info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
(1)Realisasi anggaran Pendapatan dan Hibah Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp495.224.207.225.857 (empat ratus sembilan puluh lima triliun dua ratus dua puluh empat miliar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp509.632.418.161.360 (lima ratus sembilan triliun enam ratus tiga puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp14.408.210.935.503 (empat belas triliun empat ratus delapan miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah).
(2)Pembiayaan atas Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp8.872.728.723.297 (delapan triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp5.535.482.212.206 (lima triliun lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah). SIKPA tersebut ditutup dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp9.326.200.000.000 (sembilan triliun tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah).
(3)Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp17.066.126.560.000 (tujuh belas triliun enam puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2004, yakni sebesar Rp21.574.381.777.419 (dua puluh satu triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dikurangi dengan SIKPA Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp5.535.482.212.206 (lima triliun lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah) dan ditambah koreksi terhadap perlakuan set off utang piutang Bank Indonesia sebesar Rp1.027.227.000.000 (satu triliun dua puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
(4)Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk realisasi penerimaan sebesar Rp1.077.306.380.000 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan realisasi pengeluaran sebesar Rp4.230.867.730.000 (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikelola di luar mekanisme APBN.
(5)Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp9.802.303.000.000 (sembilan triliun delapan ratus dua miliar tiga ratus tiga juta rupiah) belum memenuhi asas bruto.

Pasal 4
(1)Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005 menginformasikan jumlah Aset sebesar Rp1.173.134.982.337.273 (seribu seratus tujuh puluh tiga triliun seratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Kewajiban sebesar Rp1.342.050.703.668.530 (seribu tiga ratus empat puluh dua triliun lima puluh miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), sehingga Ekuitas Dana adalah sebesar minus Rp168.915.721.331.257 (seratus enam puluh delapan triliun sembilan ratus lima belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
(2)Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005 belum mencakup pelaporan rekening-rekening kementerian negara/lembaga yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penertiban rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara.

Pasal 8
Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, maka SAL dapat digunakan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Realisasi penerimaan sebesar Rp1.077.306.380.000 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan bagian Pemerintah atas penerimaan panas bumi yang belum disetorkan ke Kas Negara.
Realisasi pengeluaran sebesar Rp4.230.867.730.000 (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berasal dari pengeluaran atas biaya-biaya dalam rangka Perjanjian Karya Production Sharing sebesar Rp3.997.615.320.000 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengeluaran atas kapitalisasi biaya-biaya Utang Luar Negeri sebesar Rp233.252.410.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
Ayat (5)
Penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp9.802.303.000.000 (sembilan triliun delapan ratus dua miliar tiga ratus tiga juta rupiah) berasal dari penukaran dan pelunasan Surat Utang Negara lama dengan menerbitkan Surat Utang Negara baru (Debt Switching) sebesar Rp8.538.356.000.000 (delapan triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), serta penerbitan SU-005/MK/199 dan pemindahbukuan rekening penampungan di Bank Rakyat Indonesia untuk penyaluran pinjaman KUMK sebesar Rp1.263.947.000.000 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4
Ayat (1)
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal ini belum termasuk piutang Pemerintah atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada 15 Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp9.298.873.550.000 (sembilan triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari:
Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Utang Pemerintah.
Ayat (2)
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat sebanyak 1.303 rekening dengan nilai sebesar Rp8.537.735.905.823 (delapan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang belum dilaporkan dalam neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2005, dan karenanya juga belum dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2005.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Penyebab Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini "tidak menyatakan pendapat" adalah:
a.Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai atas penerimaan perpajakan dan piutang pajak karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan atas penerimaan perpajakan dan piutang pajak.
b.Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelemahan-kelemahan signifikan dalam desain dan implementasi sistem pengendalian intern yang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan yang dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Pemerintah dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas