-pejabat Pemerintah yang mempunyai keahlian dalam bidang telekomunikasi dan/atau mempunyai hubungan dalam pembinaan telekomunikasi.
b.anggota-anggota Front Nasional yang diusulkan oleh Pengurus Besar Front Nasional terdiri dari unsur-unsur Buruh dan Golongan Karya lainnya yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman dalam bidang telekomunikasi.

BAB XI.
Ketentuan Pidana.

Pasal 24
(1)Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal 11 ayat (1), 12 ayat-ayat (1) dan (3), 13 ayat (2), 17 ayat (1) dan 22 Undang-undang ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.
(2)Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 18 ayat-ayat (1) dan (3) Undang-undang ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya tiga puluh hari atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.
(3)Tindak pidana tersebut pada ayat (1) yang dilakukan lagi oleh terpidana di dalam waktu satu tahun, setelah putusan pidana dijatuhkan oleh Hakim terhadap terpidana tersebut dan telah mempunyai kekuatan mengikat, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.
(4)Peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini dapat menetapkan ancaman pidana kurungan atau denda yang tidak lebih berat daripada yang tersebut dalam ayat (1),
(5)Tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas tanggung jawab sesuatu badan hukum, penuntutan dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus, kecuali apabila pengurus dapat membuktikan bahwa tindakan itu tidak karena kesalahannya.
(6)Semua alat telekomunikasi dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal ini dapat disita/dirampas.
(7)Tindak pidana yang disebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Undang-undang ini disebut Undang-undang Telekomunikasi dan mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1964
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1964
Wakil Sekretaris Negara,

SANTOSO S.H.
Brig.Jend. T.N.I.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ketentuan termaktub dalam pasal ini dimaksud sebagai landasan untuk pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

Pasal 3
Perusahaan Negara Postel menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.
Telekomunikasi untuk keperluan khusus instansi Pemerintah diselenggarakan oleh instansi-instansi yang bersangkutan (lihat pasal 10). Namun hal terakhir ini tidaklah menutup kemungkinan bagi instansi-instansi tersebut untuk mempergunakan pula saluran telekomunikasi umum untuk pengiriman dan penerimaan berita-berita yang tidak bersifat khusus.
Di samping itu tidaklah pula ditutup kemungkinan, bahwa instansi lain selain dari P.N. Postel ikut membantu menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum, tetapi hal terakhir ini harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Tarip dalam dan luar negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan mengindahkan segala bentuk perjanjian internasional di bidang ini.

Pasal 6
Pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung larangan untuk menyebarkan atau membantu menyebarkan berita telegrap atau telepon, larangan mana khusus ditujukan terhadap petugas pada kantor telekomunikasi untuk umum.

Pasal 7
Ketentuan dalam pasal ini mengandung beberapa pengecualian terhadap kewajiban perusahaan telekomunikasi umum untuk melayani masyarakat ramai seperti tercantum dalam pasal 4.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Alat telekomunikasi untuk siaran umum diatur tersendiri misalnya: pesawat penerima radio, pesawat penerima televisi.

Pasal 10
Sebagai contoh disebut: Departemen-departemen Perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Angkatan Bersenjata.
Pemerintah akan mengatur lebih lanjut koordinasi dan synkhronisasi telekomunikasi untuk keperluan khusus ini.

Pasal 11
Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh bukan Pemerintah termaksud pasal ini ialah telekomunikasi tidak untuk umum.
Penguasaan, pemasangan, pengusahaan dan penggunaan perangkat dan alat telekomunikasi oleh pihak swasta, baik swasta nasional, maupun swasta asing berada di bawah pengawasan Pemerintah.
Dalam izin akan dicantumkan syarat-syarat yang menjamin kepentingan Negara serta kelancaran dan perkembangan telekomunikasi dinegara kita.
Syarat-syarat tersebut mengandung antara lain pembatasan-pembatasan tertentu mengenai jenis dan alat telekomunikasi.
Yang dimaksud dengan izin tetap ialah izin untuk jangka waktu beberapa tahun.
Izin sementara misalnya dibelikan kepada kapal asing yang dicharter di Indonesia untuk beberapa bulan (time-charter).
Izin kadang-kala misalnya diberikan kepada kapal asing yang dicharter diIndonesia untuk satu kali jalan saja (voyage-charter).

Pasal 12 dan pasal 13.
Sudah selayaknya bahwa kapal air/udara berbendera asing dilarang mempergunakan pemancar radionya di daerah perairan pelabuhan dan di wilayah udara atau perairan Indonesia.
Larangan tersebut diadakan demi keamanan Negara dan untuk mencegah dirugikannya telekomunikasi nasional yang komersiil.
Pengecualian atas larangan ini diadakan terhadap tiga golongan siaran yang telah dimufakati dalam perjanjian-perjanjian internasional, yakni:
1.siaran marabahaya (distress)
2.siaran segara (urgency)
3.Siaran demi keamanan jiwa manusia (safety of lives).
Meskipun kapala air berbendera asing yang, berada diperairan Indonesia tidak diwajibkan meminta izin, tetapi untuk kepentingan keamanan pemakaian alat telekomunikasi oleh pihak asing kapal tersebut tetap berada dalam pengawasan Pemerintah.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ada perjanjian-perjanjian internasional yang perlu dan ada perjanjian-perjanjian internasional yang tidak perlu diratifikasi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud ialah segala macam gangguan antara lain gangguan physis dan gangguan elektromagnetis.

Pasal 18
Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk menjamin kepentingan telekomunikasi disatu pihak dan kepentingan warga yang bersangkutan di lain pihak.

Pasal 19
Misalnya sesuatu bangunan yang merupakan penghalang bagi kelancaran telekomunikasi disuruh dibongkar atau dipindahkan.
Ganti rugi yang layak dibayar kepada pemilik bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1.
Terhadap mereka yang dianggap lalai haruslah dibuktikan kelalaiannya oleh yang berwajib.

Pasal 20
Yang dipindahkan dalam pasal ini ialah alat atau perangkat telekomunikasi, umpamanya atas permintaan Pemerintah Kota demi pembangunan dan pengindahan kota termasuk juga permintaan sekelompok penduduk yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota.
Sudah selayaknya Pemerintah Kotalah yang membiayai pemindahan tersebut.

Pasal 21
Dalam pengertian penyingkiran termasuk juga pemotongan tumbuh-tumbuhan seperti dimaksud dalam pasal 18 ayat (6).

Pasal 22
Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung larangan untuk membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dan pasal 323 mengandung larangan pembukaan rahasia perusahaan oleh seorang petugas perusahaan itu.
Ketentuan pasal 22 ini ditujukan terhadap setiap orang yang menerima dan mengumumkan berita telekomunikasi yang bukan diperuntukkan bagi umum.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Penyidikan pelanggaran-pelanggaran di bidang telekomunikasi membutuhkan keakhlian khusus, sehingga perlu adanya petugas-petugas khusus yang melakukan penyidikan itu bersama-sama dengan pihak Kejaksaan, Angkatan Kepolisian dan alat-alat penyidik lainnya.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]