info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Kabupaten Seram Bagian Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas:
a.Kecamatan Bula;
b.Kecamatan Pulau Gorom;
c.Kecamatan Seram Timur; dan
d.Kecamatan Werinama.

Pasal 4
Kabupaten Seram Bagian Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas:
a.Kecamatan Taniwel;
b.Kecamatan Kairatu;
c.Kecamatan Seram Barat; dan
d.Kecamatan Huamual Belakang.

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram BagianBaratsebagaimanadimaksuddalamPasal 3danPasal 4.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7
(1)Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai batas wilayah:
a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram;
b.sebelah timur berbatasan dengan Laut Seram;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Tehuru Kabupaten Maluku Tengah.
(2)Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah:
a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram;
b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram (dibatalkan MK (No. 123/PUU-VII/2009) tgl 2 Feb 2010);
c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Laut Buru.
(3)Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai batas wilayah:
a.sebelah utara berbatasan dengan Laut Aru;
b.sebelah timur berbatasan dengan Laut Aru;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
d.sebelahbarat berbatasan dengan Laut Arafura.
(4)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) (dibatalkan MK (No. 123/PUU-VII/2009) tgl 2 Feb 2010), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8
(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Kewenangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAERAH

Pasal 11
(1)Pemerintah Provinsi Maluku, melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
(2)Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14
(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Maluku untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu
(3)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.
(4)Peresmian Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini diundangkan.
(5)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Maluku untuk melantik Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru.
(6)Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Maluku melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)Bupati Maluku Tengah menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada PemerintahKabupaten Seram Bagian Timur, dan PemerintahKabupaten Seram Bagian Barat, dan Bupati Maluku Tenggara menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru hal-hal sebagai berikut:
a.pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru;
b.barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat; dan barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang berada dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
c.Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat; dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Aru;
d.utang piutang Kabupaten Maluku Tengah yang kegunaannya untuk Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat; dan utang piutang Kabupaten Maluku Tenggara yang kegunaannya untuk Kabupaten Kepulauan Aru; serta
e.dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
(2)Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Maluku dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru.
(3)Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17
(1)Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara wajib memberikan bantuan dana kepadaKabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
(4)Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
(5)Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Seram Bagian Timur,PenjabatBupatiSeram Bagian Barat, dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati.
(6)Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Maluku.
(7)Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Maluku.
(8)Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Maluku.

Pasal 18
(1)Sebelum Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat KeputusanBupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Maluku Tengah dan BupatiMaluku Tenggara tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
(2)Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Maluku Tengah dan Bupati Maluku Tenggarayang berlaku diKabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

(1)Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.
(2)Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
(3)Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Maluku Tengah, dan pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (5)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinatdan tanda batas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sesuaidengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud Dataran Hunimoa sebagai ibu kota Kabupaten Seram Bagian Timur berada di Kecamatan Seram Timur.
Ayat (2)
Yang dimaksud Dataran Hunipopu sebagai ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat berada di Kecamatan Seram Barat.
Ayat (3)
Yang dimaksud Dobo sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Aruberada di Kecamatan Pulau-Pulau Aru.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan "pembinaan dan memfasilitasi secarak husus" adalah diberi bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia, bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten induk, Provinsi, dan Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Tenggara denganKabupaten Kepulauan Aru.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa:
a.perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir Tahun Anggaran;
b.pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1) dan Ayat (2)
Penetapan tempat pelaksanaan pemerintahan sehari-hari untuk sementara dilakukan oleh Penjabat Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur Maluku.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.


[tulis] » komentar « [baca]