BAB I
KETENTUAN UMUM

Kabupaten Nunukan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah:
a.Kecamatan Sebatik;
b.Kecamatan Nunukan;
c.Kecamatan Sembakung;
d.Kecamatan Lumbis; dan
e.Kecamatan Krayan.

Pasal 4
Kabupaten Malinau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yang terdiri atas wilayah:
a.Kecamatan Mentarang;
b.Kecamatan Malinau;
c.Kecamatan Pujungan;
d.Kecamatan Kayan Hilir; dan
e.Kecamatan Kayan Hulu.

Kabupaten Kutai Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah:
a.Kecamatan Muara Ancalong;
b.Kecamatan Muara Wahau;
c.Kecamatan Muara Bengkal;
d.Kecamatan Sangatta; dan
e.Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 7
Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah:
a.Kecamatan Bontang Utara; dan
b.Kecamatan Bontang Selatan.

Pasal 8
(1)Dengan dibentuknya Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bulungan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Nunukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dengan dibentuknya Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kutai dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan wilayah Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1)Kabupaten Nunukan mempunyai batas wilayah:
a.sebelah utara dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur);
b.sebelah timur dengan Laut Sulawesi;
c.sebelah selatan dengan Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Malinau, Kecamatan Mentarang, dan, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau; dan
d.sebelah barat dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur).
(2)Kabupaten Malinau mempunyai batas wilayah:
a.sebelah utara dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;
b.sebelah timur dengan Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kecamatan Long Bagun dan Long Pahangai, Kabupaten Kutai Barat;
c.sebelah selatan dengan Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat; dan
d.sebelah barat dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur).
(3)Kabupaten Kutai Barat mempunyai batas wilayah:
a.sebelah utara dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur) dan Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau;
b.sebelah timur dengan Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai;
c.sebelah selatan dengan Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir; dan
d.sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Barat.
(4)Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah:
a.sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
b.sebelah timur dengan Selat Makasar;
c.sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan
d.sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.
(5)Kota Bontang mempunyai batas wilayah:
a.sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;
b.sebelah timur dengan Selat Makasar;
c.sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan
d.sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.
(6)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(7)Penentuan batas wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11
(1)Dengan dibentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kota Bontang wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 14
Dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, di Kabupaten/Kota masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Kabupaten/Kota, dinas-dinas Kabupaten/Kota dan lembaga teknis Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang diselenggarakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang terdiri atas:
a.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakan di Daerah masing-masing; dan
b.anggota ABRI yang diangkat.
(3)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bulungan setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.
(5)Dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kutai setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Pasal 18
Pada saat terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, Penjabat Bupati Nunukan, Penjabat Bupati Malinau, Penjabat Bupati Kutai Barat, Penjabat Bupati Kutai Timur, dan Penjabat Walikota Bontang untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Kalimantan Timur.

(1)Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
(2)Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
(3)Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya.

Pasal 21
(1)Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Bulungan tetap berlaku bagi Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.
(2)Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Kutai tetap berlaku bagi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MULADI



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.
Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.
Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai. Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (7)
Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Bulungan, serta Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dengan wilayah Kabupaten Kutai ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul Gubernur Kalimantan Timur yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintah dan pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Nunukan sebagai ibukota Kabupaten Nunukan adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Nunukan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Malinau sebagai ibukota Kabupaten Malinau adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Malinau.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Sendawar sebagai ibukota Kabupaten Kutai Barat adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Sangatta sebagai ibukota Kabupaten Kutai Timur adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Sangatta.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Pembentukan dinas-dinas Kabupaten/Kota dan lembaga teknis Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten/Kota.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan partai politik peserta pemilihan umum lokal adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999.
Huruf b
Yang dimaksud dengan anggota ABRI adalah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Penjabat Bupati Nunukan, Penjabat Bupati Malinau, Penjabat Bupati Kutai Barat, Penjabat Bupati Kutai Timur, dan Penjabat Walikota Bontang melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati/Walikota masing-masing yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

Pasal 19
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai dalam pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan, Pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau, Pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak, Pembantu Bupati Wilayah Kutai Muara Muntai, Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram, Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Wahau, dan Kota Administratif Bontang.
Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Malinau, dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kota Bontang.
Demikian pula halnya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Bulungan, sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Malinau. Demikian halnya Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai sesuai dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kota Bontang.
Begitu juga utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Nunukan diserahkan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Malinau diserahkan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Malinau, utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat diserahkan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur diserahkan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kota Bontang diserahkan Pemerintah Kota Bontang.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur serta Kota Bontang adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Nunukan, Penjabat Bupati Malinau, Penjabat Bupati Kutai Barat, Penjabat Bupati Kutai Timur, dan Penjabat Walikota Bontang.
Pelantikan Penjabat Bupati Nunukan, Penjabat Bupati Malinau, Penjabat Bupati Kutai Barat, Penjabat Bupati Kutai Timur, dan Penjabat Walikota Bontang didahului dengan peresmian pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
Setelah satu tahun peresmian Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur, serta Kota Bontang, Gubernur Kalimantan Timur wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta untuk biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Lampiran...(peta)


[tulis] » komentar « [baca]