(1)Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, Peserta harus memenuhi persyaratan:

c.belum memiliki rumah; dan/atau

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

(1)Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BP Tapera mengatur penilaian kelayakan Peserta oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan.

(2)Pembiayaan perumahan bagi Peserta dilaksanakan dengan urutan prioritas berdasarkan kriteria:

a.lamanya masa kepesertaan;
b.tingkat kelancaran membayar Simpanan;
c.tingkat kemendesakan kepemilikan rumah; dan
d.ketersediaan dana pemanfaatan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BP Tapera.

(1)Pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disalurkan melalui Bank atau perusahaan Pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan yang ditunjuk oleh BP Tapera.

(2)Dalam penyaluran pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau perusahaan Pembiayaan memperoleh dana dari Bank Kustodian dan menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama.

(3)Penyaluran pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh BP Tapera.

(4)Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

(1)Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BP Tapera.

(2)BP Tapera adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

(3)BP Tapera bertanggung jawab kepada Komite Tapera.

(1)BP Tapera berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

(2)BP Tapera dapat membuka kantor perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan.

(1)BP Tapera memperoleh modal awal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

(2)Besaran modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)Biaya operasional BP Tapera berasal dari hasil pengelolaan modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

(2)Dalam hai terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal avral untuk biaya operasional BP Tapera, kekurangannya dipenuhi dari sebagian hasil pemupukan Dana Tapera.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kekurangan hasil pengelolaan modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

a.menetapkan kebijakan operasional pengelolaan Tapera;

c.menetapkan pihak yang menjadi Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan pembiayaan;

d.membuat pedoman perjanjian bagi lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Tapera yang memuat paling sedikit hak dan kewajiban setiap pihak;

e.memastikan Pekerja Mandiri menyetor Simpanan yang menjadi kewajibannya;

f.memastikan Pemberi Kerja menyetor Simpanan yang menjadi kewajibannya dan Simpanan yang menjadi kewajiban Pekerjanya yang menjadi peserta;

g.melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau perusahaan Pembiayaan sesuai dengan kontrak;

h.menggunakan biaya operasional BP Tapera secara efisien;

i.melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera;

j.menetapkan besaran alokasi dana pemupukan, pemanfaatan, dan cadangan; dan

k.dapat melakukan penyediaan tanah dengan risiko yang terkawal.

a.meminta dan mendapatkan data dan informasi pengelolaan Dana Tapera dari Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan pembiayaan;

b.meminta dan mendapatkan laporan pengelolaan Dana Tapera dari Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing;

c.melakukan pengawasan atas kepatuhan Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau perusahaan Pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebijakan operasional yang tertulis di dalam kontrak;

e.menetapkan tata cara penunjukan Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau perusahaan Pembiayaan;

f.menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BP Tapera dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

g.menetapkan pedoman perjanjian kerja sama antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan;

h.mengenakan sanksi administratif kepada Peserta dan/atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban;

i.melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera;

j.melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang terkait; dan

k.menagih pembayaran Simpanan dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja.

a.menetapkan tata cara pemberian nomor identitas kepesertaan dan pembukaan rekening Peserta;

b.menetapkan kebijakan operasional sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Komite Tapera;

c.menyampaikan laporan pengelolaan program tabungan perumahan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Komite Tapera;

d.menetapkan tata cara pemberian informasi kepada Peserta mengenai hak, termasuk informasi mengenai saldo Simpanan dan hasil pemupukannya;

e.memublikasikan kinerja BP Tapera dan pengelolaan Dana Tapera melalui media massa cetak dan elektronik;

f.menetapkan standar kinerja dan target kinerja bagi Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Bank atau Perusahaan Pembiayaan;

g.melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Tapera;

h.melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan

i.memberikan pelayanan konsultasi serta pengaduan dari Peserta, Pemberi Kerja, dan masyarakat.

(1)Komisioner dan Deputi Komisioner berasal dari unsur profesional.

(2)Komisioner dan Deputi Komisioner diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komite Tapera.

(3)Komisioner dan Deputi Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

d.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;

e.secara kolektif memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang keuangan, hukum, dan pembiayaan perumahan;

f.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;

g.tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; dan

h.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

(1)Komisioner dengan dibantu Deputi Komisioner berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera.

(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisioner bertugas untuk:

a.menetapkan peraturan pengelolaan Tapera;

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisioner memiliki wewenang untuk:

(1)Presiden memberhentikan Komisioner dan Deputi Komisioner dari jabatannya atas usulan Komite Tapera karena Komisioner dan Deputi Komisioner:

a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri secara tertulis;

(2)Dalam hal Komisioner dan/atau Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden mengangkat Komisioner dan/atau Deputi Komisioner berdasarkan usulan Komite Tapera untuk meneruskan sisa masa jabatannya.

(1)Biaya operasional BP Tapera terdiri atas biaya personel dan biaya nonpersonel.

(2)Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisioner, Deputi Komisioner, dan karyawan BP Tapera.

(3)Biaya personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.

(4)Ketentuan mengenai Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Komisioner dan Deputi Komisioner ditetapkan oleh Komite Tapera.

(5)Ketentuan mengenai Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi karyawan ditetapkan oleh Komisioner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Pemerintah melaksanakan pembinaan pengelolaan Tapera.

(2)Dalam rangka pembinaan pengelolaan Tapera, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Komite Tapera.

(1)Komite Tapera beranggotakan:

d.Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan

(2)Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera;

b.melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanian tugas BP Tapera; dan

c.menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden.

a.memberikan arahan, saran, nasihat, dan pertimbangan kepada BP Tapera;

b.meminta laporan pengelolaan Tapera dari BP Tapera;

c.menyeleksi dan mengusulkan pengangkatan serta pemberhentian Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera kepada Presiden;

d.mengesahkan rencana strategis lima tahunan BP Tapera; dan

e.mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan BP Tapera.

(1)Komite Tapera dibantu oleh unit administrasi yang menjalankan fungsi kesekretariatan.

(2)Unit administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh BP Tapera.

(1)Dana Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a bersumber dari:

a.hasil penghimpunan Simpanan peserta;
b.hasil pemupukan Simpanan peserta;
e.dana wakaf; dan

(2)Dana Tapera digunakan untuk:

a.pembiayaan perumahan bagi peserta;
b.pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya;

(3)Komposisi Dana Tapera untuk pembiayaan perumahan dan investasi ditetapkan dalam Peraturan BP Tapera.

(1)Aset BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b bersumber dari:

b.hasil pengembangan aset BP Tapera;

(2)Aset BP Tapera dapat digunakan untuk:

a.kegiatan operasional BP Tapera; atau
b.kegiatan investasi BP Tapera.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

a.mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai Peserta;

b.melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah;

c.menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran Simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

d.meiakukan pemutakhiran data Pekerja yang terkait dengan kepesertaan Tapera; dan

e.menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan Pekerja.

b.memperoleh nomor identitas kepesertaan dan nomor rekening individu;

c.menerima pengembalian Simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan;

d.mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera;

e.mendapatkan informasi atas penempatan Dana Tapera dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan

f.mendapatkan informasi dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengenai posisi nilai kekayaan atas Simpanan dan hasil pemupukannya.

(1)BP Tapera wajib menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(2)Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(3)Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusutkan oleh BP Tapera setelah berkonsultasi dengan Komite Tapera.

(4)Laporan keuangan BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(5)Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

(6)Isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Komisioner.

(7)Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera setelah disetujui Komite Tapera.

(1)Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa:

a.peringatan tertulis;
b.denda administratif;
c.memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja;
e.pembekuan izin usaha; dan/atau
f.pencabutan izin usaha.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan otoritas yang berwenang memberikan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tetap diakui keberadaannya sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2)Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pengalihan aset dan hak Peserta pegawai negeri sipil secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(1)Menteri selaku ketua harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit atas posisi laporan kinerja dan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2)Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan audit atas posisi laporan kinerja dan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun sejak ditunjuk Menteri.

(1)Presiden membentuk Komite Tapera paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2)Komite Tapera menyeleksi dan mengusulkan Komisioner dan Deputi Komisioner kepada Presiden untuk ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Komite Tapera.

(1)Semua aset untuk dan atas nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilikuidasi.

(2)Hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pegawai negeri sipil aktif dan pegawai negeri sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia.

(3)Pokok Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil aktif beserta hasil pemupukannya dialihkan kepada pegawai negeri sipil aktif peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagai saldo awal Peserta pegawai negeri sipil.

(4)Hasil pemupukan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada pegawai negeri sipil peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya.

(1)Menteri mengesahkan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan perumahan pegawai Negeri Sipil.

(2)Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan mengesahkan laporan keuangan pembuka Dana Tapera.

(3)Badan Pertimbangan Tabungan perumahan pegawai Negeri Sipil dibubarkan setelah menyelesaikan pengalihan aset dan hak peserta pegawai negeri sipil dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO