BAB I
UMUM.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

Pasal 4
(1)Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang ini.
(2)Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
(3)Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

BAB II
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

(1)Dalam melaksanakan tujuannya termaksud dalam pasal 5 ayat (2) Perusahaan Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta.
(2)Dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha koperasi kepada koperasi diberikan pengutamaan.

BAB III
MODAL

Pasal 7
(1)Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)a.Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.
b.Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a di atas terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham.
(3)Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.
(4)Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

BAB IV
SAHAM-SAHAM

Pasal 8
(1)Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritet dan saham-saham biasa.
(2)Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah.
(3)Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia.
(4)Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritet dan saham-saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
(5)Pembayaran saham-saham dengan "goodwill" tidak diperbolehkan.

Setiap saham berhak atas satu suara.

BAB V
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.

Pasal 11
(1)Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.
(2)Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah:
a.bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
b.bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atas usul pemegang saham/saham prioritet.
(3)Pengangkatan termaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(1)Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan Yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
(2)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
(3)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.

Pasal 14
(1)Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan.
(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Ketentuan mengenal pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

Pasal 17
Di tiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
RAPAT PEMEGANG SAHAM.

Pasal 18
(1)Tata-tertib rapat pemegang saham/saham prioritet dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
(2)Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioriteit dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diambil dengan kata mufakat.
(3)Jika kata mufakat termaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
(4)Kepala Daerah termaksud pada ayat (3) mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.

BAB VII.

PENGAWASAN.

(1)Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
(3)Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
(4)Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3).
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.
(5)Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat masing-masing Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
(6)Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.
(7)Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri. Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

BAB IX.

TAHUN BUKU.

Pasal 21
Tahun buku adalah tahun takwim.

BAB X.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 24
(1)Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
(2)Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3)Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah perhitungan tahunan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham perioritet tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet; pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIII.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI.

(1)Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah-tangga Daerah oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-jawabannya. Hasil kontrole disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-jawabnya.

BAB XVI.

PENYERAHAN KEPADA DAERAH DAN PEMINDAHAN
KE TANGAN PERKUMPULAN KOPERASI.

Pasal 28
(1)Pemerintah Daerah tingkat atasan dengan semufakat pemegang saham dapat menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat bawahannya.
(2)Pemerintah Daerah tingkat bawahan dengan semufakat pemegang saham dapat menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat atasan.
(3)Pemerintah Daerah dengan semufakat pemegang saham dapat memindahkan Perusahaan Daerah tertentu ke tangan perkumpulan koperasi di daerahnya.
(4)Penyerahan dan pemindahan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.
(5)Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan perkumpulan koperasi dan atau perusahaan swasta di daerahnya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Perusahaan Daerah tertentu.

BAB XVII.

PEMBUBARAN.

Pasal 29
(1)Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
(2)Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
(3)Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
(4)Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII.

PERALIHAN.

Pasal 30
Selama pendirian Perusahaan Daerah termaksud dalam Undang-undang ini belum dilaksanakan, maka semua Perusahaan yang telah ada dan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah, dan yang telah tidak merupakan beban Anggaran Belanja Daerah, tetap melakukan tugas dan kewajibannya dengan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya secara sah, dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, perusahaan-perusahaan termaksud harus didirikan berdasarkan Undang-undang ini, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

BAB XIX.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 31
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perusahaan Daerah".

Pasal 32
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Pebruari 1962
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Pebruari 1962,
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Instansi atasan dipergunakan dengan mengandung pengertian bahwa sewaktu-waktu Daerah tingkat III telah terbentuk maka dalam rangka sistimatik Undang-undang No. 1 tahun 1957, tingkat ke-II adalah atasannya.
Dengan instansi atasan dimaksud juga Gubernur Propinsi Irian Barat Bentuk Baru bagi daerah bawahannya.

Pasal 2
Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Pasal 3
Yang dimaksudkan dengan segala macam hukum Indonesia ialah hukum perdata Eropah, hukum dagang Eropah dan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa di dalam hukum-hukum tersebut masih terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal 4
Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Pasal 5
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bersifat nasional untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan tidak termasuk dalam bidang usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.
Pada azasnya tidaklah mungkin untuk memerinci dengan tegas baik tentang urusan rumah tangga Daerah maupun tentang urusan-urusan yang termasuk tugas Pemerintah Pusat, karena perincian yang demikian itu tidak akan sesuai dengan gaya perkembangan kehidupan masyarakat baik di daerah maupun dipusat Negara.
Urusan-urusan yang tadinya termasuk lingkungan Daerah karena perkembangan keadaan dapat dirasakan tidak sesuai lagi apabila masih diurus oleh Daerah itu karena urusan tersebut sudah meliputi kepentingan yang lebih luas dari pada Daerah itu sendiri.
Berhubung dengan itu dalam pasal ini ditetapkan bahwa Perusahaan yang dapat didirikan oleh daerah ialah:
perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut kemampuan/kekuatan masing-masing Daerah.
Demikian pula tidaklah mungkin memberi perincian secara tegas dari cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup di Daerah oleh karena segala sesuatu erat hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat di Daerah.
Sebagai contoh yang harusnya diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah dapat disebutkan Perusahaan Air Minum. Perusahaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan, Perusahaan Pasar, Perusahaan Pembangunan Perumahan Rakyat.

Pasal 6
Pengutamaan Koperasi dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha Koperasi didasarkan pada pokok pikiran bahwa agar dalam pengerahan potensi dan tenaga (funds and force) yang progresip di dalam Perusahaan Daerah dalam bentuk ikut sertanya Swasta untuk memiliki saham-saham Perusahaan Daerah jangan sampai meninggalkan azas ekonomi terpimpin di mana:
(a)Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Daerah) memegang posisi Komando.
(b)Unit ekonomi yang diutamakan sesudah Perusahaan Negara/Daerah ialah Koperasi sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 33 Undang-undang Dasar '45 dan dokumen-dokumen resmi dari pada ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/1960.
(c)Kedudukan Koperasi lebih tinggi dari pada Swasta biasa berhubung dengan nilai moral dan sosialnya yang lebih tinggi.
(d)Dalam Amanat Pembangunan Presiden yang telah ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Pembangunan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960 ditegaskan bahwa Pengusaha-pengusaha Nasional jangan berkembang menjadi kapitalis Nasional. Usaha-usaha ke arah bentuk-bentuk Koperasi dalam lapangan-lapangan Perusahaan nasional ini harus diutamakan.
Berhubungan dengan itu maka Koperasi sewajarnya mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan kepentingannya. Koperasi baik yang memiliki saham Perusahaan Daerah maupun yang tidak diikutsertakan ataupun didengar dalam menentukan kebijaksanaan Perusahaan Daerah tertentu.

Pasal 7
Modal Perusahaan Daerah untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan; hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum, yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8
Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Sudah selayaknya bahwa kepada pemegang saham diberikan hak mengeluarkan pendapat/suara tentang segala sesuatu yang mengenai perusahaan. Maka untuk itu antara lain diadakan kesempatan di dalam rapat umum pemegang saham, dengan pengertian bahwa dalam hal-hal yang menjadi wewenang pemegang saham prioritet suara pemegang saham (biasa) tidak mempunyai kekuatan menentukan.

Pasal 11 dan 12.
Cukup jelas.

Pasal 13
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bukan semata-mata antara anggota Direksi sesamanya, antara anggota Direksi dan Kepala Daerah, antara anggota Direksi dan anggota Badan Pemerintah Harian, antara anggota Direksi dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara anggota Direksi dan Wakil Kepala Daerah, tidak boleh terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang seolah-olah mungkin menimbulkan "satu pamiliergering" yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama Daerah sendiri.
Selalu harus diangkat supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan Daerah tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud dalam pasal ini. Izin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaklah dimufakati terlebih dahulu dengan Badan Pemerintah Harian.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Di dalam pasal ini yang dimaksud dengan istilah pimpinan ialah "management".

Pasal 16
Agar penetapan batas-batas kekuasaan Direksi disesuaikan dengan sifat dan corak perusahaan Daerah masing-masing, maka sewajarnya batas kekuasaan tersebut di atas ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 17
Konkordan dengan ketentuan termaksud dalam Undang-undang No. 45 Prp. tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan maka tiap-tiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang dalam Undang-undang ini ditetapkan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Sebagaimana lazim berlaku di dalam tiap-tiap Perusahaan terhadap tugas yang dipercayakan kepada Direksi, yaitu menjalankan pimpinan cara mengurus dan menguasai perusahaan diadakan pengawasan (umum) apakah benar-benar sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para pemilik/pemegang saham; biasanya tugas pengawasan demikian diserahkan kepada suatu Dewan/Badan.
Bagi Perusahaan Daerah, pengawasan (umum) termaksud di atas dilakukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet ataupun badan yang ditunjuknya untuk seluruh Perusahaan Daerah di dalam lingkungannya.
Bilamana dipandang perlu berhubung dengan besarnya Perusahaan Daerah dapat ditunjuk satu badan, yang menjalankan pengawasan (umum) terhadap perusahaan itu.
Adalah lebih berdaya-guna manakala untuk sejumlah Perusahaan-perusahaan Daerah yang kecil ditunjuk hanya satu badan untuk melakukan pengawasan (umum) itu.

Pasal 20
Berhubung dengan kekayaan Perusahaan Daerah itu adalah untuk seluruhnya dan untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung-jawab pegawai/pekerja Perusahaan Daerah dalam Undang-undang ini.
Dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai/pekerja perusahaan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh perusahaan yang diakibatkan karena pegawai/pekerja tersebut melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.
Dalam hubungan ini terhadap pegawai/pekerja perusahaan dinyatakan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah.
Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, adalah bendaharawan, (komptabel) yang wajib memberikan pertanggungan-jawab kepada badan termaksud dalam pasal 27.
Bendaharawan tersebut di atas berkewajiban memberikan pertanggungan-jawab, artinya ia bertanggung-jawab bahwa uang, surat-surat berharga dan barang persediaan milik perusahaan yang harus berada di dalam penyimpanannya (tanggungannya) benar-benar ada. Pengertian ini mengandung makan bahwa bendaharawan diwajibkan mengganti kerugian yang terdapat dalam sisa buku (booksaldo) dan atau persediaan buku (book-voorraad).

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Untuk menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan dengan baik diperlukan adanya suatu anggaran perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan Daerah diwajibkan menyusunnya. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meneliti dan mempertimbangkan anggaran perusahaan termaksud untuk menetapkan prioritet serta daya guna pelaksanaan proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan itu.
Untuk menjamin kelancaran jalannya perusahaan, maka antara lain pada ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal perusahaan telah memasuki sesuatu tahun buku tertentu sedangkan atas proyek di dalam anggaran perusahaan dari tahun buku sebelumnya belum/tidak dikemukakan keberatan-keberatan oleh pemegang saham prioritet, maka hal itu tidak menjadi rintangan untuk melanjutkan pelaksanaan proyek di dalam anggaran perusahaan yang berikutnya.

Pasal 23
Yang dimaksudkan dengan laporan dalam pasal ini adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan (bedrijfsvoering) dan bukan laporan tahunan, neraca dan laba rugi.
Faedahnya laporan ialah agar pemegang saham prioritet selalu dapat mengikuti dan menilai jalannya perusahaan.

Pasal 24
Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi pemegang saham prioritet untuk memberi pengesahan atas tindakan menguasai dan mengurus oleh Direksi selama masa tertentu yang telah lampau.
Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistim yang lazim disebut "good koopmans gebruik" artinya menurut sistim harga beli, atau harga pengganti atau persediaan besi (persediaan yang tak boleh tidak) dan sebagainya yang menghasilkan perhitungan laba yang besar dalam arti ekonomi perusahaan.
Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian diketemukan oleh yang berhak melakukan kontrole termaksud pada pasal 27, yaitu sesudah perhitungan tahunan disahkan, menjadi tanggungan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet yang mensyahkan perhitungan tahunan termaksud. Kesalahan lainnya yaitu yang bukan kesalahan kebijaksanaan dan dapat dinyatakan dalam ruang menjadi tanggungan pegawai termasuk Direksi yang melakukan kesalahan itu, segala sesuatu setelah dibuktikan seperlunya.

Pasal 25
Cadangan dapat dibedakan dalam cadangan terbuka, yaitu yang besar jumlahnya ternyata dengan tegas pada neraca dan cadangan rahasia dan diam yang besar jumlahnya tidak dapat ternyata dari neraca.
Cadangan rahasia dan cadangan diam yang dapat dibentuk antara lain dengan cara yang berikut:
ke.1.menilai barang-barang modal jauh lebih rendah dari pada nilai yang sebenarnya.
ke.2.tidak memuat barang-modal pada neraca.
ke.3.memuat hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada yang sebenarnya dan
ke.4.memuat kewajiban membayar pada neraca yang sebenarnya tidak ada, jadi pada umumnya penilaian yang lebih rendah dari pada pos-pos activa (kekayaan) serta penilaian yang lebih tinggi dari pos-pos passiva (hutang).
Hanya pimpinan perusahaan yang mengetahui adanya serta besarnya cadangan itu, akan tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Keberatan terhadap pembentukan cadangan rahasia dan diam antara lain adalah sebagai berikut:
a.memberikan sebab untuk expansi yang irrasionil;
b.apabila sekumpulan activa dimuat dalam buku untuk jumlah yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya, maka dapat timbul bahaya bahwa untuk selanjutnya activa ini akan dihapuskan dari harganya yang rendah itu dan karena itu, maka harga pokok barang yang diproduksikan akan sangat rendah.
Hal ini akan menyebabkan "merusak harga" (prijsbederf). sJika hal ini terjadi dan pada waktunya diperlukan activa baru, maka besar kemungkinan bahwa jumlah penghapusan harta yang telah dikumpulkan tidak akan mencukupi untuk mendapatkan penggantinya.
c.karena activa dimuat dengan harga yang lebih rendah, maka akan terdapat kemungkinan bahwa activa yang bersangkutan akan dijual untuk harga yang lebih rendah itu.
Keberatan-keberatan seperti tersebut di atas itu menyebabkan perlu diadakannya larangan untuk membentuk cadangan diam dan rahasia, terutama berkenaan dengan kalkulasi harga pokok untuk kepentingan politik harga.
Laba bersih yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan cadangan tujuan yang wajar dalam perusahaan.
Cadangan tujuan (bestonmingsreserves) adalah cadangan yang dibentuk dari laba, yang tidak merupakan koreksi dari pada kekayaan (activa) atau kewajiban/hutang kepada pihak ketiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya maka cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti: cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi, cadangan assuransi risiko sendiri dan sebagainya. Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat hidup semula.
Dana pembangunan dimaksudkan sebagai kewajiban sumbangan kepada Daerah untuk keperluan pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sosial dan Pendidikan adalah untuk kepentingan Pegawai/pekerja perusahaan antara lain untuk mempertinggi mutu kesehatan dan kecakapan.
Dalam pasal ini dimaksudkan zakat bagi perusahaan yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah mengatur supaya dalam hal ini diikuti petunjuk dari Menteri Agama.
Jasa Produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai/pekerja karena hasil pekerjaannya yang sangat dihargai oleh konsumen hingga karenanya masih diperoleh laba.
Sumbangan dana pensiun dan sokongan dimaksudkan untuk membentuk dana guna menampung pembayaran-pembayaran kepada pegawai-pegawai yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini sudah lanjut usianya dan tidak dapat dimasukkan ke dalam pensiun yang akan dibentuk itu.
Premi untuk pensiun biasa merupakan bagian dari harga pokok barang-barang yang diproduksikan, yang akan dipotong dari gaji pegawai atau upah pekerja. Kepada perusahaan yang menurut sifat pekerjaannya menyebabkan tidak didapatnya laba, maka untuk menghargai jasa kerja dalam perusahaan semacam itu Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa produksi.

Pasal 26
Dalam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan, semuanya adalah pegawai/pekerja perusahaan. Agar dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam diperlukan adanya peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Mengenai pemberhentian pegawai/pekerja-pekerja Perusahaan Daerah hendaklah diperhatikan penyaluran mereka menurut peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini.

Pasal 27
Tugas dan kewajiban melakukan kontrole di sini berlainan dengan tugas pengawasan (umum) sebagaimana Diundangkan di dalam pasal 19, adalah pengawasan khusus tekhnis yang bersifat repressip, yakni juga pada pokoknya berkisar pada pemeriksaan laporan perhitungan tahunan (auditing). Sebagai dasar penilaian terhadap baik buruknya penyelenggaraan pimpinan perusahaan.

Pasal 28
Dalam pasal ini ditentukan, bahwa sesuai dengan sistim desentralisasi dalam pemerintahan Negara yang kini berlaku, dengan Peraturan Daerah, Daerah tingkat atasan setelah semufakat dengan pemegang saham, dapat menyerahkan Perusahaan Daerah termaksud kepada Daerah tingkat bawahannya, demikian pula penyerahan sebaliknya.
Penyerahan ini dilakukan apabila macam usaha/produksi dari pada perusahaan termaksud sewajarnya terletak dalam bidang pengusahaan dan pengurusan Daerah yang bersangkutan.
Apabila Pemerintah Daerah telah menganggap, bahwa perusahaan yang termaksud dalam pasal ini tidak perlu lagi diusahakan sebagai Perusahaan Daerah, antara lain karena macam usahanya/produksinya/barangnya, sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Program Pemerintah dalam bidang kekoperasian sewajarnya terletak dalam bidang penguasaan dan pengurusan koperasi, maka Pemerintah Daerah dapat memindahkan perusahaan tersebut ke tangan perkumpulan koperasi didaerahnya.
Untuk jangka waktu yang tertentu, pimpinan/pengurus pegawai perkumpulan koperasi/perusahaan swasta, yang betul-betul mempunyai bakat leadership, dapat diangkat oleh kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet untuk dijadikan pimpinan perusahaan daerah tertentu. Dengan cara demikian maka:
a.masyarakat dapat menarik faedah yang sebesar-besarnya dari padanya;
b.mereka tidak lagi mementingkan diri pribadi, tetapi juga harus mengambil kepada kepentingan sosial.

Pasal 29
Dalam pasal ini ditentukan bahwa pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
Pembubaran tersebut di atas cukup diatur dengan Peraturan Daerah mengingat bahwa:
1.Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah;
2.kepentingan fihak ketiga cukup terjamin dengan adanya jaminan Daerah termaksud pada ayat (4).
Di sisi pengaturan benda, hendaklah diperhatikan pula segala sesuatu yang bersangkutan dengan manusia pegawai/pekerja-pekerja Perusahaan Daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan likwidasi dilakukan dalam batas waktu yang akan ditetapkan dalam peraturan pembubaran perusahaan termaksud di atas.

Pasal 30, 31 dan 32
Cukup jelas

Mengetahui:
Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.


[tulis] » komentar « [baca]